Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?

Nederlands Nieuw Guinea Dan Komisi Pasifik Selatan

Written By Unknown on Senin, 25 Maret 2013 | 21.40

The Papua delegation from Netherlands
Nieuw Guinea departs for the Fourth South Pacific
 Conference, held at Rabaul, 1958.(Jubi/dam)
Jayapura  Dulu ketika Papua masih dibawah kekuasaan Belanda, hubungan antara tanah Papua atau Nederlands Nieuw Guinea dengan negara-negara di Pasifik Selatan selalu menjadi perhatian. Bahkan delegasi dari Nederlands Nieuw Guinea yang dipimpin Markus W Kaiseipo telah tiga kali mengikuti Kon frensi Negara-negara di Pasifik Selatan.
Berbeda setelah Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI)  hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan terputus, nyaris tak pernah berhubungan. Kalau pun ada hubungan diplomatik hanya sekadar basa-basi untuk menghalau pengaruh Papua Merdeka di kalangan negara-negara Pasifik terutamadi  negara serumpun Melanesia Spearhead Group (MSG).
Usai Perang Dunia Kedua, prakarsa untuk membangun negara-negara kecil yang belum merdeka di Pasifik Selatan mengemuka. Terutama negara-negara yang menguasai kawasan itu seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda , Selandia Baru dan Australia.
Negara-negara ini mulai memakrakarsi pertemuan di Canbera yang berlanjut dengan Perjanjian Canberra atau Canberra Verdag, 1947. Pasal-pasal pembentukan Pasifik Selatan sesuai perjanjian Canberra pada 6 Februari, 1947 adalah, Mendirikan  Komisi Pasifik Selatan( South Pasific Commision), Geografis, daerah –daerah meliputi kepulauan yang belum berpemerintahan sendiri di Pasifik Selatan, yang letaknya mulai dari garis Khatu;sitiwa,Nederlands Nieuw Guinea( Papua dan Papua Barat sekarang), kemudian dimasukan Guam, dan kepulauan lainnya yang menjadi perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ada di wilayah Pemerintahan Amerika Serikat. Komisi Pasifik Selatan ditetapkan anggotanya berjumlah 12 orang.
Tiap wilayah mengutus dua orang anggota, diantaranya  menunjuk seorang sebagai pimpinan sekaligus sebagai penasehat. Tugas dan pekerjaan Komisi Pasifik Selatan, mengambil kebijaksanaan dengan membuat rencana serta mengusulkan untuk pembangunan ekonomi dan sosial bagi penduduk kepulauan Pasifik Selatan. Salah satu usulan Komisi Pasifik Selatan di Nederlands Niuw Guinea adalah pembangunan Cokelat di Nimboran dengan bantuan Negara-negara Eropah Barat, 1957-1958.
Tata kerja ; Rapat atau Konfrenesi menetapkan hasil dengan persetujuan bersama. Reseach Council atau Badan Penelitian ; mengadakan penelitian dan memberikan masukan pada komisi dengan memberikan saran dan nasehat. Pembentukan Research Council: Anggota kerjanya diangkat oleh komisi, diantaranya tiga orang anggota kerja tetap dari komisi untuk masing-masing sebagai direktur bidang-bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan Konfrensi Pasifik Selatan, wajib mengikut sertakan tokoh-tokoh intlektual masyarakat pribumi di kepulaian ini sebagai anggota utusan karena pada akhirnya merekalah yang dilibatkan dalam pekerjaan Komisi Pasifik Selatan. Selain itu sebagai nara sumber atau penasehat. Konfrensi Pasifik Selatan ; bersidang setiap tiga tahun sekali dan berpindah tempat di lokasi Pasifik Selatan.
Susunan Peserta Konfrensi Pasifik Selatan: Komisi Pasifik Selatan menyusun jumlah anggota utusan menurut tiap daerah. Memperhatikan juga pejbata pemerintah di daerahnya yang ditunjuk menjadi utusan menghadiri sidang.Tujuan dan tugas Konfrensi : Membahas segala sesuatu kepentingan untuk pembangunan masyarakat lalu menetapkan dan menyampaikan kepada Komisi. Sekretariat : Sekretariat Jenderal diangkat oleh Komisi untuk untuk masa jabatan lima tahun,anggota staf disusun oleh Sekretarias Jenderal, disamping tiga orang Direktur bidang yang telah ditetapkan pada pasal tujuh. Keuangan : Komisi Pasifik Selatan dengan pembinaannya dibebankan kepada negara pendiri dengan sumbangan berdasarkan presentase berikut : Australia , 30 % ; Perancis 12, 5 % ; Belanda 15 %; Selandia Baru 15 %; Inggris 15 %; Amerika Serikat 12,5 %. Hubungan kerja dengan oragnisasi internasional lain. Tidak menjadi bagian dari organisasi internasional, tetapi boleh mengadakan hubungan kerja sama.
Tempat berdomisi komisi : Komisi memilih Noumea Ibukota Kaledonia Baru jajahan Perancis sebagai tempat bermarkasnya Komisi Pasifik Selatan. Ketentuan dalam perjanjian ini tidak akan merubah atau bertentangan dengan peraturan yang sudah ada dan berlaku di daerah-daerah kekuasaan negara-negara pendiri. Perubahan dalam perjanjian ini hanya dapat terlaksana atau berlaku apabila semua pihak menyetujui. Berhenti dari organisasi perjanjian ini, maka pihak atau  anggota pendiri tiap tahun minta berhenti.Pihak pendiri yang bersangkutan tidak mempunyai wilayah jajahan lagi. Sementara penanganan ketentuan perjanjian ini dipercayakan kepada Pemerintah Australia dan Selandia Baru. Perjanjian ini mulai berlaku pada saat semua negara pendiri mensahkannya.
Pendirian Komisi Pasifik Selatan, 1947 ini berlangsung saat negara-negara di Pasifik Selatan belum merdeka masih dijajah negara-negara  Belanda, Inggris dan Perancis serta Australia. Sejak itu wilayah di kawasan Pasifik Selatan terus melakukan pertemuan guna membicarakan masa depan Pasifik Selatan.
Sejak pertama kali delegasi Nederlands Nieuw Guinea terus mengikuti  konferensi Komisi Pasifik Selatan. Konfrens-konfrensi di Komisi Pasifik Selatan antara lain :
  1. Konfrensi Pertama, 1950 di Kota Suva, ibukota Fiji, wilayah jajahan Inggris. Negara Fiji ini memperoleh kemerdekaan pada 10 Oktober 1970. Mayoritas penduduk orang Melanesia, tetapi perkembangan selanjutnya dominiasi warga keturunan India mulai menguasai sektor ekonomi terutama perkebunan tebu di negara Kepulauan Fiji.
  2. Konfrensi Kedua, 1953 di Kota Noumea, Kaledonia Baru, wilayah jajahan Perancis. Wilayah ini didominasi oleh warga Melanesia dan sampai sekarang masih jajahan Perancis. Warga Kanaki terus memperjuangkan kemerdekaan mereka dari negara Perancis.
  3. Konferensi Ketiga, 1956 di Suva Ibukota Fiji.
  4. Konferensi keempat, 1959 di Rabaul, Papua New Guinea. Negara ini mayoritas penduduknya orang Melanesia ini memperoleh kemerdekaan dari Australia, 16 September 1975.
  5. Konferensi ke lima, 1962 di Pago-pago Ibukota Samoa Timur, wilayah jajahan Amerika Serikat.
  6. Konferensi ke enam, 1965, direncanakan di Hollandia, Nederlands Niuw Guinea tetapi dibatalkan karena wilayah ini masuk ke delam wilayah NKRI. 1 Mei 1963. Sejak itu hubungan Provinsi Irian Barat dengan Komisi Pasifik Selatan terputus. Bahkan beberapa pemuda yang ikut belajar di Fakultas Kedokteran dan Telekomunikasi di Papua New Guniea (PNG) tak pernah kembali dan tetap di sana sebagai warga negara di PNG.
Sejak negara-negara ini merdeka dan mereka sepakat mendirikan Komsi Pasifik Selatan bagi negara-negara di Pasifik Selatan. Hingga saat ini Kaledonia Baru beserta warga Kanaki masih terus memperjuangkan kemerdekaan mereka dari Perancis. Sedangkan negara Vanuatu membuka perwakilan bagi pejuang Papua Merdeka di Ibukota Vanuatu Port Villa. Vanuatu termasuk salah satu negara Melanesia yang terus menyuarakan suara bagi Papua Barat di kawasan Pasifik Selatan dan Persikatan Bangsa-bangsa. Hanya negara Vanuatu saja yang berani dan mendukung kemerdekaan bagi Papua Barat.(Jubi/Dominggus A Mampioper)
March 25, 2013,21:18,TJ
21.40 | 0 komentar

Korban Tewas Konflik Pendulang Emas di Papua Bertambah

Written By Unknown on Rabu, 20 Maret 2013 | 00.07

Salah Satu Korban Meninggal
Mimika - Korban tewas konflik pendulang emas tradisional di areal penambangan milik PT Freeport, kembali ditemukan. Korban tewas keenam itu diidentifikasi bernama Yosef Batfian asal Maluku Tenggara.

Jenazah Yosef ditemukan di Mile 31, Kali Kabur, Mimika. Kondisi korban ditemukan sudah membusuk dengan luka di sejumlah tubuh.

Jasad Yosef pertama kali ditemukan oleh  salah satu karyawan operator greder PT Kuala Pelabuhan Indonesia, Selasa (19/3) siang. Kini, jenazah Yosef berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika, Papua.

Kuat dugaan, Yosep merupakan korban salah sasaran dari salah satu kelompok warga yang bertikai di area pendulangan Kali Kabur, Jumat pekan lalu.
00.07 | 0 komentar

Mahasiswa Uncen : Polda Papua Berhenti Tangkap Mahasiswa dan Aktivis HAM

Written By Unknown on Minggu, 17 Maret 2013 | 03.30

Penangkapan Buchtar Tabuni (Doc.Jubi)
Jayapura – Tragedi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura berdarah, 16 Maret 2006 lalu, meninggalkan trauma dan kekecewaan mendalam bagi mahasiswa di Kampus ini. Bertolak dari trauma dan kekecewaan itu, mereka menuntut aparat keamanan berhenti menangkap aktivis mahasiswa dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM).
Septi Meidogi, ketua dewan perwakilan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Uncen meminta Kapolda Papua dan jajarannya agar membuka ruang demokrasi bagi mahasiswa dan kepada aktivis HAM. “Berhenti tangkap aktivis mahasiswa dan aktivis HAM,” kata Septi saat menggelar jumpa pers dengan wartawan di Abepura, Sabtu (16/3).
Peristiwa 16 Maret 2006, di Kampus Uncen Lama di Abepura saat itu, bermula dari demonstrasi Massa Front Pepera PB Kota Jayapura dan Parlemen Jalanan yang berlangsung sejak tanggal 15 dan 16 maret 2006. Mereka memprotes kejahatan PT Freeport Indonesia.
Septi meminta kepada aparat keamanan agar mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan segudang masalah yang terjadi di wilayah tertimur ini. Pemerintah diminta membuka ruang dialog guna menyelesaikan sejumlah masalah yang terjadi. “Pemerintah harus buka ruang dialog untuk selesaikan masalah Papua,” ungkap Septi.
Aldo Kapis, kepala bidang (kabid) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik Uncen menuturkan, negara harus bertanggung jawab atas peristiwa 16 Maret 2006. Dari kasus itu, para pelaku dibebasakan dan dipromosikan untuk naik jabatan. “Mahasiswa kecewa dengan peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut masuk pelanggaran HAM berat,” tuturnya. (Jubi/Musa)
03.30 | 0 komentar

Penembakan di Papua Terkait Dua Ideologi

Nomensen Mambraku (Doc.Jubi)
Jayapura Sejumlah kasus penembakan di Papua yang mengakibatkan berjatuhan korban, dinilai berkepentingan dua ideologi yang berbeda, yakni ideologi mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Papua dan mempertahankan Papua sebaga suatu negara dari sudut sejarah.
“Papua adalah ladang konflik dua ideologi dari pihak yang berkepentingan. Kasus penembakan yang menelan korban jiwa baik aparat maupun sipil di Papua merupakan bagian dari perang ideologi,” kata Nomensen Mambraku, Akademisi Universitas Cenderawasih, Sabtu (16/3) di Jayapura.
Sejumlah kasus penembakan di Papua sejauh ini belum terungkap secara rinci pelakunya sehingga menjadi pertanyaaan dari berbagai pihak. Sebab itu, label penembak misterius masih berlansung hingga sekarang. “Pihak berwenang mesti mengungkap siapa yang menembak baik aparat maupun sipil di Papua,” tambah Nomensen.
Terkait itu, Nomensen mengatakan perlu adanya pelurusan sejarah bangsa Papua integrasi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Sejarah bangsa Papua yang kabur justru mempunyai alat politik yang jitu bagi Pemerintah Pusat. Sebab itu, pemerintah Pusat duduk bersama rakyat Papua membicarakan masalah sejarah masa lalu. Sebab Papua memiliki dasar sejarah bahwa sudah pernah mengalami sebuah Negara,” katanya.
Menurutnya,  kasus-kasus penembakan di Papua masuk dalam ranah politik, yakni dua pihak yang berideologi berbeda. Kasus penembakan belakangan ini yang menewaskan sejumlah TNI belum diungkap tuntas siapa pelakunya. Tapi, tuduhan diarahkan kepada kelompok militan TPN/OPM sebagai pelaku.
Juru Bicara TPN/OPM, Jonah Wenda mengatakan  tidak benar kalau yang melakukan sejumlah kasus penembakan adalah dari pihak TPN/OPM. “Kita belum melakukan investigasi internal apakah anggota kami yang melakukan penembakan. Sebab wilayah Papua ini terlalu luas. Tapi, ada yang lebih ironis bahwa diantara anggota TPN/OPM mendapat penyusupan dari aparat keamanan untuk penyusupan proyektil. Dan tentu ini membahayakan anggota kami sendiri,” tutup Wenda. (Carol/Jubi)
02.30 | 0 komentar

Lanjutkan Perjuangan, AMP Kota Solo Lakukan Reorganisasi

AMP Saat Lakukan Aksi di Yogyakarta ( Doc.AMP )
Yogyakarta --  Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Solo melakukan re-organisai untuk memperkuat perjuangan yang selama ini dilakukan oleh organisasi ini, Jumat, (16/3/13) di Solo Jawa Tengah.  

Pantauan majalahselangkah.com, reorganisasi dihadiri Ketua AMP Pusat, Rinto Kogoya. Mereka berhasil menetapkan pencerahan dan pembentukan struktur AMP.

"AMP adalah progresif, militan dan patriotik. Jadi, bagi aktivis yang tergabung dalam organisasi ini harus benar-benar menunjukkan kerja nyata yang menuju pada rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri,"kata Rinto Kogoya.

Rinto menjelaskan, AMP didirikan pada tanggal 30 Mei 1998 di Jl. Guntur Kawi, Manggarai, Jakarta Selatan. APM lahir di tengah situasi represi negara di Tanah Papua Barat dan situasi politik Indonesia yang mulai goyah akibat tekanan-tekanan politik dari gerakan pro-demokrasi Indonesia terhadap rezim Soeharto dan mulai menguatnya tuntutan Reformasi Politik bagi sebuah perubahan yang berkeadilan serta terbukanya ruang demokrasi.

Sejak berdiri, AMP telah dua kali menyelenggarakan Kongres Nasional. Kongres I diselenggarakan di Kaliurang, Yogyakarta, pada November 2005. Dan Lima tahun kemudian tepatnya, Januari 2010, diselenggarakan Kongres II di Port Numbay, Papua.

AMP adalah organisasi massa mahasiswa yang terbuka tanpa memandang latar belakang pandangan, suku, agama, dan ras, serta mendukung perjuangan untuk  Rakyat asli Papua bisa menentukan nasib sendiri. (Sonny Dogopia/MS)
01.11 | 0 komentar

Bentrokan Antara Orang Key dan OAP Kembali Terjadi di Kawasan Freeport

Written By Unknown on Sabtu, 16 Maret 2013 | 21.03

Atimus Mom tewas tertembak
pakai parang oleh Suku Key
Timika - Sejak masuknya PT. Freeport Indonesia pada tahun 1930an sampai saat ini belum pernah diselesaikan masalah, PT. Freeport yang raksasa ini, sedang menghabiskan Rakyat West Papua, Ribuan rakyat melayang nyawa tak berdosa melayang. Kali ini bentrok yang dipicu masalah kamp tempat/lokasi  pedulangan oleh masayarakat  di Area Kerja  PT. Freeport Indonesia kembali terjadi antara suku Key Pendatang Luar Papua dengan Orang Pribumi Damal Amungme.
Kronologis.
Hari jumat 15/03/2013.jam 02: 00, WIT ( Siang)  Di Mile 34  Area Freeport  yang  dipingir sungai Limbah yang di jadikan tempat dulang salah satu kamp milik suku key di masuki oleh perampok, dan mereka kehilangan barang-barang mereka dan waktu itu suku key yang tinggal di kamp  itu tidak terima dengan kejadian itu dan mereka sedang  marah bercampur emosi dan jaga-jaga, tidak lama kemudian  ada tiga orang yang sering berburu dalam hutan, tiga orang ini atas nama. Atinus Mom, Doni Hagabal, Tekau Mom, kebetulan mereka sedang lewat di depan mereka langsung tanpa tanya suku key yang ada disitu langsung melakukan  penyerangan dengan parang langsung mengenai Doni Hagabal tubuh dan rusuk kanan terpotong Doni lari mau meloloskan diri tetapi dipotong lagi tubuh bagian kiri karena badan Doni kekar dia masih lari sampai lolos, Atimus Mom mau membela diri dengan busur dan panah tetapi suku key menyerang duluan dan potong panah dan  potong leher dan bahu kanan sehingga langsung tewas di Tempat, Tekau Mom di kejar samapi dia lari dan masuk di sungai Limbah dan terhanyut samapai ada orang yang menyelamatkan Dia. Mayat Atinus Mom baru di serahkan ke keluarga Elminus Mom,  hari Sabtu  tanggal 16/03/2013 Siang.
Nama-Nama Korban Pembantaian Suku Key
  1. Atinus Mom Tewas di Tempat dengan luka potong di Bagian Leher dan bahu kanan.
  2. Doni Hagabal, luka potong bagian tubuh kanan dan kiri lapis dengan tulang rusuk masih koma di rumah sakit. Caritas di Timika.
  3. Tekau Mom luka potong di tanggan masih di rawat di rumah.
KNPB Mimika telah mengikuti dan memantau situasi ini dan menyimpulkan Masalah yang terjadi antara suku Key dan Suku Damal  ini, hanya gara-gara dulang ampas Emas nyawa manusia jadi korban , PT. Freeport perusahan Raksasa milik Amerika ini,membiarkan masyarakat Pribumi untuk dulang dipingir-pingir sungai Limbah Freeport  sampai korban banyak yang kena kimia, penyakit Paru-paru dan banyak yang mati.  Perintah Indonesia mebiarkan masyarakat ini mendulang di Area PT. Freeport.  Tetapi sebenarnya Situasi ini sedang mengarah pada genosida, dan Penguasa Indonesia maupun korporasi milik AS yang ada diatas tanah Amungsa sengaja membiarkan genosida di Timika, Papua Barat. (WTP-BH)
Berikut Foto-Foto

Mama Suku Damal Meratapi Kesedihan atas kematian Atimus Mom

Sedang di mandikan mayat Atimus Mom

Wakil Bupati Mimika Abdul Muis, Kapores Mimika, Danramil Mimika kawal mayat Atimus Mom

Mama-mama sedang meratapi korban Atimus Mom
 Sumber : KNPBNews.com
21.03 | 0 komentar

Blog Archives

Total Tayangan Halaman