Buchtar Tabuni Kunjungi Makam Mako Tabuni

Buchtar Tabuni di makam Mako Tabuni (JUBI-Aprila)

Jayapura  — Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional Papua bebas bersyarat hari ini. Agenda pertama yang dilakukannya pasca keluar dari Lapas Klas IIA Abepura adalah mengunjungi makam Mako Tabuni, Ketua II KNPB di Pos 7 Sentani, Jayapura.

“Hidup Buchtar Tabuni! Hidup Filep Karma!” yel-yel ini terus diteriakan Victor Yeimo, ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di halaman Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Abepura, Jayapura menyambut Buchtar Tabuni yang bebas bersyarat hari ini, Sabtu (19/1).

200 orang massa yang menyambut keluarnya Buchtar Tabuni dari Lapas Klas IIA Abepura kemudian mengantarkan Tabuni ke Kantor Bapas di Kali Acai, Kotaraja – Jayapura. Selanjutnya massa bersama-sama dengan Buchtar Tabuni mengunjungi makam Mako Tabuni di Pos 7 Sentani, Jayapura. Seluruh proses ini berjalan dengan baik dengan dikawal oleh aparat kepolisian dari Polresta Jayapura tanpa hambatan.

Buchtar Tabuni dan massa tiba di makam Mako Tabuni pada Pkl. 13.00 WIT. Hampir tiga puluh menit berjalan, Buchtar hanya terpekur di atas makam dengan terus menangis. Selanjutnya arahan dari Victor Yeimo. Selanjutnya, massa membubarkan diri ke tempat tinggal masing-masing.

Saat ditanyai tabloidjubi.com terkait pembebasan bersayaratnya hari ini, Buchtar Tabuni menanggapinya sebagai sesuatu yang biasa saja.
“Saya hanya keluar dari penjara kecil ke penjara yang lebih besar,” demikian kata Buchtar Tabuni menjawab pertanyaan tabloidjubi.com. (JUBI/Aprila Wayar)

Read More

09.45 | 0 komentar

Ratusan Bendera Bintang Kejora Berkibar Dalam Aksi Rakyat Papua di Manokwari

Massa Aksi Saat Mengibarkan Bintang Kejora

Manokwari - Ratusan warga Manokwari, Papua Barat, kembali berunjuk berunjuk rasa menuntut penyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Mereka juga mendesak Komisi HAM PBB untuk turun tangan menyelesaikan berbagai persoalan di bumi cendrawasih tersebut.

Ratusan bendera bintang kejora berbagai ukuran, dibawa massa yang tergabung dalam West Papua National Authority. Mereka melakukan aksi longmarch sepanjang jalan utama di Kota Manokwari, menuju Gereja Elim, Kwawi.

Dalam aksinya, massa menuntut penuntasan berbagai persoalan yang selama ini terjadi di Papua, terutama kasus pelanggaran HAM berat.

Selain membawa bendera, warga lainnya juga memperlihatkan tarian adat dan grup suling tambur.

Massa juga mendesak dibebaskannya Presiden dan Perdana Menteri Negara Federasi Republik Papua Barat yang saat ini masih ditahan di Jayapura, Papua.

Massa juga mendesak dewan HAM PBB untuk melakukan investigasi seadil-adilnya guna menyelesaikan masalah Papua.

Aksi ini dikawal ketat ratusan personel Polres Manokwari, dibantu Brimob Polda Papua meski awalnya sempat dilarang turun ke jalan.

Meski berjalan aman dan lancar, demo damai ini sempat memacetkan arus kendaraan di beberapa jalan protokol. Polisi terpaksa mengalihkan arus lalu lintas ke jalan alternatif.

Sementara, sejumlah toko dan kios ditutup pemiliknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

(ysw)

Read More

01.23 | 0 komentar

- TRWP Mengutuk Keras Tindakan Brutal Aparat Penjajah

Alm. Hubertus Mabel (kiri) saat siaran KNPB
 pers bersama Buchtar Tabuni dan Alm. Mako Tabuni 

Papua - Meninggalnya Hubertus Mabel akibat ditembak oleh aparat militer Indonesia di Wamena kemarin, mendapatkan kecama dari Markas Pusat Pertahanan ( MPP ) Tentara Revolusi West Papua ( TRWP ), Seperti Yang Dilansir di www.Papuapost.com

Dengan ini dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) kami mengucapkan

BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA

atas kematian Hubert Mabel di tangan musuh penjajah NKRI.

Selanjutnya TRWP mengutuk keras tindakan barbar, brutal dan tidak manusiawi yang dilancarkan NKRI, selama ini, dan khususnya beberapa bulan terakhir yang diarahkan untuk membungkan aspirasi dan perjuangan Papua Merdeka.

Gemeral TRWP Mathias Wenda bersama seluruh pasukannya menyatakan “Papua Beduka!” atas rentetan pembunuhan yang direkayasa sendiri oleh NKRI untuk memancing anggota KNPB untuk terlibat kegiatan-kegiatan militan. Urusan perjuangan dengan mengangkat senjata bukanlah tugas KNPB sejak pendiriannya tetapi niat luhur perjuangan bangs aini telah dikotori oleh permainan intelijen NKRI yang menggalakkan kegiatan-kegiatan militan, menyediakan senjata dan mendesak para gerilyawan di hutan untuk ikut bergabung dalam operasi-operasi militan di kota dan kampung-kampung.

Perlu disadari bahwa ini semua adalah permainan NKRI, dan anak-anak KNPB harus sadar dan pandai membaca situasi.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan,

Pada Tanggal: 17 Desember 2012

Amunggut Tabi, Leut. Gen. TRWP

BRN: A. 018676

Sumber : www.papuapost.com

Read More

20.31 | 0 komentar

Seruan Aksi AMP Sikapi Hari TRIKORA

SERUAN AKSI.!

Salam Pembebasan!

Yogya - Tanggal 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan TRIKORA di Alun-Alun Utara Yogyakarta dengan tujuan untuk mengagalkan pembentukan negara Papua Barat yang telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. TRIKORA merupakan awal dilakukannya penjajahan Indonesia atas negara Papua Barat.

Realisasi dari isi Trikora ini, maka Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (Sekarang Papua) mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer ke wilayah Papua Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda.

Akhirnya dilakukan beberapa gelombang Operasi Militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan untuk operasi lewat udara dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus).  Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan dicurigai banyak orang Papua yang telah dibantai pada waktu itu.

Hingga kini, Militer (TNI-Polri) merupakan alat negara Indonesia yang paling ampuh untuk menghalau gejolak perlawanan Rakyat Papua yang menghendaki kemerdekaan sepenuhnya dari Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Rakyat Papua terjadi akibat kebrutalan Militer Indonesia.

Maka, pada momentum 19 Desember 2012 ini, kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mengundang Kawan-kawan Mahasiswa Papua se Jawa Bali untuk ambil bagian dalam Aksi mengugat TRIKORA yang sedianya akan dilakukan pada :

Hari/Tanggal      : Rabu, 19 Desember 2012

Waktu                  : 09.00-selesai

Titik Kumpul      : Asrama “Kamasan I” Yogyakarta

Rute                      : Asrama Kamasan – 0 KM – Alun-Alun Utara

Thema Aksi        : “19 Desember 1961 Awal Penjajahan Indonesia atas Negara Papua Barat”

Demikian seruan aksi ini kami buat, atas perhatian, partisipasi dan keterlibatan Kawan-kawan sekalian, kami ucap terima kasih.

Salam!

Yogyakarta, 14 Desember 2012

Kordinator Umum

Phaul Hegemur

NB : Kawan-kawan diharapkan mengunakan baju hitam atau pakaian adat saat mengikuti aksi

Sumber : www.ampjogja.blogspot.com

Read More

14.28 | 0 komentar

Pengamanan Khusus Papua Dinilai Bukan Solusi

JAKARTA -- Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seperti disampaikan melalui Juru Bicara Julian Aldrin Pasha, Senin (9/4), yang akan mengeluarkan kebijakan pengamanan khusus untuk Papua pascapenembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV di Bandar Udara Mulia, semakin membuktikan minimnya itikad baik pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua melalui jalan damai.

Hal itu ditegaskan Koordinator Kontras Haris Azhar, Selasa (10/4), di Jakarta. "Kami khawatir kebijakan ini akan menjadi pintu masuk untuk menambah jumlah pasukan keamanan (TNI dan Polri) ke Papua sehingga potensi kekerasan dan pelanggaran HAM akan terus bertambah," katanya.

Ia menambahkan, opsi pendekatan keamanan masih menjadi pilihan utama dari pemerintah untuk Papua.  Sebaliknya, gagasan, ide ataupun wacana menyelesaikan persoalan Papua melalui jalan damai (dialog) yang pernah disampaikan terdahulu, semakin jauh dari kenyataan.

"Pemerintah, khususnya presiden harus memiliki standar dan ukuran yang ketat untuk menafsirkan situasi yang terjadi di Papua," katanya.

Ia menambahkan, Presiden jangan terlalu mudah mengambil kebijakan keamanan, apalagi hanya didasarkan pada satu peristiwa.  Kebijakan model ini akan menjadi preseden buruk dalam peristiwa serupa yang mungkin terjadi berikutnya.

"Maka dapat kita bayangkan seperti apa situasi di Papua jika setiap peristiwa direspon dengan pendekatan dan penambahan aktor keamanan," ungkap dia.

Dikatakan, sejauh ini tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap manfaat dan efektifitas gelar pasukan keamanan di Papua. Dan menurutnya, jika melihat kondisi akhir – akhir ini, ternyata pendekatan keamanan terbukti tidak efektif untuk meredam bertambahnya angka kekerasan, justru tidak jarang aktor keamanan menjadi kontributor kekerasan.

"Mestinya hal ini menjadi catatan pemerintah, sehingga tidak selalu salah dalam memilih dan menentukan kebijakan yang akan diambil," sebutnya.

Berangkat dari persoalan tersebut di atas, serta berkaca dari stagnasi perubahan di Papua, Kontras mendesak agar presiden membatalkan rencana kebijakan pengamanan khusus terhadap Papua.

"Energi presiden mestinya dapat dialihkan untuk memastikan agar peristiwa penembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV dapat diselidiki dan diusut secara optimal, transparan dan akuntabel sehingga tidak menambah daftar panjang kasus penembakan misterius di Papua."

Selanjutnya, kata dia, presiden harus terbuka terhadap seluruh masukan di luar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Setidaknya Komnas HAM dan tokoh gereja di Papua dan suara masyarakat sipil juga harus dipertimbangkan.

"Sehingga warna dan arah kebijakan untuk merespon setiap perkembangan situasi di Papua tidak melulu merujuk pada pendekatan keamanan yang terbukti tidak efektif," katanya.

Sumber : http://www.jpnn.com

Read More

01.34 | 0 komentar

Menko Polhukam : Gerakan Kelompok Bersenjata di Papua Tidak Masif

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Djoko Suyanto menyatakan kelompok bersenjata di Papua masih ada, namun gerakan tersebut tidak masif.

"Peredaran senjata di Papua memang masih ada, namun tidak masif," kata Menko Polhukam saat silaturahmi dengan pimpinan media massa di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, wilayah Papua sangat luas, bahkan tiga kali lebih besar dibandingkan Pulau Jawa sehingga bila ada kejadian di Wamena, Sorong, Biak, Timika dan lainnya, bukan berarti semua Papua seperti itu.

Ia menyebutkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan aparat keamanan mengalami kesulitan dalam menangkap kelompok bersenjata, antara lain, faktor kondisi medan yang sulit serta membaurnya para anggota kelompok pengacau keamanan pada suku-suku yang banyak terdapat di Papua.

"Inilah yang kita pesankan kepada aparat agar jangan salah prosedur, salah orang. Kalau zaman dulu kita bisa langsung menangkap, tapi sekarang kalau benar-benar tidak yakin, ya jangan. Harus yang benar-benar yakin, dilengkapi bukti-bukti yang cukup," kata mantan Panglima TNI ini.

Ia mengatakan, prajurit TNI-Polri yang ditugaskan di Papua selalu dibekali dengan pemahaman hukum internasional dan lainnya. "TNI di bawah kendali Pangdam, Polri di bawah Polda. Tidak ada yang dikendalikan di Jakarta," ujarnya.

Persoalan kedaulatan NKRI, kata dia, tidak ada masalah. Namun yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana membangun Papua menjadi lebih baik.

Menurut dia, pemerintah sudah berupaya membangun Papua dengan membuat regulasi UU Otonomi Khusus dan membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

"Ini penting karena dulu tidak ada koordinasi sehingga program jalan sendiri-sendiri. Di UP4B juga ada yang membidangi komunikasi konstruktif," katanya.

Sumber : http://www.investor.co.id

Read More

01.04 | 0 komentar