Senin, 24 Januari 2011 15:38
JAYAPURA – Munculnya statement mengenai akan terjadinya rawan pangan di tahun 2011 dari Menteri Pertanian cukup membuat masyarakat resah, dan penyebab terbesar terjadinya rawan pangan karena faktor cuaca. Papua sendiri sejak tahun 2009 menjadi sebuah daerah yang menjadi fokus untuk terjadinya rawan panganoleh Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) – Indonesia Partnership Development Framework (UNIPDF, 2010-2015). Menurut data yang dikeluarkan oleh World Food Programme (WFP) pada tahun 2009, dari tahun 2003 sampai dengan 2007 total produksi umbi-umbian di Papua menurun hingga 30%,ini adalah angka penurunan terbesar seindonesia. Walaupun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2008 sebesar 3,8%, dan 6,4% pada tahun 2009, namun demikian Papua masih mengalami defisit makanan pokok.Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Indonesia (food security & Vulnerability atlas –FSVA) yang dikeluarkan WFP pada tahun 2009, terungkap bahwa 11 Kabupaten di Papua masuk dalam prioritas 1 dalam hal ketahanan pangan atau 11 daerah tersebut dikatakan rentan terjadi rawan pangan. Bahkan dalam peta tersebut terlihat jelas bahwa dari 17 kabupaten/kota yang ada di Papua, hanya satu daerah yang tergolong aman dari kerawanan pangan, daerah tersebut adalah daerah Kotamadya Jayapura.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov Papua, Ir. Wilhelmina Warwe , ketika dikonnfirmasi mengenai kerawanan pangan di Papua menjelaskan, data yang digunakan dari pusat masih data tahun 2009, hal ini disebabkan akses informasi dari kabupaten sulit disesuaikan dengan indikator yang telah ditetapkan, dan dana dari pusat (APBN) sebagai dana bantuan sosial (Bansos) untuk mengatasi ketika terjadi rawan pangan adalah sebesar Rp. 25.000.000 untuk tiap kabupaten/kota , dirinya juga mengungkapkan bahwa dana untuk ketahanan pangan dalam hal ini untuk mengatasi kerawanan pangan sangat minim baik dari APBN maupun APBD.
Tetapi dirinya mengungkapkan bahwa di setiap kabupaten/kota sudah terbentuk kelompok kerja (Pokja) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang bertugas untuk mengumpulkan menganalisa situasi pangan dan gizi di suatu daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dari pusat serta Pokja ini bertugas menyebarkan informasi situasi pangan dan gizi tersebut sehingga pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya rawan pangan . SKPG juga sebagai Instrumen yang berfungsi untuk mendeteksi terjadinya rawanan pangan di daerah sejak dini.
Pada tahun 2011 ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua, akan mengadakanpelatihan penyusunan FSVA dan SKPG untuk tingkat provinsi dengan mengundang seluruh aparat kabupaten/kota yang ada di Papua, pelatihan ini akan menyiapkan aparat di kabupeten/kota untuk dapat menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) sampai ke tingkat Distrik. (cr 22/don)
JAYAPURA – Munculnya statement mengenai akan terjadinya rawan pangan di tahun 2011 dari Menteri Pertanian cukup membuat masyarakat resah, dan penyebab terbesar terjadinya rawan pangan karena faktor cuaca. Papua sendiri sejak tahun 2009 menjadi sebuah daerah yang menjadi fokus untuk terjadinya rawan panganoleh Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) – Indonesia Partnership Development Framework (UNIPDF, 2010-2015). Menurut data yang dikeluarkan oleh World Food Programme (WFP) pada tahun 2009, dari tahun 2003 sampai dengan 2007 total produksi umbi-umbian di Papua menurun hingga 30%,ini adalah angka penurunan terbesar seindonesia. Walaupun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2008 sebesar 3,8%, dan 6,4% pada tahun 2009, namun demikian Papua masih mengalami defisit makanan pokok.Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Indonesia (food security & Vulnerability atlas –FSVA) yang dikeluarkan WFP pada tahun 2009, terungkap bahwa 11 Kabupaten di Papua masuk dalam prioritas 1 dalam hal ketahanan pangan atau 11 daerah tersebut dikatakan rentan terjadi rawan pangan. Bahkan dalam peta tersebut terlihat jelas bahwa dari 17 kabupaten/kota yang ada di Papua, hanya satu daerah yang tergolong aman dari kerawanan pangan, daerah tersebut adalah daerah Kotamadya Jayapura.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov Papua, Ir. Wilhelmina Warwe , ketika dikonnfirmasi mengenai kerawanan pangan di Papua menjelaskan, data yang digunakan dari pusat masih data tahun 2009, hal ini disebabkan akses informasi dari kabupaten sulit disesuaikan dengan indikator yang telah ditetapkan, dan dana dari pusat (APBN) sebagai dana bantuan sosial (Bansos) untuk mengatasi ketika terjadi rawan pangan adalah sebesar Rp. 25.000.000 untuk tiap kabupaten/kota , dirinya juga mengungkapkan bahwa dana untuk ketahanan pangan dalam hal ini untuk mengatasi kerawanan pangan sangat minim baik dari APBN maupun APBD.
Tetapi dirinya mengungkapkan bahwa di setiap kabupaten/kota sudah terbentuk kelompok kerja (Pokja) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang bertugas untuk mengumpulkan menganalisa situasi pangan dan gizi di suatu daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dari pusat serta Pokja ini bertugas menyebarkan informasi situasi pangan dan gizi tersebut sehingga pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya rawan pangan . SKPG juga sebagai Instrumen yang berfungsi untuk mendeteksi terjadinya rawanan pangan di daerah sejak dini.
Pada tahun 2011 ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua, akan mengadakanpelatihan penyusunan FSVA dan SKPG untuk tingkat provinsi dengan mengundang seluruh aparat kabupaten/kota yang ada di Papua, pelatihan ini akan menyiapkan aparat di kabupeten/kota untuk dapat menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) sampai ke tingkat Distrik. (cr 22/don)
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tuliskan Komentar Anda di Sini !!!