Inilah Empat Keputusan MSG Tentang Aplikasi Keanggotaan WPNCL

Para menteri luar negeri MSG melaporkan
hasil misi mereka ke Indonesia (Jubi/Jack Ponau)

Jayapura, 28/6 (Jubi) – Pertemuan para pemimpin Melanesia Spearhead Group (MSG) di Port Moresby, PNG tanggal 26 Juni 2013 menghasilkan empat keputusan tentang aplikasi keanggotaan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL). Diantaranya adalah mendorong pengajuan aplikasi baru yang lebih inklusif dan bersatu.
Berikut adalah empat keputusan yang tercantum dalam Komunike Para Pemimpin MSG tersebut.
1 (6). Para Pemimpin (MSG) mencatat bahwa dalam kaitannya dengan aplikasi keanggotaan MSG yang diajukan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) pada bulan Juni 2013 dalama MSG-19 Leaders Summit, sebuah misi Menteri MSG yang dipimpin oleh Ratu Inoke Kubuabola, Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Fiji, mengunjungi Indonesia 11-15 Januari 2014 untuk memperoleh informasi dan melakukan penilaian pada aplikasi keanggotaan yang diajukan oleh WPNCL.
2 (7). Para Pemimpin (MSG) mengucapkan terima kasih kepada misi para Menteri untuk pembuatan Laporan dan selanjutnya mencatat bahwa Vanuatu tidak berpartisipasi dalam Misi karena Vanuatu berpandangan bahwa program misi para Menteri ini tidak akan mengizinkan MSG untuk mendapatkan informasi yang kredibel untuk memenuhi mandat para pemimpin MSG.
Keputusan
3 (8). Para Pemimpin (MSG):
(i) Mencatat dan menerima isi Laporan Misi para Menteri;
(ii) Setuju untuk mengundang semua kelompok agar membentuk sebuah kelompok payung inklusif dan bersatu dalam sebuah konsultasi dengan Indonesia untuk mengajukan sebuah aplikasi keanggotaan baru;
(iii) Menyambut dan mencatat kemajuan proses otonomi yang lebih besar di Papua dan pengumuman Presiden Indonesia untuk menarik militer dari Papua Barat;
(iv) Setuju bahwa MSG dan Indonesia mengambil pendekatan yang lebih proaktif dalam menangani masalah Papua Barat dengan inisiatif untuk melakukan kesadaran yang lebih besar tentang situasi di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan menghargai Otonomi Khusus dan bagaimana hal ini telah memberikan kontribusi positif bagi Pemerintahan Provinsi oleh penduduk lokal;
(v) Setuju bahwa MSG terus mengadakan dialog dengan Indonesia mengenai isu Papua Barat dan mendorong serta mendukung pembentukan perjanjian kerjasama bilateral dengan Indonesia dengan fokus khusus pada pembangunan sosial dan ekonomi serta pemberdayaan bagi masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat;
(vi) Setuju bahwa Anggota MSG dan Indonesia mempertimbangkan menyelenggarakan Rapat reguler di tingkat Menteri dan Pejabat Resmi untuk membahas poin (iv) dan (v);
(vii) Setuju bahwa MSG  berkonsultasi dengan Indonesia dalam kerja sama menangani kebutuhan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
(viii) Setuju bahwa MSG mendorong penguatan dan partisipasi dari rumpun Melanesia di Indonesia dalam kegiatan dan program MSG; dan
(ix) Setuju bahwa MSG terus mendukung dan mendorong tingkat keterlibatan bangsa Melanesia di posisi eksekutif, manajemen dan posisi pengendali di perusahaan swasta seperti Bank Papua dan juga politik.


4 (9). Para pemimpin (MSG) juga mengakui kerjasama Pemerintah Indonesia dan dukungan dalam melanjutkan kunjungan MSG ke Indonesia agar dapat berdialog dan untuk melaksanakan mandatnya.
(Jubi/Victor Mambor)

Sumber  : www.tabloidjubi.com