Aparat Keamanan di Papua Diminta Profesional

kamis,14 juli 2011

WP-Aparat keamanan diminta menjalankan tugasnya secara profesional dan menghormati hak asai manusia demi menjamin rasa aman bagi orang asli Papua. Pos-pos militer hanya didirikan didaerah perbatasan antara negara yang bukan pemukiman penduduk. 

Demikian hasil kesepakatan dalam bidang keamanan yang dibacakan diakhir konferensi, Kamis (7/7) kemarin. Kesepakatan lain dalam bidang ini yaitu pengurangan pasukan non organik dan organik diseluruh tanah Papua. Pengembangan institusi militer dibuat berdasarkan pemekaran wilayah, pemerintah sipil (kampun, kabupaten/kota dan provinsi). 

Selanjutnya, operasi intelijen yang intimidasi dan tidak memberikan rasa aman ditiadakan. TNI dan Polri dilarang berbisnis dan berpolitik serta diberikan sangsi hukum tegas bagi pelanggarnya. Aparat keamanan dilarang bekerja sebagai ajudan atau tenaga keamanan bagi pejabat sipil. 

Dari informasi yang diperoleh, sebanyak enam kelompok yang dibagi dalam bidang untuk membahas soal indikator-indikator masalah di Papua. Diantaranya, bidang keamanan, bidang politik, bidang keamanan, bidang ekonomi dan lingkungan hidup, dan bidang sosial budaya. Konferensi Perdamaian Tanah Papua berlangsuang selama 3 hari yakni sejak, Selasa – Kamis,  5-7 Juli 2011. Kegiatan ini ditutup oleh koordinator jaringan damai Papua, pater Neles Tebay. (wp)