JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan (Polhukam) Djoko Suyanto menyatakan kelompok bersenjata di
Papua masih ada, namun gerakan tersebut tidak masif.
"Peredaran senjata di Papua memang masih ada, namun tidak masif," kata Menko Polhukam saat silaturahmi dengan pimpinan media massa di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, wilayah Papua sangat luas, bahkan tiga kali lebih besar dibandingkan Pulau Jawa sehingga bila ada kejadian di Wamena, Sorong, Biak, Timika dan lainnya, bukan berarti semua Papua seperti itu.
Ia menyebutkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan aparat keamanan mengalami kesulitan dalam menangkap kelompok bersenjata, antara lain, faktor kondisi medan yang sulit serta membaurnya para anggota kelompok pengacau keamanan pada suku-suku yang banyak terdapat di Papua.
"Inilah yang kita pesankan kepada aparat agar jangan salah prosedur, salah orang. Kalau zaman dulu kita bisa langsung menangkap, tapi sekarang kalau benar-benar tidak yakin, ya jangan. Harus yang benar-benar yakin, dilengkapi bukti-bukti yang cukup," kata mantan Panglima TNI ini.
Ia mengatakan, prajurit TNI-Polri yang ditugaskan di Papua selalu dibekali dengan pemahaman hukum internasional dan lainnya. "TNI di bawah kendali Pangdam, Polri di bawah Polda. Tidak ada yang dikendalikan di Jakarta," ujarnya.
Persoalan kedaulatan NKRI, kata dia, tidak ada masalah. Namun yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana membangun Papua menjadi lebih baik.
Menurut dia, pemerintah sudah berupaya membangun Papua dengan membuat regulasi UU Otonomi Khusus dan membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).
"Ini penting karena dulu tidak ada koordinasi sehingga program jalan sendiri-sendiri. Di UP4B juga ada yang membidangi komunikasi konstruktif," katanya.
"Peredaran senjata di Papua memang masih ada, namun tidak masif," kata Menko Polhukam saat silaturahmi dengan pimpinan media massa di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, wilayah Papua sangat luas, bahkan tiga kali lebih besar dibandingkan Pulau Jawa sehingga bila ada kejadian di Wamena, Sorong, Biak, Timika dan lainnya, bukan berarti semua Papua seperti itu.
Ia menyebutkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan aparat keamanan mengalami kesulitan dalam menangkap kelompok bersenjata, antara lain, faktor kondisi medan yang sulit serta membaurnya para anggota kelompok pengacau keamanan pada suku-suku yang banyak terdapat di Papua.
"Inilah yang kita pesankan kepada aparat agar jangan salah prosedur, salah orang. Kalau zaman dulu kita bisa langsung menangkap, tapi sekarang kalau benar-benar tidak yakin, ya jangan. Harus yang benar-benar yakin, dilengkapi bukti-bukti yang cukup," kata mantan Panglima TNI ini.
Ia mengatakan, prajurit TNI-Polri yang ditugaskan di Papua selalu dibekali dengan pemahaman hukum internasional dan lainnya. "TNI di bawah kendali Pangdam, Polri di bawah Polda. Tidak ada yang dikendalikan di Jakarta," ujarnya.
Persoalan kedaulatan NKRI, kata dia, tidak ada masalah. Namun yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana membangun Papua menjadi lebih baik.
Menurut dia, pemerintah sudah berupaya membangun Papua dengan membuat regulasi UU Otonomi Khusus dan membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).
"Ini penting karena dulu tidak ada koordinasi sehingga program jalan sendiri-sendiri. Di UP4B juga ada yang membidangi komunikasi konstruktif," katanya.
Sumber : http://www.investor.co.id
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tuliskan Komentar Anda di Sini !!!