Pengamanan Khusus Papua Dinilai Bukan Solusi

JAKARTA -- Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seperti disampaikan melalui Juru Bicara Julian Aldrin Pasha, Senin (9/4), yang akan mengeluarkan kebijakan pengamanan khusus untuk Papua pascapenembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV di Bandar Udara Mulia, semakin membuktikan minimnya itikad baik pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua melalui jalan damai.

Hal itu ditegaskan Koordinator Kontras Haris Azhar, Selasa (10/4), di Jakarta. "Kami khawatir kebijakan ini akan menjadi pintu masuk untuk menambah jumlah pasukan keamanan (TNI dan Polri) ke Papua sehingga potensi kekerasan dan pelanggaran HAM akan terus bertambah," katanya.

Ia menambahkan, opsi pendekatan keamanan masih menjadi pilihan utama dari pemerintah untuk Papua.  Sebaliknya, gagasan, ide ataupun wacana menyelesaikan persoalan Papua melalui jalan damai (dialog) yang pernah disampaikan terdahulu, semakin jauh dari kenyataan.

"Pemerintah, khususnya presiden harus memiliki standar dan ukuran yang ketat untuk menafsirkan situasi yang terjadi di Papua," katanya.

Ia menambahkan, Presiden jangan terlalu mudah mengambil kebijakan keamanan, apalagi hanya didasarkan pada satu peristiwa.  Kebijakan model ini akan menjadi preseden buruk dalam peristiwa serupa yang mungkin terjadi berikutnya.

"Maka dapat kita bayangkan seperti apa situasi di Papua jika setiap peristiwa direspon dengan pendekatan dan penambahan aktor keamanan," ungkap dia.

Dikatakan, sejauh ini tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap manfaat dan efektifitas gelar pasukan keamanan di Papua. Dan menurutnya, jika melihat kondisi akhir – akhir ini, ternyata pendekatan keamanan terbukti tidak efektif untuk meredam bertambahnya angka kekerasan, justru tidak jarang aktor keamanan menjadi kontributor kekerasan.

"Mestinya hal ini menjadi catatan pemerintah, sehingga tidak selalu salah dalam memilih dan menentukan kebijakan yang akan diambil," sebutnya.

Berangkat dari persoalan tersebut di atas, serta berkaca dari stagnasi perubahan di Papua, Kontras mendesak agar presiden membatalkan rencana kebijakan pengamanan khusus terhadap Papua.

"Energi presiden mestinya dapat dialihkan untuk memastikan agar peristiwa penembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV dapat diselidiki dan diusut secara optimal, transparan dan akuntabel sehingga tidak menambah daftar panjang kasus penembakan misterius di Papua."

Selanjutnya, kata dia, presiden harus terbuka terhadap seluruh masukan di luar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Setidaknya Komnas HAM dan tokoh gereja di Papua dan suara masyarakat sipil juga harus dipertimbangkan.

"Sehingga warna dan arah kebijakan untuk merespon setiap perkembangan situasi di Papua tidak melulu merujuk pada pendekatan keamanan yang terbukti tidak efektif," katanya.

Sumber : http://www.jpnn.com

Read More

01.34 | 0 komentar

Menko Polhukam : Gerakan Kelompok Bersenjata di Papua Tidak Masif

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Djoko Suyanto menyatakan kelompok bersenjata di Papua masih ada, namun gerakan tersebut tidak masif.

"Peredaran senjata di Papua memang masih ada, namun tidak masif," kata Menko Polhukam saat silaturahmi dengan pimpinan media massa di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, wilayah Papua sangat luas, bahkan tiga kali lebih besar dibandingkan Pulau Jawa sehingga bila ada kejadian di Wamena, Sorong, Biak, Timika dan lainnya, bukan berarti semua Papua seperti itu.

Ia menyebutkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan aparat keamanan mengalami kesulitan dalam menangkap kelompok bersenjata, antara lain, faktor kondisi medan yang sulit serta membaurnya para anggota kelompok pengacau keamanan pada suku-suku yang banyak terdapat di Papua.

"Inilah yang kita pesankan kepada aparat agar jangan salah prosedur, salah orang. Kalau zaman dulu kita bisa langsung menangkap, tapi sekarang kalau benar-benar tidak yakin, ya jangan. Harus yang benar-benar yakin, dilengkapi bukti-bukti yang cukup," kata mantan Panglima TNI ini.

Ia mengatakan, prajurit TNI-Polri yang ditugaskan di Papua selalu dibekali dengan pemahaman hukum internasional dan lainnya. "TNI di bawah kendali Pangdam, Polri di bawah Polda. Tidak ada yang dikendalikan di Jakarta," ujarnya.

Persoalan kedaulatan NKRI, kata dia, tidak ada masalah. Namun yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana membangun Papua menjadi lebih baik.

Menurut dia, pemerintah sudah berupaya membangun Papua dengan membuat regulasi UU Otonomi Khusus dan membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

"Ini penting karena dulu tidak ada koordinasi sehingga program jalan sendiri-sendiri. Di UP4B juga ada yang membidangi komunikasi konstruktif," katanya.

Sumber : http://www.investor.co.id

Read More

01.04 | 0 komentar