Ini Pernyataan Bucthar Tabuni Pada Parade Budaya Melanesia di Jayapura

Ketua Umum Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Bucthar Tabuni saat memberikan pidato di Expo (Foto: Arnold Belau/SP)

 Jayapura— Bucthar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) mengatakan, parade budaya Melanesia yang dilakukan untuk mendukung pembukaan kantor OPM di Kota Hague, Belanda.

Selain itu, bagian dari pra-parade budaya penjemputan misi Melanesia Spheard Group (MSG) ke Jakarta dan Papua, dan juga meminta PBB, Indonesia dan Belanda bertanggung jawab atas New York Agreement.

Demikian pernyataan tertulis PNWP yang diterima suarapapua.com, pada Kamis (15/8/2013) di Waena, Jayapura, Papua, siang tadi.

Adapun pernyataan lengkap tersebut, pertama, menyatakan kepada dunia internasional bahwa hanya satu yang rakyat Papua tuntut, yakni, hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat secara adil dan demokratis.

Kedua, menunjukan identitas rakyat Papua Barat sebagai satu masyarakat dari kebudayaan Melanesia. Ini benar bahwa rakyat Papua Barat bukan bagian dari rakyat dan budaya Indonesia.

Ketiga, menyampaikan terimakasih kepada pemimpin MSG yang telah menyatakan mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakay Papua Barat pada sidang tahunan MSG pada tanggal 19 – 21 Juni di Noumea, Kanaky

Keempat, menyampaikan selamat datang untuk menteri luar negeri Melanesia MSG yang akan berencanan unntuk melakukan misi kunjungan ke Papua Barat.

Kelima, menyampaikan MSG agar dapat membantu Papua Barat dan menerima Papua Barat sebagai anggota penuh pada keanggotaan MSG.

Keenam, mendeklarasikan dan mendukung pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Netherland yang diresmikan pada tanggal 15 agustus tahun 2013.

Ketujuh, mendeklarasikan dan mengumumkan Oridek Ap sebagai Koordinator kantor Free West Papua Campaign di Netherland.

Kedelapan, menyatakan bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah kerajaan Netherland dan pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York yang dikenal dengan nama New York Agreement 15 agustus 1962 itu tidak menjamin hak penetuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat secara adil dan demokratis.

Kesembilan, menyatakan kepada pemerintah kerajaan Netherlad, Indonesia, Amerika dan PBB sendiri untuk menghormati, melindungi, memajukan dan pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat secara adil dan demokratis.

Kesepuluh, menyatakan bahwa rakayat Papua Barat sangat membutuhkan akses jurnalis internasional dan pekerja HAM PBB ke Papua Barat.

Kesebelas, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kerajaan Inggris Raya dan pemerintah kerajaan Belanda atas sikap politiknya mendukung perjuangan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat, dengan mengizinkan dibukanya kantor FWPC di Inggris dan Netherland.

Aksi parade budaya nasional bangsa Papua Barat dipusatkan di Museum Expo, Waena, Jayapura, Papua, pagi hingga siang tadi, dan dihadiri oleh ribuan massa rakyat Papua Barat yang dikordinir oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP).

Pantauan suarapapua.com, aksi berjalan dengan baik. Aparat kepolisian resort kota Jayapura, yang dipimpinan langsung oleh Kapolresta AKBP Alfred Papare, S.Ik turut memantau jalannya aksi.

ARNOLD BELAU

Sumber : www.suarapapua.com