Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?

Gejolak Politik dan Kekerasan di Papua Barat: Apa Tindakan Pemerintah?

Written By Karoba News on Rabu, 18 September 2013 | 10.39


"Papua merdeka, Papua merdeka" adalah ungkapan hati orang Papua akibat kebijakan pemerintah yang selalu berujung pada kekerasan dan ketidakadilan. 

Untuk menyikapi suara-suara itu pemerintah selalu mengunakan pendekatan kekerasan, barangkali karena rakyat Papua dilihat sebagai musuh yang harus ditaklukkan. Hal itu telah menciptakan nasionalisme pan-Papua dalam diri orang Papua sehingga selalu melihat Jakarta dan kebijakannya sebagai neokolonialisme.

Permasalahan antara kedua kubuh (Papua dan Jakarta) berkisar pada sejarah integrasi. Orang Papua yang menganut nasionalisme "PAPUA MERDEKA HARGA MATI" melihat sejarah integrasi belum final, sementara Pemerintah Jakarta yang menganut nasionalisme "NKRI HARGA MATI" melihat sejarah tadi sudah final. 
Pertarungan antara kedua nasionalisme itu telah dan terus melahirkan gejolak politik dan kekerasan di tanah Papua. Banyak upaya telah dilakukan rakyat Papua untuk mengakhiri situasi kekerasan dan ketidakadilan itu, namun tidak juga berhasil. Salah satunya adalah perjuangan Tim 100.
Melihat situasi itu Pater Dr. Neles Tebay telah kembali melahirkan sebuah ide dengan membuat buku Dialog Papua-Jakarta, yang isinya paling tidak mengajak kedua kubuh tadi duduk bersama untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada melalui jalur damai yakni dialog. 
Akhirnya dibentuklah JDP (Jaringan Damai Papua) dengan harapan organ ini bisa mempertemukan Jakarta dan Papua diatas sebuah meja yang bermartabat guna mengakhiri situasi kekerasan yang berkepanjangan di Papua Barat. Ide itu belakangan menuai pro kontra dan ketidak seriusan pemerintah dalam menanggapi dan mengawal keinginan rakyat Papua.   
Perang dingin antara Jakarta dan Papua terus berlanjut hingga memasuki empat bulan terakhir di tahun 2011, yakni Juli hingga Oktober. Dalam bulan-bulan itu ekskalasi politik dan kekerasan meningkat. 
Slogan "Damai itu Indah" yang dipampang aparat keamanan di semua sudut kota di Papua justru dinodai oleh mereka sendiri. Damai berubah menjadi garang dan ganas, hingga melahirkan ketakutan dan kegelisahan dalam masyarakat. Maka tidaklah heran jika masyarakat berkata slogan tadi itu hanya sebuah topeng politik. 
Lalu apa saja yang telah terjadi di Papua belakangan ini?  
Jika dirunut kebelakang, gejolak politik dan kekerasan di Papua telah mulai terjadi sejak JDP mengelar Konferensi Damai di Auditorium Uncen 5-7 Juli 2011. Beberapa contoh kasus yang terjadi dalam bulan Juli dan Agustus 2011 bisa dibaca dalam Laporan Tim Investigasi dari Gereja tentang Salah Tangkap dan Penyiksaan Terhadap 15 Orang Warga Sipil di bukit Wahno-Vuria Kotaraja Jayapura Papua[1].
Kemudian, tanggal 15 September karyawan PT. Freeport Indonesia mulai menggelar aksi mogok menuntut kenaikan upah, hampir sebulan kemudian yakni tanggal 10 Oktober 2011 terjadi penembakan dan penganiayaan saat aksi mogok karyawan PT. FI berlangsung.
Empat hari kemudian, tanggal 14 Oktober 2011 terjadi penembakan dan pembakaran mobil di mil 37 Timika yang menewaskan 2 orang karyawan PT.Freeport, pembubaran paksa dan penembakan kembali terjadi setelah Kongres III Papua ditutup tanggal 19 Oktober 2011, tanggal 24 Oktober 2011 Kapolsek Puncak Jaya (Dominggus Awes) ditembak orang tak dikenal, lalu tanggal 26 Oktober terjadi penembakan terhadap mobil patroli milik PT Freeport di mile 35 yang menewaskan dua warga, dan seterusnya.
Lalu apa yang telah dilakukan pemerintah?
Menjelang tujuh belasan, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraannya tanggal 16 Agustus 2011 mengatakan bahwa pemerintahannya akan menata Papua dengan pendekatan hati. Tapi apakah itu telah berhasil dilaksanakan? Beberapa peristiwa di atas jelas memperlihatkan ketidakmampuan pemerintahan SBY untuk merealisasikan janjinya itu. 
Pendekatan hati justru berubah menjadi pendekatan kekerasan oleh aparat dan senjata di lapangan.
Pasca beberapa peristiwa kekerasan di atas, Pemerintahan Indonesia menuai kritik dari berbagai lembaga HAM dan pegiat HAM. Kritikan itu datang dari dalam negeri maupun luar negeri. 
Misalnya, Kontras mendesak presiden supaya segera memeriksa TNI, Polri dan PT.Freeport, dalam jumpa persnya pada Sabtu 29 Oktober 2011 (Metrotvnews.com. polhukam/Sabtu, 29 Oktober 2011 17:20 WIB) atau surat dari Eni Faleomavaega kepada kedubes Indonesia Dino Patti Djalal bahwa penangkapan terhadap warga sipil di Papua pasca Konggres III adalah bertentangan dengan komitmen SBY juga meminta supaya para tahanan diperlakukan dengan baik, sebab mereka yang ditangkap itu disiksa dan dipukuli oleh aparat gabungan TNI dan Polri (Tabloidjubi.com Minggu, 23 Oktober 2011 17:26).
Menyikapi situasi politik yang memanas di Papua, pemerintahan SBY justru bersikap dingin. Di Papua, Lukas Enembe justru menyatakan angkat tangan dengan sejumlah peristiwa yang terjadi di Kabupaten yang dipimpinnya itu. 
"Kelompok sipil ini terus berkembang dan menjadi ancaman. Negara juga harus terlibat menanganinya, karena adalah masalah nasional. Kalau hanya perang suku, saya sendiri bisa menyelesaikan," ujar Lukas Enembe di Mulia ( bintangpapua28/10//2011). 
Sementara itu pejabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rivai mengatakan bahwa ia akan memanggil bupati yang kabupatennya bermasalah. Ia juga menghibau kepada masyarakat supaya tenang. 
"Saya himbau agar masyarakat tetap tenang dan berusaha untuk tentram jika ada sesuatu yang tersumbat mari kita diskusi untuk mencari jalan keluarnya.Untuk itu mari tetap membuka diri," ujarnya(Bintang Papua/28/10/2011). Bupati Mimika, Klemens Tinal hanya diam seribu bahasa.
Dari Jakarta, saat pembukaan sidang Kabinet di sekertariat Negara presiden mengatakan pemerintah sudah mengubah pendekatan untuk menangani persoalan di Papua dan Papua Barat. Dari pendekatan keamanan telah diubah kepada pendekatan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Itulah sebabnya pemerintah telah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) pada 20 September 2011 (Cepos/28/10/2011).
Hal senada juga dikatakan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Velix Wangai. "Unit khusus sudah dibentuk. Mulai kerja dalam waktu yang segera," kata Velix, ketika ditemui wartawan, di Jakarta, Sabtu (Seruu.com 29/10/2011).
Selain itu pemerintah pusat juga membentuk Tim Terpadu Direktorat  Keamanan Diplomatik Pemerintah Pusat. Tim terpadu keamanan diplomatik itu terdiri dari beberapa kementrian antara lain, Polhukam, Dagri, Luar Negeri dan BIN. Tugas dari tim itu adalah mencari data-data dan bukti tentang situasi keamanan yang sebenarnya terjadi di Papua belakangan ini (Bintangpapua, Jumat, 28 Oktober 2011 22:31).
Sayang mereka hanya bertemu dengan Kapolda Papua dan jajarannya saja. Jika demikian apakah data-data dan bukti yang telah diterima oleh Tim Terpadu itu bisa dikatakan obyetif? Entalah! Tapi dari upaya pemerintah di atas yang tidak melibatkan rakyat Papua dalam pengambilan keputusan, menunjukan betapa nilai-nilai sentralistik dan otoriter orde baru masih menghiasi wajah politik di Indonesia.
Naftali Edoway adalah Pemerhati Masalah Sosial di Papua 

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan Tuliskan Komentar Anda di Sini !!!