KNPB: Dukungan Pasifik Meluas, Indonesia ‘Maju Kena Mundur Kena’

Acara Doa Syukur dan Terima Kasih kepada solidaritas
dari Pasifik untuk Papua yang dimediasi oleh KNPB,
Jumat (9/9/2016) – JUBI/Zely Ariane

Jayapura – Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Agus Kossay, menyebutkan sikap pemerintah Indonesia, yang menolak rekomendasi Tim Pencari Fakta PIF terkait pelanggaran HAM Papua, sebagai strategi yang ‘maju kena mundur kena’.

Berbicara kepada wartawan pasca digelarnya acara Ibadah syukur KNPB, di halaman Rusunawa, Perumnas 3 Waena, Jumat (9/9/2016), Agus menyatakan sikap pemerintah Indonesia tersebut hanya sedang menutup-nutupi kenyataan pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua.

“Saya pikir apapun cara dan model Indonesia menghalangi perhatian Pasifik ke Papua, itu sama saja dengan maju kena mundur kena,” ujarnya.

Menurut Kossay, kalau Tim Pencari Fakta diterima, maka fakta di lapangan akan terbongkar dan masalah akan dibawa ke PBB. Jika ditolakpun seperti sekarang, pertanyaan publik akan muncul, ada apa sebenarnya. “Keduanya tetap akan berujung ke mekanisme PBB,” ujar Kossay.

KNPB menggelar ibadah Syukur atas deklarasi Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP) sekaligus ucapan terima kasih mereka pada dukungan yang terus bertambah di Pasifik, termasuk upaya keras mendorong sikap para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) untuk isu-isu West Papua.

Sebelumnya di sela-sela pertemuan PIF ke-47 (8/9), seperti diungkap Sekjen PIANGO, Emele Duituturaga, keengganan Indonesia disebabkan karena pemerintah tidak nyaman dengan sebutan “Tim pencari fakta PIF”. Hal itu membuat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Pasifik memperkuat strateginya dengan mendorong para pimpinan PIF bertindak untuk isu Papua Barat melalui mekanisme PBB.

Peneliti Abdurrahman Wahid Centre (AWC), Dr. Budi Hernawan, kepada Jubi Jumat (9/9) turut menyesalkan sikap pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

“Saya pikir Kemenlu masih suka dengan cara lama melalui beli suara PNG dan Fiji. Penolakan Kemenlu atas penawaran ‘tim pencari fakta’ dan dialog oleh MSG, di satu sisi, ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak mau didikte, ini kan garis kebijakan pemerintah Jokowi,” kata Budi yang lama telah meneliti isu-isu pelanggaran HAM di Papua.

Namun dia juga menekankan bahwa sikap Kemenlu tersebut hanya akan memperkuat mobilisasi di Pasifik.

Agus Kossay, Ketua I KNPB di akhir acara Acara
Doa Syukur dan Terima Kasih KNPB kepada PCWP,
Jumat (9/9/2016) – JUBI/Zely Ariane

“Konsekuensi ini disadarikah tidak sama Kemenlu? Tawaran dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terkait Special Envoy Papua juga ditentang mereka, jadi tidak jelas maunya apa,” ujarnya.

Pada akhirnya, lanjut Budi, yang terjadi bukanlah tawaran kebijakan baru buat Papua melainkan kegiatan-kegiatan reaktif belaka.

Apresiasi atas Peran Sogavare

Menanggapi meluasnya dukungan terhadap West Papua di Pasifik, khususnya kepemimpinan PM Solomon Manasseh Sogavare, Agus Kossay mengaku tidak menduga.

“Sebenarnya orang Papua tidak menyangka dukungan Solomon Islands hingga sebesar itu, mereka akan bertindak sejauh itu.  Kenyataan ini membuat kami bertambah yakin, bahwa peran akar rumput begitu menentukan. Jika akar rumput mendukung dan berpihak pada bangsa Papua, maka suka tidak suka pemimpin akan mesti bersikap tegas,” kata Kossay.

Ketika dikonfirmasi terkait strategi OMS Pasifik yang hendak mendesak AS, Australia dan Selandia Baru agar bertindak lebih jelas terhadap isu West Papua, Kossay optimis hal itu bisa terjadi.

“Dukungan ini semakin tidak terbendung. Jika ini disuarakan oleh setidaknya 30% anggota PBB, maka negara-negara super poweritu ya harus mengakui apa yang menjadi kesalahan mereka di masa lalu,” ujar Kossay.

Dia menambahkan bahwa PM Sogavare sangat sadar MSG saja tidak lagi cukup, sehingga dirinya mulai mengambil terobosan membentuk PCWP dan mendorong masuknya isu papua ke Komite Dekolonisasi PBB.

Bahkan menurut informasi, kata Kossay, ULMWP akan diberi kesempatan pidato pertama mewakili Pemerintah Solomon dan Vanuatu untuk bicara di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB awal Oktober mendatang.

Perjuangan KNPB, lanjut Kossay, mewakili rakyat Papua yang percaya pada proses dan mekanisme internasional, sebab sejak awal persoalan Papua berdimensi internasional karena sepihaknya perjanjian New York  dan Roma 1962.

“Perjanjian itu sepihak dan banyak pelanggaran, maka negara-negara yang menjadi anggota PBB punya tanggung jawab untuk meluruskan kesalahan itu di forum-forum resmi PBB,” tegasnya.

Sementara itu, kerja keras PIANGO untuk mendorong isu Papua menjadi sikap tegas para pemimpin Pasifik hingga ke mekanisme PBB, terus dilakukan dari Honolulu hingga Ponhpei dimana pertemuan PIF berlangsung.

Dalam pertemuan Kamis (8/9) pagi bersama Troika (forum mantan ketua PIF sebelumnya, Ketua PIF saat ini, dan ketua berikutnya), PIANGO meminta ketegasan tindakan para pimpinan PIF agar secara aktif mendorong pemerintah Indonesia menghentikan pelanggaran HAM di Papua termasuk menemukan cara damai bagi rakyat Papua untuk penentuan nasib sendiri.

PIANGO juga mendorong para pimpinan mendiskusikan persoalan Papua dengan Sekretaris Jenderal PBB pada pertemuan tahunan (Forum Updates di New York di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB/UNGA) agar menunjuk Special Envoy untuk melakukan assesment situasi HAM di Papua Barat.

Terkait agenda dekolonisasi West Papua, PIANGO meminta para pimpinan menjadi sponsor bagi West Papua untuk dimasukkan ke daftar Komite Dekolonisasi PBB.(Zely Ariane)

Sumber : http://tabloidjubi.com/