Militer Indonesia Kembali Membungkam Ruang Demokrasi Di West Papua Dan Menangkap Aktivis West Papua

Aksi Penangkapan Aktivis Papua
 Oleh Kepolisian Indonesia

Jayapura - Jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang tertuang dalam pasal 28 Undang - Undang Dasar 1945 kembali ternodai dengan adanya tindakan pembungkaman ruang demokrasi yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI-POLRI yang bertugas di West Papua. Dimana dua hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2013, aparat gabungan TNI-POLRI diberitakan telah menangkap ketua KNPB wilayah Fakfak bersama dengan delapan orang Aktivis lainnya tanpa alasan yang jelas.

Aksi penangkapan terhadap Aktivis Papua ini terus berlanjut hingga saat ini, dimana beberapa jam yang lalu, tepatnya pada pukul 16 : 00 waktu West Papua, aparat gabungan kembali menangkap beberapa aktivis Papua lainnya di Kampung Harapan, Sentani. Dari informasi yang kami dapatkan menyebutkan bahwa, aparat gabungan dengan persenjataan lengkap telah melakukan penagkapan secara paksa terhadap belasan aktivis West Papua yang sedang melakukan persiapan untuk melakukan aksi Parade budaya pada tanggal 15 agustus besok.

Sumber informen kami di lokasi kejadian juga menyebutkan bahwa beberapa nama yang di tangkap paksa oleh Militer Indonesia adalah : 1). Agus Kossay (Ketua I KNPB), 2). Thonny Kobak (Bendahara Umum KNPB), 3). Wim Rocky Medlama (Juru Bicara KNPB), bersama 13 anggota KNPB lainnya, mereka ditahan dan diintrogasi secara paksa selama 2 jam lebih tanpa ada alasan yang jelas, namun aksi penangkapan ini hampir bisa dipastikan dilakukan berkaitan dengan rencana pelaksanaan Parade Budaya yang telah direncanakan oleh PNWP dan KNPB satu bulan sebelum hari pelaksanaan pada tanggal 15 besok. Hal ini diperkuat dengan adanya tidakan Aparat gabungan ini yang juga telah melakukan penyitaan atas perlengkapan - perlengkapan yang telah dipersiapkan untuk dapat digunakan dalam parade budaya yang rencananya akan dilakukan esok hari (15/08/2013). perlengkapan yang disita diataranya adalah : 1 buah Genset, 2 buah Toa, 2 buah Speaker + kabel, 1 buah Mike dan beberapa pelengkapan parade budaya lainnya.

Sikap brutal TNI - POLRI yang terus menjadi - jadi di West Papua ini membuktikan bahwa Negara Indonesia sangatlah Tidak Layak Untuk Dikatakan Sebagai Negara Demokrasi, dan Sebaiknya UUD 1945 itu DI HAPUS Saja, Sebab Bagai Mana Mungkin Negara Ini Dapat Dikatakan Sebagai Negara Demokrasi, Sedangkan Instansi Yang Berkewenangan Menegakan Demokrasi dan Menjalankan UUD 1945 Itu Sendiri Tidak Mengerti dan Tidak Mampu Menjalankan Apa Yang Tertera Di Dalam UUD 1945 Itu Sendiri.[WP]