KNPB: Dukungan Pasifik Meluas, Indonesia ‘Maju Kena Mundur Kena’

Acara Doa Syukur dan Terima Kasih kepada solidaritas
dari Pasifik untuk Papua yang dimediasi oleh KNPB,
Jumat (9/9/2016) – JUBI/Zely Ariane

Jayapura – Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Agus Kossay, menyebutkan sikap pemerintah Indonesia, yang menolak rekomendasi Tim Pencari Fakta PIF terkait pelanggaran HAM Papua, sebagai strategi yang ‘maju kena mundur kena’.

Berbicara kepada wartawan pasca digelarnya acara Ibadah syukur KNPB, di halaman Rusunawa, Perumnas 3 Waena, Jumat (9/9/2016), Agus menyatakan sikap pemerintah Indonesia tersebut hanya sedang menutup-nutupi kenyataan pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua.

“Saya pikir apapun cara dan model Indonesia menghalangi perhatian Pasifik ke Papua, itu sama saja dengan maju kena mundur kena,” ujarnya.

Menurut Kossay, kalau Tim Pencari Fakta diterima, maka fakta di lapangan akan terbongkar dan masalah akan dibawa ke PBB. Jika ditolakpun seperti sekarang, pertanyaan publik akan muncul, ada apa sebenarnya. “Keduanya tetap akan berujung ke mekanisme PBB,” ujar Kossay.

KNPB menggelar ibadah Syukur atas deklarasi Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP) sekaligus ucapan terima kasih mereka pada dukungan yang terus bertambah di Pasifik, termasuk upaya keras mendorong sikap para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) untuk isu-isu West Papua.

Sebelumnya di sela-sela pertemuan PIF ke-47 (8/9), seperti diungkap Sekjen PIANGO, Emele Duituturaga, keengganan Indonesia disebabkan karena pemerintah tidak nyaman dengan sebutan “Tim pencari fakta PIF”. Hal itu membuat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Pasifik memperkuat strateginya dengan mendorong para pimpinan PIF bertindak untuk isu Papua Barat melalui mekanisme PBB.

Peneliti Abdurrahman Wahid Centre (AWC), Dr. Budi Hernawan, kepada Jubi Jumat (9/9) turut menyesalkan sikap pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

“Saya pikir Kemenlu masih suka dengan cara lama melalui beli suara PNG dan Fiji. Penolakan Kemenlu atas penawaran ‘tim pencari fakta’ dan dialog oleh MSG, di satu sisi, ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak mau didikte, ini kan garis kebijakan pemerintah Jokowi,” kata Budi yang lama telah meneliti isu-isu pelanggaran HAM di Papua.

Namun dia juga menekankan bahwa sikap Kemenlu tersebut hanya akan memperkuat mobilisasi di Pasifik.

Agus Kossay, Ketua I KNPB di akhir acara Acara
Doa Syukur dan Terima Kasih KNPB kepada PCWP,
Jumat (9/9/2016) – JUBI/Zely Ariane

“Konsekuensi ini disadarikah tidak sama Kemenlu? Tawaran dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terkait Special Envoy Papua juga ditentang mereka, jadi tidak jelas maunya apa,” ujarnya.

Pada akhirnya, lanjut Budi, yang terjadi bukanlah tawaran kebijakan baru buat Papua melainkan kegiatan-kegiatan reaktif belaka.

Apresiasi atas Peran Sogavare

Menanggapi meluasnya dukungan terhadap West Papua di Pasifik, khususnya kepemimpinan PM Solomon Manasseh Sogavare, Agus Kossay mengaku tidak menduga.

“Sebenarnya orang Papua tidak menyangka dukungan Solomon Islands hingga sebesar itu, mereka akan bertindak sejauh itu.  Kenyataan ini membuat kami bertambah yakin, bahwa peran akar rumput begitu menentukan. Jika akar rumput mendukung dan berpihak pada bangsa Papua, maka suka tidak suka pemimpin akan mesti bersikap tegas,” kata Kossay.

Ketika dikonfirmasi terkait strategi OMS Pasifik yang hendak mendesak AS, Australia dan Selandia Baru agar bertindak lebih jelas terhadap isu West Papua, Kossay optimis hal itu bisa terjadi.

“Dukungan ini semakin tidak terbendung. Jika ini disuarakan oleh setidaknya 30% anggota PBB, maka negara-negara super poweritu ya harus mengakui apa yang menjadi kesalahan mereka di masa lalu,” ujar Kossay.

Dia menambahkan bahwa PM Sogavare sangat sadar MSG saja tidak lagi cukup, sehingga dirinya mulai mengambil terobosan membentuk PCWP dan mendorong masuknya isu papua ke Komite Dekolonisasi PBB.

Bahkan menurut informasi, kata Kossay, ULMWP akan diberi kesempatan pidato pertama mewakili Pemerintah Solomon dan Vanuatu untuk bicara di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB awal Oktober mendatang.

Perjuangan KNPB, lanjut Kossay, mewakili rakyat Papua yang percaya pada proses dan mekanisme internasional, sebab sejak awal persoalan Papua berdimensi internasional karena sepihaknya perjanjian New York  dan Roma 1962.

“Perjanjian itu sepihak dan banyak pelanggaran, maka negara-negara yang menjadi anggota PBB punya tanggung jawab untuk meluruskan kesalahan itu di forum-forum resmi PBB,” tegasnya.

Sementara itu, kerja keras PIANGO untuk mendorong isu Papua menjadi sikap tegas para pemimpin Pasifik hingga ke mekanisme PBB, terus dilakukan dari Honolulu hingga Ponhpei dimana pertemuan PIF berlangsung.

Dalam pertemuan Kamis (8/9) pagi bersama Troika (forum mantan ketua PIF sebelumnya, Ketua PIF saat ini, dan ketua berikutnya), PIANGO meminta ketegasan tindakan para pimpinan PIF agar secara aktif mendorong pemerintah Indonesia menghentikan pelanggaran HAM di Papua termasuk menemukan cara damai bagi rakyat Papua untuk penentuan nasib sendiri.

PIANGO juga mendorong para pimpinan mendiskusikan persoalan Papua dengan Sekretaris Jenderal PBB pada pertemuan tahunan (Forum Updates di New York di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB/UNGA) agar menunjuk Special Envoy untuk melakukan assesment situasi HAM di Papua Barat.

Terkait agenda dekolonisasi West Papua, PIANGO meminta para pimpinan menjadi sponsor bagi West Papua untuk dimasukkan ke daftar Komite Dekolonisasi PBB.(Zely Ariane)

Sumber : http://tabloidjubi.com/

Read More

23.49 | 0 komentar

Asian human rights group condemns ‘illegal arrests’ of Papuans

West Papuan protesters with the Morning Star flag ... call for release of 15 arrested at Mimika, Papua. Image: West Papua Media

The Asian Human Rights Commission has condemned the forced dispersal of peaceful Papuan protesters and their illegal arrest in Kampung Bhintuka-SP13 field in Mimika, Timika district, this week.

“We have been informed that 12 protesters were taken into police custody in Kuala Kencana for further investigation and questioning,” the AHRC said in a statement.

“Prior to the protest, the indigenous Papuans had informed the police of their intention to call for an end to rampant human rights violations in Papua.

“Despite this, the police suddenly forcibly dispersed the demonstration, with the claim that one of the protesters called for a referendum in his speech for indigenous Papuans who suffer from rampant violations conducted by the Indonesian security forces.”

The AHRC said it had also learned that the police had warned and intimidated local religious leaders to avoid political activities and speaking about human rights violations and referendums in churches.

“Over the last year, countless cases of forced dissolution of protesters in Papua and West Papua province have been observed. In all of these cases, the police have not taken the responsibility to examine whether or not the use of excessive force was lawful.”

At the same time, civilians did not have effective complaint mechanisms to challenge the police’s use of excessive force and abuse of power, said the AHRC.

Protection obligation
“As state party to the International Covenant on Civil and Political Rights with the promulgation of National Law No. 11 of 2005, the Indonesian government is obliged to ensure that the right to freedom of opinion and assembly is protected, as noted in Article 21 of the Covenant:

“The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.”

The government should take the forced dissolution of protests and police excessive use of force seriously, particularly as a National Commission on Human Rights report states that the highest number of human rights violations in Indonesia, including Papua, are conducted by the police, said AHRC.

“Besides the failure of police reform, the government is also failing to evaluate its policy upon Papua and West Papua, despite the protection of indigenous Papuans being a priority of President Joko Widodo’s administration.”

The AHRC noted with concern that the law enforcement agencies and criminal justice system in Papua and West Papua provinces had themselves become part of the problem.

“As a result of the judicial mechanism failing to fulfill the right to justice for indigenous Papuans, Papuan people do not see that their rights are fulfilled and respected in the manner of Indonesian citizens by the government,” said AHRC.

“Rather, the presence of state security forces in the region has led to routine violence and the restriction of their freedom of opinion, assembly and thought.

‘Release all detainees’
“The government of Indonesia should therefore take immediate action to release all detained protesters who took part in peaceful demonstrations, and guarantee that any future peaceful protest is protected by the law and similar violations will not recur.

“The government should further evaluate the presence of the Indonesian security forces in Papua and West Papua province, particularly as the proportion of the forces is not equal to that of the local indigenous Papuans, and far from protection, their presence has only resulted in rampant human rights violations against the Papuans.

“Lastly, the government should be more consistent in implementing the International Covenant on Civil and Political Rights and show its seriousness by enforcing the law based upon fair trial principles.”

Merdeka: Media and the case for Papuan civil resistance

Sumber : www.asiapacificreport.nz

Read More

15.56 | 0 komentar

Massa Beratribut Bintang Kejora Demo Tuntut Kemerdekaan Papua

Demo mahasiswa Papua di Malang. ©2015 merdeka.com/darmadi sasongko

Merdeka.com - Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar demontrasi di Alun-alun Bundaran Tugu, Kota Malang, Jumat (4/9). Massa membentangkan berbagai spanduk tuntutan, serta atribut bergambar Bintang Kejora.

Gambar Bintang Bejora dibentangkan dalam selembar kertas seukuran bendera. Selain itu, juga pada selembar syal yang dikalungkan di leher.

Beberapa tuntutan mereka berbunyi NKRI stop kirim militer Indonesia ke tanah Papua, Amerika Serikat bertanggung jawab atas manipulasi sejarah rakyat Papua Barat, hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bagi rakyat Papua Barat.

Beberapa juga menampilkan foto-foto kekejaman yang mereka klaim sebagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh TNI di Papua. Massa juga berorasi menyuarakan menuntut pembantaian di Papua Barat dihentikan.

"Perilaku Indonesia melalui aparat keamanannya atau gabungan militer Indonesia masih saja melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap rakyat sipil dan tokoh Papua," kata seorang orator.

"Walaupun Jokowi membuka kantornya di Papua, itu bukan berarti menyurutkan niat kami untuk merdeka," kata orator yang lain.

Juru bicara aksi demo, Nhoten Suhuniap mengungkapkan bahwa aparat di lapangan masih melakukan tindakan-tindakan represif. Indonesia harus melakukan penyelesaian dan proses hukum atas tindakan TNI.

"Terakhir telah terjadi penculikan tiga warga Papua akhir bulan lalu. Representasi pemerintah harus bertanggung jawab. Selama selalu saja tidak pernah ada penyelesaian," kata Nhoten.

Nhoten menuntut Indonesia sebagai negara hukum, penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum. Pihaknya berharap pemerintah melakukan tindakan hukum.

"Selama ini belum pernah ada penyelesaian akhir. Tidak pernah ada penyelesaiannya, kendati pelanggaran berat terjadi," katanya.

Demo berjalan dengan penjagaan sangat ketat. Arus lalu lintas yang biasanya memutar Alun Alun Bundar, sempat dibelokkan ke kanan dari arah stasiun. Arus terlihat padat, kendati tetap lancar.

Sementara Wakapolres Kota Malang, Kompol Dewa Putu mengungkapkan pihak keamanan mengabil sikap kooperatif. Selama tidak anarkis, pihaknya tidak akan mengambil tindakan tegas.

"Selama tidak anarkis tidak masalah, mereka damai kita juga damai. Kita akan jalankan pengamanan sesuai protap, pasukan siap semua," kata kompol Dewa Putu di sela pengamanan.

[cob]

Sumber : www.merdeka.com

Read More

01.54 | 0 komentar

Razia Aktivis KNPB, Polres Sorong Kota Tahan Satu Anggota

Rasia Aktivis KNPB yang di lakukan aparat
 Polres Sorong Kota - Jubi, Niko

Sorong, Jubi – Aksi demo damai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sorong Raya yang rencananya akan dilakukan di halaman kantor DPRD Kota Sorong, Rabu (17/6/2015) guna mendukung Papua Barat menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) dihentikan aparat dengan melakukan razia. Satu aktivis KNPB Sorong Raya atas nama Nando Kogaya dan satu kendaran motor ditahan Polres Sorong Kota.

Berdasarkan pantauan Jubi, Rabu (17/6) sekitar pukul 10.00 WIT, anggota Kepolisian Polres Sorong Kota dibantu TNI melakukan monitoring sebelum melakukan razia terhadap aktivis KNPB yang berencana akan bergerak melakukan aksi unjuk rasa dari kawasan komplek perkuburan Kilometer 10 menuju ke kantor DPRD Kota Sorong yang berlokasi di jalan Jupiter kilometer 10 Kota Sorong.

Selang beberapa waktu, tidak ada pergerakan dari pengunjukrasa. Kemudian pihak Kepolisian melakukan razia terhadap sejumlah kendaraan yang melintas dan dicurigai sebagai aktivis KNPB yang secara diam-diam dan terpisah, ingin melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Kota Sorong.

Hasil razia tersebut akhirnya membuahkan hasil. Anggota Kepolisian berhasil menyita sebuah selebaran dari dalam tas seorang pengendara sepeda motor yang melintas dan diduga sebagai aktivis KNPB. Dinilai telah berencana melakukan aktivitas terlarang kemudian, barang bukti yang dibawanya disita oleh aparat kepolisian dan yang bersangkutan dimintai keterangan terkait barang bawaannya sebelum akhirnya dilepas kembali.

Juru Bicara KNPB Sorong Raya, Agustinus Aud alias Gusti Prabu mengaku, KNPB Sorong Raya sekitar pukyul 9.00 pagi WIT, berencana melakukan aksi damai berupa long march menuju kantor DPRD Kota Sorong, namun rencana tersebut dihadang oleh aparat gabugan TNI/POLRI.

“Anggota polisi sempat menahan satu aktivis KNPB Sorong Raya atas nama Nando Kogaya dan satu kendaran motor tapi sudah dibebaskan pada pukul 16.00 WIT,” katan Gusti Prabu.

Menurut nya, tujuan aksi KNPB ingin mendukung penuh ULMWP membawa aplikasi Papua Barat menuju MSG. “ Ingat, rakyat Papua Barat selama 54 tahun hidup bersama indonesia. Namun, orang asli Papua tetap garis dibawa kemiskinan dan melarat di atas kekayaan alam sendiri, “jelasnya melalui telefon seluler. (Niko MB).

Sumber : http://tabloidjubi.com

Read More

04.22 | 0 komentar

Sonny D : Waspa Terhadap Mobil Avansa Putih Bernomor Polisi DS 1970 LP

Ilustrasi

Nabire (06/01/15)- Teror yang dilakukan oleh militer Inonesia dan juga milisi terhadap aktivis Papua hingga memasuki tahun 2015 ini, tidak juga usai. Hal terbukti ketika dua orang aktivis Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Nabire yakni, Sonny Dogopia dan Amison Gobai kemarin (Senin,05 Januari 2015-red) hendak ditabrak lari oleh orang tak dikenal yang menggunakan sebuah kendaraan roda 4 (mobil)  Avansa Putih, bernomor polisi, DS 1970 LP.

Perencanaan tabrak lari ini terjadi tepatnya di Jalan Merdeka, Kota Nabire, pukul 18.30 Waktu Papua,  kejadian bermula ketika kedua aktivis AMP (Sonny D dan Amison G) yang mengendarai sepeda motor di jalan Merdeka, singga di rumah Sonny D yang terletak di daerah PAM, Nabire pukul 18.00, kemudian Sonny dan Amison kembali keluar untuk mengantarkan motor ke rumah di Yapis, Nabire. Ketika tiba di Jalan Merdeka, tepat pukul 18:30, kedua aktivis AMP yang sedang mengendarai motor disenggol oleh sebuah mobil Avansa Putih yang melaju kencang dari arah belakang, dengan bernomor polisi DS 1970 LP, dimana bagian belakang mobil tersebut terdapat sebuah tulisan "Jagoan Mania 37".
Dari kesaksian Sonny D via SMS, menyebutkan bahwa, "pengendara mobil tersebut terlihat sengaja ingin melakukan tabrak lari kepada kami berdua, dimana ketika kami mengendarakan motor kami, kami sudah mengambil posisi di jalur kiri dan paling pinggir, tetapi mobil tersebut melaju dengan kencang kearah kami dan berusaha menyenggol kami. Meskipun terkikis sedikit bodi mobil tersebut, tetapi kami berdua selamat". terang Sonny D.
Menanggapi peristiwa yang menimpa Sonny dan Amison, yang juga aktivis AMP ini, Sonny menyeruhkan dan menginformasikan kepada seluruh aktivis Papua yang berada di Papua, khususnya di Kota Nabire, agar bisa waspada dan hati-hati terhadap mobil Avansa dengan ciri-ciri : Bernomor Polisi : DS 1970 LP, Berwarna Putih dan Bertulisan "Jagoan Mania 37" Di Belakang. Sebab mobil ini masih berkeliaran di kota Nabire dan sekitar nya.(PM)

Sumber : http://www.papuamembara.tk

Read More

12.43 | 0 komentar

Orang Papua Tidak Pernah Berjuang Untuk Indonesia Merdeka

Mengapa KNPB menyerukan kepada orang Papua untuk memboikot atau tidak ikut serta dalam perayaan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2014? Jawabannya karena tidak pernah orang Papua berjuang merebut kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Mari kita cermati sejarah.

Sejarah Perjuangan Indonesia dan Perjuangan Papua Barat membuktikan bahwa, Indonesia masa perjuangan sampai dengan proklamasi kemerdekaan wilayah teritorial atau batas negara  Indonesia (Sabang sampai di Amboina) dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, sedangkan Papua Barat (Nederland Nieuw-Guinea) dijajah oleh Belanda selama 64 tahun. Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina.  Sedangkan, kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke.

Tahun 1908, Indonesia masuk dalam tahap Kebangkitan Nasional (perjuangan otak) yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini banyak organisasi politik-ekonomi yang berdiri di Indonesia, misalnya Boedi Utomo (20 Mei 1908), Serikat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1913), Perhimpunan Indonesia (1908), Studie Club (1924) dan lainnya. Dalam babakan perjuangan ini, terutama dalam berdirinya organisasi-organisasi perjuangan ini, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan. Hal ini dikarenakan  musuh yang dihadapi waktu itu, yaitu Belanda adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing-masing.

Rakyat Papua Barat juga tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda ini banyak pemuda di seluruh Indonesia seperti Jong Sumatra Bond, Jong Java, Jong Celebes, Jong Amboina, dan lainnya hadir untuk menyatakan kebulatan tekad sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tetapi tidak pernah satu pemuda pub dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda tersebut. Karena itu, rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya “Indonesia” itu.

Dalam perjuangan mendekati saat-saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Tentang tidak ada sangkut-pautnya Papua Barat dalam kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Mohammad Hatta dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal 12Agustus 1945. Saat itu Mohammad Hatta menegaskan bahwa “…bangsa Papua adalah  bangsa Negroid, ras Melanesia, maka  biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri…”. Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945.

Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “Dari Sabang Sampai Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat).  Karena itu pernyataan berdirinya Negara Indonesia adalah Negara Indonesia yang batas kekuasaan wilayahnya dari Sabang sampai Amboina tanpa Papua Barat. (Catatan Ones Suhuniap, Sekretaris Umm KNPB)

Sejak Indonesia mencaplok dan menganeksasi wilayah teritori West Papua pada tahun 1962, Indonesia terus memaksakan nasionalisme Indonesia kepada orang Papua yang berbeda sejarah tadi. Saat ini, pejabat-pejabat Papua yang sedang mengabdi dan menjadi budak penguasa kolonial  sedang memaksa rakyat untuk merayakan kemerdekaan 17 Agustus 2014. Mereka paksa orang Papua untk kibarkan bendera Merah Putih, sebuah bendera yang tidak pernah ada dalam sejarah perjuangan bangsa Papua.

KNPB telah menghimbau orang Papua untuk tidak terlibat dalam merayakannya. Orang Papua tidak perlu ikut-ikutan dalam sejarah milik bangsa lain. Orang Papua harus berdiri pada sejarahnya sendiri. KNPB menghimbau rakyat untuk tidak terhasut dengan rayuan penjajah, karena orang Papua harus menentukan nasibnya sendiri tanpa ditentukan oleh Indonesia.

Sumber:knpbnews.com

Read More

03.55 | 0 komentar

Polres Asmat Kembali Melakukan Penangkapan Terhadap Pengurus Dan Anggota KNPB Wilayah Asmat

Polisi Saat Menangkap Anggota KNPB Asmat

KNPB ASMAT Senin 11 Agustus 2014. Kepolisian Indonesia Polres Asmat kembali melakukan penangkapan terhadap pengurus dan anggota KNPB Asmat, dan sedang melakukan intogasi di kapolres asmat pagi menjelang siang ini.

Ibu Panggresia Yemm lebih lanjut mengatakan bahwa, KNPB wilayah asmat merencanakan pembagunan sebuah kantor atau sekertariat KNPB wilayah asmat berdasarkan hassil keputusan Rapat pimpinan 28 KNPB dan 23PRD di timika 29 DESEMBER 2013 memutuskan Bahwa PRD dan KNPB membagun Kantor atau Sekertariat KNPB di setiap wilayah sama seperti Kantor Free West Papua Campaign Di luar negeri. Kemudia di tempat terpisan salah salah satu Aktivis KNPB Donatus Pombai melaporkan kepada KNPB pusat bahwa, aparat kepolisian melakukan penagkapan terhadap pengurus KNPB wilayah asmat atas nama : Rafael Simap (Jabatan Sebagai Komisariat Diplomasi dan beerapa anggota lainya saat ini masi diterogasi di polres Asmat katanya melalui pesan singkat.

Penakapan terhadap sejumlah aktivis KNPB ini terjadi pada hari ini senin 11 agustus 2014 pukul 09.30 WPB di kabupaten Asmat. Penagkapan terhadap pengurus dan anggota KNPb asmat ini dilakukan , berdasarkan perinta bupati kabupaten Asmat, memerintakan kepada polres Asmat untuk menagkap pengurus KNPB di Asmat dengan alasan bahwa tidak boleh aktifitas Papua merdeka di kabupaten asmat.

Maka Polres asmat melakukan penagkapan terhadap sejumalah aktivis KNPB asmat . penagakapan terhadap Aktivis KNPB hari ini dengan Terkait sumbagan suka rela yang dikeluarkan oleh KNPB asmat kepada masyarakat bertujuan untuk membagun sekertariat KNPB wilayah Asmat .

Kepolisian mengetahui surat sumbagan yang dikeluarkan KNPB sehingga Kapolresta perintahkan anggotanya untuk melakukan penagkapan terhadap pengurus KNPB di wilayah asmat, sama dengan kantor atau sekertariat KNPB di wilayah lain. Hal ini disampaikan oleh Ketua Parlement Rakyat Daerah (PRD) Ny. Panggresia Yemm, melalui pnsel selulernya kepada KNPB pausat pagi ini.

Lebih lanjut Donatus Pombai Mengatakan polisi sedang melakukan Introgasi Rafael Simap terkait dengan akan di bangunya sebuah kantor Fri West Papua,(sekertariat knpb Asmat) sama dengan didirikan kantor atau sekertariat KNPB di Daerah-daerah lain se tanah Papua, bahkan sama dengan Kantor Free West Papua Campaign di luar negeri. 

Donatus Pombai mengatakan Polres asmata melakukan penagkapan berdasarkan atas laporan yang disampaiakan oleh Ketua Adat (Kopakci) dan Kepalah Distri. Agats (Ursula Biakai) serta perintah Kabupaten Asmat yang disampaikan oleh Bupati asmat (Yuvensius A Biakai MBA) menyeruhkan kepada Polres kabupaten asmat untuk segra bubarkan atau Tangkap Anggota KNPB asmat. 

Namun hal itu di Bantah dengan tegas oleh Ketua KNPB Asmat Linus Desnam, Bahwa kami ini bukan kelompok Kriminal, koropsi atau jihat, sehingga datang tangkap dn siksa. Kami ini sedang memperjuangkan hak politik yang sadar dan segar sedang menuntut Hak Penentuan Nasib (Self Determination). Bagi rakyat papua termasuk masyarakat Asmat. "Saya sekali lagi sampaikan kepada pemerintah kabupaten asmat untuk hetikan perinta penagkapan terhadap Aktivis KNPB Asmat tegasnya. Dalam pesan singkat ketua KNPB asmat yang diterima oleh KNPB pusat dari asmat.

Sumber:Knpbnewsasmat

Sumber :http://www.umaginews.com

Read More

03.09 | 0 komentar

Dua Jurnalis Perancis Ditangkap, Bucthar: Gubernur Papua Harus Tanggung Jawab!

Ketua PNWP (kanan) dan Gubernur Provinsi Papua (Foto: Ist)

PAPUAN, Jayapura --- Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Bucthar Tabuni meminta Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, untuk bertanggung jawab atas penangkapan dua jurnalis asal Perancis di Jayawijaya, Papua, 7 Agustus 2014 lalu, oleh Kepolisian Daerah Papua.

Menurut Bucthar, Gubernur Papua, Lukas Enembe pernah membuat pernyataan di media massa, bahwa Papua terbuka bagi jurnalis internasional, agar dapat mengabarkan Papua ke mata dunia internasional.

“Saudara Gubernur Papua yang terhormat, terkait penangkapan dua jurnalis asal Perancis, saya perlu komplain kepada anda, karena beberapa waktu lalu anda katakan akan membuka akses bagi wartawan asing bebas berkunjung ke West Papua.”

“Sekaligus anda juga memberikan jaminan keamanan kepada wartawan asing dalam proses peliputan di tanah Papua, kenapa janji itu tidak ditepati,” kata Bucthar, dalam release kepada suarapapua.com, pagi tadi.

Kenyataan yang terjadi saat ini, menurut Bucthar, bertolak belakang dengan pernyataan orang nomor satu di provinsi Papua ini.

“Bagaimana tanggung jawab anda sebagai kepala daerah terkait pernyataan anda. Kami minta anda membuktikannya kepada public, dengan menegur Kapolda Papua yang seenaknya menangkap wartawan asing tersebut,” kata Bucthar.

Bucthar juga mempertanyakan sikap Lukas Enembe yang tinggal diam melihat kekejaman militer Indonesia terhadap warga Papua, secara khusus terhadap dua wartawan asing asal Perancis ini.

“Ataukah pernyataan anda tentang jaminan keamanan bagi jurnalis asing ini sebagai sebuah jebakan, kami butuh ketegasan anda saat ini,” tegasnya.

Sebelumnya, seperti dilaporkan media ini, dua jurnalis asal Perancis ditangkap Polda Papua di Kabupaten Jayawijaya, Papua, karena diduga sedang meliput aktivitas kelompok kriminal bersenjata, Enden Wanimbo. (Baca: Jurnalis Asal Perancis “Diamankan” di Polda Papua).

Hingga berita ini diturunkan, kedua jurnalis ini masih ditahan di Markas Kepolisian Daerah Papua, di Jayapura, Papua, dan telah ditetapkan sebagai tersangka. (Baca: Dua Jurnalis Perancis Yang Ditangkap di Wamena Jadi Tersangka).

OKTOVIANUS POGAU

Sumber : http://www.suarapapua.com

Read More

17.38 | 0 komentar

Kutuk 45 Tahun PEPERA, AMP Akan Gelar Aksi Damai

Yogyakarta - Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] wilayah Yogyakarta - Jawa Tengah akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada tanggal 06 Agustus 2014, yang dipusatkan di kota Yogyakarta. Aksi kali ini merupakan bentuk penyikapan yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua yang tergabung dalam AMP untuk mengutuk pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), yang dilaksanakan 45 tahun silam (14 Juli - 02 Agustus 1969) di West Papua, yang dimana pelaksanaan PEPERA pada 45 tahun silam ini, telah dilaksanakan secara tidak demokratis dan penuh dengan manipulasi yang mengakibatkan rakyat Papua terjebak dalam penjajahan Kolonial Republik Indonesia, atas bantuan negara Inprealis Amerika Serikat dan atas persekongkolan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] sendiri berencana menggelar aksi besok (Rabu-red) 06 Agustus 2014, dengan rute aksi : Asrama Mahasiswa Papua "KAMASAN I" di Jl. Kusumanegara No.119 Yogyakarta menuju Titik Nol KM (Kantor Pos Besar) Yogyakarta. Rencananya aksi akan digelar pada pukul 09:00 Waktu Kolonial Hingga Selesai. (Selengkapnya dapat dilihat di www.ampjogja.blogspot.com).

Dalam aksi yang akan digelar besok, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] akan menggelar aksi gabungan, untuk wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, selain itu, AMP wilayah Jawa Barat dan Jakarta juga akan menggelar aksi yang sama di kota Bandung, sedangkan AMP wilayah Jawa Timur, akan menggelar aksi di kota Surabaya.

Untuk itu, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menyeruhkan kepada seluruh elemen rakyat Papua yang berada di daerah Jawa dan Bali untuk dapat terlibat dalam aksi damai yang akan digelar besok (Rabu, 06-08-2014).(rk)

Sumber : http://www.papuamembara.tk

Read More

20.27 | 0 komentar

HUT AMP XVI: Membangun Nasionalisme Papua, Kobarkan Semangat Perjuangan

Logo AMP

Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) hari ini, Minggu (27/07/2014) merayakan Hari Ulang Tahun yang ke XVI setelah berdiri pada tahun 1998 di Jakarta. Pada ulang tahun kali ini AMP di seluruh Indonesia menggelar kegiatan di masing-masing kota studi. 

Di Yogyakarta misalnya, perayaan ulang tahun dilakukan dalam bentuk ibadah singkat yang dipimpin oleh Ibu B. Wompere di Aula Asrama Papua, Kamasan I, dengan mengusung tema "Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat".  

Dalam khotbahnya Ibu B. Wompere mengajak mahasiswa untuk membangun persatuan yang kuat serta menjadi panutan bagi rakyat Papua. 

"Mahasiswa adalah ujung tombak dari rakyat, sehingga harus semangat dalam memperjuangkan serta membangan persatuan yang kuat. Tak hanya itu, mahasiswa juga perlu menjadi panutan bagi masyarakat," kata Ibu Wompere. 

AMP akui saat ini rakyat Papua Barat sedang berada dalam kekuasaan kolonialisme, imperalisme global serta militerisme kolonial Indonesia membuat kehidupan rakyat Papua berada dalam bayang-bayang kehancuran, sehingga bangkit berjuang dan rebut kembali kemerdekaan yang pernah dirampas oleh negara Indonesia adalah hak mutlak bagi rakyat Papua.

"Kita tingkatkan eksistensi Mahasiswa Papua dengan membangun ideologi dan nasionalisme Papua dalam pribadi mahasiswa untuk membangun semangat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Papua Barat secara demokratis," kata Jefri Wenda, ketua AMP komite kota Yogyakarta kepada majalahselangkah.com usai ibadah. 

"HUT AMP kali ini menggelar ibadah sebagai bentuk ucapan syukur atas pertolongan yang diberikan Tuhan selama ini, serta kami berharap Tuhan juga akan membuka jalan dalam perjuangan kami ke depan untuk menyuarakan kebenaran melawan negara kolonial yang masuk ke Papua seperti pencuri," sambung Wenda.

Pantauan majalahselangkah.com, ibadah AMP yang diikuti mahasiswa Papua berlangsung aman dan lancar. (Yohanes Kuayo/MS)

Sumber :www.majalahselangkah.com

Read More

13.48 | 0 komentar

PEPERA 1969 TIDAK DEMOKRATIS! HAK MENENTUKAN NASIB, SOLUSI BAGI RAKYAT PAPUA

Jayapura, 21/7 (Jubi) – Press Release ALIANSI MAHASISWA PAPUA [AMP]

“PEPERA 1969 Tidak Demokratis!!! Hak Menentukan Nasib Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat”

Aksi mahasiswa Papua di depan Patung Kuda
 Jalan Pahlawan Kota Semarang (IST)

Perebutan wilayah Papua antara Belanda dan Indonesia pada dekade 1960an membawa kedua negara ini dalam perundingan yang kemudian dikenal dengan “New York Agreement/Perjanjian New York”. Perjanjian ini terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal. Diantaranya Pasal 14-21 mengatur tentang “Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote)”. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari PBB kepada Indonesia, yang kemudian dilakukan pada 1 Mei 1963 dan oleh Indonesia dikatakan ‘Hari Integrasi’ atau kembalinya Papua Barat kedalam pangkuan NKRI.

Kemudian pada 30 September 1962 dikeluarkan “Roma Agreement/Perjanjian Roma” yang intinya Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) di Papua pada tahun 1969. Namun dalam prakteknya, Indonesia memobilisasi Militer secara besar-besaran ke Papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka rakyat Papua. Operasi Khusus (OPSUS) yang diketua Ali Murtopo dilakuakan untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) diikuti operasi militer lainnya yaitu Operasi Sadar, Operasi Bhratayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamungkas. Akibat dari operasi-operasi ini terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa besar, yakni penangkapan, penahanan, pembunuhan, manipulasi hak politik rakyat Papua, pelecehan seksual dan pelecehan kebudayaan dalam kurun waktu 6 tahun.

Lebih ironis lagi, tanggal 7 April 1967 Kontrak Karya Pertama Freeport McMoran, perusahaan tambang milik Negara Imperialis Amerika dengan pemerintahan rezim fasis Soeharto dilakukan. Yang mana klaim atas  wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia jauh 2 tahun sebelum PEPERA dilakukan. Sehingga sudah dapat dipastikan, bagaimanapun caranya dan apapun alasannya Papua harus masuk dalam kekuasaan Indonesia.

Tepat 14 Juli – 2 Agustus 1969, PEPERA dilakukan. Dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.

Praktek yang kemudian diterapkan Indonesia hingga saat ini untuk meredam aspirasi prokemerdekaan Papua. Militer menjadi tameng yang reaksioner dan kesenjangan sosial/kesejahteraan menjadi alasan untuk menutupi aspirasi kemerdekaan rakyat Papua dari pandangan luas rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional.

Didasari kenyataan sejarah akan hak politik rakyat Papua yang dibungkam dan keinginan yang mulia rakyat Papua untuk bebas dan merdeka diatas Tanah Airnya, maka dalam peringatan 44 tahun PEPERA yang tidak  demokratis, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menuntut rezim fasis SBY-Boediono dan PBB untuk segera ;

- Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.

- Menutup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.

- Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.

Demikian press release ini dibuat, kami akan terus menyuarakan perlawanan atas segala bentuk penjajahan, penindasan dan penghisapan terhadap rakyat dan Tanah Air Papua hingga rakyat Papua memperoleh kemenangan sejati. Atas kerja sama Kawan-kawan jurnalis untuk memberitakan aksi ini, kami ucapkan jabat erat.

Salam Demokrasi!

Semarang Selasa 15 Juli 2014

Jubir Aksi

Bernardo Boma

Cacatan

Semarang Puluh Mahasiswa Papua yang  tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) kota Semarang, menggelar aksi damai hari ini, Selasa (15/Juli/2014), Depan Patung Kuda Jalan Pahlawan Kota Semarang jawa 10 balik jam 12.00 . Aksi damai ini dilakukan guna memprotes pelaksanaan PEPERA 1969 yang tidak demokratis dan cacat hukum Internasional.

Kordinator aksi Johanis Tsenawatme

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

14.58 | 0 komentar

DPR Akui Aksi Bermartabat Tapi TNI/POLRI Menutupi Ruang Demokrasi dan 24 Aktifis KNPB Timika Ditangkap.

TNI/POLRI bungkam Demokrasi di Timika-papua (Doc.KNPB)

Timika, KNPBNews – Pihak Milter Republik Indonesia dalam hal ini TNI/POLRI terus berjuang untuk menutup ruang demokrasi di seluruh Tanah Papua Barat terutama di kota Timika. Sementara DPRD dan Pemerintah Indonesia mengakui Aksi ini adalah aksi bermartabat.

Setelah Pihak kepolisian terima surat pemberitahuan Aksi Jalan Ruben Kayun ditangkap saat bagi Selebaran itu dikeluarkan kemarin jam, 08.00 malam. Menurut Ruben Kayun, “ Saya diejek, disiksa dan diolok-olok sampai malam mereka antar saya di rumah perjalanan saya itu polisi foto-foto saya kaya artis, dan sampai di rumah juga mereka foto-fot tempat tidur saya, dapur dan luar dalam semua.” Katanya saat persiapan untuk turun jalan aksi.

Setelah Ruben Kayun dikeluarkan 24 Aktifis KNPB dari SP-SP ditangkap di SP 2 Jalan Karitas dan sampai saat ini mereka ada di POLRES Mile 32. Ke-22 aktifis yang ditangkap ini saat TNI?POLRI dan Intelijen menangkap mereka, ditendang, dipukul, diinjak sampai hari ini ada yang bengkak muka meraka.

Sementara itu masa dari SP 5, SP 6, SP 7, SP 12, Yayanti, SP 13, ILIALE, SP 3, SP 2 dihadang oleh TNI/POLRI dan 24 Aktifi KNPB di tangkap dan ada di POLRES Mimika, Berikut nama-nama mereka yaitu 1. Dotius Wanimbo, 2. Neles, 3. Sem, 4. Marius Wenda, 5. Bilem Wenda, 6. Nius Tabuni, 7. Sole Tabuni, 8. Ismael Wenda, 9. Lasarus Tabuni, 10. Linto Tabuni, 11. Efri, 12. Lerina, 13. Lepina, 14. Tinggris umur 3 tahun, 15. Eliana Tabuni, 16. Diana Wenda, 17. Aifa Tabuni 3 tahun, 18. Merlin Wenda, 19. Jakson umur 2 tahun, 20. Amarina Tabuni. 21. Eka Wenda. 22. Herman. 23. Yulianus 24. Hengki.

Setelah mendengar penangkapan 21 Aktifis KNPB Wilayah Timika, Parlemen Rakyat Daerah Mimika bersama Komite Nasional Papua Barat Wilayah Timika menggelar Rapat Darurat dalam rangka menyikapi penangkapan itu. Dan dalam rapat itu memutuskan bahwa:

1. Mereka akan menelpon KAPOLRES mimika
2. kalau tidak dikeluarkan pihak KNPB dan PRD akan turun Jalan sampai ke Markas Kepolisian di Mile 32.

Semua yang ditangkap dan tending, diinjak-injak dan dipukul sampai ada yang luka-luka, dipukul juga denga pucuk senjata.

Mau ambil video dan gambar Pihak TNI/POLRI dan Brimob pukul dan kejar-kejar juga semua wartawan.

Dan Ketua Bidang Media dan Propaganda Komisariat Diplomasi KNPB Wilayah Timika juga sempat dapat diancam, dan dikejar. Dan sampai saat ini ke-24 aktifis KNPB Wilayah timika masih ditahan POLRES Mile 32 Timika.

 

TNI/POLRI saat hadang dan tangkap 24 aktifis KNPB Timika

Sumber : http://knpbnews.com

Read More

17.04 | 0 komentar

Mayoritas Rakyat PAPUA Nayatakan REFERENDUM Bagi WEST PAPUA

Bagan Perhitungan Suara di Yogyakarta [Doc  AMP]

Yogyakarta - Indonesia kembali menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres) yang ke sekian kalinya pada tanggal 9 Juli 2014 guna menentukan orang yang akan berkuasa di Indonesia, selama kurun waktu 5 tahun ke depan, untuk itu, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pilpres, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Pemerintah Indonesia dan jajaran TNI-POLRI telah menghimbau kepada seluruh elemen rakyat Indonesia untuk ikut memberikan suaranya dalam menentukan Presiden yang akan berkuasa di negara ini selama 5 tahun mendatang.

Namun seruan yang dikeluarkan oleh KPU, Pemerintah Indonesia dan TNI-POLRI ini, nampaknya tidak berarti apa-apa bagi Rakyat Papua, tak dan Mahasiswa Papua yang sedang kuliah di daerah Jawa - Bali. Jauh-jauh hari sebelum pergelaran Pileg dan Pilpres Indonesia, tokoh-tokoh Pejuang Papua justru lebih awal mengeluarkan pernyataan dan seruan kepada seluruh elemen Rakyat Papua untuk menggelar BOIKOT Pemilu Indonesia, di seluruh tanah Papua. Seruan Boikot yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh Papua ini bukan tanpa alasan, selain untuk memperjelas status Politik Bangsa Papua yang terpisah dari Indonesia, seruan ini juga dikeluarkan guna memberikan tekanan kepada kolonial Indonesia yang masih terus menjajah dan menduduki Papua hingga saat ini.

Seruan Boiko yang dikeluarkan oleh tokoh-toko pejuang kemerdekaan West Papua ini pun mendapatkan respon positif dari hampir seluruh elemen rakyat Papua, namun dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengadakan Pemilu atau Penentuan Pendapat untuk menentukan pilihan, antara Indonesia atau Referendum Untuk WEST PAPUA, seperti yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua yang sedang kuliah di daerah Jawa - Bali, yang dikoordinir oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP].

Di Yogyakarta, ratusan mahasiswa Papua yang sedang menimbah ilmu di kota gudek ini, pada tanggal 9 juli 2014 jam 09:15, berkumpul di Asrama Mahasiswa Papua "Kamasan I" Yogyakarta, guna ikut menentukan pilihan mereka atas nasib Bangsa PAPUA ke depan. Kegiatan pemilihan yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] ini nampaknya mendapatkan perhatian yang sangat tinggi dari mahasiswa Papua yang ada di yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah Mahasiswa Papua yang hadir di lokasi pemilihan guna ikut memberikan suaranya untuk menentukan REVERENDUM or Indonesia. Karena banyaknya jumlah Mahasiswa yang hadir, kertas suara yang telah disiapkan oleh AMP tidak cukup, dan akhirnya mahasiswa yang tidak kebagian surat suara, hanya memberikan tanda tangan dukungan mereka saja.

Dari hasil penentuan pendapat yang dilakukan di Yogyakarta, 99% Mahasiswa Papua yang hadir menyatakan pendapat REFERENDUM bagi WEST PAPUA, dan hanya satu suara saja yang menyatakan mendukung Indonesia.

Dari hasil pemilihan atau penentuan yang diperoleh, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] bersepakat menyatakan bahwa mayoritas Rakyat PAPUA bersepakat untuk REFERENDUM bagi Bangsa PAPUA, dan untuk itu, AMP mendesak PBB untuk segera menggelar REFERENDUM di WEST PAPUA.

Tidak hanya di Yogyakarta, hal yang sama juga dilakukan oleh mahasiswa Papua di beberapa kota seperti di Solo, Semarang, Bandung, Surabaya dan Bali. Selain itu di tanah Papua sendiri, Rakyat Papua dibawah koordinasi Parlemen Nasional West PAPUA (PNWP) menggelar hal yang sama pula. Dan dari informasi yang berhasil kami himpun, menyebutkan bahwa mayorita rakyat Papua yang terlibat menyatakan pendapat yang sama, yaitu "REFERENDUM Bagi WEST PAPUA".

Sumber : http://opinipapua.blogspot.com

Read More

21.37 | 0 komentar

Ini Hasil Referendum Mahasiswa Papua Yogyakarta Pada 9 Juli

Hasil rekapitulasi suara referendum
di asrama Papua Kamasan I Yogyakarta.
Foto: Dok. MS.

Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Aliansi mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta akan mengadakan  beberapa kegiatan, diantaranya referendum pada 09 Juli 2014, hal itu benar-benar terjadi.

Hari ini, Rabu (09/07) ratusan mahasiswa Papua di Yogyakarta dalam komando AMP komite kota Yogyakarta menggelar referendum tepat pada hari pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di asrama Papua Kamasan I Yogyakarta.

Pantauan majalahselangkah.com, ada dua pilihan dalam pemilu ala mahasiswa Papua ini, yakni memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara West Papua (memilih Papua merdeka).

Ketua AMP komite kota Yogyakarta menjelaskan, pemilihan ini dibuat untuk menunjukkan kepada dunia apa isi hati rakyat Papua yang sebenarnya.

Pemilihan dimulai dengan menghadirkan saksi dari Indoensia, saksi dari Papua, dan dari PBB. 

"Kami menghargai setiap pilihan mahasiswa papua. Mo pilih Indonesia ka, mo pilih Papua ka, terserah. Mau Golput juga. Kami tidak seperti Indonesia yang mengintimidasi, meneror, menekan peserta Pepera tahun 1969 untuk memilih ikut republik Indonesia," jelas Jefrry, ketua AMP komite kota Yogyakarta dalam sambutan di awal referendum.

Ratusan mahasiswa ikut memilih. Berdasarkan rekapitulasi suara di akhir pemilihan, ternyata ada 201 orang mahasiswa Papua yang ikut dalam pemilihan ini. Sebanyak 200 orang memilih Papua menentukan nasib sendiri alias merdeka. Hanya satu orang yang memilih Indonesia.

"Ini sebenarnya gambaran bagaimana isi hati sebenarnya orang Papua bila referendum dibuat tanpa ada paksaan dan intimidasi. Dimana hampir semua orang Papua menginginkan Papua merdeka," jelas Lena, anggota AMP kota Yogyakarta, di akhir rekapitulasi. (Topilus B. Tebai/MS)

Sumber : www.majalahselangkah.com

Read More

01.22 | 0 komentar