Jubir KNPB: Rakyat Papua Wajib Peringati 1 Desember!

Massa aksi KNPB (Foto: Ist)

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com --- Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) menyerukan wajib libur nasional untuk dapat merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Bangsa Papua Barat yang ke-53, pada 1 Desember 2014 mendatang.

Hal tersebut ditegaskan Juru Bicara Nasional KNPB, Bazoka Logo, saat menggelar jumpa pers, Kamis (27/11/2014) siang, di komplek Museum Expo, Waena, Papua.

“1 Desember adalah lahirnya embrio Negara West Papua. Maka, terlepas dari semua kepentingan dan latar belakang sejarah perjuangan bangsa, kita wajib memperingatinya,” kata Bazoka.

Menurut Bazoka, Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dan KNBP Pusat mengajak seluruh komponen bangsa untuk merayakan 1 Desember 2014 sebagai hari bersejarah bangsa Papua.

“Sejarah bangsa Papua tidak boleh dilupakan oleh generasi muda, sebab hanya sejarah yang akan mampu memerdekakan bangsa Papua,” ujarnya.

Bazoka juga meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih untuk tidak melarang rakyat Papua memperingati hari bersejarah tersebut melalui ibadah doa bersama di seluruh wilayah Papua Barat.

“KNPB Pusat melarang keras pengibaran bendera Bintang Kejora, karena bendera adalah simbol dan harga diri rakyat Papua. Bendera bukan barang mainan yang seenaknya dikibarkan di sembarang tempat,” ujarnya dengan tegas.

Ia juga berharap, perayaan 1 Desember dapat dilakukan dengan gelar dukungan doa bagi agenda pertemuan pemimpin-pemimpin perjuangan West Papua yang akan berlangsung di Vanuatu, pada 1 Desember hingga 4 Desember 2014 nanti.

“Kita perlu memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh Papua yang akan bertemu di Vanuatu, mereka akan bicarakan persatuan dan kesatuan kita,” ujarnya.

Editor: Oktovianus Pogau

AGUS PABIKA

Sumber : http://suarapapua.com

Read More

12.13 | 0 komentar

KNPB: 1 Desember 2014, Bintang Fajar Wajib Berkibar !

Perihal : Seruan Umum Perayaan 1 Desember 2014

Isi Seruan:

1. Segera lakukan persiapan perayaan hari Manifesto Kemerdekaan West Papua yang ke-53, 1 Desember 2014 di seluruh wilayah teritori West Papua.
2. Semua orang Papua wajib meliburkan diri dari aktivitas lain, dan wajib merayakan HUT ke-53 Kemerdekaan West Papua dengan mengibarkan bendera bintang fajar  serta menyanyikan lagu kebangsaan West Papua “Hai Tanahku Papua” di tempat masing-masing melalui ibadah atau upacara, baik secara terbuka atau tertutup.
3. Perayaan diisi dengan dukungan doa bagi agenda pertemuan Pemimpin-Pemimpin Perjuangan West Papua yang akan berlangsung di Vanuatu, 1 Desember hingga 4 Desember 2014 nanti.

Demikian seruan ini disampaikan secara terbuka bagi seluruh anak negeri Papua, diatas teritori West Papua.

Selamat Merayakan Hari Manifesto Kemerdekaan West Papua, 1 Desember 2014.

Port Numbay, 25 November 2014

Victor F. Yeimo

Ketua Umum KNPB

Read More

06.47 | 0 komentar

Kutuk 45 Tahun PEPERA, AMP Akan Gelar Aksi Damai

Yogyakarta - Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] wilayah Yogyakarta - Jawa Tengah akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada tanggal 06 Agustus 2014, yang dipusatkan di kota Yogyakarta. Aksi kali ini merupakan bentuk penyikapan yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua yang tergabung dalam AMP untuk mengutuk pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), yang dilaksanakan 45 tahun silam (14 Juli - 02 Agustus 1969) di West Papua, yang dimana pelaksanaan PEPERA pada 45 tahun silam ini, telah dilaksanakan secara tidak demokratis dan penuh dengan manipulasi yang mengakibatkan rakyat Papua terjebak dalam penjajahan Kolonial Republik Indonesia, atas bantuan negara Inprealis Amerika Serikat dan atas persekongkolan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] sendiri berencana menggelar aksi besok (Rabu-red) 06 Agustus 2014, dengan rute aksi : Asrama Mahasiswa Papua "KAMASAN I" di Jl. Kusumanegara No.119 Yogyakarta menuju Titik Nol KM (Kantor Pos Besar) Yogyakarta. Rencananya aksi akan digelar pada pukul 09:00 Waktu Kolonial Hingga Selesai. (Selengkapnya dapat dilihat di www.ampjogja.blogspot.com).

Dalam aksi yang akan digelar besok, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] akan menggelar aksi gabungan, untuk wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, selain itu, AMP wilayah Jawa Barat dan Jakarta juga akan menggelar aksi yang sama di kota Bandung, sedangkan AMP wilayah Jawa Timur, akan menggelar aksi di kota Surabaya.

Untuk itu, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menyeruhkan kepada seluruh elemen rakyat Papua yang berada di daerah Jawa dan Bali untuk dapat terlibat dalam aksi damai yang akan digelar besok (Rabu, 06-08-2014).(rk)

Sumber : http://www.papuamembara.tk

Read More

20.27 | 0 komentar

BOIKOT PROKLAMASI 17 AGUSTUA 2014 DI PAPUA BARAT

Keberhasilan boikot Pilpres Indonesia diatas teritori West Papua adalah manifestasi dari sikap anti kolonialisme yang dilakukan secara sadar oleh rakyat West Papua. Boikot kita selanjutnya adalah terhadap perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-69 diatas teritori West Papua.

Sudah setengah abad lebih kita dipaksa memiliki ideologi dan nasionalisme Indonesia yang tidak pernah diwariskan atau dilahirkan oleh leluhur kita. Kita tahu, kita tidak pernah dimasukan, apalagi ikut serta, dalam sejarah proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Bangsa Papua tidak pernah ada dalam sejarah pembentukan negara yang bernama Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya kita bersikap menolak! Menolak segala menipulasi dan hegemoni kolonial Indonesia.

Kami menyeruhkan kepada rakyat West Papua, yang ada diatas teritori West Papua, maupun diluar West Papua, agar tidak ikut serta menyukseskan, apalagi merayakan, kemerdekaan Indonesia. Sebagai bangsa yang bermartabat, kita juga tetap menghargai dan tidak mengganggu perayaan kemerdekaan mereka (bangsa Indonesia) pada 17 Agustus mendatang. Dan sebaliknya, Indonesia harus menghargai sikap bangsa Papua untuk boikot HUT RI di West Papua.

Kami menyerukan kepada segenap rakyat West Papua agar mengajak dan mengajar kebenaran sejarah kepada sesama keluarga, suku dan bangsamu bahwa bangsa Papua memiliki sejarah kemerdekaannya sendiri tanpa Indonesia. Dengan demikian, rakyat tidak lagi dihasut, dibodohi, atau disogok untuk terlibat secara terus menerus dalam perayaan kemerdekaan 17 Agustus.

Sudah waktunya kita menunjukkan sejarah yang benar kepada penguasa kolonial Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia bahwa bangsa Papua siap untuk bernegara sendiri, berlandaskan pada ideologi dan nasionalismenya sendiri. Penolakan terhadap pendudukan kolonial Indonesia dan segala praktek penjajahannya harus dilakukan dengan sikap boikot tanpa kekerasan.

Kita harus mengakhiri!

Dikeluarkan di Port Numbay, 19 Juli 2014

Victor F. Yeimo
Ketua KNPB

Tembusan kepada:

1.           Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua [PNWP]

2.           Ketua-Ketua Parlemen Rakyat Daerah di West Papua

3.           Benny Wenda, Koordinator Diplomat Internasional bagi West Papua

4.           Goliat Tabuni, Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB)

Sumber : www.umaginews.com

Read More

20.37 | 0 komentar

SERUAN AKSI AMP, Peringati HUT Proklamasi

Setelah wilayah Papua dimasukan secara paksa lewat manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) oleh Indonesia tahun 1969, wilayah Papua dijadikan wilayah jajahan. Indonesia mulai memperketat wilayah Papua dengan berbagai operasi sapu bersih terhadap gerakan perlawanan rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia di Papua.

Pada 1 Juli 1971 bertempat di Desa Waris, Numbay -  Papua, dekat perbatasan PNG dikumandangkan “Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat” oleh Brigjend Zeth Jafet Rumkorem selaku Presiden Papua Barat. Namun demikian, proklamasi tidak dapat melepaskan Papua dari cengkraman kekejaman dan kebrutalan kekuatan militer Indonesia yang sudah menguasai seluruh wilayah Papua.

Berbagai operasi militer dilancarkan oleh Indonesia untuk menumpas gerakan pro kemerdekaan rakyat Papua.

Hari ini 1 Juli 2014, tepat 43 Tahun peringatan Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat, Indonesia semakin menunjukan watak kolonialisnya terhadap rakyat Papua. Berbagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi di Papua, hutan dan tanah-tanah adat dijadikan lahan jarahan bagi investasi perusahaan-perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis.

Pembungkaman terhadap ruang demokrasi semakin nyata dilakukan oleh aparat negara (TNI-Polri) dengan melarang adanya kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua didepan umum serta penangkapan disertai penganiayaan terhadap aktivis-aktivis pro kemerdekaan Papua.

Maka, moment 43 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, kami mengajak Kawan-kawan mahasiswa Papua untuk terlibat dalam aksi massa yang akan dilakukan pada ;

Hari/Tanggal : Senin, 1 Juli 2014

Waktu Star     : 09.00-selesai

Titik Kumpul : Asrama Papua Kamasan 1. Jl Kusumanegara No 119 Yk.

Rute Aksi        : Asrama Papua Kamasan 1, Jl. Kusumanegara No 119 Yk - 0 KM.

Bentuk Aksi    : Long March

Tema Aksi       : “HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SOLUSI DEMOKRATIS BAGI RAKYAT PAPUA BARAT”

Demikian seruan aksi ini kami buat, atas perhatian, partisipasi dan dukungan kawan-kawan, kami ucapkan jabat erat.

Salam Pemberontakan!!!

Yogyakart, 27  Juni 2014

Humas Aksi

Abbi Douw 

Sumber : http://ampjogja.blogspot.com

Read More

02.00 | 0 komentar

Kutuk 51 Tahun Hari Anegsasi Papua, AMP Akan Gelar Aksi Gabungan Di Yogyakarta

Logo AMP dan Peta West Papua (PH)

Yogyakarta - setiap tahun, pada tanggal 1 Mei selalu diperingati selalu diperingati oleh para aktivis dan kaum buruh di berbagai negara di dunia sebagai "Hari Buruh Internasional", peringatan hari buruh ini selalu dilakukan dengan cara menggelar aksi secara besar-besaran, sehingga, setiap memasuki tanggal 1 mei, hampir setiap negara - negara di duni termaksud Indonesia, selalu memperketat pengamanan dengan menambahkan jumlah pasukan guna menjaga keberlangsungan aksi yang digelar oleh kaum buruh. Dengan penambahan jumlah pasukan oleh pemerintah, peringatan hari buruh yang selalu diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Mei, hampir selalu berujung pada bentrokan antara aparan keamanan dan demonstran di berbagai negara.

Namun terlepas dari peringatan hari buruh yang selalu diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Mei itu, ada sebuah sejarah buram lainnya yang juga jatuh pada tanggal 1 Mei 1963, yang dimana, peristiwa ini mengakibatkan Bangsa PAPUA harus terjerumus didalam Penjajahan Negara Republik Indonesia hingga saat ini. Peristiwa ini sering disebut dan diperingati oleh Indonesia sebagai hari kembalinya Irian Barat ke Indonesia, atau yang sering disebut sebagai hari Integrasi, Namun bagi Rakyat PAPUA 1 Mei bukanlah hari Integrasi, melainkan hari ANEGSASI, sebab Rakyat West PAPUA merasa tidak pernah menjadi bagian dari Negara Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya, dan pada umumnya Rakyat West PAPUA pun tidak pernah bersepakat untuk bergabung dengan Indonesia. 

Untuk itu, Rakyat West PAPUA berpendapat bahwa 1 Mei bukanlah hari Integrasi, melainkan hari ANEGSASI, sebab umumnya Rakyat West PAPUA yang memiliki HAK atas Tanah PAPUA, tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam pembahasan status West PAPUA, selain itu, Rakyat West PAPUA pun merasa terpaksa harus bergabung dengan Indonesia, karena berada dibawah tekanan senjata militer Indonesia yang telah menggelar operasi militer di PAPUA, sejak dikumandangkannya Tiga Komando Rakyat (TRIKORA) oleh Ir. Soekarno, pada tanggal 19 Desember 1961 hingga saat ini.

Keterlibatan PBB dan Amerika Serikat dalam memberikan kekuasaan administrasi atas West PAPUA kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, merupakan sejarah buram yang mengakibatkan Rakyat West PAPUA harus terus berjuang melawan Penjajahan yang dilakukan oleh Indonesia, selain itu, keterlibatan PBB yang tidak netral dalam menangani status PAPUA, membuat Rakyat West PAPUA hingga saat ini, masih sangat meragukan kinerja sebuah lembaga Internasional seperti PBB ini. Dimana keputusan PBB dalam memberikan kekuasaan adminstrasi kepada Indonesia atas West PAPUA, lebih cenderung memihak kepada Indonesia atas dasar kepentingan Amerika Serikat sebagai negara Adidaya yang sangat memiliki pengaruh yang besar di PBB.

Dengan melihat rentetan sejarah buram, keterlibatan PBB dan Amerika Serikat, serta Belanda dalam memutuskan status West PAPUA, dan untuk mengutuk 51 tahun hari ANEGSASI Indonesia atas West PAPUA , maka Aliansi Mahasiswa PAPUA [ AMP ]Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta - Jawa Tengah, berencana untuk menggelar aksi gabungan pada : 

Hari / Tanggal : Kamis, 1 Mei 2014

Waktu          : 08 : 00 WIB - Selesai

Bentuk Aksi    : Long Mach

Rute Aksi      : Asrama Mahasiswa PAPUA "KAMASAN I" - OKM Yogya

Titik Kumpul   : Asrama Mahasiswa PAPUA "KAMASAN I"

Thema Aksi     : HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI, SOLUSI DEMOKRATIS BAGI RAKYAT PAPUA"

Read More

00.34 | 0 komentar

KNPB Serukan Boikot Pemilu 2014

Juru Bicara Nasional KNPB,
Bazoka Logo (Jubi/Arnold Belau)

Jayapura, 21/3 (Jubi)— Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyerukan kepada seluruh rakyat Papua Barat dari Sorong sampai Samarai untuk memboikot pemilihan legislatif maupun pemilhan presiden yang masing-masing akan digelar pada 9 April dan 9 Juli mendatang.
Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat, Bazoka Logo  mengatakan demokrasi Indonesia hanya menghipnotis rakyat West Papua melalui setiap pilkada maupun pemilu.
“Demokrasi ala neokolonialisme Indonesia hanya menghipnotis rakyat West Papua selama lima puluh tahun dalam setiap pemilihan umum. Tetapi usaha itu tidak pernah berhasil menjamin kebebasan politik rakyat Papua Barat dalam menentukan nasibnya sendiri,” Kata Bazoka kepada wartawan, Jumat siang (21/3) di Expo, Waena.
Menurut Bazoka, pesta demokrasi Indonesia di Papua tujuannya sangat jelas; pertama, melahirkan agen-agen kolonialisme. Kedua, memperkokoh sistem kolonialisme Indonesia. Dan yang ketiga adalah hegemoni neo kolonialisme Indonesia.
Bazoka juga mengatakan, sistem demokrasi kolonial telah menciptakan tatanan hidup rakyat papua menjadi tercerai-berai, pun telah menciptakan tatanan kehidupan yang diskriminatif.
“Oleh karena itu, KNPB menyerukan agar seluruh rakyat Papua Barat boikot pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sebelum penyelesaian status politik Papua Barat belum diselesaikan,” tegasnya.
Menurut dia, penyelesaian status politik itu harus melalui mekanisme internasional yaitu referendum. Apakah rakyat papua masih ingin bersama Indonesia atau ingin mengatur dirinya sendiri.
Sementara itu beberapa waktu lalu, ketua Parlemen Nasional West Papua, Buchtar Tabuni juga menyerukan agar seluruh rakyat Papua Barat tidak ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi atau pesta rakyat terbesar yang dilakukan lima tahun sekali di Indonesia ini.  (Jubi/Arnold Belau)
Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

23.34 | 0 komentar

Sikapi Kekerasan Militer Di Papua, AMP Akan Gelar Aksi Serentak Di Jawa

Logo AMP

Yogyakarta - Guna menyikapi berbagai kasus Pelanggaran HAM dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Militer Indonesia ( TNI - Polri ) terhadap rakyat Papua yang terus menerus terjadi hingga saat ini, maka Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] berencana melakukan aksi serentak pada hari, Senin (21/10/2013 ) di beberapa kota di wilayah Jawa.

Aksi ini merupakan bentuk penyikapan yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua yang berada di daerah Jawa atas tindakan kekerasan dan Pelanggaran HAM yang dilakukan Oleh aparat Militer Indonesia yang sedang bertugas di Papua. Dalam seruan aksi yang dikeluarakan  AMP pada blog : ampjogja.blogspot.com, menyebutkan bahwa " Dalam tahun 2013 ini, sudah terjadi beberapa kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan militer (TNI/Polri) terhadap rakyat Papua. Dikabupaten Deiyai pada 1 Juni 2013 terjadi pembunuhan terhadap Yemi Pakage (16 tahun) oleh oknum Brimob, kemudian penganiayaan, penyiksaan terhadap Pontianus Madai (31 tahun) oleh Brimob pada 26 Juli 2013 yang dilakukan oleh 3 Oknum berpakaian Brimob dan 2 orang yang berpakaian preman. Lagi pada 23 September 2013 penembakan oleh aparat polisi dan brimob terhadap kerumunan warga dipasar wagete yang mengakibatkan siswa SMA atas nama Alpius Mote (18 tahun) tertembak dan meninggal dunia, dan Fransiscus Dogopia (27 tahun) anggota Satpol PP, mengalami luka tembak di punggung belakang, Aleks Mote (29 tahun) petani, mengalami luka tembak di kaki ".

Dengan melihat situasi ini maka, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] mengajak seluruh elemen Rakyat Papua yang ada di wilayah Jawa untuk dapat terlibat dalam aksi penyikapan ini. [wp]

Read More

12.44 | 0 komentar

KNPB Komit Turun Jalan Pada Tanggal 16 September

Wim Mendalam duduk tegah
 di dampinggi dua rekan aktivis KNPB (Jubi/Mawel)

Jayapura - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bersitegas tak pedulikan larangan Kepolisian Daerah (Polda ) Papua Republik Indonesia. Meski tak ada  Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), namun komite ini tetap berkomitmen menggelar aksi  pada 16 September 2013.

Keterangan ini disampaikan juru bicara KNPB, Wim Roky Medlama saat melakukan  jumpa pers di Cafe Prima Garden Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (12/9) ”Pada prinsipnya KNPB mediasi rakyat turun sesuai managemen yang sudah siap,” tuturnya.

Menurut Wim, alasan Polda Papua tak menerbitkan STTP  masalah kelasik. “Alasannya, KNPB tidak terdaftar Kesbangpol, tidak ada surat izin tempat dari pemilik tempat aksi, proposal aksi tidak jelas, dan tidak memiliki angaran Rumah Tanga Organisasi. Alasan-alasan itu lagu lama,” ujarnya.

Sampai kapan pun, lanjut dia, KNPB tidak akan pernah memenuhi syarat itu di lembaga Pemerintah Indonesia. “Pemerintah mestinya harus tahu, KNPB itu media perlawanan jadi kita tidak daftar,” tuturnya.

Karena posisinya sebagai media perlawanan, katanya, KNPB justru senang bila ada larangan dari pihak kepolisian saat aksi. “Kami senang ada untuk itu. Kami senang kalau ada penangkapan, pemblokadean. Kami juga senang dengan dinamika itu bagian dari politik revolusi,” ucap dia.

Ada dua agenda yang direncanakan disampaikan dalam  aksi  16 September. Pertama, KNPB minta ruang demokrasi untuk penentuan nasin sendiri. Kedua,  mendesak mengara-negara anggota Melanesia Sparhead Group menidaklanjuti keputusan konrefensi Tingkat Tinggi MSG pada Bulan Juli lalu. “Kami minta negara-negara ujung tombak Melanesia tindaklanjuti keputusan MGS,” kata dia.

Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare saat dikonfirmasi mengatakan, KNPB tidak diberi izin untuk melakukan aksi di wilayah hukum Polresta Jayapura. “Tidak ada izin dan dilarang aksi demo” tegas Alfred. (Jubi/Mawel)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

00.39 | 1 komentar

Seruan Mobilisasi Umum KNPB Menuju Aksi 16 September

BADAN PENGURUS PUSAT

KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)

(Central Board OF The National Committee For West Papua)

===================================

ARAHAN UMUM

No: 0042.I/EXTERNAL/AU/BPP-KNPB/VIII/2013

Sifat : Terbuka Untuk Umum

Kepada Yth : Seluruh Rakyat West Papua di Tempat

TUNTUTAN rakyat Papua Barat untuk merdeka lepas dari neo-kolonialisme Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan neo-kapitalisme kini sedang menggema di seantero wilayah Papua Barat. Negara – negara di Dunia Barat dan Indonesia yang secara real (nyata) melalui politik menguasai wilayah Papua Barat demi kepentingan ekonominya.

Indonesia menguasai Papua Barat dengan “keras kepala” untuk tidak mendengarkan tuntutan kemerdekaan tersebut, Tuntutan rakyat Papua Barat yang menuntut Hak Sipil dan Hak Politik dianggap sebagai sebuah upaya ilegal (melawan hukum atau tidak sah) oleh NKRI sehingga rakyat Papua Barat diberikan beberapa cap konyol seperti; separatis, makar, GPK dan kriminal.

Walaupun demikian, rakyat Papua Barat yang berpegang teguh pada keyakinan politiknya dan tidak menyerah. “Api perjuangan” dikobarkan terus – menerus untuk tetap melanjutkan aksi perlawanan dengan tuntutan utama Penentuan Nasib Sendiri, Self Detrmenatio (Referendum). Tuntutan rakyat Papua Barat untuk Menentukan Nasib Sendiri sedang marak dan dikonsumsi saat ini di mana – mana dari berbagai kalangan. Perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat yang dilakukan oleh para diplomat Papua Barat didukung juga oleh berbagai elemen Support Groups of West Papua Independence. Juga bukan hanya orang Papua asli yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat, tetapi diperjuangkan juga oleh orang non-Papua baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Sudah 50 tahun lebih rakyat Papua berjuang dan mengharapakan dukungan solidaritas masyarakat Internasional, melali kebijakan negara maupun melalui LSM dan solidaritan masyarakat Internasional. Harapan itu kini sedang nyata walapun tidak maksimal namun, kita patut bersyukur karena saat ini ada perhatian masyarakat Internasional, dukungan terhadap perjugan rakyat Papua Barat, saat ini terus – menerus terjadi, baik itu dukungan melalui Parlemen, melalui LSM, secara Individu di tingkat parlemen bahkan solidaritas masyarakat Internasional serta dukungan melalui sikap politik negara atau pemerintah.

Dukungan dan keperihatinan masyarakat Internasional terhadap nasib Bangsa Papua Barat, datang juga dari Pemerintah dan Parlemen Inggris di gedung parlemen Inggris pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 lalu yang mana mereka menyoroti nasib orang Papua. Pada kesempatan itu juga pemerintah dan Parlemen Inggris mengundang presiden SBY untuk menyaksikan proses Referendum yang akan digelar di Skotlandia pada bulan September 2014 mendatang dimana pemerintah Inggris memberikan kebebasn kepada rakyat Skotlandia, dengan maksud bahwa setelah SBY pulang ke Indonesia bisa melakukan hal yang sama di Papua yaitu memberikan kebebasan kepada rakyat Papua Barat untuk Menentukan Nasib mereka sendiri.

Selain itu, yang patut kita berikan dukungan saat ini adalah keputusan yang sudah dilahirkan oleh Negara – negara Melanessia MSG yang manyatakan bahwa, MSG sepenunya mendukung hak asasi rakyat Papua Barat, terutama terhadap hak penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah kostitusi MSG. Bukan hanya itu, tapi juga pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 lalu Ketua MSG Mr. Victor Tuturugo mendesak para Peminpin MSG tetap mendukung dan mencari penyelesaian pembebasan status Politik West Papua dan Kanaky. Selain itu pernyataan sikap politiknya yang merupakan bagian dari kebijakan negara yang disampaikan oleh perdana mentri Vanuatu, bahwa Vanuatu akan mengusulkan persoalan status politik Papua Barat dalam Sidang tahunan PBB yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan September 2013 tahun ini.

Oleh sebab itu Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai media nasional rakyat Papua, ditugaskan oleh PNWP untuk melakukan moblisasi umum untuk itu KNPB menyerukan Kepada seluruh KNPB wilayah dan PRD serta seluruh komponen rakyat Papua Barat dari Sorong sampai Merauke segera melakukan moblisasi umum, untuk melakukan Aksi demo damai secara serentak di seluruh plosok Tanah Air Papua Barat dalam rangka:

1. Memberikan dukungan Terhadap kebijakan Negara atau sikap Pemerintah Vanuatu melalui perdana menteri yang menyatakan sikap bahwa pemerintahn Vanuatu akan mempersoalkan status Politik Papua Barat dalam sidang tahunan PBB pada bulan September 2013 tahun ini,
2. Mendesak kepada Negara – negara MSG untuk segera menindaklanjuti keputusan dalam KTT MSG pada tanggal 18 Juli yang lalu, sekaligus mendukung pernyataan Ketua MSG Mr. Victor Tuturugo yang mendesak para pemimpin MSG tetap mendukung dan mencari penyelesaian pembebasan status Politik West Papua dan Kanaky pada tanggal 26 Agustus 2013 lalu,
3. Memperingati hari Demokrasi Internasional yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2010,
4. Menuntut hak Penetuan Nasib sendiri sebagai isu tunggal di Papua Barat sebelum pelaksanaan atau pembukaan Sidang tahunan PBB yang akan dimulai pada tanggal 19 – 20 September 2013 mendatang

Demikian arahan umum ini kami buat dengan penuh tanggung jawab, arahan umum ini sekaligus sebagai seruan nasional untuk diketahui oleh seluruh badan pengurus KNPB wilayah dan PRD sekaligus himbauan umum kepada rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke.

Atas perhatian dan partisipasi dari seluruh komponen rakyat Papua Barat, sebelum dan sesudanya tak lupa kami haturkan berlimpah terima kasih.

SALAM REVOLUSI “ KITA HARUS MENGAKHIRI”

Port Numbay, 01 September 2013

PEYELENGGARA:

BADAN PENGURUS PUSAT

KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)

TTD

AGUS KOSAY                             ONES SUHUNIAP

Ketua 1                                         Sekertaris Umum

PENANGGUNG JAWAB :

 PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA (PNWP)

TTD

BUCHTAR TABUNI

Ketua

Sumber : www.knpbnews.com

Read More

08.27 | 0 komentar

Peringati 44 Tahun PEPERA, AMP Akan Gelar Aksi Protes Di Beberapa Kota Di Jawa

Massa Aksi AMP Saat Melakukan Demo
di Yogyakarta (Doc:AMP)

Yogyakarta - Dalam rangka peringatan 44 tahun proses pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang tepat jatuh pada tanggal 14 Juli – 02 Agustus 2013 mendatang, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] berencana menggelar aksi Protes berupa Demonstrasi di sejumlah daerah di Pulau Jawa, diantaranya : Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Bogor, dan Jakarta.

Informasi akan diadakannya aksi ini disampakan oleh Surya, selaku koordinator pelaksanaan aksi di Yogyakarta kepada www.papuapost.com ketika ditanyai via televon. Surya menegaskan bahwa “ Aksi demonstrasi ini akan dilakukan oleh AMP serentak dibeberapa kota di daerah Jawa guna memprotes pelaksanaan PEPERA pada tanggal 14 Juli – 02 Agustus 1969, karena dinilai Proses pelaksanaan PEPERA di Papua itu cacat hukum dan tidaka sesuai dengan Ketentuan Internasional dan Perjanjian New York ( New York Agreement ) pada 15 Agustus 1962”.

“Kami akan tetap dan terus akan berjuang untuk menyuarakan aspirasi rakyat West Papua yang telah dipaksa oleh Indonesia untuk bergabung bersama Indonesia dan kami tidak akan pernah berhenti berjuang selama Indonesia masih terus menerus menjajah bangsa Papua. Dalam aksi yang akan kami gelar serentak pada tanggal 15 Juli ini, kami akan membawakan Thema aksi “PEPERA 1969 Tidak Demokratis!!! Hak Menentukan Nasib Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat”,

“Dan untuk itu, kami seruhkan kepada seluruh elemen Rakyat West Papua yang berdomisili di daerah Jawa, khususnya wilayah Yogyakarta, untuk dapat terlibat dalam aksi demonstrasi yang akan dilakukan pada hari, Senin 15 Juli 2013. khusus di Yogyakarta, aksi akan di pusatkan di Bundaran UGM Yogyakarta, untuk seruan selengkapnya dapat dilihat di www.ampjogja.blogspot.com.” Tegas Surya”. [rk]

Sumber : www.papuapost.com

Read More

01.30 | 0 komentar

Dukung Papua Masuk MSG, KNPB Keluarkan Stakmen

STEKMEN POLITIK BANGSA PAPUA BARAT

Bangsa Papua Barat adalah satu bangsa Rumpun Melanesia yang sangat berbeda  dengan bangsa Indonesia rumpun Melayu, secara Etnologi maupun Genealogi, bahkan juga dipandang dari segi adat budaya/tradisi. Sebab Hubungan antara tanah Papua Barat atau West Nieuw Guinea dengan negara-negara di Pasifik Selatan adalah satu Rumpun Melanesia yang tidak dapat dipisahkan atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena sebelum wilayah Papua Barat dicaplok oleh NKRI, Papua Barat selalu menjadi perhatian oleh negara-negara di Pasifik Selatan pada saat Belanda Menduduki wilayah ini.  Ketika Papua masih dibawah kekuasaan Belanda, hubungan antara tanah Papua atau Nederlands Nieuw Guinea dengan negara-negara di Pasifik Selatan selalu menjadi perhatian. Bahkan delegasi dari Nederlands Nieuw Guinea yang dipimpin Markus W Kaiseipo telah tiga kali mengikuti Konfrensi Negara-negara di Pasifik Selatan. Berbeda setelah Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) sudah  50 Tahun lebih  hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan terputus, nyaris tak pernah berhubungan. Kalau pun ada hubungan diplomatik hanya sekadar basa-basi untuk menghalau pengaruh Papua Merdeka di kalangan negara-negara Pasifik terutama di  negara serumpun Melanesia Spearhead Group (MSG).

Negara-negara ini mulai memprakarsai pertemuan di Canbera yang berlanjut dengan Perjanjian Canberra atau Canberra Verdag, 1947. Pasal-pasal pembentukan Pasifik Selatan sesuai perjanjian Canberra pada 6 Februari 1947 adalah, Mendirikan  Komisi Pasifik Selatan( South Pasific Commision), Geografis, daerah –daerahnya meliputi kepulauan yang belum berpemerintahan sendiri di Pasifik Selatan, yang letaknya mulai dari garis Khatulisitiwa, Nederlands Nieuw Guinea( Papua dan Papua Barat sekarang), kemudian dimasukan Guam, dan kepulauan lainnya yang menjadi perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ada di wilayah Pemerintahan Amerika Serikat.

Komisi memilih Noumea Ibukota Kaledonia Baru jajahan Perancis sebagai tempat bermarkasnya Komisi Pasifik Selatan. Pendirian Komisi Pasifik Selatan, 1947 ini berlangsung saat negara-negara di Pasifik Selatan belum merdeka masih dijajah negara-negara Belanda, Inggris dan Perancis serta Australia. Sejak itu wilayah di kawasan Pasifik Selatan terus melakukan pertemuan guna membicarakan masa depan Pasifik Selatan.

Sejak pertama kali delegasi Nederlands Nieuw Guinea terus mengikuti  konferensi Komisi Pasifik Selatan. Konfrensi-konfrensi di Komisi Pasifik Selatan antara lain : Konfrensi Pertama, 1950 di Kota Suva, ibukota Fiji, wilayah jajahan Inggris. Konfrensi Kedua, 1953 di Kota Noumea, Kaledonia Baru, wilayah jajahan Perancis. Konferensi Ketiga, 1956 di Suva Ibukota Fiji. Konferensi keempat, 1959 di Rabaul, Papua New Guinea. Konferensi ke lima, 1962 di Pago-pago Ibukota Samoa Timur, wilayah jajahan Amerika Serikat.

Melanesian Spearhead Group (MSG) dibentuk berdasarkan “Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia” yang ditandatangani di Port Vila pada 14 Maret 1988. MSG beranggotakan Fiji, Front de liberation nationale kanak et socialiste (FLNKS) Kaledonia Baru, Papua Nugini, Solomon Islands, dan Vanuatu.

Konferensi ke enam, 1965, direncanakan di Hollandia, Nederlands Niuw Guinea tetapi dibatalkan karena wilayah ini masuk ke delam wilayah NKRI. 1 Mei 1963. Sejak itu hubungan Provinsi Irian Barat dengan Komisi Pasifik Selatan terputus. Bahkan beberapa pemuda yang ikut belajar di Fakultas Kedokteran dan Telekomunikasi di Papua New Guniea (PNG) tak pernah kembali dan tetap di sana sebagai warga negara di PNG. Usai Perang Dunia Kedua, prakarsa untuk membangun negara-negara kecil yang belum merdeka di Pasifik Selatan mengemuka. Terutama negara-negara yang menguasai kawasan itu seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda , Selandia Baru dan Australia.

Berbeda setelah Bangsa Papua Barat di Aneksasi oleh NKRI  Pendekatan HAM (human security) di Papua menitik beratkan pada politik dan penahanan wilayah untuk keutuhan NKRI. dan sistem hukum dan penegakan hukum menjadi ancaman terhadap HAM dan  sistem demokrasi di Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang telah diratifikasi oleh Indonesia yakni  tentang  Hak individu (Hak hidup, pengakuan kesetaraan di mata hukum, hak perlindungan dari diskriminasi berbasis ras, jenis kelamin, etnis, kelompok dan agama). Hak legal (Akses terhadap perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan proses hukum yang legal, sah dan netral). Hak kebebasan sipil (Kebebasan berpikir, berpendapat dan menjalankan ibadah agama/kepercayaan) sama sekali tidak diberlakukan bagi rakyat Papua. Indonesia tidak menghormati (to respect), memenuhi (to fulfill) dan melindungi (to protect) hak asasi manusia di Papua termasuk melalui kebijakan di sektor keamanan dan implementasinya.

Sebagai Negara demokrasi, Indonesia telah mengakui HAM warga negaranya didalam UUD’45, UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Selain itu ada ratifikasi instrumen  internasional, seperti Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Regarding Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) dan Ratifikasi terhadap Konvenan Hak- hak Sipil dan Politik, menjadi UU No. 12 Tahun 2005. Walaupun demikian, tak ada satupun dari berbagai intrumen ini yang berlaku efektif, baik dari sisi penegakan maupun penerapannya. Kita semua sedang mengikuti situasi yang melanda hak hidup rakyat Papua di atas tanah Papua, dimana hak politik perjuangan bangsa Papua disumbat oleh kekerasan Negara melalui TNI/Polri. Berdasarkan hal tersebut diatas kami rakyat papua barat menyatakan sikap sebagai berikut:

1.    1. Kami Bangsa Papua Barat membutukan dukugan penuh saudara-sadari Melanesia untuk  mengembalikan status wilayah Papua barat sebagai kenggotan Resmi dalam Forum Melanesia Spearhead Group (MSG) dan Mendukung Sikap Negara-Negara Rumpun Melanesia untuk Menjadikan Papua Barat Anggota Melanesian Spearhead Groups (MSG).

2.    2. Kami mendesak kepada Negara-negara Melanesia meninjau kembali Perjanjian Canberra atau Canberra Verdag, 1947. Pasal-pasal pembentukan Pasifik Selatan sesuai perjanjian Canberra pada 6 Februari 1947 adalah, Mendirikan  Komisi Pasifik Selatan( South Pasific Commision), Geografis, daerah –daerahnya meliputi kepulauan yang belum berpemerintahan sendiri di Pasifik Selatan,

3.     3. West Papua Zona pengawasan Hak Asasi Manusia dan Mendesak UN segera Intervensi

4.     4. Mendesak kepada pelopor Khusus PBB dan jurnais internasional segera turun ke Papua Barat

5.  5. Mendesak memita kepada semua pihak yang berkopoten segera membuka Ruang demokrasi seluas-luasnya, hentikan kekerasan di papua barat dan Memberikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua 

SSumber : www.papuapost.com

Read More

18.34 | 0 komentar

Dukung Papua Masuk MSG, AMP Keluarkan SERUAN AKSI

“Mendukung Papua Barat Menjadi Anggota Melanesian Spearhead Groups (MSG)”

Proposal West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk menjadi anggota MSG telah disetujui oleh beberapa negara rumpun Melanesia diantaranya Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Kanaky. MSG yang merupakan forum bilateral negara-negara Melanesia akan menjadikan isu Papua menjadi salah satu topic pembahasan. MSG Summite akan dilakukan dalam pertengahan bulan juni ini di Noumea, New Caledonia (Kaledonia Baru).

WPNCL merupakan wadah diplomasi gerakan kemerdekaan Papua yang berbasis di Vanuatu dan melakukan lobi diplomasi diwilayah pasifik juga negara-negara rumpun Melanesia. SMG Summite kali ini, proposal yang diajukan WPNCL merupakan salah satu pembahasan penting. Sehingga dukungan seluruh komponen rakyat Papua akan mendorong proses yang akan berlangsung nanti.

Maka, untuk mendukung proses tersebut, akan  disikapi dalam bentuk aksi yang akan dilakukan pada ;

Senin, 10 Juni 2013

Titik Kumpul : Asrama Kamasan I Jogja

Waktu Star : 09.00-selesai

Rute : Asrama Kamasan – Titik Nol KM

Demikian seruan aksi ini kami buat, atas perhatian dan partisipasi Kawan-kawan, kami ucap jabat erat.

Kehadiranmu, Pembebasan Untuk Tanah Air…..Jabat Erat!!!

Read More

00.30 | 0 komentar

Seruan Aksi : “Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua”

Logo AMP

1 Mei 1963 bagi rakyat Papua merupakan awal pendudukan Indonesia di Tanah Papua. Terjadinya penyerahan kekuasaan dari pemerintahan sementara PBB (UNTEA) kepada Indonesia melegitimasi Indonesia untuk menempatkan militernya dalam jumlah besar di Papua Barat. Sesuai perjanjian New York (New York Agreement) 15 Agustus 1962, Indonesia ditugaskan untuk membangun sambil mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) atau Self Determination (Penentuan Nasib Sendiri).

Kenyataannya, upaya pengkondisian Papua mulai dilakukan militer Indonesia sejak 1963 hingga 1969. Terbukti hasil PEPERA dimenangkan oleh Indonesia, dengan keterlibatan 1.025 orang pemilih dari 800.000 orang Papua yang punya hak untuk memilih. Dua tahun sebelum PEPERA 1969 yaitu 1967 terjadi Kontrak Karya I Freeport Mc Moran Gold and Copper perusahaan tambang emas dan tembaga milik Imperialis Amerika dengan rezim Orba Soeharto. Kontrak ini dilakukan karena Indonesia yakin akan memenangkan PEPERA walaupun dengan cara keji sekalipun, seperti teror, intimidasi dan bahkan pembunuhan sekalipun.

Kehadiran Indonesia tidak serta merta diterima oleh menghendaki kemerdekaan sebagai sebuah negara. Kenyataan ini dibalas oleh Indonesia dengan berbagai operasi militer baik didaerah pesisir Papua maupun daerah pegunungan Papua. Ratusan ribu rakyat Papua tewas akibat kekejaman militer (TNI-Polri) Indonesia. Apalagi paska pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1977-1998.

Kekejaman militer (TNI-Polri) Indonesia terus berlanjut hingga dewasa ini, pembunuhan terhadap Theis Eluay, Mako Tabuni, Huber Mabel serta kasus Biak Berdarah, Abepura berdarah, Wamena Berdarah dan kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan tidak tuntas diselesaikan oleh Indonesia.

Berdasarkan kenyataan itu, dalam peringatan 50 Tahun Aneksasi Papua kedalam Indonesia, maka kami dari Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] menyeruhkan kepada seluruh elemen rakyat Papua yang sedang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk hadir dan wajib mengikuti aksi yang rencananya akan dilaksanakan pada : 

Hari/Tanggal         :  Rabu,01 Mei 2013

Waktu                  : 09.00 WIB - Selesai

Titik Kumpul         : - Seturan/Depan Asrama Puncak Jaya

                               - Lampu Merah Maguwo / Pertigaan Maguwo

                               - Jembatan Layang Janti

                               - Gejayan /  Depan Kampus Sadar 

Rute Aksi             : Asrama Kamasan I - Titik Nol KM - Alun - Alun Utara

Demikan Seruan ini kami keluarkan, kepada seluruh elemen rakyat Papua di Yogyakarta, dan dihimbau kepada seluruh Mahasiswa Papua di Yogyakarta untuk wajib terlibat dalam aksi demonstrasi kali ini.

" YANG MERASA DIRI ORANG PAPUA DAN MASIH PUNYA HARGA DIRI, MAKA WAJIB UNTUK HADIR "

" Ko Stop Bilang Ko Orang Papua, Kalau Ko Tidak Pernah Mau Mengerti dan Menyuarakan Apa Yang Diinginkan Oleh Rakyat Papua "

NB :

 1. Bagi Kawan-kawan yang tidak memiliki kendaraan untuk mengikuti Aksi ini, maka kawan-kawan dapat menunggu jemputan yang telah kami sediakan di Titik - Titik Kumpul diatas

2. Seluruh kawan - kawan yang hendak mengikuti aksi ini, maka kami harapkan untuk menggunakan Pakaian yang rapi, kalau bisa menggunakan jas/almamater Kampus.

3. Bagi yang tidak memiliki Jas/almamater, dapat menggunakan pakaian biasa saja, namun wajib mengenakan Celana Panjang dan Baju Kemeja/Kaos Hitam

4. Bagi Kawan - Kawan Yang Hendak Menggunakan Pakaian Tradisional/Pakaian Adat dan Menghias Tubuh Dengan Unsur - Unsur Seni dan Budaya Papua, Maka Itu Sangat di Perbolehkan.

Sumber : www.ampjogja.blogspot.com

Read More

12.21 | 0 komentar