Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Tampilkan postingan dengan label Indonesia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Indonesia. Tampilkan semua postingan

Gelar Aksi Tandingan Rakyat Papua, Bara NKRI Bertindak Anarkis di Jayapura

Written By Unknown on Kamis, 02 Juni 2016 | 12.58

Massa Bara NKRI Saat Pawai di Jayapura. (Facebook)
Papua - Ribuan rakyat Papua yang dikoordinir oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) diberbagai kota dan kabupaten di seluruh tanah Papua, pada hari selasa, 31 Mei 2016, menggelar aksi serentak secara damai, sebagai bentuk dukungan kepada United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) yang rencananya akan didaftarkan sebagai anggota penuh di MSG. Dalam aksi damai yang digelar ini, ratusan aktivis dan rakyat Papua diamankan oleh kepolisian Republik Indonesia di tanah Papua, dan bahkan massa aksi yang hendak bergerak menuju titik aksi yang telah ditetapkan, diblokade oleh aparat gabungan (TNI-Polri) yang telah bersiaga dengan bersenjata lengkap.
Meski ratusan aktivis dan rakyat Papua ditangkap (597 orang), dan massa aksi diblokade oleh TNI-Polri, aksi damai yang dilakukan oleh rakyat Papua tetap berjalan dengan damai, hingga pembacaan pernyataan sikap dilakukan, tanpa ada perlawanan dan tindakan anarkis sedikitpun dari massa aksi terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh aparat. 

Sala Seorang Mama Papua, Korban Penganiaayaan Massa Bara NKRI
Guna merespon aksi damai yang dilakukan oleh ribuan rakyat Papua di seluruh tanah Papua, pada 31 mei 2016, hari ini, kamis 02 juni 2016, dikabarkan puluhan orang yang tergabung dalam Barisan Rakyat Pembela NKRI (Bara NKRI), melakukan aksi tandingan di kota Jayapura, yang diback up oleh TNI-Polri. Massa aksi yang tergabung dalam aksi yang dimotori oleh Bara NKRI ini sendiri, mayoritas dari massa orang non Papua yang kebanyakan berprofesi sebagai tukang ojek, supir taksi dan beberapa orang pedagang yang berada di Jayapura.

Aksi yang digelar oleh Bara NKRI, dikabarkan dilakukan dengan anarkis, 2 orang mama Papua dianiaya tanpa sebab di depan Kampus Uncen 1, Padang Bulan, toko-toko dan kios-kios sepanjang ruas jalan sentani hingga Jayapura dipaksakan massa untuk ditutup dan pemilik toko serta kios dipaksakan untuk ikut terlibat dalam aksi brutal yang dilakukan Bara NKRI. Tak hanya itu, merasa leluasa karena di back up aparat, ketika massa ini tiba di kantor DPRP, massa membentak-bentak para anggota dewan yang menemui massa ini, dan mengecam beberapa anggota DPRP yang hadir dalam aksi damai yang digelar oleh KNPB bersama rakyat Papua pada tanggal 31 mei kemarin.

Dalam tuntutanya, Bara NKRI menyatakan untuk segera membubarkan KNPB beserta ULMWP, dan mendesak pemerintah Indonesia untuk membangun komunikasi kepada pemerintah Inggris, agas segera mendeportasi Mr. Benny Wenda yang saat ini adalah warga negara Inggris, kembali ke Indonesia, dengan alasan Benny Wenda adalah DPO. Dari pantauan dilapangan disebutkan bahwa, selain diback up oleh TNI-Polri, massa yang tergabung dalam Bara NKRI juga ternyata dibiayai oleh aparat, selain itu, massa yang tergabungpun dibayar oleh aparat untuk sekedar hadir dan terlibat dalam aksi anarkis yang diseting oleh aparat. (wp)
12.58 | 0 komentar

Kunjungan Jokowi ke Puncak Jaya Masih Sebatas Wacana

Written By Unknown on Jumat, 17 April 2015 | 22.46

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen - Jubi/Alex
Jayapura, Jubi – Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakan rencana kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Kabupaten Puncak Jaya masih sebatas wacanan. Pasalnya sampai hari ini Pemerintah Provinsi Papua belum menerima laporan resmi dari pihak Kepresidenan.
“Soal kunjungan ke Puncak Jaya itu masih wacana saja. Kalau sudah pasti dari pihak protokoler kepresidenan akan menyampaikan dan memberikan informasi kepada pemerintah daerah,” kata Hery Dosinaen kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Jumat (17/4/2015).
Kalau seandainya hal itu betul, ujar dia, sudah pasti seluruh stakeholder akan bersama sama mempersiapkan kedatangan orang nomor satu di Indonesia. Namun yang paling penting, harus ada timbal balik dari kunjungan tersebut serta output dan outcame dari kunjungan tersebut.
“Pastinya pak Presiden melihat kondisi objektif dengan lihat kearifan lokal di Papua. Pasti kita yakin ada kebijakan sektoral yang mengakomodir semua aspek di Tanah Papua,” ucapnya.
Selain rencana kunjungan ke Puncak Jaya, kata Dosinaen, Jokowi juga direncanakan akan berkunjung ke Merauke pada Mei 2015 untuk melakukan panen raya padi seluas 300 hektar.
“Informasi yang didapat, lahan seluas 300 Ha itu adalah milik PT Medco Grup, Arifin Ponegoro. Dimana

areal tanaman padi ini adalah sawah modern yang ia kembangkan di Merauke,” katanya.

Sebelumnya. Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Fransen G. Siahaan mengatakan Presiden Indonesia, Jokowi berkeinginan bertemu dan berdialog dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka, termasuk Goliat Tabuni yang diberitakan oleh media massa telah menyerahkan diri.
“Pak Presiden Joko Widodo merencanakan kunjungi Papua, terutama ke Puncak Jaya, dan akan bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat maupun adat di sana,” kata Mayor Jenderal TNI Fransen G. Siahaan, Rabu (25/3/2015), seperti dikutip antaranews.com.(Alexander Loen)
22.46 | 0 komentar

Indonesia Janjikan US$ 20 Juta Untuk Peningkatan Kapasitas MSG

Written By Unknown on Minggu, 01 Maret 2015 | 17.20

Pertemuan antara delegasi Menlu Indonesia dan Menlu PNG - kemlu.go.id
Jayapura, Jubi – Memulai kunjungannya ke tiga negara Melanesia, yakni Papua Nugini (PNG), Fiji dan Kepulauan Solomon, Menteri Luar (menlu) Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi memberikan mesin pemroses kerang dan modul bagi pelatihan UMKM untuk membuat perhiasan berbahan dasar kerang, yang rencananya akan dilaksanakan tahun ini di PNG.
Siaran pers Kementrian Luar Negeri Indonesia yang diterima Jubi, Sabtu (28/2/2015) menyebutkan bahwa kunjungan Menlu Indonesia ke PNG adalah untuk meningkatkan kerangka Kemitraan Strategis yang disetujui pada Plan of Action tahun 2013. Menlu Indonesia sendiri tiba di PNG Jumat (27/2/2015) pagi.
Dalam kunjungan ini, Menlu Indonesia telah bertemu dengan Menlu PNG, Rimbink Pato. Kedua Menlu sepakat bahwa tim teknis kedua negara akan melakukan pertemuan pada tahun ini untuk mendiskusikan ruang lingkup kerja sama pengembangan kapasitas yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi pembangunan Papua Nugini.
Kedua Menlu sepakat mendorong sektor swasta dalam melakukan perdagangan dan investasi lintas batas yang lebih besar.
“Selain kerja sama di bidang ekonomi, RI dan Papua Nugini juga sepakat bekerja sama dalam pemajuan konektivitas serta hubungan antar masyarakat (people-to-people), peningkatan manajemen perbatasan serta penguatan kerja sama di bidang peningkatan kapasitas dan bantuan teknis,” demikian salah satu poin yang disampaikan dalam siaran pers Kemenlu Indonesia.
Disampaikan pula melalui siaran pers ini, Menlu Retno Marsudi telah menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung Papua Nugini sebagai ketua di APEC pada tahun 2018, sebagaimana diputuskan dalam APEC Leaders’ Declaration di Beijing tahun lalu.
“RI dan Papua Nugini juga akan bekerja sama di bidang kepemudaan dan olahraga, pendidikan, serta hubungan antar-budaya dan antar-masyarakat di daerah perbatasan. Kedua Menlu menyambut baik rencana peresmian tugu perbatasan Indonesia-Papua Nugini serta kantor Border Development Agency (BDA) di perbatasan Skouw-Wutung di tahun ini,” bunyi poin lain dalam siaran pers Kemenlu.
Baik Retno maupun Pato mendiskusikan kemungkinan memajukan transportasi udara, infrastruktur jalan di daerah perbatasan serta fasilitas visa-on-arrival untuk meningkatkan pariwisata dan bisnis lintas batas melalui konektivitas yang lebih baik.
Dalam kesempatan kunjungan ini, menlu Indonesia memberikan mesin pemroses kerang dan modul bagi pelatihan UMKM untuk membuat perhiasan berbahan dasar kerang, yang rencananya akan dilaksanakan tahun ini di PNG. Sedangkan Rimbink Pato menyampaikan undangan bagi Menlu Retno untuk hadir di Forum Kepulauan Pasifik pada 7-11 September mendatang di Port Moresby. Sebagai balasan undangan ini, Menlu Retno juga mengundang Papua Nugini untuk menghadiri Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika pada tanggal 19-24 April 2015. (Victor Mambor)
17.20 | 0 komentar

Papua’s Hidden Past Haunts Jokowi Presidency

Written By Unknown on Senin, 26 Januari 2015 | 22.11



Image Credit: REUTERS/Beawiharta
Will the Indonesian president’s reform agenda address human rights concerns in the troubled province?

As one of his first official actions as Indonesia’s president-elect, Joko Widodo announced his intention to build a presidential palace in West Papua. As one of the most impoverished regions in the archipelago, with the highest levels of HIV/AIDS in Indonesia, sluggish economic growth and continued difficulty in accessing healthcare, skepticism surrounding the utility of Widodo’s gesture has not been unjustified.

Early indications of Widodo’s position towards allegations of indigenous massacres, impunity for military violence, and the ongoing separatist tensions would seem to suggest that “Jokowi,” as he is popularly known, is adopting a development approach to Papua: Focus on growth, invest in basic infrastructure, and hope the accusations die down. Even from this angle, however, questions as to why Papua’s resource-rich territories have remained entrenched in permanent under-development continue to plague the regime. With high profile Melanesian activists, international human rights agencies, and a vibrant online independence movement calling for a referendum in the Papuan provinces, the success of Jokowi’s presidency may ultimately hinge upon how he manages “the Papuan problem.” A recent visit, in which he questioned the accuracy of a report offered by local security forces on recent violence, represents a glimmer of hope that perhaps Jokowi will break with the policies of past Indonesian leaders.

Claimed as colonies of the Netherlands in 1828, modern Indonesia and West Papua were occupied as part of the Dutch East Indies trading empire until World War II. After two young nationalists, future president Sukarno and future vice president Mohammad Hatta, seized the chance to declare the independence of Indonesia in August 1945, international mediation eventually compelled the Dutch to recognize the new nation at the 1949 Hague Round Table Conference. The Netherlands ceded control of the vast archipelago, with one important exception; the Dutch declined to grant jurisdiction of West Papua to Indonesia.

Indonesian nationalists had envisaged that Papua would be included in the new state according to uti possidetis juris, the legal doctrine that decolonized regions should retain the same boundaries they formerly possessed as colonial territories. Dutch representatives argued that the doctrine was extinguished by the fact that Papua had been administered separately to their other Pacific colonies. As a result, the international community acknowledged Papua’s status as separate from the state of Indonesia, and the region continued under Dutch sovereignty.

After resuming control in 1950, the Netherlands set in motion a number of education and training programs directed towards preparing West Papua for independence. This process saw the establishment of the West New Guinea Council in 1961, consisting of largely Papuan representatives who had been appointed as a result of Dutch-sanctioned plebiscites throughout the territory. Approaching the UN General Assembly, the Council advocated a course of action wherein a temporary UN government would replace Dutch control over Papua, whilst an international body assessed the nation’s status.

To this end, in 1950 West Papua was placed on the agenda of the UN Committee of 24, also known as the Special Committee of Decolonization. The effect of this action was that Papua became internationally recognized as a non-self-governing territory. The Council formally announced West Papua as the name of their independent state on December 1, 1966, selecting the “Morning Star” flag for their new nation, in addition to establishing their own military force and currency.

The increasing visibility of Papuan nationalism triggered a series of offensives from the Indonesian military against the independence movement. The Sukarno government began conducting an extensive propaganda “reunification” campaign, promoting the notion that Indonesia was incomplete without Papua. Meanwhile, a declining domestic economy was prompting closer attention from Jakarta towards Papua’s abundant mineral reserves.

As violence escalated between Indonesian and Dutch forces, the Kennedy government and the UN intervened in the 1962 New York Agreement, which ended Dutch occupation in West Papua. For years both the Soviets and the U.S. had been supplementing the Indonesian military with supplies of arms and vehicles, as the two great powers attempted to outbid each other in favors to Sukarno. Between 1958 and 1961 Indonesia purchased $1.5 billion in Soviet arms, whilst the Indonesian Communist Party (PKI) grew to become the third largest of its kind in the world.

The U.S. decision to back Sukarno’s claim to Papua was undoubtedly swayed by these Cold War calculations. From the inception of the state in 1949, Western governments had become increasingly wary of the potential Indonesia held for altering the balance of power in the Pacific. U.S. and Australian policymakers in the mid-50s had attempted to counter this threat by supporting uprisings in Sumatra and Sulawesi, calculating that a more fragmented, economically weaker Indonesia would increase regional security. The developing military and diplomatic alliance between Indonesia and Russia, however, caused an abrupt change in American policy toward Indonesia.

The U.S. could not fail to realize that Papua was a powerful bargaining tool. Rather than competing with Russia in a bidding war, the U.S. had the potential to secure a prize for Indonesia that would decisively shift the state’s alignment away from the Soviet Union. Whilst the New York Agreement nominally provided the opportunity for open negotiations on Papua’s future, in reality it served as a vehicle for the U.S. to convey to the Dutch its foregone conclusions on the Papuan questions.

The New York Agreement stipulated that Papua would undergo a period of UN temporary government, which would supervise both Dutch withdrawal and the beginning of Indonesian control by 1963, after which a vote of self-determination had to take place. In doing so, the Agreement had the crucial effect of acknowledging that Papuans had a right to self-determination.

The Agreement saw the establishment of the UN Temporary Executive Authority (UNTEA), which handed power to Indonesia in 1963 after seven months of supervision. The transfer from Dutch to Indonesian control during this period occurred without any act of self-determination or consultation for the Papuan people; however, this did not deter the UN from immediately and surreptitiously removing Papua from its list of non-self-governing territories.

Following UNTEA, West Papua experienced an influx of Indonesian military and personnel. Local Papuan representative councils were prohibited, and freedom of speech, cultural expression, and involvement in pro-independence political parties were severely curtailed. While this abrupt change of fortunes provoked significant dissent in Papua, protests against Indonesian occupation were met with brutality. During the 1981 Tribunal on Human Rights in West Papua, held in Port Moresby, former governor of West Papua Eliezar Bonay estimated that 30,000 indigenous Papuans were killed during the period of unofficial Indonesian government from 1963 to 1969, as part of a systematic campaign of intimidation by the military.

Alongside this violence, Jakarta devoted considerable resources to investigating the mineral deposits in the Papuan territories. A persistent thread running throughout the hidden history of Papua is the enormous mineral wealth of the region’s mountains. There is scant international awareness that the region holds the world’s largest gold mine and second largest copper mine, operated by a subsidiary of U.S. mining conglomerate Freeport McMoRan. In 1967, the Suharto regime granted a 30-year mining license to Freeport McMoRan under Indonesia’s Mining Regulation Law No. 11/1967, the result of talks sponsored by the Time-Life Corporation and directed by David Rockefeller. West Papua’s nickel reserves and forests were distributed between a number of influential American, European and Japanese companies, whilst extensive arrangements to export natural gas, silver, fish, oil, and timber were also devised.

With Papua’s resources divided up and parceled out in 1967, two years before self-determination was apparently going to take place, the new Suharto regime clearly had no intention of accepting any outcome other than integration with Indonesia. Additionally, several of the world’s most powerful corporations now had strong reasons to desire minimal alterations to Papua’s political situation. In the event of independence, the majority of these economic arrangements would be nullified, and the expense of establishing mining and felling operations in Papua would be wasted.

Hence, in 1969, the Indonesian government fulfilled its promises in the New York Agreement by conducting, ostensibly under UN supervision, an infamous plebiscite that came to be known as the “Act of Free Choice.” Discussions in New York concerning potential voting methods had seen the rejection of universal suffrage, which was dismissed on the basis that the region’s population was too widely and erratically dispersed. Instead, the Indonesian procedure of musyasawarah, or traditional consultation, was accepted in its place.

This process involved selecting 1022 West Papuan representatives, who were to travel to Jakarta and then vote on the future of their nation. The voters unanimously decided in favor of integration with Indonesia, whilst UN supervisors were intimidated and excluded from the voting process. Papuan activist Rex Rumakiek, reiterating widely corroborated views on the plebiscite, notes:

1022 carefully selected tribal leaders… were asked to show hands in front of officials, which included an intimidating military presence. They of course voted for integration- it would have been impossible to vote otherwise when they had been forewarned of what would happen to their lives and their families if they did.

The sham referendum was ratified by the UN General Assembly, in spite of reports of significant human rights violations in the referendum process, evidenced by the testimony of former UN Under-Secretary General, Chakravarthi Narasimahan:

It was just a whitewash. The mood at the UN was to get rid of this problem as quickly as possible… Nobody gave a thought to the fact that a million people had their fundamental rights trampled. How could anyone have seriously believed that all voters unanimously decided to join his [President Suharto’s] regime?

Despite the New York Agreement’s stipulation that the plebiscite had to be conducted in accordance with international practice, in his final presentation on the outcome of the Act of Free Choice to the General Assembly, UN Representative in West Papua, Ortiz Sanz, merely noted that an “Indonesian” voting process was conducted.

It is one of the great scandals of the United Nations that its supervision of UNTEA and the Act of Free Choice was able to grant the annexation such a fatal appearance of legitimacy. The great culpability of the UN, however, lay in its crucial 1950 recognition of West Papua as a non-self-governing territory. The ramifications of Papua’s presence on the list can be detected in Article V of the General Assembly’s 1960 Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, which calls for the immediate “complete independence” of “Trust and Non-Self-Governing Territories.”

In the case of Papua, the 1950 placement on the list prioritizes Article V over Article VI, which is continuously cited in response to challenges of Indonesia’s authority in Papua: “Any attempt aimed at the partial or total disruption of national unity and the territorial integrity of a country is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United Nations.” In acquiescing to Jakarta’s demands from 1963 onwards, and in recognizing the legitimacy of the Act of Free Choice, the United Nations abandoned its obligations toward a nation that it had previously acknowledged as possessing the right to self-determination.

As increased scrutiny turns toward the Jokowi administration, it remains to be seen whether his reform agenda will generate a more realistic approach towards human rights concerns and separatist tensions in Papua. Jakarta’s insistence over the last decade that Papua has nothing to hide is undermined by its steadfast refusal to allow foreign journalists into the Papuan provinces, and its earnest attempts to extol Indonesia’s democratic credentials remain suspect as weekly reports of highlands killings and unexplained deaths flow in from Papua. The likelihood of a referendum under the Jokowi administration appears low; it took huge international pressure, the downfall of President Suharto, and a personal plea from Australian Prime Minister John Howard before President Habibie called for a referendum in East Timor in 1999. In any case, the referendum’s success spelt the death knell for Habibie’s presidency.

Yet staging an independence referendum in Papua would hold significant benefits for Indonesian international credibility, and may hold the key to a successful resolution of separatist tensions within and without Papua. Years of domestic transmigration programs, shifting workers from densely populated areas of Indonesia to the Papuan provinces, have resulted in dramatic demographic changes, with 2010 estimates projecting a 49/51 split between indigenous and non-indigenous inhabitants of Papua.

With indigenous Papuans now a minority in the Papuan provinces, and decades of Papuans growing up under depoliticized, Java-centric education systems, the outcome of an independence referendum may not be the threat of republic disintegration as previously supposed. Depending on the electoral methods and voter qualification systems utilized, Jakarta may be able to hold a relatively “safe” vote of self-determination, defusing the legal force of arguments concerning the invalidity of the Act of Free Choice and reinforcing the current trend of international optimism towards Indonesia’s new reform era. Whether such moves can improve human rights in Papua, mollify the military’s hypersensitivity to protest, or eliminate the butterfly effect of Indonesia’s spiraling decentralization, remains to be seen. For the present, it seems clear that the prospects of peace are unlikely to be improved by the construction of a presidential palace.

Sumber : http://thediplomat.com
22.11 | 0 komentar

Menkominfo : Papuapost Di Bredel Atas Permintaan Pangdam

Written By Unknown on Selasa, 23 Desember 2014 | 12.42

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika membenarkan telah memblokir situs berita online Papuapost, Jumat (19/12) kemarin.
Menurut Juru Bicara Kemenkominfo, Ismail Cawidu, situs online tersebut dianggap berbahaya karena bersifat provokasi agar Papua melepaskan diri dari Indonesia. Selain itu kata dia, pemblokiran atas permintaan Pangdam Cendrawasih.
“Kalau tidak salah itu (ada permintaan) sejak bulan Juli. Lalu diproses oleh Kominfo. Soal konten bukan wewenang Kominfo untuk menentukan, hanya saja ini ada permintaan dari lembaga negara lain dalam hal ini pangdam dan dia memberikan bukti lalu Kominfo tinggal melaksanakan permintaan tersebut,” ujarnya kepada Portalkbr, Sabtu (20/12).
Namun, walau sudah dinyatakan diblokir, menurut pantauan Portalkbr, situs papuapost.com hingga Sabtu (20/12) malam masih bisa dibuka.
Kebijakan pemblokiran ini sontak mendapat kritik dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Lembaga ini mendesak Kominfo untuk mencabut pemblokiran itu.
Divisi Advokasi AJI, Aryo Wisanggeni mengatakan, pemblokiran bagian dari pembungkaman kebebasan pers dan pembungkaman kebebasan berekpresi.
“Kriteria pemblokiran ini tidak jelas, misalnya soal membahayakan dan mengganggu ketertiban umum ini juga tidak jelas. Tetapi kita melihat ada beberapa media-media yang justru mengarah kepada kebencian tidak pernah ditindak. Namun sebaliknya, media-media yang memperjuangkan HAM dan kebebasan berekspresi padahal kantor dan perusahaannya jelas malah diblokir dan yang terbaru adalah Papua Post,” ujarnya kepada Portalkbr, Sabtu (20/12).
Apalagi, kata dia, Papua Post merupakan kantor media resmi yang sudah berada di Papua sejak 10 tahun lalu.
Menurut Aryo, pemblokiran ini malah akan menimbulkan kekhawatiran bahwa Papua memang harus merdeka. Sebab, ekspresi mereka saat ini juga sudah mulai dibungkam. Dia menilai pemerintah harus mencari solusi atas berbagai macam masalah yang terjadi di Papua.
Sebelumnya, kemarin beredar kabar di Media Sosial Twitter bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir Situs berita Papuapost. Hal tersebut mencuat setelah beberapa pemilik akun twitter mempertanyakan alasan Kemenkominfo memblokir situs tersebut.

12.42 | 0 komentar

Upaya Penggrebekan di Kantor KNPB Yahukimo Digagalkan Warga

Written By Unknown on Kamis, 27 November 2014 | 06.56

Yahukimo, KNPBnews – Upaya pengerebekan dan penyusupan oleh anggota kepolisian dari Polres Yahukimo di Sekretariat KNPB dan PRD Yahukimo digagalkan oleh masyarakat dan simpatisan KNPB di Yahukimo tadi malam (25/11/2014), pukul 01.30 malam.
Awalnnya, anggota Kepolisian dari Polres Yahukimo mendatangi Sekertariat KNPB dan PRD Yahukimo ini dibawa pimpinan Kompol Matius Maimuda, bersama anggota lainnya mendatagi.  Para anggota kepolisian tersebut datang pada pukul 01.30 malam  waktu Papua, menggunakan pakean preman dan peralatan lengkap atau senjata.
Kemudian yang anehnya lagi polisi yang datang itu tidak menggunakan kendaraan dinas atau mobil patroli namun mereka datang Menggunakan Mobil Avanza kaca gelap. Mobil Avanza anggota Polisi tumpangi mendatangi sekertariat KNPB itu tidak ada nomor plat baik di muka maupun belakang.
Pada polisi itu masuk ke halaman sekertariat pada malam hari,melihat hal tersebut masyarakat dan simpatisan yang berada di sekertariat KNPB kelur dari rumah mereka lalu menghadang mobil avanza tersebut. Setelah menghadang masyarakat berfikir bahwa orang yang datang itu malam hari seperti orang pencuri dan orang jahat untuk melakukan rencana jahat terhada anggota KNPB yang ada di sekertariat KNPB sehingga langsung menurunkan mereka dari dalam mobil.
Setelah semua penumpang dalam mobil turun, ternyata mereka adalah anggota polisi. Hal ini membuat masyarakat berangkapan bahwa mereka ini datang dengan tujuan jahat dan seperti orang pencuri sehingga masyarakat mengkoroyok salah satu anggota polisi sehingga polisi tersebut kritis.
Pada pukul 01.35 waktu Papua,  anggota KNPB dan pengurus KNPB yang berada dalam kantor KNPB keluar mengamankan rakyat yang lagi berteriak, agar tidak melakukan pemukulan terhadap anggota polisi lainya.
Kemudian rayakyat dan pengurus KNPB bersama anggota mengendalikan masyarakat anggota polisi itu suruh pulang. Hal ini dilaporkan oleh ketua KNPB yahukimo kepada KNPB pusat melalui telpon selulernya dari Yahukimo.
Lebih lanjut ketua KNPB Yahukimo, Erius Suhuniap mengatakan bahwa, “kejadian tadi malam itu untung baik rakyat lebih dulum mengetahui kedatangan Polisi sehingga berhasil digagalkan. Jika pada saat itu rakyat tidak lihat berarti mereka pasti melakukan sesuatu di Sekertariat KNPB dan menangkap pengurus KNPB maupun anggota.
Bukan hanya itu, pasti mereka merencanakan kejahatan baik pembunuhan atau pengkapan bahkan skenario tertentu terhadap KNPB wilayah Yahukimo” tegasnya.
Sementara itu Polisi yang dipukul oleh warga dalam keadaan kritis sehingga dikirim di Jayapura pada hari ini.
Info lebih lanjut Hubugi Ketua KNPB yahukimo Nomr HP. +6282238275660
ketua PRD yahukimo hp. +6281361621657

06.56 | 0 komentar

Sebanyak 450 Anggota TNI Dari Palu Akan Dikirimkan Ke Papua

Written By Unknown on Rabu, 06 Agustus 2014 | 03.30

ilustrasi - pasukan yang akan diberangkatkan
untuk menjaga perbatasan RI Papua-Papua Nugini
 selama enam bulan. (arsip/ANTARA FOTO/Yusran Uccang)

Palu  - Sebanyak 450 anggota Batalyon Infanteri 711/Raksatama Palu disiapkan untuk mengamankan daerah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini di wilayah Merauke, Papua.


Komandan Batalyon 711/Raksatama Letkol Inf Sapta Budi Purnama di Palu, Selasa, mengatakan sebelum diterjunkan ke wilayah perbatasan pada September 2014, mereka melakukan latihan pratugas tahap II di wilayah Bangga, Kabupaten Sigi.


Dipilihnya wilayah Bangga karena daerah tersebut memiliki kemiripan kondisi geografis dengan lokasi di Merauke sehingga personel tidak terlalu kaget saat bertugas.


Latihan Satuan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Papua Nugini tersebut berlangsung selama dua pekan hingga 15 Agustus 2014.


Sapta Budi mengatakan materi latihan tersebut antara lain komunikasi sosial kepada masyarakat, operasi intelijen, operasi militer selain perang, dan pendekatan kepada masyarakat.


Pasukan Batalyon Infanteri 711/Raksatama tersebut akan bertugas selama sembilan bulan di perbatasan RI-Papua Nugini di Papua menggantikan Batalyon Infanteri 715/Mololiatu, Gorontalo.


Pasukan Yonif 711/Raksatama nantinya akan digantikan Yonif 713/Satyatama Gorontalo.


Pada umumnya pengamanan perbatasan RI-Papua Nugini itu melibatkan tiga batalyon yang berkoordinasi dengan sebuah brigade infanteri (brigif). 


Saat ini Yonif 711/Raksatama Palu dan dua yonif yang akan dan sudah bertugas di perbatasan itu berada di bawah koordinasi Brigadir Infanteri 22/Otamanasa, Gorontalo.


Sementara jumlah keseluruhan pasukan TNI yang bertugas di perbatasan RI-Papua Nugini itu mencapai 1.900 personel yang dipimpin oleh Komandan Sektor Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Papua Nugini Kolonel Inf I Ketut Gede Wetan yang juga Komandan Brigif 22/Otamanasa. 
Editor: Aditia Maruli
03.30 | 0 komentar

TNI-POLRI Bakar 2 Gereja dan Sejumlah Rumah Warga di Kab. Lanny Jaya

Written By Unknown on Sabtu, 02 Agustus 2014 | 01.25

Lanny Jaya - Pasca terjadinya penembakan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua West Papua (TPN-WP) beberapa hari lalu, yang menewaskan dua orang anggota Brimob dan satu anggota TNI di Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Polda Papua beserta Pangdam XVII Cenderawasih menerjunkan sejumlah pasukan tambahan ke Kab. Lanny Jaya, guna melakukan pengejaran terhadap Tentara Pembebasan Nasional West Papua yang ada di Lanny Jaya, seperti yang telah diberitakan oleh beberapa media lokal Papua(www.tabloidjubi.com), dan beberapa media Indonesia. 
Penambahan sejumlah pasukan militer Indonesia di Lanny Jaya bertujuan untuk melumpuhkan pergerakan para Pejuang Kemerdekaan West Papua, yang terus bergerilya dengan tujuan mengusir penjajah Indonesia keluar dari wilayah West Papua. Namun nyatanya tujuan penambahan pasukan yang dilakukan oleh Polda Papua dan Pangdam XVII cenderawasih ke Kab. Lanny Jaya, ini justru melakukan tindakan membabi buta terhadap rakyat sipil yang ada di distrik Pirime, Kab. Lanny Jaya. 
Dari informasi yang berhasil kami himpun dari lokasi kejadian menyebutkan bahwa, sejumlah pasukan gabungan (TNI-POLRI) yang diterjunkan ke Distrik Pirime ini, telah membakar sejumlah rumah Rakyat Sipil, dan dua buah Bangunan Gereja, serta berbagai fasilitas umum yang ada di distrik tersebut, yang mengakibatkan trauma agi warga setempat, yang mengakibatkan rakyat sipil yang ada di Distrik Pirime ini harus mengungsi dan melarikan diri ke hutan-hutan demi menghindari tindakan membabi buta yang dilakukan oleh TNI-POLRI.
Selanjutnya diinformasikan bahwa, sejak terjadinya kontak senjata antara Militer Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional West Papua pagi tadi hingga malam ini, TPN-WP berhasil menembak tiga orang anggota Brimob dan satu anggota TNI. Dan ketika kami tanyakan terkait pemberitaan media Indonesia yang menyebutkan adanya 5 anggota TPN-WP yang ditembak oleh militer Indonesia, Informen membantah pemberitaan tersebut, dan menyatakan bahwa pemberitaan tersebut sangatlah tidak benar, tidak ada anggota TPN-WP yang gugur hingga saat ini, termaksud rakyat kami. (wp)





01.25 | 0 komentar

Menjelang Pilpres RI 2014, 6 Aktivis KNPB dan 4 Warga Sipil Ditangkap Di Jayapura

Written By Unknown on Jumat, 04 Juli 2014 | 11.53

Foto Penangkapan 6 Aktivis KNPB Di Depan
Sekretariat KNPB Pusat Perumnas 3 Waena

JAYAPURA 03 JULI 2014. Menjelang Pemilihan presiden NKRI 09 Juli 2014 penagkapan pengerebekan terhadap aktivis KNPB terus terjadi di Tanah Papua
penagkapan liar penagkapan tidak melalui prosedural praduga tak bersalah terhadap aktivis KNPB dan masyarakata sipil terus terjadi.
Pada hari ini tanggal 03 juli2014 penagkapan liar terjadi jayapura penagkapan tersebut terjadi di beberapa tempat yang berbeda masing-masing terjadi tempatnya di kilo meter 09 koya 3 orang masyarakat sipil ditangkap dalam rumah, penagakapan terhadap warga sipil ini dilakukan oleh TNI pada hari kami 03 Juli 2014 pukul 05 .20 WPB  di koya kilo meter 9, 3 orang yang ditangkap tersebut masing-masing 
1. Asman Pahabol
2. Yanus Pahabol
3. Abisa Kabak
Kemudian penagkapan berikutnya terjadi di sentani terhadap salah satu warga sipil yang merupakan simpatisan KNPB wilayah sentani. penagkapan ini dilakukan oleh Polres sentani terhada Demus Wenda,  pengkapan demus wenda ini terjadi pada hari ini Kami 03 Juli 2014 pada pukul 09.00 WPB tempatnya di pos tuju sentani hendak mau pergi ke kebun bersama Istrinya menuyu ke kebun dekat Gunung Siklop sentani.

Penagkapan Berikutnya terjadi Pada hari ini kamis 03 Juli 2014 pada pukul 13.05 WPB 6 Aktivis KNPB Pusata dapat tangkap pada saat membagi selebaran di perumnas 3 tepatnya depan asram Uncen unit 4 perumnas III waena.
6 orang aktivis KNPB yang dapat tangkap tersebut masing-masing : 
1. Ono Balingga
2. hakul kobak 
3. yandri heselo
4. Gesman Tabuni 
5. Ronal Wenda dan
 satu anggota yang belum mengetahui Indentitasnya.

Penagkapan itu terjadi di depan sekertariat KNPB pusat, 6 orang aktivis KNPB tersebut sedang membagi selebaran untuk Boikot Pemilihan persiden 09 Juli 2014 mendatang.
dalam isi selebaran yang dikeluarkan secara resmi tersebut, manyampaikan kepada seluruh rakyat Papua Barat sorong sampai merauke Untuk tidak melakukan kekerasan dalam menghadapi pemilihan persiden mendatang namun menggunakan hak pilihnya untuk tidak terlibat dalam pencoblosan di TPS, tanpa melakukan kekerasan.
dalam selebaran yang dikeluarkan tersebut mengajak rakyat papua memboikot pilpres dengan cara bermartabat dengan menunjung tinggi nilai hukum HAM dan demokrasi.
namun polisi datang dengan satu mobil dalmas milik polresta lalu tanpa alasan yang jelas mereka melakukan penagkapan sewenag -wenag. 6 orang Aktivis KNPB pusat yang ditangkap tersebut sementara masi di tahan di polresta Kota Jayapura. 

Sebelumya penagkapan terjadi pada tanggal 01 Juli 2014 terhadap 3 aktivis KNPB di Timika pada pukul 24.00 WPB di depan sekertariat KNPB dan Kantor Parlemen Rakyat daerah (PRD ) wilayah Timika. penagkapan itu terjadi pada saat 3 Aktivis KNPB  masing-masing ELON AIRABO 2. JONI KORWA 3. LEO WARSEI tersebut sedang piket Menjaga Kantor PRD wilayah Timika.
http://knpbnews.com/?p=4396#more-4396

Kemudian penagkapan 20 Aktivis KNPB dan pengerebekan terhadap sekertariat KNPB wilayah Boven Digole terjadi  Hari ini Sabtu, (28/06/14) jam 17.00 – 18.00 WPB, Sekretariat KNPB Boven Digoel digeledah oleh aparat Polres Boven Digoel pada saat pertemuan rutin KNPB Boven Digoel di Sekretariat KNPB jalan ambonggo complex perumahan masyarakat.
http://nestasuhunfree.blogspot.com/2014/06/ini-20-anggota-knpb-yang-dapat-tangkap.html

Selain itu upaya pembunuhan terhadap Seorang Tokoh Agama Kabupaten Mimika, Pdt. Deserius Adii, S.Th bersama dengan anak kesayangannya Geri Gerson Gaiyawogi Gabriel Adii ditabrak dari belakang motornya dan diduga oleh Intelijen Negara Republik Indonesia di Timika. http://knpbnews.com/?p=4396#more-4396
  kepolisian polresta kota jayapura sampai saat ini masih melakukan patroli dan siaga satu di setiap sudut -sudut kota jayapura.
Laporan KNPB pusat di Jayapura Sekjend  Ones Suhuniap

11.53 | 0 komentar

AMP Jogja Gelar Konfrensi Pers Kutuk Tindakan Brutal TNI-POLRI di Puncak Jaya, Yapen dan Seluruh Papua

Written By Unknown on Rabu, 12 Februari 2014 | 14.35

Sejumlah Anggota TNI Saat Melakukan Penyisiran di Puncak Jaya (Doc:Jubi)
Yogyakarta - Berkaitan dengan penyisiran yang dilakukan oleh TNI-POLRI di Kab.Puncak Jaya dan Yapen beberapa waktu terakhir, yang hingga mengakibatkan ketakutan dan trauma yang mendalam kepada rakyat sipil yang berada di daerah-daerah yang terkena dampak penyisiran yang dilakukan oleh TNI-POLRI, untuk menyikapi situasi itu, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Yogyakarta menggelar konfrensi pers pada hari ini (rabu,12 Februari 2014) bertempat di Asrama Mahasiswa Papua Jl. Kusumanegara No.119 Yogyakarta.
Dalam konfrensi pers yang digelar ini, Aliansi Mahasiswa Papua menegaskan mengutuk tindakan brutal TNI-POLRI di Puncak Jaya dan Yapen yang telah mengakibatkan rakyat sipil menjadi korban. Dan juga menyatakan agar Pemerintah Indonesia untuk segerah menarik seluruh militernya baik organik maupun non organik dari Puncak Jaya-Yapen dan seluruh tanah Papua.
Menurut AMP, keberadaan militer Indonesia (TNI-POLRI) di Papua hanya menibulkan ketakutan dan trauma bagi rakyat Papua, sebab selama ini TNI-POLRI selalu menyikapi persoalan Papua dengan tidakan-tindakan represif dan kekerasan, tanpa mendahulukantindakan persuasif. " Keberadaan TNI-POLRI di Papua justru akan menambah masalah dan menimbulkan masalah baru, sebab merekalah yang selalu mencari-cari masalah, mereka selalu menggunakan kekuatan persenjataan mereka untuk menyiksa dan menyakiti rakyat sipil yang jelas-jelas tidak mengetahui akar persoalan yang sesungguhnya" tegas Telius, selaku sekertaris AMP kota Yogyakarta.
Selain itu juga dalam konfrensi pers ini Telius menambahkan bahwa "apa yang dilakukan TNI-POLRI terhadap rakyat sipil di Puncak Jaya, Yapen dan seluruh tanah Papua sangat tidak bisa ditolerir, sebab sebab tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan pelanggaran HAM berat, namun sangat disayangkan karena hingga saat ini para pemerhati HAM dan Komnas HAM belum mengambil sikap yang tegas mengenai kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh TNI-POLRI di Papua", tegas Telius.
Untuk itu, menyikapi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Puncak Jaya, Yapen dan seluruh tanaha Papua yang marak terjadi yang dilakukan oleh militer Indonesia (TNI-POLRI), maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menyatakan sikap "Mengutuk Tindakan Brutal TNI-POLRI di Puncak Jaya, Yapen dan Seluruh tanah Papua", dan menuntut :
1. Hentikan Penyisiran Brutal TNI-POLRI Terhadap Rakyat Sipil Papua, dan Tarik Seluruh Militer (TNI-POLRI), Organik Maupun Non Organik Dari Seluruh Tanah Papua.
2. Hentikan Eksplorasi dan Tutup Seluruh Perusahaan Milik Kaum Imperealis dan Kapitalis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco, Antam dll.
3. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat, Sebagai Solusi Demokratis Bagi Penyelesaian Persoalan Papua.







14.35 | 0 komentar

Gubernur Papua Tuduh Anggota TNI dan PORI Jual Peluru Ke Orang Papua

Written By Unknown on Jumat, 07 Februari 2014 | 02.53

Ilustrasi
    Jayapura, 6/2 (Jubi) – Gubernur Papua, Lukas Enembe menuduh aparat keamanan dan militer di Papua telah menjual peluru kepada warga Papua. Tuduhan Gubernur Papua ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, para pelaku penembakan atau baku tembak dengan aparat keamanan di Papua seakan tak pernah kehabisan peluru.
    “Kapolri, Panglima tertibkan, itu amunisi, karena amunisinya dijual oleh anggota kita sendiri,” kata Lukas Enembe di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2), sebagaimana dikutip dari merdeka.com.
    Menurut Gubernur Papua ini, sangat aneh jika para pelaku penembakan yang selama ini terjadi di Papua bisa memiliki peluru karena pengawasan di Papua sangat ketat sehingga sulit meloloskan peluru atau amunisi selain membeli pada aparat keamanan dan militer yang bertugas di Papua.
    Anggota Komisi I DPR RI asal Papua, Yoris Raweyai menyebutkan aparat keamanan di Papua menjual peluru seharga Rp. 1.500 perbutir. Menurutnya, aparat keamanan yang datang ke Papua, selalu datang membawa peluru penuh tapi pulangnya tak ada peluru yang tersisa.
    “Dari mana amunisi bisa masuk ke sana, ada indikasi pasukan di-BKO-kan datang bawa peluru, pulang tak bawa apa-apa. Jadi ada istilah, datang bawa M16 pulang bawa 16 M,” kata Yoris kepada merdeka.com

    Yoris juga yakin akan hal ini karena dalam beberapa kali kasus penembakan di areal Freeport Indonesia di Timika, selongsong peluru yang ditemukan adalah selongsong peluru buatan PT. Pindad yang dipakai aparat keamanan Indonesia.
    Sumber tabloidjubi.com di Nabire yang biasa mencari emas di lokasi penambangan emas Degeuwo, mengatakan kepemilikan senjata atau peluru disekitar wilayah Nabire, Paniai dan Degeuwo sendiri sangat mudah. Dengan uang sebesar 6 juta saja, mereka bisa mendapatkan sebuah pistol dari aparat keamanan beserta pelurunya. Biasanya, menurut sumber ini, yang membeli adalah orang yang datang mendulang dari wilayah lain.
    “Kalau orang-orang Degeuwo, tidak. Biasanya dari Paniai atau Nabire. Mereka yang beli pake emas yang mereka dapat waktu dulang.” kata sumber ini.

    tabloidjubi.com pada bulan November 2012 mencatat ada seorang warga Degeuwo yang ditangkap polisi dari Kepolisian Resort (Polres) Nabire, karena membawa pistol. Saat diperiksa warga itu mengakui kalau pistol itu diakui dibelinya dari seorang anggota TNI. Warga Degeuwo, berinisial MA kemudian mengaku kepada polisi jika pistol yang dia bawa itu dibelinya seharga Rp. 26 Juta dari seorang oknum anggota TNI Batalyon 753 Arvita Nabire, berinisial Dmt. Pistol tersebut dibelinya di lokasi penambangan emas 81 di Degeuwo.
    “Jangan percaya kalau mereka (aparat keamanan-red) bilang senjata atau peluru mereka dirampas atau hilang dicuri. Itu mereka sudah jual.” kata sumber tabloidjubi.com tersebut.
    Sumber ini juga memastikan bahwa selain orang dewasa, ada juga remaja yang beli senjata dan peluru pada aparat keamanan.
    “Saya kenal dua anak usia SMA yang punya pistol dan peluru. Mereka selalu bilang, kaka komandan, kalau mau datang ke Degeuwo, nanti kami kawal. Kami punya pistol.” kata sumber tersebut, menirukan kata-kata dua anak usia sekolah yang dia kenal itu. (Jubi/Victor Mambor)

02.53 | 0 komentar

Laporan Asian Human Right Commission (AHRC) Tentang Pelanggaran HAM di Pegunungan Tengah Papua Tahun 1977 – 1978

Written By Unknown on Minggu, 27 Oktober 2013 | 01.27

Diduga Tewaskan 12.397 Orang, Kodam Membantah

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia membenarkan sebuah laporan terbaru yang memberi fakta terjadinya pembantaian massal di wilayah Pegunungan Tengah Papua pada tahun 1977 hingga 1978. Laporan itu menyudutkan militer sebagai pelaku utama.
“Selain warga sipil, dari data Komnas HAM, ada 50 sampai seratus aparat keamanan juga jadi korban dalam peristiwa itu,” kata Natalis Pigay, anggota Komisioner Komnas HAM kepada SULUH PAPUA, kemarin.
Ia mengatakan, kekerasan tak terbantahkan tersebut pecah setelah kelompok separatis memulainya dengan menembak militer Indonesia pada 1977. “Terjadilah aksi balas membalas, dan warga sipil yang kemudian kena akibatnya,” kata dia.
Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih Papua membantah laporan ‘pembantaian’ besar-besaran di wilayah Wamena. “Saya katakan bahwa peristiwa itu tidak benar, Australia juga kan sendiri membantah itu,” ujar Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Lismer Lumban Siantar.
Ia menegaskan, laporan AHCR merupakan kabar Hoaks atau bohong. “TNI tidak pernah melepas bom dari atas heli saat masyarakat dibawah menunggu bantuan, tidak pernah itu terjadi di Indonesia, untuk itu, saya tegaskan sekali lagi, kabar itu tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Soal keterlibatan Australia dan Amerika Serikat dalam insiden itu, kata Natalis Pigay, belum dipastikan. “Namun dari sejumlah data, bahwa terdapat Heli Puma dan bom yang dijatuhkan, menimbulkan kecurigaan pihak asing ikut terlibat,” ujarnya.
Komnas HAM rencananya akan meningkatkan penyelidikan kasus ini dan meneruskannya ke berbagai pihak. “Soal Amerika, ini belum pasti, masih perlu didalami. Dalam peristiwa itu, ada memang bom Napalm diduga dijatuhkan Amerika, itu senjata pemusnah massal yang telah dilarang oleh PBB,” paparnya.
Pigay mengatakan, selain Papua, kekerasan memburuk juga di belahan daerah lain di Indonesia. “Korban di Papua lebih banyak, jumlahnya 12.397 orang,” katanya.
Sementara itu, Departemen Pertahanan Australia, seperti dirilis ABC membantah klaim yang menyebut helikopter Australia digunakan untuk membunuh warga sipil Papua. Sanggahan ini sekaligus menanggapi laporan hasil investigasi selama setahun oleh Komisi HAM Asia (AHRC) mengenai peristiwa pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan terhadap 4 ribu warga sipil lebih dari 45 tahun yang lalu.
Dalam pernyataannya, Departemen Pertahanan menegaskan: “Dari tahun 1976 sampai 1981, unit pertahanan  terlibat dalam  Operasi Cenderawasih untuk  melakukan survei dan memetakan Irian Jaya”. “Helikopter  Iroquois, Caribou, Canberra serta Hercules C-130 diikutkan dengan bermarkas di Bandara Udara Mokmer di Pulau Biak.”
Juru bicara Departemen Pertahanan Australia bidang luar negeri dan perdagangan mengatakan mereka tidak dalam posisi untuk memberikan komentar mengenai situasi di Papua pada waktu itu. “Kebijakan pemerintah Australia terhadap Papua sudah jelas: kita mengutuk semua kejahatan terhadap warga sipil maupun kejahatan yang dilancarkan kepada personil keamanan. Situasi HAM saat ini di Papua tidak seperti yang digambarkan didalam laporan AHRC.”
Sebelumnya, hasil penelitian Asian Human Right Commission (AHRC) di Hongkong menyebut, AS dan Australia mendukung militer Indonesia melakukan pembantaian di Papua. Australia mengirim helikopter, sementara AS menyetor pesawat-pesawat tempur. Aksi ‘genosida’ itu dalam rangka membendung usaha mencapai kemerdekaan Papua setelah pemilihan umum tahun 1977.
Laporan berjudul “The Neglected Genocide – Human Rights abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977 – 1978″ (Pembantaian yang Terabaikan – Pelanggaran HAM terhadap warga Papua di Daerah Pedalaman Tengah, 1977-1978), yang dirilis AHRC ini belakangan mendapat beragam pendapat.
Penelitian ARHC disimpulkan usai mewawancarai sejumlah saksi, dan memeriksa catatan sejarah. Badan ini juga mengumpulkan 4.416 nama yang dilaporkan dibunuh oleh militer dan menyatakan jumlah korban tewas akibat kekerasan, lebih dari 10.000 orang. “Saya belum membaca laporan itu, jadi belum bisa berkomentar,” ujar Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Lismer Lumban Siantar.
Basil Fernando, Direktur Kebijakan dan Program AHCR, mengatakan bahwa kekejaman itu bisa digolongkan ke dalam tindakan genosida. Termasuk daftar mereka yang bertanggung jawab dan mesti diadili pengadilan HAM adalah mantan Presiden Soeharto.
Menurut Fernando, sejumlah nama yang disebutkan dalam laporan tersebut, beberapa di antaranya masih memegang jabatan dalam militer Indonesia. (JR/R4/lo1
01.27 | 0 komentar

Ketakutan Dengan Aktivitas Pejuang Papua Merdeka, Indonesia Didesak Bentuk Tim Khusus Atasi Gerakan Papua Merdeka

Written By Unknown on Rabu, 16 Oktober 2013 | 23.03

Ilustrasi
JAKARTA - Pemerintah didesak membentuk tim khusus guna mengatasi persoalan di Papua. Hal tersebut diusulkan menyusul adanya rencana dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengirimkan tim ke Kabupaten Fakfak untuk melakukan sejumlah kegiatan yang dipimpin oleh salah seorang tokoh OPM (LK) pada akhir Oktober 2013 yang dipusatkan di di Kampung Pasir Distrik Fakfak.
“Menghadapi aktivitas tertutup kelompok semacam ini, maka sebaiknya juga ada tim khusus untuk menangani masalah Papua serta Forum Koordinasi Khusus masalah Papua,” ujar Pengamat PolitikPapua Herdiansyah Rahman dalam pernyataannya, Rabu (16/10/2013).
Herdiansyah menjelaskan rencana kegiatan KNPB jelas merupakan aktivitas propaganda yang perlu segera dinetralisir oleh pemerintah dengan menyiapkan materi-materi penerangan terkait keberhasilan upaya pemerintah di Papua melalui sejumlah tokoh informal, tokoh adat, kepala suku dan lain-lain di Papua.
Apalagi forum tersebut melakukan kegiatan secara tertutup dengan anggota yang bersifat tetap.
Menurutnya, isu Papua merdeka akan terus bergema di kalangan rakyat Papua, karena semua langkah pemerintah di Papua akan ditanggapi negatif oleh aktivis Papua merdeka.
Sementara itu, Pengamat Komunikasi Massa, Toni Sudibyo mengatakan guna menghadapi masalah di bumi Cendrawasih pemerintah pusat juga harus membentuk forum tertutup yang khusus membicarakan persoalan di Papua.
“Untuk menghadapi masalah Papua sehingga tercapai langkah yang terkoordinasikan, terintegrasikan dan terpadu, perlu di Jakarta ada Forum tertutup yang menangani masalah Papua dalam semua aspek. Forum ini yang mengendalikan aksi-aksi baik di Pusat maupun daerah," katanya.

23.03 | 0 komentar

Blog Archives

Total Tayangan Halaman