Gelar Aksi Tandingan Rakyat Papua, Bara NKRI Bertindak Anarkis di Jayapura

Massa Bara NKRI Saat Pawai di Jayapura. (Facebook)

Papua - Ribuan rakyat Papua yang dikoordinir oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) diberbagai kota dan kabupaten di seluruh tanah Papua, pada hari selasa, 31 Mei 2016, menggelar aksi serentak secara damai, sebagai bentuk dukungan kepada United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) yang rencananya akan didaftarkan sebagai anggota penuh di MSG. Dalam aksi damai yang digelar ini, ratusan aktivis dan rakyat Papua diamankan oleh kepolisian Republik Indonesia di tanah Papua, dan bahkan massa aksi yang hendak bergerak menuju titik aksi yang telah ditetapkan, diblokade oleh aparat gabungan (TNI-Polri) yang telah bersiaga dengan bersenjata lengkap.

Meski ratusan aktivis dan rakyat Papua ditangkap (597 orang), dan massa aksi diblokade oleh TNI-Polri, aksi damai yang dilakukan oleh rakyat Papua tetap berjalan dengan damai, hingga pembacaan pernyataan sikap dilakukan, tanpa ada perlawanan dan tindakan anarkis sedikitpun dari massa aksi terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh aparat. 

Sala Seorang Mama Papua, Korban Penganiaayaan Massa Bara NKRI

Guna merespon aksi damai yang dilakukan oleh ribuan rakyat Papua di seluruh tanah Papua, pada 31 mei 2016, hari ini, kamis 02 juni 2016, dikabarkan puluhan orang yang tergabung dalam Barisan Rakyat Pembela NKRI (Bara NKRI), melakukan aksi tandingan di kota Jayapura, yang diback up oleh TNI-Polri. Massa aksi yang tergabung dalam aksi yang dimotori oleh Bara NKRI ini sendiri, mayoritas dari massa orang non Papua yang kebanyakan berprofesi sebagai tukang ojek, supir taksi dan beberapa orang pedagang yang berada di Jayapura.

Aksi yang digelar oleh Bara NKRI, dikabarkan dilakukan dengan anarkis, 2 orang mama Papua dianiaya tanpa sebab di depan Kampus Uncen 1, Padang Bulan, toko-toko dan kios-kios sepanjang ruas jalan sentani hingga Jayapura dipaksakan massa untuk ditutup dan pemilik toko serta kios dipaksakan untuk ikut terlibat dalam aksi brutal yang dilakukan Bara NKRI. Tak hanya itu, merasa leluasa karena di back up aparat, ketika massa ini tiba di kantor DPRP, massa membentak-bentak para anggota dewan yang menemui massa ini, dan mengecam beberapa anggota DPRP yang hadir dalam aksi damai yang digelar oleh KNPB bersama rakyat Papua pada tanggal 31 mei kemarin.

Dalam tuntutanya, Bara NKRI menyatakan untuk segera membubarkan KNPB beserta ULMWP, dan mendesak pemerintah Indonesia untuk membangun komunikasi kepada pemerintah Inggris, agas segera mendeportasi Mr. Benny Wenda yang saat ini adalah warga negara Inggris, kembali ke Indonesia, dengan alasan Benny Wenda adalah DPO. Dari pantauan dilapangan disebutkan bahwa, selain diback up oleh TNI-Polri, massa yang tergabung dalam Bara NKRI juga ternyata dibiayai oleh aparat, selain itu, massa yang tergabungpun dibayar oleh aparat untuk sekedar hadir dan terlibat dalam aksi anarkis yang diseting oleh aparat. (wp)

Read More

12.58 | 0 komentar

Two Indonesian soldiers convicted for Papuan deaths

Two Indonesian soldiers have been convicted and imprisoned for their role in the deaths of two Papuans in Mimika in August.

Jayapura port, Papua 

The Jakarta Post reports that the court sentenced Makher Rehatta and Gregorius R. Geta to prison terms of 12 years and three years respectively for murder and aggravated assault.

Two other soldiers are still on trial for their role in the incident in which the four soldiers, who were allegedly drunk, opened fire with assault rifles on a group of Papuans who were holding a local Thanksgiving ceremony in front of a church in Mimika regency.

Human Rights Watch has welcomed the conviction as a rare example of accountability over military abuses in Papua.

However the NGO says it's only a start, since there are many other military abuses which have not been investigated.

In the rare cases where soldiers have been convicted by a military court, the sentences have been extremely lenient.

Sumber : http://www.radionz.co.nz

Read More

21.26 | 0 komentar

Inilah Kronologis Penembakan Tujuh Warga Versi Keuskupan Timika

Warga mengarak jenazah Yulianus Okoare (18) dan Imanuel Marimau (23), korban tewas akibat ditembak anggota TNI di Timika, Mimika, Papua, Jumat (28/8). Dua orang warga sipil tewas dan sejumlah lainnya luka-luka dalam insiden yang terjadi pada Jumat (28/8). Jubi/Antara

Jayapura, Jubi – Gereja Katolik Keuskupan Timika secara resmi merilis kronologis penembakan terhadap tujuh warga sipil oleh oknum TNI dari kesatuan Kodim 1710 di Koperapoka, Timika, pada 27 Agustus 2015 lalu.

Dalam rilis yang diterima Jubi, Jumat (4/9/2015), yang ditandatangani Mgr. John Philip Saklil, Pr. disebutkan, sebelum kejadian itu, orang-orang Kamoro menggelar dua acara untuk mengucap syukur atas keberhasilan Leonardus Tumuka sebagai seorang putera suku Kamoro pertama yang meraih gelar doktor.

Pertama, menyelenggarakan malam kesenian adat suku Kamoro dengan menampilkan acara “tifa duduk” (menabuh tifa dalam posisi duduk/kadang berdiri sambil menyanyikan lagu adat dan menari, yang biasanya berlangsung semalam suntuk).

Kedua, penyambutan secara umum/nasional berupa resepsi dengan mengundang para tokoh dari adat, agama dan pemerintah, PT. Freeport dan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LEMASKO).

Acara pertama diselenggarakan di rumah serba guna milik gereja Katolik (bekas gedung Gereja Katolik Santo Fransiskus) di jalan Bhayangkara, Koperapoka Timika, pada tanggal 27 Agustus 2015.

Acara kedua sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2015 di hotel Serayu Timika.

Dalam acara “tifa duduk” pada tanggal 27 Agustus 2015, terjadilah kejadian tragis, penembakan yang dilakukan oleh aparat militer terhadap 7 (tujuh) orang warga sipil. Lima orang luka-luka dan dua orang tewas seketika.

Kronologi Kejadian

Pertama, pihak gereja mengatakan, sudah dari jauh hari, acara dipersiapkan dalam sejumlah rapat/pertemuan yang diadakan di rumah keluarga Gerry Okoare. Dan dalam salah satu rapat itu diputuskan bahwa acara pesta adat akan dilaksanakan di Kompleks Gereja St. Fransiskus Koperapoka. Pada sore hari, 27 Agustus 2015, massa sudah mulai berkumpul di sekitar halaman gereja dengan segala persiapan pesta. Menjelang malam, masyarakat bersama aparat keamanan (polisi) menutup jalan masuk ke arah gereja di jalan Bhayangkara, karena tempat acara “tifa duduk” diadakan di halaman samping gereja, dekat Jalan Raya Ahmad Yani.

Kedua, pada 28 Agustus 2015, sekitar pukul 01.20 waktu setempat, sebuah motor yang berboncengan berusaha menerobos barikade jalan yang sudah ditutup. Para pemuda OMK (Orang Muda Katolik) yang berjaga menegur pengendara sepeda motor tersebut. Namun kedua orang itu tidak menerimanya dengan baik. Mereka turun dari sepeda motor dan terjadilah pertengkaran mulut. Kedua orang tadi sempat mengancam pemuda OMK dengan mamakai pisau sangkur sehingga memicu terjadinya kontak fisik (perkelahian).

Melihat perkelahian yang tidak berimbang (dua orang melawan belasan pemuda OMK), para tetua adat Kamoro turun tangan untuk melerainya, sebab dikhwatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kedua orang tadi dipukul hingga babak belur atau bahkan mati. Kemudian barulah diketahui bahwa kedua orang tersebut adalah anggota militer dalam keadaan mabuk. Sesudah situasi agak reda, kedua anggota tentara itu melarikan diri.

Ketiga, sekitar pukul 02.00 dini hari waktu Papua, datang lagi dua orang lain dengan menggunakan sepeda motor, tetapi bukanlah dua orang yang datang sebelumnya. Satunya menenteng senjata api laras panjang. Mereka turun dari motor dan langsung menuju ke pintu masuk halaman gereja. Melihat gelagat mereka, sejumlah pemuda OMK mencoba untuk menghalangi mereka. Namun dengan menodongkan senjata kepada pemuda OMK, mereka berteriak “siapa yang pukul anggota?” Banyak ibu serta anak-anak yang ketakutan berusaha menyelamatkan diri dengan memanjat tembok pagar gereja.

Katanya, kedua orang itu sempat masuk sampai ke dalam halaman gereja dengan posisi laras senjata yang diarahkan kepada massa. Namun sejumlah ibu yang masih ada di halaman gereja mengadakan perlawanan dan berusaha menghalau kedua orang itu sambil berteriak: “keluar, ini gereja”. Lalu, dibantu oleh anak-anak muda OMK, para ibu ini terus menghalau kedua orang tersebut ke luar halaman gereja, bahkan hingga ke pertigaan jalan Ahmad Yani. Saat itulah terdengar bunyi rentetan tembakan membabi buta. Dan bersamaan dengan bunyi tembakan tersebut, berjatuhanlah beberapa orang sipil, terhitung 7 (tujuh) orang korban.

Keempat, sekitar pukul 03.10 WP, para korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat (RSUD Mimika dan RSMM Timika).

Kelima, data terakhir dari para korban hingga hari ini, 01 September 2015: 2(dua) korban telah meninggal dunia, 1 (satu) orang dalam kondisi kritis dan 4 (empat) lainnya yang luka berat maupun ringan dalam proses perawatan.

Identitas Para Korban Meninggal
Pertama, Imanuel Herman Mairimau (23) korban meninggal kena tembakan di bagian leher tembus kepala. Ia meninggalkan seorang isteri dan anak. Kedua, Yulianus Okoware (23) Korban meninggal bagian perut tembus belakang.

Identitas korban luka-luka
Pertama, Thomas Apoka (24) terkena tembakan pada telapak kaki kanan. Sedang menjalani perawatan di RSUD Mimika. Kedua, Martinus Imaputa (17) seorang pelajar terkena tembakan pada dada kiri. Kondisi kritis sedang menjalani perawatan di Ruma Sakit Mitra Masyarakat Timika. Ketiga, Moses Emepu (24) terkena tembakan di paha kanan, menjalani perawatan medis di RUSD Timika. Keempat, Martinus Afukafi (24) terkena tembakan di pingan kiri, sedang menjalani perawatan di RMM Timika. Kelima, Amalia Apoka (wanita 19 tahun) terkena tembakan pada kaki kanan, menjalani berobat jalan.

Identitas Pelaku
Pertama, Makher berpangkat Serka anggota TNI kesatuan Kodim 1710. Pelaku sedang ditahan den POM Timika. Kedua, Ashaar berpangkat Sertu, anggota TNI Kodim 1710 sedang ditahan Den POM Timika. (Mawel Benny)

Sumber : http://tabloidjubi.com

Read More

05.23 | 0 komentar

Jenderal TNI Moeldoko Latih Wartawan Liput di Medan Perang

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (tengah) meneriakkan yel-yel bersama para prajurit Kopassus di Markas Grup-1 Kopassus, Serang, Banten, Rabu (11/3). Foto: Antara/Widodo S. Jusuf

Jakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Sebelumnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meminta para raider Komando Strategis cadangan Angkatan Darat (AD) siaga jika sewaktu-waktu harus terjun ke Papua, menghadapi gerakan kemerdekaan Papua Barat (baca: Mentri Pertahanan RI: Cadangkan AD Siaga untuk Papua).

Selanjutnya, TNI membentuk Satuan Komando Operasi Pasukan Khusus Gabungan untuk membantu kepolisian menanggulangi terorisme dan gerakan makar (baca: TNI Bentuk Satuan Khusus Tanggulangi Teror dan Makar).

Kini, TNI mengajak awak media untuk melakukan simulasi latihan melakukan peliputan di medan perang. Dalam latihan tersebut, Panglima TNI Jenderal Moeldoko ingin agar para wartawan mampu memahami situasi di daerah pertempuran.

Dilansir CNN Indonesia edisi Sabtu 13 Juni 2015 memberitakan, sebanyak 85 wartawan, baik media cetak, media online dan media elektronik mengikuti simulasi latihan peliputan di medan perang. Para peserta telah hadir di Gunung Sanggabuana, tempat pelatihan, sejak Kamis malam (11/6/2015) dan selesai pada Sabtu (13/6/2015).

"Ini perlu dicermati bahwa saudara wartawan nanti jika memiliki tugas di wilayah tidak aman, maka perlu memahami situasi di sana," ujar Moeldoko di lokasi latihan Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (13/6/2015).

"Bagaimana mengetahui cuaca yang baik, memahami medan, dan memahami musuh yang sedang bertikai," ujarnya.

Terkait cara latihan yang dirasa terlalu keras, Moeldoko mengatakan, itu semua diperlukan karena medan perang lebih ekstrem dari yang diajarkan oleh para pelatih. Selain itu, sang jenderal yang sebentar lagi digantikan posisinya oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo itu berencana untuk menjadikan latihan wartawan sebagai agenda rutin.

"Saya kira ini akan rutin ya. Saya sangat setuju jika ini dirutinkan. Di daerah operasi sangat keras maka perlu dilatih cara-cara ekstrem. Kalau normatif tidak bertemu (persamaan dengan medan perang)," kata Moeldoko. (SAL/014/CNN/MS)

Sumber : http://majalahselangkah.com

Read More

15.57 | 0 komentar

Upaya Penggrebekan di Kantor KNPB Yahukimo Digagalkan Warga

Yahukimo, KNPBnews – Upaya pengerebekan dan penyusupan oleh anggota kepolisian dari Polres Yahukimo di Sekretariat KNPB dan PRD Yahukimo digagalkan oleh masyarakat dan simpatisan KNPB di Yahukimo tadi malam (25/11/2014), pukul 01.30 malam.

Awalnnya, anggota Kepolisian dari Polres Yahukimo mendatangi Sekertariat KNPB dan PRD Yahukimo ini dibawa pimpinan Kompol Matius Maimuda, bersama anggota lainnya mendatagi.  Para anggota kepolisian tersebut datang pada pukul 01.30 malam  waktu Papua, menggunakan pakean preman dan peralatan lengkap atau senjata.

Kemudian yang anehnya lagi polisi yang datang itu tidak menggunakan kendaraan dinas atau mobil patroli namun mereka datang Menggunakan Mobil Avanza kaca gelap. Mobil Avanza anggota Polisi tumpangi mendatangi sekertariat KNPB itu tidak ada nomor plat baik di muka maupun belakang.

Pada polisi itu masuk ke halaman sekertariat pada malam hari,melihat hal tersebut masyarakat dan simpatisan yang berada di sekertariat KNPB kelur dari rumah mereka lalu menghadang mobil avanza tersebut. Setelah menghadang masyarakat berfikir bahwa orang yang datang itu malam hari seperti orang pencuri dan orang jahat untuk melakukan rencana jahat terhada anggota KNPB yang ada di sekertariat KNPB sehingga langsung menurunkan mereka dari dalam mobil.

Setelah semua penumpang dalam mobil turun, ternyata mereka adalah anggota polisi. Hal ini membuat masyarakat berangkapan bahwa mereka ini datang dengan tujuan jahat dan seperti orang pencuri sehingga masyarakat mengkoroyok salah satu anggota polisi sehingga polisi tersebut kritis.

Pada pukul 01.35 waktu Papua,  anggota KNPB dan pengurus KNPB yang berada dalam kantor KNPB keluar mengamankan rakyat yang lagi berteriak, agar tidak melakukan pemukulan terhadap anggota polisi lainya.

Kemudian rayakyat dan pengurus KNPB bersama anggota mengendalikan masyarakat anggota polisi itu suruh pulang. Hal ini dilaporkan oleh ketua KNPB yahukimo kepada KNPB pusat melalui telpon selulernya dari Yahukimo.

Lebih lanjut ketua KNPB Yahukimo, Erius Suhuniap mengatakan bahwa, “kejadian tadi malam itu untung baik rakyat lebih dulum mengetahui kedatangan Polisi sehingga berhasil digagalkan. Jika pada saat itu rakyat tidak lihat berarti mereka pasti melakukan sesuatu di Sekertariat KNPB dan menangkap pengurus KNPB maupun anggota.

Bukan hanya itu, pasti mereka merencanakan kejahatan baik pembunuhan atau pengkapan bahkan skenario tertentu terhadap KNPB wilayah Yahukimo” tegasnya.

Sementara itu Polisi yang dipukul oleh warga dalam keadaan kritis sehingga dikirim di Jayapura pada hari ini.
Info lebih lanjut Hubugi Ketua KNPB yahukimo Nomr HP. +6282238275660
ketua PRD yahukimo hp. +6281361621657

Sumber : http://knpbnews.com

Read More

06.56 | 0 komentar

Anggota TNI dan Intel Memasuki Asrama Mahasiswa Papua di Bandung Tanpa Alasan

Pagi ini. TNI dan Intel mereka medatang di Asrama Mahasiswa Papua. Saya tanya: Pak dorang dengan masud apa datang kesini ?

Menurut mereka, "Kami datang kesini, dimandatkan dari Pak Danramel Cikutra Bandung. Untuk minta data penghuni, "Kata bapa yg bernama Sugianto, sambil merokok.

Saya bilang: Jika bermasud untuk minta data, langsung berhubungan dgn RT/RW di tempat ini. Sebab yang sudah merekam jelak keberadaan kami ialah RT/RW di tempat ini. saya tanya, mana surat mandat dari Pak Danramel ?

Kemudian bapak yang mengenakan Baju loreng itu, bilang, Kami di intruksikan secara "lisan" oleh Pak Danramel, guna memastikan para penghuni di sini.

Wahhh, masa ingga ada surat itu.

Untuk apa kalian mau mengetahui eksitensi kami di sini ?

"Mengantisipasi, soal ISIS juga mau sosialisasi, Bsng "Kata, Suanto.

Bapak dorang tau ingga, Asrama kami berdiri sejak, 1970-an hingga sekarang masih huni oleh Mahasiswa asal Papua.

Jika mau, bicara soal ISIS. Berhubungan langsung dgn RT/ RW Pak. Utk melaksanakan Sosialisasi. Juga, kami para bukan agama Islam tapi Nasrani.

"Ngapain kalian, mau ambil data hanya kami Mahasiswa Papua. Emangnya, Warga lain dminta, ingga ?

Kemudian, saya minta foto. Tapi mereka tra mau.

Kalau gitu, Entar saya bersama teman2-ku ke Kantor. Untuk temui Pak Danramel, memastikan kedatangan Bapak dorang.

Ia menjawab, Pak Danramel lagi ikut kegiatan di Hotel.

Hotel mana, di jalan mn ? Za tra tau Pak," tutur Sugianto.

Kalian bicara jujur dong. Klau kalian dari BIN utk mau cari Data Mahasiswa.

Saat, saya bicara hal tersebut: Mereka langsung pulang. Diminta Foto juga mereka menolak.

Kami penghuni C 39 tidak akan berdiam. Entar siang kami akan menuju ke kantor Danramil Cikutra. Guna memastikan kedatangan mereka.

Sumber: Jekson/FB

http://www.umaginews.com 

• 
  

Read More

03.14 | 0 komentar

Sebanyak 450 Anggota TNI Dari Palu Akan Dikirimkan Ke Papua

ilustrasi - pasukan yang akan diberangkatkan
untuk menjaga perbatasan RI Papua-Papua Nugini
 selama enam bulan. (arsip/ANTARA FOTO/Yusran Uccang)

Palu  - Sebanyak 450 anggota Batalyon Infanteri 711/Raksatama Palu disiapkan untuk mengamankan daerah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini di wilayah Merauke, Papua.

Komandan Batalyon 711/Raksatama Letkol Inf Sapta Budi Purnama di Palu, Selasa, mengatakan sebelum diterjunkan ke wilayah perbatasan pada September 2014, mereka melakukan latihan pratugas tahap II di wilayah Bangga, Kabupaten Sigi.

Dipilihnya wilayah Bangga karena daerah tersebut memiliki kemiripan kondisi geografis dengan lokasi di Merauke sehingga personel tidak terlalu kaget saat bertugas.

Latihan Satuan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Papua Nugini tersebut berlangsung selama dua pekan hingga 15 Agustus 2014.

Sapta Budi mengatakan materi latihan tersebut antara lain komunikasi sosial kepada masyarakat, operasi intelijen, operasi militer selain perang, dan pendekatan kepada masyarakat.

Pasukan Batalyon Infanteri 711/Raksatama tersebut akan bertugas selama sembilan bulan di perbatasan RI-Papua Nugini di Papua menggantikan Batalyon Infanteri 715/Mololiatu, Gorontalo.

Pasukan Yonif 711/Raksatama nantinya akan digantikan Yonif 713/Satyatama Gorontalo.

Pada umumnya pengamanan perbatasan RI-Papua Nugini itu melibatkan tiga batalyon yang berkoordinasi dengan sebuah brigade infanteri (brigif). 

Saat ini Yonif 711/Raksatama Palu dan dua yonif yang akan dan sudah bertugas di perbatasan itu berada di bawah koordinasi Brigadir Infanteri 22/Otamanasa, Gorontalo.

Sementara jumlah keseluruhan pasukan TNI yang bertugas di perbatasan RI-Papua Nugini itu mencapai 1.900 personel yang dipimpin oleh Komandan Sektor Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Papua Nugini Kolonel Inf I Ketut Gede Wetan yang juga Komandan Brigif 22/Otamanasa. 

Editor: Aditia Maruli

Sumber : http://www.antaranews.com

Read More

03.30 | 0 komentar

TNI-POLRI Bakar 2 Gereja dan Sejumlah Rumah Warga di Kab. Lanny Jaya

Lanny Jaya - Pasca terjadinya penembakan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua West Papua (TPN-WP) beberapa hari lalu, yang menewaskan dua orang anggota Brimob dan satu anggota TNI di Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Polda Papua beserta Pangdam XVII Cenderawasih menerjunkan sejumlah pasukan tambahan ke Kab. Lanny Jaya, guna melakukan pengejaran terhadap Tentara Pembebasan Nasional West Papua yang ada di Lanny Jaya, seperti yang telah diberitakan oleh beberapa media lokal Papua(www.tabloidjubi.com), dan beberapa media Indonesia. 

Penambahan sejumlah pasukan militer Indonesia di Lanny Jaya bertujuan untuk melumpuhkan pergerakan para Pejuang Kemerdekaan West Papua, yang terus bergerilya dengan tujuan mengusir penjajah Indonesia keluar dari wilayah West Papua. Namun nyatanya tujuan penambahan pasukan yang dilakukan oleh Polda Papua dan Pangdam XVII cenderawasih ke Kab. Lanny Jaya, ini justru melakukan tindakan membabi buta terhadap rakyat sipil yang ada di distrik Pirime, Kab. Lanny Jaya. 

Dari informasi yang berhasil kami himpun dari lokasi kejadian menyebutkan bahwa, sejumlah pasukan gabungan (TNI-POLRI) yang diterjunkan ke Distrik Pirime ini, telah membakar sejumlah rumah Rakyat Sipil, dan dua buah Bangunan Gereja, serta berbagai fasilitas umum yang ada di distrik tersebut, yang mengakibatkan trauma agi warga setempat, yang mengakibatkan rakyat sipil yang ada di Distrik Pirime ini harus mengungsi dan melarikan diri ke hutan-hutan demi menghindari tindakan membabi buta yang dilakukan oleh TNI-POLRI.

Selanjutnya diinformasikan bahwa, sejak terjadinya kontak senjata antara Militer Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional West Papua pagi tadi hingga malam ini, TPN-WP berhasil menembak tiga orang anggota Brimob dan satu anggota TNI. Dan ketika kami tanyakan terkait pemberitaan media Indonesia yang menyebutkan adanya 5 anggota TPN-WP yang ditembak oleh militer Indonesia, Informen membantah pemberitaan tersebut, dan menyatakan bahwa pemberitaan tersebut sangatlah tidak benar, tidak ada anggota TPN-WP yang gugur hingga saat ini, termaksud rakyat kami. (wp)

Sumber : www.papuamembara.tk

Read More

01.25 | 0 komentar

DPR Akui Aksi Bermartabat Tapi TNI/POLRI Menutupi Ruang Demokrasi dan 24 Aktifis KNPB Timika Ditangkap.

TNI/POLRI bungkam Demokrasi di Timika-papua (Doc.KNPB)

Timika, KNPBNews – Pihak Milter Republik Indonesia dalam hal ini TNI/POLRI terus berjuang untuk menutup ruang demokrasi di seluruh Tanah Papua Barat terutama di kota Timika. Sementara DPRD dan Pemerintah Indonesia mengakui Aksi ini adalah aksi bermartabat.

Setelah Pihak kepolisian terima surat pemberitahuan Aksi Jalan Ruben Kayun ditangkap saat bagi Selebaran itu dikeluarkan kemarin jam, 08.00 malam. Menurut Ruben Kayun, “ Saya diejek, disiksa dan diolok-olok sampai malam mereka antar saya di rumah perjalanan saya itu polisi foto-foto saya kaya artis, dan sampai di rumah juga mereka foto-fot tempat tidur saya, dapur dan luar dalam semua.” Katanya saat persiapan untuk turun jalan aksi.

Setelah Ruben Kayun dikeluarkan 24 Aktifis KNPB dari SP-SP ditangkap di SP 2 Jalan Karitas dan sampai saat ini mereka ada di POLRES Mile 32. Ke-22 aktifis yang ditangkap ini saat TNI?POLRI dan Intelijen menangkap mereka, ditendang, dipukul, diinjak sampai hari ini ada yang bengkak muka meraka.

Sementara itu masa dari SP 5, SP 6, SP 7, SP 12, Yayanti, SP 13, ILIALE, SP 3, SP 2 dihadang oleh TNI/POLRI dan 24 Aktifi KNPB di tangkap dan ada di POLRES Mimika, Berikut nama-nama mereka yaitu 1. Dotius Wanimbo, 2. Neles, 3. Sem, 4. Marius Wenda, 5. Bilem Wenda, 6. Nius Tabuni, 7. Sole Tabuni, 8. Ismael Wenda, 9. Lasarus Tabuni, 10. Linto Tabuni, 11. Efri, 12. Lerina, 13. Lepina, 14. Tinggris umur 3 tahun, 15. Eliana Tabuni, 16. Diana Wenda, 17. Aifa Tabuni 3 tahun, 18. Merlin Wenda, 19. Jakson umur 2 tahun, 20. Amarina Tabuni. 21. Eka Wenda. 22. Herman. 23. Yulianus 24. Hengki.

Setelah mendengar penangkapan 21 Aktifis KNPB Wilayah Timika, Parlemen Rakyat Daerah Mimika bersama Komite Nasional Papua Barat Wilayah Timika menggelar Rapat Darurat dalam rangka menyikapi penangkapan itu. Dan dalam rapat itu memutuskan bahwa:

1. Mereka akan menelpon KAPOLRES mimika
2. kalau tidak dikeluarkan pihak KNPB dan PRD akan turun Jalan sampai ke Markas Kepolisian di Mile 32.

Semua yang ditangkap dan tending, diinjak-injak dan dipukul sampai ada yang luka-luka, dipukul juga denga pucuk senjata.

Mau ambil video dan gambar Pihak TNI/POLRI dan Brimob pukul dan kejar-kejar juga semua wartawan.

Dan Ketua Bidang Media dan Propaganda Komisariat Diplomasi KNPB Wilayah Timika juga sempat dapat diancam, dan dikejar. Dan sampai saat ini ke-24 aktifis KNPB Wilayah timika masih ditahan POLRES Mile 32 Timika.

 

TNI/POLRI saat hadang dan tangkap 24 aktifis KNPB Timika

Sumber : http://knpbnews.com

Read More

17.04 | 0 komentar

Utusan Sultan, Polisi dan Brimob Cegat AMP Rayai HUT ke-43 Proklamasi Bangsa Papua

Saat terjadi penghadangan terhadap massa aksi
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Terlihat pimpinan FKPM, M.
 Suhut berusaha untuk merampas poster Bintang Kejora. Foto: MS

Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Ratusan personil dari gabungan Polisi, Brimob lengkap dengan atribut mereka, bersama organisasi masyarakat bernama FKPM yang mengaku utusan Sultan Hamengkubuwono X menghadang massa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di jalan Kusuma Negara, Yogyakarta, ketika AMPberjalan kaki menuju Titik Nol KM, dalam rangka peringati HUT ke-43 proklamasi kemerdekaan Papua 1 Juli 1971, hari ini, Selasa (01/07/14).

Pantauan majalahselangkah.com, ada 10 Truk Sabhara dan 15 mobil patroli Polisi dan Brimob berkolaborasi menghentikan demo damai AMP Komite Kota Yogyakarta. Ada 6 truk sabhara disiagakan di dekat Titik Nol KM, titik yang dituju massa AMP yang beranggotakan lebih dari seratusan mahasiswa Papua ini.

Dua truk Sabhara bersama 2 mobil patroli biasa bersama 30-an anggota menahan massa AMP dekat asrama Papua Kamasan I, Yogyakarta. Tak jauh dari tempat itu, depan Istana Pakualaman, terlihat sebuah truk Sabhara dengan personil polisi penuh siaga tepat di samping jalan.

Sementara itu, beberapa warga berpakaian hitam, berikat kepala khas Yogyakarta, datang dalam jumlah seratusan lebih, menghadang massa AMP yang sebelumnya ditahan polisi. Kelompok berseragam hitam ini mengaku dari FKPM dan menjadi utusan sultan.

"Kami utusan dari Sultan. Di Jogja tidak boleh ada separatis," teriak Muchamad Sahud, pimpinan FKPM melalui pengeras suara tepat di depan massa pendemo yang dihentikan paksa polisi ketika berjalan kaki menuju titik aksi.

FKPM terlihat membentangkan spanduk besar bertuliskan, "Yogyakarta Anti Anarkisme" berhadap-hadapan dengan massa aksi AMP. Berkaitan dengan ini,  Abbi D. koordinator lapangan aksi berteriak, "Kami ini aliansi mahasiswa Papua yang menuntut Papua merdeka. Bukan kelompok anarkis. Kami demo dengan damai. Jangan halangi kami. Jangan labeli kami".

Ketua IMPA Papua, Aris Yeimo, beberapa waktu lalu menjelaskan, ada kelompok tertentu yang terkesan sedang berusaha menempatkan mahasiswa Papua di Yogyakarta sebagai pembuat onar, preman, pemabuk, pebuat anarkis, dan dengan isu-isu negatif yang lain.

Selanjutnya, dari tempat penghadangan, Sahud juga meminta massa aksi menyerahkan gambar Bendera Bintang Kejora kepadanya sebagai simbol separatis. Ia juga mendesak masa aksi membubarkan diri dan tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan separatis, seperti demo damai. Sahud berusaha merebut atribut aksi.

Para polisi diam saja, dan kemudian berkolaborasi bersama FKPM mendesak massa aksi untuk tidak melanjutkan aksi hingga ke titik Nol KM. Massa aksi tetap bersikeras, tetapi anggota FKPM terlihat lebih emosional menghadapi masa aksi AMP.

Agustinus D. koordinator umum aksi mempertanyakan status kota Yogyakarta yang memperkenalkan diri di nusantara dan dunia sebagai kota pluralisme yang menghargai perbedaan dan menjungjung demokrasi.

"Suarakami dibungkam utusan sultan di Yogyakarta, ratusan personil kepolisian dan Brimob. Saya pikir mereka ratusan. Suara kami dibungkam di kota yang katanya kota dengan masyarakatnya yang menghargai perbedaan dan menjunjung demokasi," tegas Agus.

Agus mengaku tak mengerti dengan tindakan polisi membantu ormas membubarkan aksi damai AMP. 

"Kami sudah memberitahu soal demo ini kepada polisi, dan mereka sudah tahu. Seperti biasa, saya pikir, mereka akan mengamankan kami sampai kami selesai demo. Ternyata kami dipaksa mundur," jelas Agus.

"Kami tidak mau ada separatis di kota ini. Semua separatis harus angkat kaki dari kota Yogyakarta," begitu Sonny, anggota AMP yang turut serta dalam aksi ini meniru kata-kata anggota FKPM kepada mahasiswa Papua dalam aksi.

Menurut Sonny, tindakan ini jelas-jelas sudah bertentangan dengan prinsip pokok demokrasi dan hak-hak manusia dan kelompok manusia untuk menyampaikan pendapat di muka umum tanpa ada diskriminasi.

Beberapa anggota polisi ketika diminta kesediaan untuk diwawancarai media ini tampak tak acuh.

Dalam demo ini, massa aksi menuntut kepada Indonesia dan PBB untuk memberikan kebebasan kepada rakyat Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai solusi demokratis. 

AMP juga minta hentikan semua aktivitas eksploitasi melalui perusahaan-perusahaan asing seperti Freeport, LNG, PB, Tangguh, Mecdo, Corindo, dan yang lainnya. Juga menyerukan untuk menarik semua pasukan ornanik dan non organik.

Ketua IPMA Papua kepada media ini usai aksi menjelaskan, dalam waktu dekat akan mengusahakan audensi dengan pihak kesultanan terkait isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini, salah satunya mengenai kebebasan menyampaikan pendapat yang mulai dibungkam dan keamanan mahasiswa Papua di Yogyakarta. (AE/BT/MS)

Sumber : www.majalahselangkah.com

Read More

02.05 | 0 komentar

AMP Jogja Gelar Konfrensi Pers Kutuk Tindakan Brutal TNI-POLRI di Puncak Jaya, Yapen dan Seluruh Papua

Sejumlah Anggota TNI Saat Melakukan Penyisiran di Puncak Jaya (Doc:Jubi)

Yogyakarta - Berkaitan dengan penyisiran yang dilakukan oleh TNI-POLRI di Kab.Puncak Jaya dan Yapen beberapa waktu terakhir, yang hingga mengakibatkan ketakutan dan trauma yang mendalam kepada rakyat sipil yang berada di daerah-daerah yang terkena dampak penyisiran yang dilakukan oleh TNI-POLRI, untuk menyikapi situasi itu, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Yogyakarta menggelar konfrensi pers pada hari ini (rabu,12 Februari 2014) bertempat di Asrama Mahasiswa Papua Jl. Kusumanegara No.119 Yogyakarta.

Dalam konfrensi pers yang digelar ini, Aliansi Mahasiswa Papua menegaskan mengutuk tindakan brutal TNI-POLRI di Puncak Jaya dan Yapen yang telah mengakibatkan rakyat sipil menjadi korban. Dan juga menyatakan agar Pemerintah Indonesia untuk segerah menarik seluruh militernya baik organik maupun non organik dari Puncak Jaya-Yapen dan seluruh tanah Papua.

Menurut AMP, keberadaan militer Indonesia (TNI-POLRI) di Papua hanya menibulkan ketakutan dan trauma bagi rakyat Papua, sebab selama ini TNI-POLRI selalu menyikapi persoalan Papua dengan tidakan-tindakan represif dan kekerasan, tanpa mendahulukantindakan persuasif. " Keberadaan TNI-POLRI di Papua justru akan menambah masalah dan menimbulkan masalah baru, sebab merekalah yang selalu mencari-cari masalah, mereka selalu menggunakan kekuatan persenjataan mereka untuk menyiksa dan menyakiti rakyat sipil yang jelas-jelas tidak mengetahui akar persoalan yang sesungguhnya" tegas Telius, selaku sekertaris AMP kota Yogyakarta.

Selain itu juga dalam konfrensi pers ini Telius menambahkan bahwa "apa yang dilakukan TNI-POLRI terhadap rakyat sipil di Puncak Jaya, Yapen dan seluruh tanah Papua sangat tidak bisa ditolerir, sebab sebab tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan pelanggaran HAM berat, namun sangat disayangkan karena hingga saat ini para pemerhati HAM dan Komnas HAM belum mengambil sikap yang tegas mengenai kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh TNI-POLRI di Papua", tegas Telius.

Untuk itu, menyikapi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Puncak Jaya, Yapen dan seluruh tanaha Papua yang marak terjadi yang dilakukan oleh militer Indonesia (TNI-POLRI), maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menyatakan sikap "Mengutuk Tindakan Brutal TNI-POLRI di Puncak Jaya, Yapen dan Seluruh tanah Papua", dan menuntut :

1. Hentikan Penyisiran Brutal TNI-POLRI Terhadap Rakyat Sipil Papua, dan Tarik Seluruh Militer (TNI-POLRI), Organik Maupun Non Organik Dari Seluruh Tanah Papua.

2. Hentikan Eksplorasi dan Tutup Seluruh Perusahaan Milik Kaum Imperealis dan Kapitalis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco, Antam dll.

3. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat, Sebagai Solusi Demokratis Bagi Penyelesaian Persoalan Papua.

Read More

14.35 | 0 komentar

Gubernur Papua Tuduh Anggota TNI dan PORI Jual Peluru Ke Orang Papua

Ilustrasi

Jayapura, 6/2 (Jubi) – Gubernur Papua, Lukas Enembe menuduh aparat keamanan dan militer di Papua telah menjual peluru kepada warga Papua. Tuduhan Gubernur Papua ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, para pelaku penembakan atau baku tembak dengan aparat keamanan di Papua seakan tak pernah kehabisan peluru.
“Kapolri, Panglima tertibkan, itu amunisi, karena amunisinya dijual oleh anggota kita sendiri,” kata Lukas Enembe di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2), sebagaimana dikutip dari merdeka.com.
Menurut Gubernur Papua ini, sangat aneh jika para pelaku penembakan yang selama ini terjadi di Papua bisa memiliki peluru karena pengawasan di Papua sangat ketat sehingga sulit meloloskan peluru atau amunisi selain membeli pada aparat keamanan dan militer yang bertugas di Papua.
Anggota Komisi I DPR RI asal Papua, Yoris Raweyai menyebutkan aparat keamanan di Papua menjual peluru seharga Rp. 1.500 perbutir. Menurutnya, aparat keamanan yang datang ke Papua, selalu datang membawa peluru penuh tapi pulangnya tak ada peluru yang tersisa.
“Dari mana amunisi bisa masuk ke sana, ada indikasi pasukan di-BKO-kan datang bawa peluru, pulang tak bawa apa-apa. Jadi ada istilah, datang bawa M16 pulang bawa 16 M,” kata Yoris kepada merdeka.com


Yoris juga yakin akan hal ini karena dalam beberapa kali kasus penembakan di areal Freeport Indonesia di Timika, selongsong peluru yang ditemukan adalah selongsong peluru buatan PT. Pindad yang dipakai aparat keamanan Indonesia.
Sumber tabloidjubi.com di Nabire yang biasa mencari emas di lokasi penambangan emas Degeuwo, mengatakan kepemilikan senjata atau peluru disekitar wilayah Nabire, Paniai dan Degeuwo sendiri sangat mudah. Dengan uang sebesar 6 juta saja, mereka bisa mendapatkan sebuah pistol dari aparat keamanan beserta pelurunya. Biasanya, menurut sumber ini, yang membeli adalah orang yang datang mendulang dari wilayah lain.
“Kalau orang-orang Degeuwo, tidak. Biasanya dari Paniai atau Nabire. Mereka yang beli pake emas yang mereka dapat waktu dulang.” kata sumber ini.


tabloidjubi.com pada bulan November 2012 mencatat ada seorang warga Degeuwo yang ditangkap polisi dari Kepolisian Resort (Polres) Nabire, karena membawa pistol. Saat diperiksa warga itu mengakui kalau pistol itu diakui dibelinya dari seorang anggota TNI. Warga Degeuwo, berinisial MA kemudian mengaku kepada polisi jika pistol yang dia bawa itu dibelinya seharga Rp. 26 Juta dari seorang oknum anggota TNI Batalyon 753 Arvita Nabire, berinisial Dmt. Pistol tersebut dibelinya di lokasi penambangan emas 81 di Degeuwo.
“Jangan percaya kalau mereka (aparat keamanan-red) bilang senjata atau peluru mereka dirampas atau hilang dicuri. Itu mereka sudah jual.” kata sumber tabloidjubi.com tersebut.
Sumber ini juga memastikan bahwa selain orang dewasa, ada juga remaja yang beli senjata dan peluru pada aparat keamanan.
“Saya kenal dua anak usia SMA yang punya pistol dan peluru. Mereka selalu bilang, kaka komandan, kalau mau datang ke Degeuwo, nanti kami kawal. Kami punya pistol.” kata sumber tersebut, menirukan kata-kata dua anak usia sekolah yang dia kenal itu. (Jubi/Victor Mambor)


Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

02.53 | 0 komentar

Laporan Asian Human Right Commission (AHRC) Tentang Pelanggaran HAM di Pegunungan Tengah Papua Tahun 1977 – 1978

Diduga Tewaskan 12.397 Orang, Kodam Membantah

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia membenarkan sebuah laporan terbaru yang memberi fakta terjadinya pembantaian massal di wilayah Pegunungan Tengah Papua pada tahun 1977 hingga 1978. Laporan itu menyudutkan militer sebagai pelaku utama.

“Selain warga sipil, dari data Komnas HAM, ada 50 sampai seratus aparat keamanan juga jadi korban dalam peristiwa itu,” kata Natalis Pigay, anggota Komisioner Komnas HAM kepada SULUH PAPUA, kemarin.

Ia mengatakan, kekerasan tak terbantahkan tersebut pecah setelah kelompok separatis memulainya dengan menembak militer Indonesia pada 1977. “Terjadilah aksi balas membalas, dan warga sipil yang kemudian kena akibatnya,” kata dia.

Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih Papua membantah laporan ‘pembantaian’ besar-besaran di wilayah Wamena. “Saya katakan bahwa peristiwa itu tidak benar, Australia juga kan sendiri membantah itu,” ujar Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Lismer Lumban Siantar.

Ia menegaskan, laporan AHCR merupakan kabar Hoaks atau bohong. “TNI tidak pernah melepas bom dari atas heli saat masyarakat dibawah menunggu bantuan, tidak pernah itu terjadi di Indonesia, untuk itu, saya tegaskan sekali lagi, kabar itu tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Soal keterlibatan Australia dan Amerika Serikat dalam insiden itu, kata Natalis Pigay, belum dipastikan. “Namun dari sejumlah data, bahwa terdapat Heli Puma dan bom yang dijatuhkan, menimbulkan kecurigaan pihak asing ikut terlibat,” ujarnya.

Komnas HAM rencananya akan meningkatkan penyelidikan kasus ini dan meneruskannya ke berbagai pihak. “Soal Amerika, ini belum pasti, masih perlu didalami. Dalam peristiwa itu, ada memang bom Napalm diduga dijatuhkan Amerika, itu senjata pemusnah massal yang telah dilarang oleh PBB,” paparnya.

Pigay mengatakan, selain Papua, kekerasan memburuk juga di belahan daerah lain di Indonesia. “Korban di Papua lebih banyak, jumlahnya 12.397 orang,” katanya.

Sementara itu, Departemen Pertahanan Australia, seperti dirilis ABC membantah klaim yang menyebut helikopter Australia digunakan untuk membunuh warga sipil Papua. Sanggahan ini sekaligus menanggapi laporan hasil investigasi selama setahun oleh Komisi HAM Asia (AHRC) mengenai peristiwa pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan terhadap 4 ribu warga sipil lebih dari 45 tahun yang lalu.

Dalam pernyataannya, Departemen Pertahanan menegaskan: “Dari tahun 1976 sampai 1981, unit pertahanan  terlibat dalam  Operasi Cenderawasih untuk  melakukan survei dan memetakan Irian Jaya”. “Helikopter  Iroquois, Caribou, Canberra serta Hercules C-130 diikutkan dengan bermarkas di Bandara Udara Mokmer di Pulau Biak.”

Juru bicara Departemen Pertahanan Australia bidang luar negeri dan perdagangan mengatakan mereka tidak dalam posisi untuk memberikan komentar mengenai situasi di Papua pada waktu itu. “Kebijakan pemerintah Australia terhadap Papua sudah jelas: kita mengutuk semua kejahatan terhadap warga sipil maupun kejahatan yang dilancarkan kepada personil keamanan. Situasi HAM saat ini di Papua tidak seperti yang digambarkan didalam laporan AHRC.”

Sebelumnya, hasil penelitian Asian Human Right Commission (AHRC) di Hongkong menyebut, AS dan Australia mendukung militer Indonesia melakukan pembantaian di Papua. Australia mengirim helikopter, sementara AS menyetor pesawat-pesawat tempur. Aksi ‘genosida’ itu dalam rangka membendung usaha mencapai kemerdekaan Papua setelah pemilihan umum tahun 1977.

Laporan berjudul “The Neglected Genocide – Human Rights abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977 – 1978″ (Pembantaian yang Terabaikan – Pelanggaran HAM terhadap warga Papua di Daerah Pedalaman Tengah, 1977-1978), yang dirilis AHRC ini belakangan mendapat beragam pendapat.

Penelitian ARHC disimpulkan usai mewawancarai sejumlah saksi, dan memeriksa catatan sejarah. Badan ini juga mengumpulkan 4.416 nama yang dilaporkan dibunuh oleh militer dan menyatakan jumlah korban tewas akibat kekerasan, lebih dari 10.000 orang. “Saya belum membaca laporan itu, jadi belum bisa berkomentar,” ujar Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Lismer Lumban Siantar.

Basil Fernando, Direktur Kebijakan dan Program AHCR, mengatakan bahwa kekejaman itu bisa digolongkan ke dalam tindakan genosida. Termasuk daftar mereka yang bertanggung jawab dan mesti diadili pengadilan HAM adalah mantan Presiden Soeharto.

Menurut Fernando, sejumlah nama yang disebutkan dalam laporan tersebut, beberapa di antaranya masih memegang jabatan dalam militer Indonesia. (JR/R4/lo1) 

Sumber : www.suluhpapua.com

Read More

01.27 | 0 komentar

Pembunuhan Misterius Terus Terjadi di Papua

Nabire – Pembunuhan secara misterius terhadap orang Papua sepertinya tidak pernah sunyi. KNPB Sorong melaporkan selama 2 bulan terakhir ada 11 warga dibunuh di Sorong. Tadi malam, sekitar pikul 00.55, Marten Gobay dibunuh secara misterius di Kali Semen, Nabire.

Marten Gobay, seorang PNS di Intan Jaya dikeroyok hingga tewas setelah dirinya diantar seorang Polisi. Mayatnya ditemukan pukul 3.00 pagi dan dilarikan ke RSUD Nabire.Pembunuhan misterius juga terjadi di Sorong Selatan 2 Minggu lalu. Seorang bocah ditemukan tewas. Keluarga korban yang hendak meminta bantuan investigasi Polisi justru dihajar Polisi Polsek Sorsel. (xander)

by : xander

Sumber : www.knpbnews.com

Read More

00.12 | 0 komentar

Anggota TNI Dilaporkan Lakukan Penyisiran Secara Brutal Di Tingginambut

Ilustrasi

Jayapura – TNI Satgas 753 mulai tadi pagi dilaporkan melakukan penyisiran brutal sebagai balasan atas tewasnya anggota Satgas 753 yang diduga dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata di Tingginambut.  Penyisiran ini dilakukan terhadap masyarakat sipil di Tingginambut, yang diduga sebagai anggota TPN PB.

Dari data yang di himpun tabloidjubi.com, kejadian berawal, Sabtu (31/8) sekitar pukul 14.00 wit, terjadi kontak senjata antara Anggota TNI dan Kelompok Sipil Bersenjata. Kontak senjata yang menewaskan Pratu Andry juga mengakibatkan sebjata milik Pratu Andry hilang.

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Letkol Inf. Lumban Siantar melalui pesan singkatnya kepada tabloidjubi.com membenarkan adanya penembakan tersebut. “Benar ada 1 orang anggota Satgas 753 korban akibat luka tembak,” katanya (31/8).

Diduga, seperti yang dilaporkan oleh sumber Jubi di Mulia melalui situs laporan warga http://tabloidjubi.com/hotspot, penyisiran ini dilakukan sebagai aksi balasan. (Jubi/Victor Mambor)

Sumber : http://tabloidjubi.com

Read More

22.50 | 0 komentar

Pangdam Hotma Marbun: Papua Tak Akan Merdeka

JAYAPURA - Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Hotma Marbun, menegaskan, tanah Papua tidak akan lepas dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selama TNI masih ada, Papua tidak mungkin merdeka. Kecuali Presiden memerintahkan TNI/Polri keluar dari Papua.
Menurutnya, Papua sudah sangat jelas dan diakui sah berada dalam bingkai NKRI. “Jadi tentang Papua Merdeka adalah sesuatu hal yang tidak mungkin terwujud,” ujar Pangdam kepada wartawan seusai menghadiri rapat LKPJ Gubernur Barnabas Suebu, di DPR Papua Jayapura, Selasa (20/7) siang.
Ditegaskan, masalah seringnya terjadi penembakan di Kabupaten Puncak Jaya, Pangdam Marbun mengatakan, di daerah tersebut sangat aman. Pembangunan juga berjalan dengan aman. Bahkan dari kunjungan kerjanya bersama Kapolda Papua di daerah Tingginambut, daerahnya sangat aman terkendali. 
Pangdam menandaskan, penembakan yang terjadi di daerah Puncak Jaya, itu dilakukan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka pegang senjata tanpa izin. “Jadi, orang yang melakukan pembunuhan, kemudian memiliki senjata tidak resmi itu melanggar hukum. Sehingga dikatakan tindakan kriminal, maka polisi yang akan dikedepankan,” ujarnya.
Menurutnya, daerah Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya juga masih daerah operasional polisi. Sementara pihak TNI hanya akan mem-back up saja dari belakang.(berbagai sumber).

Sumber : www.tanahpapua.com

Read More

16.59 | 0 komentar