Komunike PIF ke-47 Soal West Papua, ULMWP: Bukti Komitmen!

Sekjen ULMWP, Octovianus Mote. (IST)

Jayapura — Isu kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Papua Barat berikut perjuangan penentuan nasib sendiri mendapat tempat tersendiri dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pacific Islands Forum (PIF) ke-47 tahun 2016 yang berlangsung di Pohnpei, ibukota negara federal Mikronesia, (8-10/9/2016). Perdebatan sengit hingga menelorkan satu poin sebagaimana tertuang dalam poin 18.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyambut satu kemenangan ini dengan sikap optimis, karena dalam forum resmi tersebut para pemimpin kunci di PIF bersuara untuk masa depan bangsa Papua.

“Pada tahun ini semua negeri telah mendukung Papua Barat. Bangsa Papua menang dalam hal dukungan untuk kita. Dukungan datang dari pemimpin kunci Pasifik,” kata Octovianus Mote, sekretaris jenderal ULMWP, usai penutupan KTT PIF ke-47.

Hasil komunike tersebut, bagi ULMWP, satu langkah maju yang akan terus didorong hingga ke tingkat yang lebih tinggi yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Optimisme sama juga diungkapkan Victor F. Yeimo, tim kerja ULMP dalam negeri. “Sangat yakin komitmen negara-negara PIF, terutama Polinesia dan Micronesia yang akan bertindak, bukan dalam kata-kata saja, tetapi tindakan hingga ke PBB,” ujarnya melalui pesan singkat ke suarapapua.com, malam ini.

Ia menambahkan, “ULMWP juga telah diinformasikan bahwa Pacific Islands Coalition on West Papua (PCWP), yang termasuk Solomon Islands, Vanuatu, Republik Kepulauan Marshall, Nauru dan Tuvalu bersama dengan Pacific Islands Association of NGO (PIANGO) akan tetap bekerja bersama CSO yang lain untuk intervensi kemanusiaan dari PBB, serta mendorong penentuan nasib sendiri (self determination) untuk West Papua di Sidang Umum PBB dan mengangkat masalah ini dengan Sekjen PBB.”

Selain itu, beber Victor, Sekretaris PIF sendiri dalam press release menegaskan bahwa pembicaraan antar pemimpin Pasifik jelas bahwa semua ingin mendorong West Papua ke PBB. (Baca juga: Yeimo: PIF Leaders Dorong West Papua ke PBB)

Dikabarkan, Emele Duituturaga, direktur eksekutif PIANGO, menyatakan, Australia dan New Zealand Baru berperan besar secara geopolitik hingga membuat hasil komunike kali tentang Papua Barat belum maksimal menjawab desakan masyarakat akar rumput di kawasan Pasifik.

Meski demikian, isu pelanggaran HAM Papua sebagai satu agenda PIF, adalah capaian penting yang akan didorong lebih lanjut. Apalagi, kata Emele, Perdana Menteri Samoa yang merupakan ketua PIF berikutnya, sudah menunjukkan sinyal untuk menggelar pertemuan 16 anggota CSO bersama semua pimpinan PIF pada tahun depan di Samoa.

Bagi Emele, usulan Perdana Menteri Samoa sebagai terobosan yang bagus untuk memberi tekanan lebih besar pada isu politik West Papua.

Sikap Perdana Menteri Samoa, kata Yeimo, jelas. “Perdana Menteri Samoa akan bekerja sama membangun dialog dengan CSO dalam program tahun depan sebagai tindak lanjut komitmen terhadap West Papua,” tandas ketua umum KNPB.

Victor menjelaskan, “Isu yang disebut sensitif adalah soal hak penentuan nasib sendiri sebagaimana yang didorong oleh wakil-wakil dari 16 CSO di TROIKA tetap menjadi fokus para pemimpin PIF, walaupun memang Australia dan New Zealand dengan pertimbangan geopolitik dan ekonomi memperhalus hasil komunike bersama PIF Leaders.”

Upaya mendapat dukungan dari negara-negara, menurutnya, tetap terus berlanjut hingga ke PBB untuk mendapat hak penentuan nasib sendiri.

“Dukungan gerakan sosial dan politik di Pasifik merupakan penentu bagi West Papua ke depan,” tegasnya. (Mary Monireng)

Sumber : http://suarapapua.com/

Read More

23.16 | 0 komentar

Yeimo: PIF Leaders Dorong West Papua ke PBB

Ilustrasi

Jayapura — “Para pemimpin mengakui sensitivitas isu Papua dan setuju bahwa tuduhan pelanggaran HAM di Papua tetap menjadi agenda mereka. Para pemimpin juga menyepakati pentingnya dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait dengan isu ini.”

Ini bunyi poin 18 dari komunike bersama para pemimpin Pasifik yang tergabung dalam Pacific Islands Forum (PIF) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 yang berlangsung di Pohnpei, ibukota negara federal Mikronesia, 7 hingga 11 September 2016.

Hal ini senada dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PIF, Dame Meg Taylor yang berbicara sebelum KTT ini berlangsung. Menurutnya, isu Papua dianggap sensitif oleh beberapa pemerintah di Pasifik walaupun isu tersebut tetap masuk dalam agenda untuk dibahas.

Victor F. Yeimo, tim kerja ULMWP yang juga ketua umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), mengatakan, perjuangan bangsa Papua makin menggema di tingkat internasional dengan dukungan dari negara-negara Pasifik.

“Satu langkah kita, negara-negara Pasifik sudah membulatkan tekad untuk dorong masalah hak penentuan nasib sendiri dan persoalan pelanggaran hak asasi manusia ke PBB,” demikian Yeimo kepada suarapapua.com melalui keterangan tertulis, malam ini.

Tentang komunike PIF ke-47 tahun 2016, sedikitnya 46 poin terbagi dalam 19 bagian yang dihasilkan di akhir KTT kali ini.

Ia menyebutkan tiga poin penting bagi Papua Barat dari komunike bersama para pemimpin negara-negara Pasifik.

Pertama, negara-negara Pasifik mengakui sensitifitas masalah politik West Papua.

Kedua, PIF menyetujui agar tetap menempatkan masalah HAM dalam agenda.

Ketiga, menjaga untuk melakukan dialog konstruktif dengan Indonesia.

KTT dihadiri pemimpin negara dan pemerintahan Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Republik Nauru, Selandia Baru, Papua Nugini, Republic of Marshall Islands, Samoa, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu.

Solomon Islands diwakili Deputi Perdana Menteri, sedangkan Fiji, Niue dan Republik Papau diwakili menteri luar negeri. Kiribati diwakili utusan khusus.

Selain anggota, KTT kali ini dihadiri pula anggota associate, yaitu French Polynesia, Kaledonia Baru dan Tokelau yang diperkenankan turut dalam sesi-sesi resmi.

Peninjau di KTT PIF adalah The Commonwealth of the Northern Marianas Islands, Timor Leste, Wallis dan Futuna, Bank Pembangunan Asia, the Commonweath Secretariat, PBB, the Western and Central Pacific Pacific Fisheries Agency (PIFFA), Pacific Power Association (PPA), Secretariat of Pacific Community (SPC), Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP) dan the University of the South Pacific (USP).

Sesuai keputusan, KTT PIF tahun depan akan diselenggarakan di Samoa, sedangkan KTT PIF 2018 di Nauru dan 2019 di Tuvalu.

Salah satu keputusan penting dari KTT PIF ke-47, diterimanya French Polynesia dan Kaledonia Baru sebagai anggota penuh. Di mata sementara kalangan ini sebuah keputusan berani karena French Polynesia dan Kaledonia Baru adalah wilayah kekuasaan Prancis, yang pada KTT ini diwakili dua organisasi yang berjuang untuk menggelar penentuan nasib sendiri. (Mary Monireng)

Sumber : www.suarapapua.com

Read More

10.43 | 0 komentar

VANGO Stands in Solidarity With PIANGO on West Papua

The Vanuatu Association of Non-Governmental Organisation (VANGO) has expressed its firm solidarity with the Pacific Association of Non-Governmental Organisation (PIANGO) on West Papua.

The VANGO support was expressed by the Chairperson of the Vanuatu national NGO group Ms Lind Peter in an email to PIANGO Executive Director Ms Emele Duituturaga, who is currently in Pohnpei, FSM, where they have held the Civil Society Organisations (CSO) Forum on the eve of the 47th Pacific Islands Forum leaders meeting.

In her media briefing earlier in the week, Ms Duituturaga made PIANGO’s stand on West Papua clear – that the issue was no long a matter for the Melanesian Spearhead Group nor the PIF leaders; but rather a United Nations issue.

VANGO’s Linda Peter says in her email and quoted by Vanuatu reporter covering the Pohnpei PIF meeting Moses Stevens.

“We Vanuatu Civil Society Alliance is in solidarity with other local CSOs here in Vanuatu and will continue to advocate locally, nationally and regionally for the freedom for West Papua in alliance with PIANGO and the global community.

The Vanuatu government is also taking a similar stand in their approach to lobbying support for the independence cause of West Papua.

Director General of the Prime Minister’s Office (Vanuatu) Johnson Naviti, says “now that more regional governments have stood out clear on their support for West Papua, our plans now is to take the mater beyond the region”.

While leaders of the Melanesian Spearhead Group (which was formed initially to spearhead the independence cause of West Papua and Kanaky) have divided over West Papua, Solomon Islands has taken a clear stand with the support of Tuvalu and Nauru in their “Pacific Coalition for West Papua”.

Read more: www.pngfacts.com

Read More

00.21 | 0 komentar

Fisheries, West Papua and climate change on Forum agenda

New Zealand's Prime Minister John Key says fisheries management is critically important for Pacific nations, and he expects it to dominate talks at the Pacific Islands Forum.

Mr Key is in Pohnpei in the Federated States of Micronesia for the talks, where climate change and West Papua will also be on the agenda.

Last year the New Zealand Government pledged $US36 million to support fisheries management in the region and so far about $US21 million has been allocated.

Mr Key said fisheries were the largest resource in the region.

Prime Minister John Key after landing in Pohnpei in the Federated States of Micronesia.

"It's worth over billions of dollars, largely tuna fisheries, and so the big threat of course for Pacific nations is illegal fishing in their waters and unauthorise fishing.

"I think long term one of the issues is also sustainability," he said.

At last year's Forum summit, leaders resolved to request Indonesia to allow it to send a fact-finding mission to Papua.

However the Forum secretary-general Dame Meg Taylor said Jakarta had not allowed this to go ahead.

The Forum's annual gathering is also expected to discuss increasing its membership by adding two French territories on the UN decolonisation list.

Both New Caledonia and French Polynesia have been vying for years to be granted full membership, which since the organisation's inception, was meant to be for independent countries only.

 Sumber : www.radionz.co.nz

Read More

00.17 | 0 komentar

KNPB: Dukungan Pasifik Meluas, Indonesia ‘Maju Kena Mundur Kena’

Acara Doa Syukur dan Terima Kasih kepada solidaritas
dari Pasifik untuk Papua yang dimediasi oleh KNPB,
Jumat (9/9/2016) – JUBI/Zely Ariane

Jayapura – Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Agus Kossay, menyebutkan sikap pemerintah Indonesia, yang menolak rekomendasi Tim Pencari Fakta PIF terkait pelanggaran HAM Papua, sebagai strategi yang ‘maju kena mundur kena’.

Berbicara kepada wartawan pasca digelarnya acara Ibadah syukur KNPB, di halaman Rusunawa, Perumnas 3 Waena, Jumat (9/9/2016), Agus menyatakan sikap pemerintah Indonesia tersebut hanya sedang menutup-nutupi kenyataan pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua.

“Saya pikir apapun cara dan model Indonesia menghalangi perhatian Pasifik ke Papua, itu sama saja dengan maju kena mundur kena,” ujarnya.

Menurut Kossay, kalau Tim Pencari Fakta diterima, maka fakta di lapangan akan terbongkar dan masalah akan dibawa ke PBB. Jika ditolakpun seperti sekarang, pertanyaan publik akan muncul, ada apa sebenarnya. “Keduanya tetap akan berujung ke mekanisme PBB,” ujar Kossay.

KNPB menggelar ibadah Syukur atas deklarasi Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP) sekaligus ucapan terima kasih mereka pada dukungan yang terus bertambah di Pasifik, termasuk upaya keras mendorong sikap para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) untuk isu-isu West Papua.

Sebelumnya di sela-sela pertemuan PIF ke-47 (8/9), seperti diungkap Sekjen PIANGO, Emele Duituturaga, keengganan Indonesia disebabkan karena pemerintah tidak nyaman dengan sebutan “Tim pencari fakta PIF”. Hal itu membuat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Pasifik memperkuat strateginya dengan mendorong para pimpinan PIF bertindak untuk isu Papua Barat melalui mekanisme PBB.

Peneliti Abdurrahman Wahid Centre (AWC), Dr. Budi Hernawan, kepada Jubi Jumat (9/9) turut menyesalkan sikap pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

“Saya pikir Kemenlu masih suka dengan cara lama melalui beli suara PNG dan Fiji. Penolakan Kemenlu atas penawaran ‘tim pencari fakta’ dan dialog oleh MSG, di satu sisi, ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak mau didikte, ini kan garis kebijakan pemerintah Jokowi,” kata Budi yang lama telah meneliti isu-isu pelanggaran HAM di Papua.

Namun dia juga menekankan bahwa sikap Kemenlu tersebut hanya akan memperkuat mobilisasi di Pasifik.

Agus Kossay, Ketua I KNPB di akhir acara Acara
Doa Syukur dan Terima Kasih KNPB kepada PCWP,
Jumat (9/9/2016) – JUBI/Zely Ariane

“Konsekuensi ini disadarikah tidak sama Kemenlu? Tawaran dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terkait Special Envoy Papua juga ditentang mereka, jadi tidak jelas maunya apa,” ujarnya.

Pada akhirnya, lanjut Budi, yang terjadi bukanlah tawaran kebijakan baru buat Papua melainkan kegiatan-kegiatan reaktif belaka.

Apresiasi atas Peran Sogavare

Menanggapi meluasnya dukungan terhadap West Papua di Pasifik, khususnya kepemimpinan PM Solomon Manasseh Sogavare, Agus Kossay mengaku tidak menduga.

“Sebenarnya orang Papua tidak menyangka dukungan Solomon Islands hingga sebesar itu, mereka akan bertindak sejauh itu.  Kenyataan ini membuat kami bertambah yakin, bahwa peran akar rumput begitu menentukan. Jika akar rumput mendukung dan berpihak pada bangsa Papua, maka suka tidak suka pemimpin akan mesti bersikap tegas,” kata Kossay.

Ketika dikonfirmasi terkait strategi OMS Pasifik yang hendak mendesak AS, Australia dan Selandia Baru agar bertindak lebih jelas terhadap isu West Papua, Kossay optimis hal itu bisa terjadi.

“Dukungan ini semakin tidak terbendung. Jika ini disuarakan oleh setidaknya 30% anggota PBB, maka negara-negara super poweritu ya harus mengakui apa yang menjadi kesalahan mereka di masa lalu,” ujar Kossay.

Dia menambahkan bahwa PM Sogavare sangat sadar MSG saja tidak lagi cukup, sehingga dirinya mulai mengambil terobosan membentuk PCWP dan mendorong masuknya isu papua ke Komite Dekolonisasi PBB.

Bahkan menurut informasi, kata Kossay, ULMWP akan diberi kesempatan pidato pertama mewakili Pemerintah Solomon dan Vanuatu untuk bicara di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB awal Oktober mendatang.

Perjuangan KNPB, lanjut Kossay, mewakili rakyat Papua yang percaya pada proses dan mekanisme internasional, sebab sejak awal persoalan Papua berdimensi internasional karena sepihaknya perjanjian New York  dan Roma 1962.

“Perjanjian itu sepihak dan banyak pelanggaran, maka negara-negara yang menjadi anggota PBB punya tanggung jawab untuk meluruskan kesalahan itu di forum-forum resmi PBB,” tegasnya.

Sementara itu, kerja keras PIANGO untuk mendorong isu Papua menjadi sikap tegas para pemimpin Pasifik hingga ke mekanisme PBB, terus dilakukan dari Honolulu hingga Ponhpei dimana pertemuan PIF berlangsung.

Dalam pertemuan Kamis (8/9) pagi bersama Troika (forum mantan ketua PIF sebelumnya, Ketua PIF saat ini, dan ketua berikutnya), PIANGO meminta ketegasan tindakan para pimpinan PIF agar secara aktif mendorong pemerintah Indonesia menghentikan pelanggaran HAM di Papua termasuk menemukan cara damai bagi rakyat Papua untuk penentuan nasib sendiri.

PIANGO juga mendorong para pimpinan mendiskusikan persoalan Papua dengan Sekretaris Jenderal PBB pada pertemuan tahunan (Forum Updates di New York di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB/UNGA) agar menunjuk Special Envoy untuk melakukan assesment situasi HAM di Papua Barat.

Terkait agenda dekolonisasi West Papua, PIANGO meminta para pimpinan menjadi sponsor bagi West Papua untuk dimasukkan ke daftar Komite Dekolonisasi PBB.(Zely Ariane)

Sumber : http://tabloidjubi.com/

Read More

23.49 | 0 komentar

O’Neill : PNG akan Bicara Soal Papua Barat di PIF

Perdana Menteri PNG, Peter O'Neill berfoto bersama perwakilan CSO Pasifik usai pertemuan dengan CSO Pasifik - Jubi

Jayapura, Jubi – Isu Papua Barat terus berdengung di Pasific Islands Forum (PIF). Papua Nugini (PNG) sebagai tuan rumah, tak bisa menghindar dari isu ini. Peter O’Neill, Perdana Menteri Papua Nugini yang akan menjadi Ketua PIF berikutnya, menegaskan lagi posisi PNG dalam isu Papua.

Sebagaimana tradisi di PIF, Troika Leaders PIF yang terdiri dari ketua sebelumnya (Kepulauan Marshall), ketua saat ini (Palau) dan ketua selanjutnya (PNG) yang akan menjabat Ketua PIF selama beberapa tahun kedepan, diagendakan untuk bertemu Perwakilan Masyarakat Sipil Pasifik (CSO). Pertemuan Troika Leaders dengan CSO ini dilaksanakan Selasa (8/9/2015) pagi, usai jamuan makan pagi untuk delegasi PIF.

Menjawab pertanyaan CSO tentang isu Papua Barat yang menjadi satu dari lima isu yang diagendakan untuk para pemimpin PIF, O’Neill kembali menegaskan bahwa pemerintahnya akan berbicara soal Papua Barat dalam pertemuan para pemimpin PIF nanti.
“PNG akan Bicara Soal Papua Barat di PIF. Pemerintah PNG secara positif terlibat dengan Pemerintah Indonesia untuk masalah Papua Barat. Pasifik tidak bisa bicara tentang Papua Barat dalam isolasi. Pasifik harus bicara soal tentang Papua dengan Indonesia dalam satu meja yang sama,” ujar O’Neill.

Ia menambahkan, Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua sudah berada dalam forum yang sama, yakni Melanesian Spearhead Group (MSG). Dua pihak ini bisa secara langsung bertatap muka untuk menyelesaikan persoalan Papua. O’Neill menegaskan, ia berpegang pada asas kebudayaan Melanesia yang menghendaki masalah Papua diselesaikan di “para-para adat” Melanesia karena issue Papua Barat sudah tidak dapat disembunyikan lagi dan telah merupakan masalah regional.

O’Neill sangat berharap, hal ini bisa menjadi keputusan PIF dalam beberapa hari kedepan. Harapan O’Neill ini didukung oleh dua anggota Troika Leaders lainnya. Ketiganya juga berjanji pada perwakilan CSO, akan membawa lima isu yang diusulkan oleh Sekretariat PIF dan masyarakat sipil Pasifik dalam pertemuan para pemimpin PIF dalam beberapa hari ke depan. Kelima isu tersebut adalah perikanan di Pasifik, perubahan iklim, dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)di Papua Barat, kanker serviks dan Informasi, Komunikasi dan Teknologi.

Apa yang disampaikan oleh O’Neill ini tak berbeda jauh dengan sikap PNG dan Fiji dalam pertemuan pemimpin Melanesia Spearhead Group (MSG) bulan Juni lalu di Honiara. Saat itu, dua negara ini berpandangan masalah Papua Barat harus diselesaikan dengan melibatkan Indonesia. Perdana Menteri Fiji, Veroqe Bainimarama jelas menyebutkan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) yang diterima sebagai observer di MSG merupakan badan yang signifikan mewakili pandangan orang-orang Papua Barat di luar Papua. Ia juga percaya bahwa ULMWP memiliki pandangan tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk rakyat Melanesia di Papua Barat.

Keputusan MSG menerima ULMWP sebagai observer, kata Bainimarama adalah untuk kepentingan semua orang.
“ULMWP harus dibawa ke dalam proses perubahan bangsa Melanesia di Papua. Ini kesempatan untuk ULMWP. ULMWP harus menggunakan hak istimewa ini untuk bekerja sama dengan MSG membawa perubahan untuk rakyat Papua Barat,” kata Bainimarama.

Saat itu, Bainimarama juga mengatakan semua pihak dalam MSG harus melangkah menuju era baru, kerjasama semua pihak untuk mencapai hasil terbaik bagi bangsa Papua Barat. Indonesia dan Papua yang diwakili oleh ULMWP, kata Bainimarama, bisa berdiskusi tentang rakyat Papua Barat di rumah yang sama, MSG.

Setelah pertemuan dengan CSO ini, O’Neill menyampaikan kepada wartawan bahwa United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) telah mendaftarkan aplikasi keanggotaan di PIF. Namun O’Neill berpandangan, aplikasi tersebut akan ditolak oleh para pemimpin PIF.
“Itu butuh waktu. Saya pikir para pemimpin belum akan menerima aplikasi itu,” ujar O’Neill.

Kenn Mondiai, Ketua PNG Union for West Papua (PNGUWP) yang menghadiri pertemuan CSO dengan Troika Leaders PIF mengatakan CSO di Pasifik menyampaikan kepada Troika Leaders bahwa isu penentuan nasib sendiri termasuk dengan Papua Barat telah diangkat di berbagai forum pemimpin Pasifik selama bertahun-tahun. Tapi sangat sedikit yang dilakukan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat yang berkembang dan terus membanjiri media.

“Sekarang waktunya. Dan pemimpin Pasifik saat ini harus bertindak untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dan damai. PNG memiliki peran penting untuk bermain di forum ini. Dan sebagai tuan rumah serta ketua PIF untuk periode berikut, kami menyerukan Perdana Menteri Peter O’Neill dan rekan-rekan Pasifik untuk bertindak secara moral dan sadar ketika berunding tentang Papua Barat,” kata Mondiai. (Victor Mambor)

Sumber : http://tabloidjubi.com

Read More

15.10 | 0 komentar

Sekian Lama Bungkam untuk Papua, Masyarakat Pasifik Minta Maaf

Emele Duituturaga, Direktur Eksekutif Pacific Islands Association of NGOs (PIANGO) - Jubi

Jayapura, Jubi – Pada tahun 1965, sedianya pertemuan konferensi Komisi Pasifik Selatan (SPC) keenam dilakukan di Hollandia (sekarang Jayapura). Saksi bisunya masih ada. Pemerintah Belanda membangun Gedung DPRD Papua untuk pelaksanaan Konferensi Pasifik Selatan ini. Namun pelaksanaan Konferensi SPC ini tidak terwujud. Papua Barat saat itu berada dalam status sengketa dan menunggu pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Sejak saat itulah, hubungan antara Papua dan negara-negara Pasifik seakan putus.

“Sejak tahun 70 an, hubungan Papua dengan Pasifik putus. Sejak itulah kami tidak tahu apa yang terjadi di Papua Barat. Padahal, Papua Barat sebelumnya adalah bagian dari Komisi Pasifik Selatan,” kata Emele Duituturaga, Direktur Eksekutif Pacific Islands Association of NGOs (PIANGO) kepada Jubi, Senin (7/9/2015).

Emele menambahkan, sejak media sosial hadir, masyarakat sipil di Pasifik mendapatkan akses untuk tahu apa yang terjadi di Papua Barat. Media sosial, memberikan informasi tentang kekerasan di Papua Barat, selain pembangunan yang terjadi selama hubungan antara Papua Barat dengan Pasifik terputus.
“Media mainstream dan media sosial, memungkinkan kami mendapatkan informasi langsung dari Papua Barat tentang kekejaman pelanggaran HAM, sehingga kami bisa mengkonfirmasinya. Karena itulah kami bisa mendesak misi pencari fakta atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia,” kata Emele.

Sejak konferensi Komisi Pasifik Selatan (SPC) keenam gagal dilakukan di Jayapura, Papua Barat memang tak memiliki akses dengan Pasifik. Hubungan dengan Pasifik dalam segala lini putus dan beralih ke Jakarta. Demikian juga sebaliknya, negara-negara Pasifik seakan tak memiliki sejarah dengan Papua Barat. Sama halnya dengan masyarakat sipil di Pasifik. Segala peristiwa yang terjadi di Papua Barat, luput dari perhatian mereka. Kekerasan, pembunuhan, perampasan tanah, hingga “pembunuhan” budaya orang asli Papua, melintas begitu saja di atas Pasifik. Mereka bungkam.

Namun lima tahun terakhir, solidaritas Pasifik untuk Papua muncul. Seperti dikatakan Emele, solidaritas ini muncul seiring eksisnya media sosial di Pasifik sebagaimana di belahan dunia lain.
“Pasifik tidak bisa diam lagi. Terutama masyarakat sipilnya. Masyarakat sipil di pasifik berkewajiban membuat pemerintah mereka peduli pada apa yang terjadi di Papua Barat,” kata Emele.

Masyarakat Sipil di Pasifik, lanjut Emele, sepakat untuk mendesak pemimpin negara-negara Pasifik yang akan bertemu minggu ini dalam Pasific Islands Forum (PIF) di Port Moresby untuk membicarakan masalah Papua Barat, selain perubahan iklim.
“Dua hal yang kami dorong untuk pemimpin-pemimpin di Pasifik, perubahan iklim dan dugaan pelanggran HAM di Papua Barat,” ujar Emele.

Perempuan Fiji ini juga mengatakan masyarakat sipil di Pasifik meminta maaf karena telah bungkam sekian lama atas penderitaan saudara-saudara mereka di Papua Barat.
“Dalam pertemuan Pacific’s Civil Society Organisations di Port Moresby 1-3 September lalu, kami telah menyampaikan pada publik permintaan maaf kepada rakyat Papua Barat atas ketidakpedulian kami dan sekian lamanya kami bungkam, tidak bereaksi atas penderitaan saudara-saudara kami di Papua Barat,” jelas Emele.

Ia menambahkan, dua rekomendasi dari pertemuan Pacific’s Civil Society Organisations ini akan disampaikan dalam Civil Society Organisation Regional Forum di Port Moresby, yang dimulai hari Senin (7/9/2015) .

Perempuan Pemimpin Masyarakat Sipil Pasifik lainnya, Pefi Kingi QSM yang mewakili Pacificwin-Vagahau Niue Trust, mengatakan masyarakat sipil di Pasifik sepakat untuk mendesak negara-negara Pasifik yang hadir dalam PIF untuk mengirimkan misi pencari fakta ke Papua Barat yang terdiri dari delegasi PIF, masyarakat sipil dan pemimpin gereja. Pertemuan masyarakat sipil se Pasifik ini juga sepakat untuk mendorong Papua Barat dikembalikan dalam daftar dekolonisasi PBB sebagai langkah penting untuk kemerdekaan Papua Barat.
“Kami kembali mengingatkan kepada para pemimpin negara-negara Pasifik, Pasifik belum bebas sampai Papua Barat merdeka,” ujar perempuan Maori ini.

Terpisah, Sekretaris Jenderal PIF, Dame Meg Taylor mengatakan suara masyarakat sipil menjadi prioritas utama dari sekretariat Forum Kepulauan Pasifik (PIFs). Suara masyarakat sipil, kata Meg taylor, sangat penting dalam mengembangkan kebijakan daerah, terutama informasi untuk para pemimpin negara-negara anggota PIF.
“Saya seorang pendukung utama masyarakat sipil, dan saya percaya bahwa masyarakat sipil yang kuat dan bersemangat sangat penting untuk wilayah kita,” ujar Meg Taylor saat membuka forum regional Organisai Masyarakat Sipil Pasifik di Port Moresby, Senin (7/9/2015).

Meg Taylor yakin, forum ini sangat penting karena menyediakan ruang bagi masyarakat sipil untuk memberikan masukan tentang beberapa isu kunci yang akan disampaikan pada forum pemimpin Kepulauan Pasifik. (Victor Mambor)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

02.30 | 0 komentar

LSM Pasifik Desak PIF Kirim Misi Ke Papua Barat

Jayapura, Jubi – Kelompok masyarakat sipil Pasifik mendesak Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum/PIF) mengirim misi pencari fakta ke Papua Barat, Indonesia, untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) baru-baru ini meminta agar misi pencari fakta dari Forum utama negara-negara kepulauan di Pasifik dikirim ke (tanah) Papua untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Radio New Zealand melaporkan, perwakila masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dari Pasifik telah bertemu di Port Moresby –ibukota PNG, sebelum forum KTT Pemimpin dari negara-negara Pasifik bertemu pekan depan.

Emele Duituturaga dari Asosiasi LSM Kepulauan Pasifik, atau PIANGO, mengatakan ada dua isu utama dari kelompok tersebut, yakni mereka menginginkan agar para pemimpin dalam Forum itu mengatasi masalah perubahan iklim dan Papua Barat.

Duituturaga mengatakan kelompok itu menginginkan perjanjian mengikat internasional tentang pengurangan emisi gas rumah kaca. Selain itu, dia juga mengatakan ini waktunya untuk melihat masalah Papua Barat.

“Kami memiliki informasi langsung dari Papua Barat atas kekejaman  pelanggaran HAM. Ya, kami tahu bahwa ini sedang dipertanyakan. Ini juga mengapa kita desak misi pencari fakta ke dalam pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Ini cukup mendesak,” kata Emele Duituturaga, mengutip Radio New Zealand, Jumat (4/9/2015).

Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat baru-baru ini diberikan status pengamat di organisasi sub-regional dikawasan Pasifik, Melanesia Spearhead Group (MSG).

Sementara itu, forum tandingan yang didirikan Frank Bainimarana (Fiji), Forum Pembangunan Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Development Forum/PIDF) yang telah berlangsung di Fiji mengangkat isu perubahan iklim menjadi agenda utama yang akan dibahas dalam pembicaraan tentang iklim skala internasional di Paris, November nanti. (Yuliana Lantipo)

Sumber : http://tabloidjubi.com

Read More

00.53 | 0 komentar