KNPB: Dukungan Pasifik Meluas, Indonesia ‘Maju Kena Mundur Kena’

Acara Doa Syukur dan Terima Kasih kepada solidaritas
dari Pasifik untuk Papua yang dimediasi oleh KNPB,
Jumat (9/9/2016) – JUBI/Zely Ariane

Jayapura – Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Agus Kossay, menyebutkan sikap pemerintah Indonesia, yang menolak rekomendasi Tim Pencari Fakta PIF terkait pelanggaran HAM Papua, sebagai strategi yang ‘maju kena mundur kena’.

Berbicara kepada wartawan pasca digelarnya acara Ibadah syukur KNPB, di halaman Rusunawa, Perumnas 3 Waena, Jumat (9/9/2016), Agus menyatakan sikap pemerintah Indonesia tersebut hanya sedang menutup-nutupi kenyataan pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua.

“Saya pikir apapun cara dan model Indonesia menghalangi perhatian Pasifik ke Papua, itu sama saja dengan maju kena mundur kena,” ujarnya.

Menurut Kossay, kalau Tim Pencari Fakta diterima, maka fakta di lapangan akan terbongkar dan masalah akan dibawa ke PBB. Jika ditolakpun seperti sekarang, pertanyaan publik akan muncul, ada apa sebenarnya. “Keduanya tetap akan berujung ke mekanisme PBB,” ujar Kossay.

KNPB menggelar ibadah Syukur atas deklarasi Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP) sekaligus ucapan terima kasih mereka pada dukungan yang terus bertambah di Pasifik, termasuk upaya keras mendorong sikap para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) untuk isu-isu West Papua.

Sebelumnya di sela-sela pertemuan PIF ke-47 (8/9), seperti diungkap Sekjen PIANGO, Emele Duituturaga, keengganan Indonesia disebabkan karena pemerintah tidak nyaman dengan sebutan “Tim pencari fakta PIF”. Hal itu membuat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Pasifik memperkuat strateginya dengan mendorong para pimpinan PIF bertindak untuk isu Papua Barat melalui mekanisme PBB.

Peneliti Abdurrahman Wahid Centre (AWC), Dr. Budi Hernawan, kepada Jubi Jumat (9/9) turut menyesalkan sikap pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

“Saya pikir Kemenlu masih suka dengan cara lama melalui beli suara PNG dan Fiji. Penolakan Kemenlu atas penawaran ‘tim pencari fakta’ dan dialog oleh MSG, di satu sisi, ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak mau didikte, ini kan garis kebijakan pemerintah Jokowi,” kata Budi yang lama telah meneliti isu-isu pelanggaran HAM di Papua.

Namun dia juga menekankan bahwa sikap Kemenlu tersebut hanya akan memperkuat mobilisasi di Pasifik.

Agus Kossay, Ketua I KNPB di akhir acara Acara
Doa Syukur dan Terima Kasih KNPB kepada PCWP,
Jumat (9/9/2016) – JUBI/Zely Ariane

“Konsekuensi ini disadarikah tidak sama Kemenlu? Tawaran dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terkait Special Envoy Papua juga ditentang mereka, jadi tidak jelas maunya apa,” ujarnya.

Pada akhirnya, lanjut Budi, yang terjadi bukanlah tawaran kebijakan baru buat Papua melainkan kegiatan-kegiatan reaktif belaka.

Apresiasi atas Peran Sogavare

Menanggapi meluasnya dukungan terhadap West Papua di Pasifik, khususnya kepemimpinan PM Solomon Manasseh Sogavare, Agus Kossay mengaku tidak menduga.

“Sebenarnya orang Papua tidak menyangka dukungan Solomon Islands hingga sebesar itu, mereka akan bertindak sejauh itu.  Kenyataan ini membuat kami bertambah yakin, bahwa peran akar rumput begitu menentukan. Jika akar rumput mendukung dan berpihak pada bangsa Papua, maka suka tidak suka pemimpin akan mesti bersikap tegas,” kata Kossay.

Ketika dikonfirmasi terkait strategi OMS Pasifik yang hendak mendesak AS, Australia dan Selandia Baru agar bertindak lebih jelas terhadap isu West Papua, Kossay optimis hal itu bisa terjadi.

“Dukungan ini semakin tidak terbendung. Jika ini disuarakan oleh setidaknya 30% anggota PBB, maka negara-negara super poweritu ya harus mengakui apa yang menjadi kesalahan mereka di masa lalu,” ujar Kossay.

Dia menambahkan bahwa PM Sogavare sangat sadar MSG saja tidak lagi cukup, sehingga dirinya mulai mengambil terobosan membentuk PCWP dan mendorong masuknya isu papua ke Komite Dekolonisasi PBB.

Bahkan menurut informasi, kata Kossay, ULMWP akan diberi kesempatan pidato pertama mewakili Pemerintah Solomon dan Vanuatu untuk bicara di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB awal Oktober mendatang.

Perjuangan KNPB, lanjut Kossay, mewakili rakyat Papua yang percaya pada proses dan mekanisme internasional, sebab sejak awal persoalan Papua berdimensi internasional karena sepihaknya perjanjian New York  dan Roma 1962.

“Perjanjian itu sepihak dan banyak pelanggaran, maka negara-negara yang menjadi anggota PBB punya tanggung jawab untuk meluruskan kesalahan itu di forum-forum resmi PBB,” tegasnya.

Sementara itu, kerja keras PIANGO untuk mendorong isu Papua menjadi sikap tegas para pemimpin Pasifik hingga ke mekanisme PBB, terus dilakukan dari Honolulu hingga Ponhpei dimana pertemuan PIF berlangsung.

Dalam pertemuan Kamis (8/9) pagi bersama Troika (forum mantan ketua PIF sebelumnya, Ketua PIF saat ini, dan ketua berikutnya), PIANGO meminta ketegasan tindakan para pimpinan PIF agar secara aktif mendorong pemerintah Indonesia menghentikan pelanggaran HAM di Papua termasuk menemukan cara damai bagi rakyat Papua untuk penentuan nasib sendiri.

PIANGO juga mendorong para pimpinan mendiskusikan persoalan Papua dengan Sekretaris Jenderal PBB pada pertemuan tahunan (Forum Updates di New York di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB/UNGA) agar menunjuk Special Envoy untuk melakukan assesment situasi HAM di Papua Barat.

Terkait agenda dekolonisasi West Papua, PIANGO meminta para pimpinan menjadi sponsor bagi West Papua untuk dimasukkan ke daftar Komite Dekolonisasi PBB.(Zely Ariane)

Sumber : http://tabloidjubi.com/

Read More

23.49 | 0 komentar

Pembukaan PIF, KNPB Turun Jalan Teriak Merdeka

Aksi demo damai yang dilakukan KNPB, GempaR
dan simpatisannya dalam pernyataan sikapnya yang
mendukung PIF di Port Moresby, Papua Nugini - Jubi/mawel

Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB)  memobilisasi aksi massa  turun ke jalan mendukung pembukaan pertemuan pemimpin negara-negara Kepulauan Pasific di Moresby pada 7 -11 September mendatang.

Sejak pagi di depan Kantor Pos Abepura aparat kepolisian sudah berjaga-jaga di depan Ruko tempat yang biasa dipakai warga  untuk berdemo dan berorasi. Walau demikian KNPB Pusat di Jayapura tetap melakukan  aksi di depan Gapura Universitas Cenderawasih Jayapura, di Waena, kota Jayapura, Papua.

Massa aksi dari Sentani , Abepura dan Jayapura berkumpul dan melakukan orasi secara bergantian dari pukul 8:30 hingga 14:15.

“Papua….”teriak setiap aktivis yang menyampaikan orasi. Teriakan itu kemudian di sambut masa aksi dengan meneriakan “Merdeka” sambil mengancungkan kepalan tangan kiri sebagai simbol perlawanan damai.

Ketua 1 KNPB Pusat, Agust Kossay yang memimpin massa aksi dari Sentani tiba di lokasi pukul 12: 00 mengatakan kini saat Papua bebas dari penjajahan. Papua sudah cukup berada dalam penjajahan negara Kesatuan Republik Indonsia selama 53 tahun.

“Kami ingin bebas. Kami ingin bebas. Sudah saat Papua bebas dari NKRI,”teriak Kossay saat orasi politik di jalan depan gapura UNCEN.

Katanya, negara-negara Melanesia harus berbicara nasib dan penderitaan orang Papua. Negara-negara Melanesia tidak boleh tinggal diam karena pembebasan orang West Papua juga bagian dari pembebasan semua orang Melanesia di Pacific dari ancaman global.

“Pembabatan hutan, pengerukan sumber daya alam, penanaman kelapa sawit ini turut mendukung pemanasan global. Solusinya bicara negara-negara Pasific menerima West Papua menjadi pengamat di PIF supaya West Papua melalui ULMWP turut mencari solusi masalah West Papua dan Pasific seluruhnya,”katanya.

Bazoka Logo, Juru Bicara KNPB pusat mengatakan Pemerintah Indonesia tidak bisa lagi membatasi orang Papua membicarakan hak politik dengan stigma yang mengada-ada. Stigma Pencuri,Perampok, OTK, Makar, Separatis dan kriminal sudah tidak berlaku lagi.,

“Sejak status West Papua sebagai observer MSG pada 26 Juni di Honiara, stigma itu sudah habis dan tidak ada. Perjuangan hari ini damai dan bermartabat yang kita lakukan,”tegas Logo.

Kata Logo, kalau perjuangan orang Papua tidak diakui, masalah Papua tidak mungkin menjadi pengamat di MSG dan menjadi agenda di PIF. Masalah West Papua menjadi agenda PIF artinya suatu pengakuan.

“Kita harus tahu itu. Masalah kita tidak lagi pembicaraan di luar. Masalah kita menjadi masalah dan pembicaraan di dalam negara,”tegasnya. (Mawel Benny)

Sumber : http://tabloidjubi.com

Read More

01.01 | 0 komentar

Razia Aktivis KNPB, Polres Sorong Kota Tahan Satu Anggota

Rasia Aktivis KNPB yang di lakukan aparat
 Polres Sorong Kota - Jubi, Niko

Sorong, Jubi – Aksi demo damai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sorong Raya yang rencananya akan dilakukan di halaman kantor DPRD Kota Sorong, Rabu (17/6/2015) guna mendukung Papua Barat menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) dihentikan aparat dengan melakukan razia. Satu aktivis KNPB Sorong Raya atas nama Nando Kogaya dan satu kendaran motor ditahan Polres Sorong Kota.

Berdasarkan pantauan Jubi, Rabu (17/6) sekitar pukul 10.00 WIT, anggota Kepolisian Polres Sorong Kota dibantu TNI melakukan monitoring sebelum melakukan razia terhadap aktivis KNPB yang berencana akan bergerak melakukan aksi unjuk rasa dari kawasan komplek perkuburan Kilometer 10 menuju ke kantor DPRD Kota Sorong yang berlokasi di jalan Jupiter kilometer 10 Kota Sorong.

Selang beberapa waktu, tidak ada pergerakan dari pengunjukrasa. Kemudian pihak Kepolisian melakukan razia terhadap sejumlah kendaraan yang melintas dan dicurigai sebagai aktivis KNPB yang secara diam-diam dan terpisah, ingin melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Kota Sorong.

Hasil razia tersebut akhirnya membuahkan hasil. Anggota Kepolisian berhasil menyita sebuah selebaran dari dalam tas seorang pengendara sepeda motor yang melintas dan diduga sebagai aktivis KNPB. Dinilai telah berencana melakukan aktivitas terlarang kemudian, barang bukti yang dibawanya disita oleh aparat kepolisian dan yang bersangkutan dimintai keterangan terkait barang bawaannya sebelum akhirnya dilepas kembali.

Juru Bicara KNPB Sorong Raya, Agustinus Aud alias Gusti Prabu mengaku, KNPB Sorong Raya sekitar pukyul 9.00 pagi WIT, berencana melakukan aksi damai berupa long march menuju kantor DPRD Kota Sorong, namun rencana tersebut dihadang oleh aparat gabugan TNI/POLRI.

“Anggota polisi sempat menahan satu aktivis KNPB Sorong Raya atas nama Nando Kogaya dan satu kendaran motor tapi sudah dibebaskan pada pukul 16.00 WIT,” katan Gusti Prabu.

Menurut nya, tujuan aksi KNPB ingin mendukung penuh ULMWP membawa aplikasi Papua Barat menuju MSG. “ Ingat, rakyat Papua Barat selama 54 tahun hidup bersama indonesia. Namun, orang asli Papua tetap garis dibawa kemiskinan dan melarat di atas kekayaan alam sendiri, “jelasnya melalui telefon seluler. (Niko MB).

Sumber : http://tabloidjubi.com

Read More

04.22 | 0 komentar

Tiga Anggota Komisi Nasional Papua Barat Kedapatan Bawa Ratusan Amunisi

Polda Papua tangkap tiga orang yang membawa ratusan amunisi,

28 Januari 2015, Metrotv/ Ricardo Hutahaean

Jayapura:  Tim khusus Reskrim Umum Polda Papua meringkus tiga anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang kedapatan membawa ratusan amunisi. Proses penangkapan diwarnai dengan tembakan senjata.

Bunyi letupan senjata terdengar di kawasan Papua Trade Center Entrop, Kota Jayapura, Papua. Letupan itu berasal dari senjata polisi saat menangkap tiga anggota KNPB sekira pukul 11.00 WIT, Rabu (28/1/2015).

Polisi melepaskan tembakan peringatan lantaran ketiga orang itu melawan. Namun akhirnya, mereka menyerahkan diri. Polisi kemudian menyita 500 polisi dari ketiga orang yang berinisial AJ, RW, dan FK itu. Kemudian polisi menggelandang mereka ke Mabes Polda Papua.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Patrige membenarkan penangkapan tersebut. Namun ia tak bisa merinci lebih jelas soal ketiga orang itu. Sebab ia belum menerima data dari Direktorat Reskrim Umum.

"Itu baru ditangkap, jadi mereka baru mau diperiksa, nanti setelah ada pemeriksaan awal, saya akan berikan keterangan resmi. Jadi saya minta bersabar," katanya melalui sambungan telepon kepada Metrotvnews.com.

Seorang saksi mata yang enggan menyebutkan namanya mengatakan ketiga orang itu merupakan anggota KNPB. Kelompok itu dikenal kerap melakukan aksi demonstrasi perjuangan kemerdekaan di Papua.

 "Saya taunya mereka bagian dari KNPB berinisial Aj, RW dan FK," tuturnya. RRN

Sumber : http://news.metrotvnews.com

Read More

18.46 | 0 komentar

Jubir KNPB: Rakyat Papua Wajib Peringati 1 Desember!

Massa aksi KNPB (Foto: Ist)

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com --- Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) menyerukan wajib libur nasional untuk dapat merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Bangsa Papua Barat yang ke-53, pada 1 Desember 2014 mendatang.

Hal tersebut ditegaskan Juru Bicara Nasional KNPB, Bazoka Logo, saat menggelar jumpa pers, Kamis (27/11/2014) siang, di komplek Museum Expo, Waena, Papua.

“1 Desember adalah lahirnya embrio Negara West Papua. Maka, terlepas dari semua kepentingan dan latar belakang sejarah perjuangan bangsa, kita wajib memperingatinya,” kata Bazoka.

Menurut Bazoka, Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dan KNBP Pusat mengajak seluruh komponen bangsa untuk merayakan 1 Desember 2014 sebagai hari bersejarah bangsa Papua.

“Sejarah bangsa Papua tidak boleh dilupakan oleh generasi muda, sebab hanya sejarah yang akan mampu memerdekakan bangsa Papua,” ujarnya.

Bazoka juga meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih untuk tidak melarang rakyat Papua memperingati hari bersejarah tersebut melalui ibadah doa bersama di seluruh wilayah Papua Barat.

“KNPB Pusat melarang keras pengibaran bendera Bintang Kejora, karena bendera adalah simbol dan harga diri rakyat Papua. Bendera bukan barang mainan yang seenaknya dikibarkan di sembarang tempat,” ujarnya dengan tegas.

Ia juga berharap, perayaan 1 Desember dapat dilakukan dengan gelar dukungan doa bagi agenda pertemuan pemimpin-pemimpin perjuangan West Papua yang akan berlangsung di Vanuatu, pada 1 Desember hingga 4 Desember 2014 nanti.

“Kita perlu memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh Papua yang akan bertemu di Vanuatu, mereka akan bicarakan persatuan dan kesatuan kita,” ujarnya.

Editor: Oktovianus Pogau

AGUS PABIKA

Sumber : http://suarapapua.com

Read More

12.13 | 0 komentar

Upaya Penggrebekan di Kantor KNPB Yahukimo Digagalkan Warga

Yahukimo, KNPBnews – Upaya pengerebekan dan penyusupan oleh anggota kepolisian dari Polres Yahukimo di Sekretariat KNPB dan PRD Yahukimo digagalkan oleh masyarakat dan simpatisan KNPB di Yahukimo tadi malam (25/11/2014), pukul 01.30 malam.

Awalnnya, anggota Kepolisian dari Polres Yahukimo mendatangi Sekertariat KNPB dan PRD Yahukimo ini dibawa pimpinan Kompol Matius Maimuda, bersama anggota lainnya mendatagi.  Para anggota kepolisian tersebut datang pada pukul 01.30 malam  waktu Papua, menggunakan pakean preman dan peralatan lengkap atau senjata.

Kemudian yang anehnya lagi polisi yang datang itu tidak menggunakan kendaraan dinas atau mobil patroli namun mereka datang Menggunakan Mobil Avanza kaca gelap. Mobil Avanza anggota Polisi tumpangi mendatangi sekertariat KNPB itu tidak ada nomor plat baik di muka maupun belakang.

Pada polisi itu masuk ke halaman sekertariat pada malam hari,melihat hal tersebut masyarakat dan simpatisan yang berada di sekertariat KNPB kelur dari rumah mereka lalu menghadang mobil avanza tersebut. Setelah menghadang masyarakat berfikir bahwa orang yang datang itu malam hari seperti orang pencuri dan orang jahat untuk melakukan rencana jahat terhada anggota KNPB yang ada di sekertariat KNPB sehingga langsung menurunkan mereka dari dalam mobil.

Setelah semua penumpang dalam mobil turun, ternyata mereka adalah anggota polisi. Hal ini membuat masyarakat berangkapan bahwa mereka ini datang dengan tujuan jahat dan seperti orang pencuri sehingga masyarakat mengkoroyok salah satu anggota polisi sehingga polisi tersebut kritis.

Pada pukul 01.35 waktu Papua,  anggota KNPB dan pengurus KNPB yang berada dalam kantor KNPB keluar mengamankan rakyat yang lagi berteriak, agar tidak melakukan pemukulan terhadap anggota polisi lainya.

Kemudian rayakyat dan pengurus KNPB bersama anggota mengendalikan masyarakat anggota polisi itu suruh pulang. Hal ini dilaporkan oleh ketua KNPB yahukimo kepada KNPB pusat melalui telpon selulernya dari Yahukimo.

Lebih lanjut ketua KNPB Yahukimo, Erius Suhuniap mengatakan bahwa, “kejadian tadi malam itu untung baik rakyat lebih dulum mengetahui kedatangan Polisi sehingga berhasil digagalkan. Jika pada saat itu rakyat tidak lihat berarti mereka pasti melakukan sesuatu di Sekertariat KNPB dan menangkap pengurus KNPB maupun anggota.

Bukan hanya itu, pasti mereka merencanakan kejahatan baik pembunuhan atau pengkapan bahkan skenario tertentu terhadap KNPB wilayah Yahukimo” tegasnya.

Sementara itu Polisi yang dipukul oleh warga dalam keadaan kritis sehingga dikirim di Jayapura pada hari ini.
Info lebih lanjut Hubugi Ketua KNPB yahukimo Nomr HP. +6282238275660
ketua PRD yahukimo hp. +6281361621657

Sumber : http://knpbnews.com

Read More

06.56 | 0 komentar

KNPB Se-Pengunungan Membantah Pernyataan Kombes (Pol) Sulistyo Pudjo Dalam Pertemuan Dengan Media Aljazeera.

Foto Pertemuan Antara Polda Papua dan Media Aljazeera

Wamena-KNPBNews, Polda Papua telah menerima tiga Jurnalis asing dari media Aljazeera, selasa (25/11/2014), cepos Edisi Rabu (26/11/2014,  kedatangan tiga jurnalis asing tersebut untuk melihat secara langsung kondisi Papua, namun kedatangan mereka di terima oleh penjaja sendiri, dalam pertemuan ini Kabidhumas Polda Papua, Kombes (Pol) Sulistyo Pudjo Hartono menjelaskan kepada tiga jurnalis asing bahwa “Papua sangat maju dibandingkan ketika masih Zaman penjajahan Belanda, yang mana sekarang sudah ada dokter, doctor maupun professor yang di sadang orang Papua.”

Komite nasional Papua Barat (KNPB) wilayah pengunungan (Lapago) membantah”  pernyataan Polda Papua melalui Kabidhumas  Kombes (Pol) Sulistyo Pudjo Hartono; sebaliknya dari pernyataan diatas karena zaman Belanda orang Papua di persiapkan secara luar biasa dalam waktu yang singkat, waktu itu sudah ada orang Papua yang menjadi dokter, suster, tentara angkatan laut, darat dan udara, sudah ada yang ahli reparasi radio, ahli geology, dan sebagainya.

Pada saat Zaman Belanda, orang Papua tidak pernah dibunuh, ditembak oleh tentara Belanda, Belanda di perlakukan manusia Papua sebagai mahkluk ciptaan Tuhan yang mulia, dihargai, dihormati, bahkan dipersiapkan untuk menjadikan sebuah Negara merdeka dengan perangkat Negara lengkap yaitu nama Negara West Papua, lambang Negara Mambruk, Bendera Negara Bintang Fajar, Lagu Kebangsaan Hai Tanahku Papua.

Namun Indonesia datang ke Papua untuk memusnakan semua yang dipersiapkan Belanda, yaitu melalui operasi militer, besar-besaran di Papua, “ Bubarkan Negara Boneka, buatan Belanda” selama pemerintah Indonesia berkuasa di Papua, orang Papua mengalami pembunuhan, penembakan, pemenjaraan, penculikan, pemerkosaan, bahkan pemusnahan etnis Melanesia.

Polda Papua silahkan menutupi kebenaran dan fakta, apa yang terjadi diatas tanah Papua tetapi ingat bahwa dunia tahu apa yang anda lakukan di tanah Papua, bauh busuk menyembunyikan dengan cara apapun tetap akan tercium oleh orang lain,  dan ““Komunitas internasional  telah mengetahui apa yang anda kerjakan, bukan apa yang anda katakana.”

Komite Nasional Papua Barat sebagai media nasional bangsa Papua, mendesak kepada pengacara internasional melalui ILWP  dan PBB segera mengadili Indonesia, America dan Belanda atas pencablokan Papua Barat ke Indonesia. Pencuri datang untuk mencuri, pencuri tidak akan pernah mengaku perbuatannya, kecuali ditangkap dan diadili.

Sumber : http://knpbnews.com

Read More

06.51 | 0 komentar

KNPB: 1 Desember 2014, Bintang Fajar Wajib Berkibar !

Perihal : Seruan Umum Perayaan 1 Desember 2014

Isi Seruan:

1. Segera lakukan persiapan perayaan hari Manifesto Kemerdekaan West Papua yang ke-53, 1 Desember 2014 di seluruh wilayah teritori West Papua.
2. Semua orang Papua wajib meliburkan diri dari aktivitas lain, dan wajib merayakan HUT ke-53 Kemerdekaan West Papua dengan mengibarkan bendera bintang fajar  serta menyanyikan lagu kebangsaan West Papua “Hai Tanahku Papua” di tempat masing-masing melalui ibadah atau upacara, baik secara terbuka atau tertutup.
3. Perayaan diisi dengan dukungan doa bagi agenda pertemuan Pemimpin-Pemimpin Perjuangan West Papua yang akan berlangsung di Vanuatu, 1 Desember hingga 4 Desember 2014 nanti.

Demikian seruan ini disampaikan secara terbuka bagi seluruh anak negeri Papua, diatas teritori West Papua.

Selamat Merayakan Hari Manifesto Kemerdekaan West Papua, 1 Desember 2014.

Port Numbay, 25 November 2014

Victor F. Yeimo

Ketua Umum KNPB

Read More

06.47 | 0 komentar

Orang Papua Tidak Pernah Berjuang Untuk Indonesia Merdeka

Mengapa KNPB menyerukan kepada orang Papua untuk memboikot atau tidak ikut serta dalam perayaan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2014? Jawabannya karena tidak pernah orang Papua berjuang merebut kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Mari kita cermati sejarah.

Sejarah Perjuangan Indonesia dan Perjuangan Papua Barat membuktikan bahwa, Indonesia masa perjuangan sampai dengan proklamasi kemerdekaan wilayah teritorial atau batas negara  Indonesia (Sabang sampai di Amboina) dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, sedangkan Papua Barat (Nederland Nieuw-Guinea) dijajah oleh Belanda selama 64 tahun. Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina.  Sedangkan, kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke.

Tahun 1908, Indonesia masuk dalam tahap Kebangkitan Nasional (perjuangan otak) yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini banyak organisasi politik-ekonomi yang berdiri di Indonesia, misalnya Boedi Utomo (20 Mei 1908), Serikat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1913), Perhimpunan Indonesia (1908), Studie Club (1924) dan lainnya. Dalam babakan perjuangan ini, terutama dalam berdirinya organisasi-organisasi perjuangan ini, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan. Hal ini dikarenakan  musuh yang dihadapi waktu itu, yaitu Belanda adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing-masing.

Rakyat Papua Barat juga tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda ini banyak pemuda di seluruh Indonesia seperti Jong Sumatra Bond, Jong Java, Jong Celebes, Jong Amboina, dan lainnya hadir untuk menyatakan kebulatan tekad sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tetapi tidak pernah satu pemuda pub dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda tersebut. Karena itu, rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya “Indonesia” itu.

Dalam perjuangan mendekati saat-saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Tentang tidak ada sangkut-pautnya Papua Barat dalam kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Mohammad Hatta dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal 12Agustus 1945. Saat itu Mohammad Hatta menegaskan bahwa “…bangsa Papua adalah  bangsa Negroid, ras Melanesia, maka  biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri…”. Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945.

Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “Dari Sabang Sampai Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat).  Karena itu pernyataan berdirinya Negara Indonesia adalah Negara Indonesia yang batas kekuasaan wilayahnya dari Sabang sampai Amboina tanpa Papua Barat. (Catatan Ones Suhuniap, Sekretaris Umm KNPB)

Sejak Indonesia mencaplok dan menganeksasi wilayah teritori West Papua pada tahun 1962, Indonesia terus memaksakan nasionalisme Indonesia kepada orang Papua yang berbeda sejarah tadi. Saat ini, pejabat-pejabat Papua yang sedang mengabdi dan menjadi budak penguasa kolonial  sedang memaksa rakyat untuk merayakan kemerdekaan 17 Agustus 2014. Mereka paksa orang Papua untk kibarkan bendera Merah Putih, sebuah bendera yang tidak pernah ada dalam sejarah perjuangan bangsa Papua.

KNPB telah menghimbau orang Papua untuk tidak terlibat dalam merayakannya. Orang Papua tidak perlu ikut-ikutan dalam sejarah milik bangsa lain. Orang Papua harus berdiri pada sejarahnya sendiri. KNPB menghimbau rakyat untuk tidak terhasut dengan rayuan penjajah, karena orang Papua harus menentukan nasibnya sendiri tanpa ditentukan oleh Indonesia.

Sumber:knpbnews.com

Read More

03.55 | 0 komentar

Polres Asmat Kembali Melakukan Penangkapan Terhadap Pengurus Dan Anggota KNPB Wilayah Asmat

Polisi Saat Menangkap Anggota KNPB Asmat

KNPB ASMAT Senin 11 Agustus 2014. Kepolisian Indonesia Polres Asmat kembali melakukan penangkapan terhadap pengurus dan anggota KNPB Asmat, dan sedang melakukan intogasi di kapolres asmat pagi menjelang siang ini.

Ibu Panggresia Yemm lebih lanjut mengatakan bahwa, KNPB wilayah asmat merencanakan pembagunan sebuah kantor atau sekertariat KNPB wilayah asmat berdasarkan hassil keputusan Rapat pimpinan 28 KNPB dan 23PRD di timika 29 DESEMBER 2013 memutuskan Bahwa PRD dan KNPB membagun Kantor atau Sekertariat KNPB di setiap wilayah sama seperti Kantor Free West Papua Campaign Di luar negeri. Kemudia di tempat terpisan salah salah satu Aktivis KNPB Donatus Pombai melaporkan kepada KNPB pusat bahwa, aparat kepolisian melakukan penagkapan terhadap pengurus KNPB wilayah asmat atas nama : Rafael Simap (Jabatan Sebagai Komisariat Diplomasi dan beerapa anggota lainya saat ini masi diterogasi di polres Asmat katanya melalui pesan singkat.

Penakapan terhadap sejumlah aktivis KNPB ini terjadi pada hari ini senin 11 agustus 2014 pukul 09.30 WPB di kabupaten Asmat. Penagkapan terhadap pengurus dan anggota KNPb asmat ini dilakukan , berdasarkan perinta bupati kabupaten Asmat, memerintakan kepada polres Asmat untuk menagkap pengurus KNPB di Asmat dengan alasan bahwa tidak boleh aktifitas Papua merdeka di kabupaten asmat.

Maka Polres asmat melakukan penagkapan terhadap sejumalah aktivis KNPB asmat . penagakapan terhadap Aktivis KNPB hari ini dengan Terkait sumbagan suka rela yang dikeluarkan oleh KNPB asmat kepada masyarakat bertujuan untuk membagun sekertariat KNPB wilayah Asmat .

Kepolisian mengetahui surat sumbagan yang dikeluarkan KNPB sehingga Kapolresta perintahkan anggotanya untuk melakukan penagkapan terhadap pengurus KNPB di wilayah asmat, sama dengan kantor atau sekertariat KNPB di wilayah lain. Hal ini disampaikan oleh Ketua Parlement Rakyat Daerah (PRD) Ny. Panggresia Yemm, melalui pnsel selulernya kepada KNPB pausat pagi ini.

Lebih lanjut Donatus Pombai Mengatakan polisi sedang melakukan Introgasi Rafael Simap terkait dengan akan di bangunya sebuah kantor Fri West Papua,(sekertariat knpb Asmat) sama dengan didirikan kantor atau sekertariat KNPB di Daerah-daerah lain se tanah Papua, bahkan sama dengan Kantor Free West Papua Campaign di luar negeri. 

Donatus Pombai mengatakan Polres asmata melakukan penagkapan berdasarkan atas laporan yang disampaiakan oleh Ketua Adat (Kopakci) dan Kepalah Distri. Agats (Ursula Biakai) serta perintah Kabupaten Asmat yang disampaikan oleh Bupati asmat (Yuvensius A Biakai MBA) menyeruhkan kepada Polres kabupaten asmat untuk segra bubarkan atau Tangkap Anggota KNPB asmat. 

Namun hal itu di Bantah dengan tegas oleh Ketua KNPB Asmat Linus Desnam, Bahwa kami ini bukan kelompok Kriminal, koropsi atau jihat, sehingga datang tangkap dn siksa. Kami ini sedang memperjuangkan hak politik yang sadar dan segar sedang menuntut Hak Penentuan Nasib (Self Determination). Bagi rakyat papua termasuk masyarakat Asmat. "Saya sekali lagi sampaikan kepada pemerintah kabupaten asmat untuk hetikan perinta penagkapan terhadap Aktivis KNPB Asmat tegasnya. Dalam pesan singkat ketua KNPB asmat yang diterima oleh KNPB pusat dari asmat.

Sumber:Knpbnewsasmat

Sumber :http://www.umaginews.com

Read More

03.09 | 0 komentar

Dua Jurnalis Perancis Ditangkap, Bucthar: Gubernur Papua Harus Tanggung Jawab!

Ketua PNWP (kanan) dan Gubernur Provinsi Papua (Foto: Ist)

PAPUAN, Jayapura --- Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Bucthar Tabuni meminta Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, untuk bertanggung jawab atas penangkapan dua jurnalis asal Perancis di Jayawijaya, Papua, 7 Agustus 2014 lalu, oleh Kepolisian Daerah Papua.

Menurut Bucthar, Gubernur Papua, Lukas Enembe pernah membuat pernyataan di media massa, bahwa Papua terbuka bagi jurnalis internasional, agar dapat mengabarkan Papua ke mata dunia internasional.

“Saudara Gubernur Papua yang terhormat, terkait penangkapan dua jurnalis asal Perancis, saya perlu komplain kepada anda, karena beberapa waktu lalu anda katakan akan membuka akses bagi wartawan asing bebas berkunjung ke West Papua.”

“Sekaligus anda juga memberikan jaminan keamanan kepada wartawan asing dalam proses peliputan di tanah Papua, kenapa janji itu tidak ditepati,” kata Bucthar, dalam release kepada suarapapua.com, pagi tadi.

Kenyataan yang terjadi saat ini, menurut Bucthar, bertolak belakang dengan pernyataan orang nomor satu di provinsi Papua ini.

“Bagaimana tanggung jawab anda sebagai kepala daerah terkait pernyataan anda. Kami minta anda membuktikannya kepada public, dengan menegur Kapolda Papua yang seenaknya menangkap wartawan asing tersebut,” kata Bucthar.

Bucthar juga mempertanyakan sikap Lukas Enembe yang tinggal diam melihat kekejaman militer Indonesia terhadap warga Papua, secara khusus terhadap dua wartawan asing asal Perancis ini.

“Ataukah pernyataan anda tentang jaminan keamanan bagi jurnalis asing ini sebagai sebuah jebakan, kami butuh ketegasan anda saat ini,” tegasnya.

Sebelumnya, seperti dilaporkan media ini, dua jurnalis asal Perancis ditangkap Polda Papua di Kabupaten Jayawijaya, Papua, karena diduga sedang meliput aktivitas kelompok kriminal bersenjata, Enden Wanimbo. (Baca: Jurnalis Asal Perancis “Diamankan” di Polda Papua).

Hingga berita ini diturunkan, kedua jurnalis ini masih ditahan di Markas Kepolisian Daerah Papua, di Jayapura, Papua, dan telah ditetapkan sebagai tersangka. (Baca: Dua Jurnalis Perancis Yang Ditangkap di Wamena Jadi Tersangka).

OKTOVIANUS POGAU

Sumber : http://www.suarapapua.com

Read More

17.38 | 0 komentar

BOIKOT PROKLAMASI 17 AGUSTUA 2014 DI PAPUA BARAT

Keberhasilan boikot Pilpres Indonesia diatas teritori West Papua adalah manifestasi dari sikap anti kolonialisme yang dilakukan secara sadar oleh rakyat West Papua. Boikot kita selanjutnya adalah terhadap perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-69 diatas teritori West Papua.

Sudah setengah abad lebih kita dipaksa memiliki ideologi dan nasionalisme Indonesia yang tidak pernah diwariskan atau dilahirkan oleh leluhur kita. Kita tahu, kita tidak pernah dimasukan, apalagi ikut serta, dalam sejarah proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Bangsa Papua tidak pernah ada dalam sejarah pembentukan negara yang bernama Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya kita bersikap menolak! Menolak segala menipulasi dan hegemoni kolonial Indonesia.

Kami menyeruhkan kepada rakyat West Papua, yang ada diatas teritori West Papua, maupun diluar West Papua, agar tidak ikut serta menyukseskan, apalagi merayakan, kemerdekaan Indonesia. Sebagai bangsa yang bermartabat, kita juga tetap menghargai dan tidak mengganggu perayaan kemerdekaan mereka (bangsa Indonesia) pada 17 Agustus mendatang. Dan sebaliknya, Indonesia harus menghargai sikap bangsa Papua untuk boikot HUT RI di West Papua.

Kami menyerukan kepada segenap rakyat West Papua agar mengajak dan mengajar kebenaran sejarah kepada sesama keluarga, suku dan bangsamu bahwa bangsa Papua memiliki sejarah kemerdekaannya sendiri tanpa Indonesia. Dengan demikian, rakyat tidak lagi dihasut, dibodohi, atau disogok untuk terlibat secara terus menerus dalam perayaan kemerdekaan 17 Agustus.

Sudah waktunya kita menunjukkan sejarah yang benar kepada penguasa kolonial Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia bahwa bangsa Papua siap untuk bernegara sendiri, berlandaskan pada ideologi dan nasionalismenya sendiri. Penolakan terhadap pendudukan kolonial Indonesia dan segala praktek penjajahannya harus dilakukan dengan sikap boikot tanpa kekerasan.

Kita harus mengakhiri!

Dikeluarkan di Port Numbay, 19 Juli 2014

Victor F. Yeimo
Ketua KNPB

Tembusan kepada:

1.           Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua [PNWP]

2.           Ketua-Ketua Parlemen Rakyat Daerah di West Papua

3.           Benny Wenda, Koordinator Diplomat Internasional bagi West Papua

4.           Goliat Tabuni, Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB)

Sumber : www.umaginews.com

Read More

20.37 | 0 komentar

DPR Akui Aksi Bermartabat Tapi TNI/POLRI Menutupi Ruang Demokrasi dan 24 Aktifis KNPB Timika Ditangkap.

TNI/POLRI bungkam Demokrasi di Timika-papua (Doc.KNPB)

Timika, KNPBNews – Pihak Milter Republik Indonesia dalam hal ini TNI/POLRI terus berjuang untuk menutup ruang demokrasi di seluruh Tanah Papua Barat terutama di kota Timika. Sementara DPRD dan Pemerintah Indonesia mengakui Aksi ini adalah aksi bermartabat.

Setelah Pihak kepolisian terima surat pemberitahuan Aksi Jalan Ruben Kayun ditangkap saat bagi Selebaran itu dikeluarkan kemarin jam, 08.00 malam. Menurut Ruben Kayun, “ Saya diejek, disiksa dan diolok-olok sampai malam mereka antar saya di rumah perjalanan saya itu polisi foto-foto saya kaya artis, dan sampai di rumah juga mereka foto-fot tempat tidur saya, dapur dan luar dalam semua.” Katanya saat persiapan untuk turun jalan aksi.

Setelah Ruben Kayun dikeluarkan 24 Aktifis KNPB dari SP-SP ditangkap di SP 2 Jalan Karitas dan sampai saat ini mereka ada di POLRES Mile 32. Ke-22 aktifis yang ditangkap ini saat TNI?POLRI dan Intelijen menangkap mereka, ditendang, dipukul, diinjak sampai hari ini ada yang bengkak muka meraka.

Sementara itu masa dari SP 5, SP 6, SP 7, SP 12, Yayanti, SP 13, ILIALE, SP 3, SP 2 dihadang oleh TNI/POLRI dan 24 Aktifi KNPB di tangkap dan ada di POLRES Mimika, Berikut nama-nama mereka yaitu 1. Dotius Wanimbo, 2. Neles, 3. Sem, 4. Marius Wenda, 5. Bilem Wenda, 6. Nius Tabuni, 7. Sole Tabuni, 8. Ismael Wenda, 9. Lasarus Tabuni, 10. Linto Tabuni, 11. Efri, 12. Lerina, 13. Lepina, 14. Tinggris umur 3 tahun, 15. Eliana Tabuni, 16. Diana Wenda, 17. Aifa Tabuni 3 tahun, 18. Merlin Wenda, 19. Jakson umur 2 tahun, 20. Amarina Tabuni. 21. Eka Wenda. 22. Herman. 23. Yulianus 24. Hengki.

Setelah mendengar penangkapan 21 Aktifis KNPB Wilayah Timika, Parlemen Rakyat Daerah Mimika bersama Komite Nasional Papua Barat Wilayah Timika menggelar Rapat Darurat dalam rangka menyikapi penangkapan itu. Dan dalam rapat itu memutuskan bahwa:

1. Mereka akan menelpon KAPOLRES mimika
2. kalau tidak dikeluarkan pihak KNPB dan PRD akan turun Jalan sampai ke Markas Kepolisian di Mile 32.

Semua yang ditangkap dan tending, diinjak-injak dan dipukul sampai ada yang luka-luka, dipukul juga denga pucuk senjata.

Mau ambil video dan gambar Pihak TNI/POLRI dan Brimob pukul dan kejar-kejar juga semua wartawan.

Dan Ketua Bidang Media dan Propaganda Komisariat Diplomasi KNPB Wilayah Timika juga sempat dapat diancam, dan dikejar. Dan sampai saat ini ke-24 aktifis KNPB Wilayah timika masih ditahan POLRES Mile 32 Timika.

 

TNI/POLRI saat hadang dan tangkap 24 aktifis KNPB Timika

Sumber : http://knpbnews.com

Read More

17.04 | 0 komentar

80 % Tidak Coblos, Boikot Pilpres Di West Papua Sukses

Jayapura, KNPBnews – Pemilihan Presiden diatas teritori West Papua terlihat sepih dari keikutsertaan rakyat West Papua. Diprediksi, sekitar 80% suara rakyat West Papua tidak ikut mencoblos alias memboikot pemilihan yang berlangsung di hampir semua daerah di tanah Papua.

Menurut pantauan crew media online ini, rakyat West Papua, yakni orang asli Papua, tidak ikut mencoblos di hampir semua Tempat Pencoblosan Suara (TPS) diatas tanah Papua. Hanya berkisar 20% yang terlihat mencoblos.

“Kami memang mendapat laporan dari masyarakat langsung maupun dari pantauan anggota kami bahwa rata-rata 20% partisipasi orang asli Papua di setiap TPS dan yang lain kebanyakan orang pendatang, “kata Bozoka Logo, Juru Bicara KNPB kemarin.

Rakyat West Papua benar-benar mengikuti himbauan dan seruan dari pemimpin-pemimpin perjuangan. Seruan-seruan melalui selebaran selama ini untuk boikot Pilpres diterima hingga ke pelosok tanah Papua.

Ketua Parlemen Nasional West Papua, Buchtar Tabuni sebelumnya memprediksi 80% rakyat West Papua akan memboikot. “Intruksi saya telah dilaksanakan oleh KNPB dan PRD dan hasilnya sesuai dengan prediksi kita kemarin”, kata Buchtar Tabuni dari tempat persembunyiannya.

Menurut Bazoka Logo, rakyat Papua telah mengajar demokrasi yang benar kepada seluruh dunia melalui boikot Pemilu, karena pilihan politik itu tidak bisa diberikan sembarangan, apalagi kepada penguasa yang sedang menjajah.

Sementara itu, Pemimpin Papua Merdeka dan juga Koordinator Diplomat Internasional untuk West Papua, tuan Benny Wenda jauh-jauh sebelumnya telah menyeruhkan rakyat West Papua untuk memboikot Pemilu diatas tanah Papua.

Selain Benny Wenda,  sebelumnya pemimpin Perjuangan yang kini mendekam di balik jeruji penjara Abepura seperti Victor Yeimo (Ketua Umum KNPB), Forkorus Yaboisembut (Ketua Dewan Adat Papua), Fileb Karma (Tahanan Politik Hati Nurani) juga telah menghimbau rakyat agar memboikot Pilpres dengan cara damai.

Kepada media kemarin, Ketua Umum KNPB, Victor Yeimo menyampaikan pesan berikut ini:

Terima kasih kepada rakyat West Papua, bahwa hari ini kita buktikan 80% rakyat West Papua tidak berpartisipasi secara sadar dalam Pemilu Presiden Kolonial Republik Indonesia. Kita telah berhasil membuat “pesta demokrasi” kolonial menjadi sunyi dari partisipasi kita. Kita telah membuktkan bahwa kita bukanlah bangsa yang tunduk dan patuh pada penguasa yang terus menindas kita.
Bagi yang terpaksa dan dipaksa memilih, atau bagi yang turut suksesi dan memilih, kami memakluminya sebagai bagian dari hak masing-masing pribadi, tetapi juga bagian dari korban hegemoni kolonialisme. Kepada mereka, kami menyampaikan agar tetap menyadari bahwa hak politik kita dalam Indonesia tidak akan pernah berarti bagi keselamatan bangsa Papua sepanjang hak penentuan nasib sendiri belum terpenuhi.

Sumber :  http://knpbnews.com

Read More

16.59 | 0 komentar