Kitab Suci, Rohaniwan dan Penjajahan di Papua

Ilustrasi oleh Alit Ambara (Nobodycorp)

Oleh: Mbagimendoga Uligi

Rohaniwan yang memikul Kitab Suci sedang menghambur-hamburkan ayat-ayat Kitab Suci tanpa makna Teologi di Papua. Para Rohaniwan mengutip ayat-ayat Kitab Suci untuk memuji-muji pemerintah, menginjak-injak jemaatnya dengan cara mengajak jemaat tunduk kepada pemerintah.

“Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah,” khotbah para Rohaniwan mengutip surat Paulus kepada Jemaat di Roma (Rm 13:1-3) di media-media lokal di Papua sejak 50 tahun lalu.

Soalnya, sejak kapan Allah menetapkan pemerintahnya di Papua? Apakah benar pemerintah Indonesia di Papua ditetapkan Allah? Apa indikator pemerintah Indonesia di Papua suatu pemerintahan yang ditetapkan Allah? Pemerintah yang ada suatu penetapan Ilahi adalah satu omong kosong para Rohaniwan. Rohaniwan asal mengutip dan mengajar surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini untuk Jemaat di Papua.

Karena asal mengutip, seorang Rohaniwan yang mestinya bertugas mengajak dan menuntun jemaatnya keluar dari lingkaran setan kekuasaan yang menindas dan membunuh malah mengajak jemaat menerima perilaku pemerintah yang barbar. Rohaniwan lanjut mengutipnya begini: “Sebab itu, barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan barang siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya.”

Kutipan ini jelas-jelas sang Rohaniwa menutup mata dengan pembunuhan orang Papua atas nama penerapan hukum Negara kesatuan Republik Indonesia di Papua. Pembunuhan atas keutuhan Negara dianggap lebih penting daripada keutuhan Jemaatnya. Keutuhan perpuluhan imbalan dari khotbahnya lebih penting daripada keutuhan Jemaatnya. Keberlanjutan pendudukan dengan bedil dianggap lebih penting daripada penghabisan umat Tuhan.

“Khotbah yang mementingkan perpuluhan itu wajah Gereja yang memeras dan menjajah umat Tuhan atas nama iman. Rohaniwan menjual ayat-ayat Kitab Suci,” ujar Yulaghap Yuwukha.

Rohaniwan macam ini kalau dibaca dalam kerangka kitab Perjanjian Lama: Nabi-nabi murni dan nabi-nabi palsu atau nabi pemerintah. Nabi murni dan pemerintah sangatlah beda dari asal usul hingga kepentingan dari khotbahnya. Nabi-nabi murni muncul secara alami. Tidak ada pengangkatan atau pelantikan sebagai nabi. Kehidupannya bisa saja sama seperti masyarakat lain. Kerja kebun dan mengurus keluarganya. Kemudian menyampaikan ilham dengan situasi sosial politik dan keagamaan yang berlangsung kepada masyarakat.

Nabi-nabi pemerintah adalah nabi-nabi yang dilantik dan diakui pemerintah supaya menafsir dan mendoakan sesuai dengan kepentingan pemerintah. Karena itu, Rohaniwan macam ini yang dibawa-bawa untuk mendoakan acara-acara pemerintah. Mereka menyampaikan khotbah-khotbah sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Kita kembali ke Surat Paulus. Para Rohaniwam memang sangat tidak salah mengutipnya surat sang Rasul. Hanya, para Rohaniwan ini mengutip ayat itu tanpa melihat konteks Rasul Paulus menulis surat itu kepada Jemaat di Roma. Rohaniwan mengutip ayat itu begitu saja, lalu memuntahkannya kepada Jemaat. Jemaat yang aman dengan Kitab Suci mengamininya atau menolaknya, namun tidak pernah tunjukkan penolakannya.

Supaya kena konteks, para Rohaniwa mestinya membaca ayat itu dalam konteks jemaat Kristen di Roma atau membacakannya dalam konteks Jemaat Kristen di Papua. Kalau bicara konteks Jemaat Roma, waktu itu Jemaat di Roma berada dalam tekanan pengejaran dan pembunuhan dari orang Yahudi dan orang Roma yang tidak beragama Kristen maupun konflik internal komunitas Yahudi yang menganut Kristen waktu itu.

Karena itu, dalam konteks itu, Paulus menulis surat untuk mengajak Jemaat Roma tetap beriman kepada Yesus dengan nasehat-nasehatnya. Ia menasehati supaya tetap melihat Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan, bukan hukum Yahudi atapun pemerintahan yang berkuasa. Paulus menekan saling melayani dalam kerendahan hati sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus.

Ketika menafsir ayat pilihan kaum penjajah itu, Teolog asal Belanda, Groenen OFM mengatakan, memang ayat itu menjadi nasehat Paulus soal hubungan orang percaya dengan Negara, yang dinilai cukup positif. Penilaian positif menjadi penekanan utama dan mesti dimengerti dalam kerangka teologi Paulus dalam Surat Roma.

Sudah tersirat jelas, menurut Gronen, Teologi Paulus dalam Surat Roma dapat dirumuskan “melalui pewartaan Injil semua orang berdosa dibenarkan Allah karena percaya kepada Yesus”. Percaya terhadap misi Yesus historis maupun imanen. Misi Yesus historis sudah jelas memperjuangkan pembebasan manusia. Yesus berjuang membebaskan manusia dari egoisme menguasai dan memeras yang terjadi dalam pemerintahan kekaisaran Romawi yang berkuasa ketika Yesus memperjuangkan pembebasan.

Ketika berbicara konsep suatu Negara, Agustinus, Uskup Hipo, dalam bukunya “City Of God”, menguraikan konsep Negara dan hubungan pemerintahan dan rakyat. Agustinus membedakan negara menjadi dua: negara Surgawi dan negara Duniawi. Agustinus mengatakan, negara Duniawi diperintah oleh manusia. Manusia memimpin dan memerintah penuh dengan keegoisan, kebencian, kejahatan, dan peperangan.

Konsep sebaliknya, Agustinus menggambarkan negara Surgawi dipimpin dan diperintah oleh Allah. Allah memimpin dan memerintah negaranya penuh kebijaksanaan, keadilan, kebenaran dan kedamaian. Singkatnya, negara Surgawi diperintah Allah dengan cinta dan pelayanan, serta negara sekular diperintah oleh manusia penuh kebencian demi cinta dirinya.

Kalau begitu, apakah negara Surgawi itu identik dengan lembaga Gereja tempat para Rohaniwan mengadu nasib dan negara Duniawi itu identik dengan lembaga negara pemerintah? Agustinus tidak mempersoalkan konsep kedua negara sebagai lembaga organisasi Gereja dan politik, melainkan sebagai cara hidup. Cara hidup yang ditunjukkan oleh manusia pertama, Adam dan Hawa, Kain dan Habel, yang kemudian diwariskan kepada kita. Kita menerima dan meneruskan warisan itu dalam hidup kita sebagai manusia yang mencintai kejahatan dan kebaikan. Kejahatan sebagai hakikat dari negara sekular dan kebaikan sebagai negara surgawi.

Penggambaran itu menjadi jelas kalau hubungan pemerintah Indonesia dan Jemaat di Papua sudah negatif dengan kejahatan Negara sebagai satu cara hidup, apa artinya para Rohaniwan mengajak jemaat tentang ketaatan terhadap pemerintah? Apakah hubungan positif para Rohaniwan yang makmur dan sejahtera harus menjadi ukuran Jemaat yang menderita, yang punya hubungan negatif harus tunduk kepada pemerintah? Ataukah Jemaat harus menderita demi hubungan positif Rohaniwan dengan Negara?

Penulis adalah tukang angkat barang di pelabuhan Port Numbay, tinggal di Hollandia.

Sumber : www.suarapapua.com

Read More

05.15 | 0 komentar

West Papua: a hard choice, but a simple one

No matter how we slice and dice the issue of West Papuan independence, it always comes down to this: Do the indigenous peoples of a distinct and discrete land mass have the democratic right to self-determination or not?

The answer, according to international law and standards, is an unequivocal yes.

Even a cursory examination of history reveals that Indonesia has systematically ignored and subverted the desires of the people who share the island of Papua with their cultural and ethnic brethren and sistren in Papua New Guinea. They have oppressed these people using military force, and their policies in the region have from the beginning been designed to silence the voice of the indigenous people there.

Indonesian president Joko Widodo’s protestations notwithstanding, there is no free press in the Papuan provinces. Police and military continue to claim in the face of incontrovertible evidence that there is no unrest. And still they claim that even advocating for independence is a crime. Attending a peaceful demonstration is considered grounds for arrest and incarceration. Political activity can get you tortured or killed.

Virtually all of the independence leaders living in exile have faced systematic persecution extending across borders. After he escaped prison and fled for his life, Benny Wenda faced years of forced immobility because of a flagrantly erroneous Interpol ‘red notice’, which falsely accused Mr Wenda of arson and murder.

Just last month, Mr Wenda was denied entry into the United States following an interview with US Homeland Security personnel. No reason was provided at the time. Presumably, the terrorist watch-list, or a similar international mechanism, is being used to curtail his visibility on the world stage.

It needs to be said that Jokowi, and Susilo Bambang Yudhoyono before him, would do more if they could. But the plain truth is that civilian rule of law does not extend to the Papuan provinces. These frontier areas are the under the hegemony of the Indonesian military. The wealth they derive from this island is such that they are content to conduct what has been characterised as a “slow-motion genocide” in order to perpetuate their own prosperity.

It’s despicable, frankly. But nobody seems to have either the power or the political will to end this tyranny. One can argue realpolitik, and claim that Indonesia is moving in the right direction, but it’s clear that politicians in Jakarta allow these depredations to continue on Melanesian peoples even while they take great strides to protect their ethnically Asian populations.

In editorial pages across the region, commentators are writhing and contorting themselves to try to find a dignified, elevated expression of the pending decision: Should the Melanesian Spearhead Group recommend full membership for the United Movement for the Liberation of West Papua (ULMWP)? Will they do it?

The answer to each question is agonisingly simple: Yes, they should; and no, they will not.

Indonesia has already won this round. They won on the day that Voreqe Bainimarama reiterated that Indonesia’s territorial integrity was inviolate. They won doubly when he recommended them for associate membership in the MSG, a move that effectively kills the prospect of any dialogue concerning West Papuan independence in this forum.

The MSG operates on consensus. If there is no agreement, there is no action. Given the opposing stances that Vanuatu and Fiji have taken concerning the ULMWP, no compromise – let alone consensus – seems possible. And given the recent rise to power of Sato Kilman, widely considered to be Indonesia’s cats-paw in Vanuatu, membership for Indonesia is not out of the question.

Regional commentators and political figures wax poetic about the need for dialogue and inclusion. They ignore the rather inconvenient fact that West Papua’s MSG bid is a result of the fact that dialogue within Indonesia is not only impossible, it’s frequently fatal to those who attempt it.

It’s frankly infuriating to see the namby-pamby linguistic contortions that some of those involved have engaged in. Solomon Islands prime minister Manasseh Sogavare’s championship-level equivocation, advocating for observer status for the ULMWP and membership for Indonesia, simply closes the coffin and hands the nails to Indonesia. PNG prime minister Peter O’Neill’s ability to swallow his outrage over human rights abuses seems to increase right alongside his ability to attract Indonesian business interests.

But worst of all is Vanuatu’s deputy prime minister Moana Carcasses, who only last year made history with his presentation of West Papua’s plight to the United Nations. Now, he is reportedly professing that the issue is a difficult one, and that understanding and patience need to prevail.

Fiji, at least, is unapologetic, if shameless, in its stance.

The MSG cannot move out of this morass if it won’t speak clearly about the situation. There is a prima facie case for West Papuan membership in the MSG. If the fact that the chair is currently held by the New Caledonian independence movement weren’t evidence enough, then the words of support from MSG founding member Sir Michael Somare should suffice.

But ULMWP membership is unacceptable to Indonesia. And it has played its hand with care. Ensuring that even Australia did not remain on the sidelines, it prodded and pulled at everyone involved, and got the result that it wanted.

If the MSG is to retain even an iota of credibility, the only line that it can honestly take now is to admit that it cannot usefully function as a forum for discussions concerning Melanesian decolonialisation, because it lacks the strength to resist the overwhelming power of its neighbours.

It’s a fact: Melanesia is weak. There’s no shame in saying so. Indonesia is powerful – powerful enough even to give Australia pause. Indonesia has the will and the political and material resources necessary to ensure that West Papuan independence remains merely a dream for years yet to come. Likewise, armed resistance to an utterly ruthless military cannot succeed. The days of the OPM are past – if they ever existed.

The sooner we come to terms with these truths, the sooner ULMWP can begin developing effective tactics to counteract them. Those of us in Melanesia owe them at least that much.

[First published at the Pacific Institute of Public Policy .]

Sumber : https://redflag.org.au

Read More

03.49 | 0 komentar

Referendum di Skotlandia, Selanjutnya West Papua?

Referendum Skotlandia resmi dilaksanakan siang tadi,
 18 September 2014. Foto: peluangproperti.com

Tanggal 18 September 2014 (hari ini), referendum bagi Skotlandia berlangsung. Rakyat Skotlandia secara damai akan menentukan apakah tetap bergabung dengan Inggris atau memisahkan diri (merdeka) sebagai sebuah negara.

Sejak Indonesia anekasi West Papua tahun 1962, dan merampas hak penentuan nasib sendiri melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, bangsa Papua di teritori West Papua terus menerus menuntut Indonesia agar menyelesaikan persoalan West Papua melalui referendum yang fair, damai dan final.

Mekanisme referendum adalah satu-satunya cara universal yang diakui dan dipakai dalam praktek penentuan nasib sendiri bagi suatu wilayah konflik.

Pemerintah Indonesia, dan berbagai kelompok ultra-nasionalis di Indonesia masih beranggapan bahwa tuntutan referendum adalah separatisme.

Mereka menolak referendum sebagai cara damai dan bermarbat yang harusnya diakui sebagai opsi tengah dari sebuah konflik.

Indonesia barangkali lebih menginginkan orang Papua di atas teritori West Papua terus berdarah atas sebuah tuntutan damai yang ditawarkan. 

Referendum di Skotlandia adalah contoh penyelesaian damai yang disepakati dan diakui oleh Pemerintah dan Parlemen Skotlandia.

Sejak Perang Dunia II usai, Inggris sebagai negara kolonial tertua sudah banyak mempraktekkan cara penyelesaian damai di berbagai wilayah jajahannya.

Indonesia sebagai negara kolonial bagi West Papua, sudah semestinya menanggapi tuntutan referendum yang ditawarkan oleh rakyat Papua dengan cara-cara yang damai pula.

Tidak seperti pelaksanaan referendum yang berdarah di Timor Timur (Timor Leste), tidak seperti pelaksanaan Pepera 1969 di Papua yang penuh dengan pemaksaan dan rekayasa dibawah todongan senjara militer Indonesia.

Lord Avebury, anggota Parlemen Tinggi Inggris dalam debat di Parlemen Tinggi Inggris pada tanggal 24 Juli 2014 lalu telah mengajak Indonesia untuk belajar bagaimana Inggris mengadakan referendum di Skotlandia.

"Saya berharap Perdana Menteri mengundang Presiden SBY untuk mengunjungi Inggris pada bulan September tahun depan, sehingga ia dapat melihat bagaimana kita berurusan dengan tuntutan penentuan nasib sendiri di negeri ini," kata Lord Avebury.

Hak penentuan nasib sendiri (the right of self-determination) diakui PBB dan anggota PBB, termasuk Indonesia harus tunduk dan menghargainya sebagai kewajiban hukum dalam menanggapi tuntutan referendum di West Papua.

Indonesia tidak harus menggunakan alasan integritas teritorial dalam menolak referendum di Crimea-Ukraina, Kosovo, dan kini Skotlandia sebagai alasan untuk menutupi tuntutan referendum di West Papua.

Sebab, referendum sudah menjadi kebiasaan yang relevan bagi penyelesaian konflik-konflik di dunia. Bila 5,3 juta jiwa penduduk Skotlandia akan memilih secara terbuka dengan mekanisme one man one vote, Indonesia seharusnya malu karena pada Pepera tahun 1969, dari 800.000 jumlah penduduk Papua saat itu, hanya 1.025 orang saja yang dipaksa oleh militer Indonesia untuk memilih bergabung dengan Indonesia.

Sangat salah bila Pemerintah Indonesia masih menolak referendum West Papua dengan alasan integritas teritori Indonesia. Teritori yang mana, dan integritas yang mana?

Sebab, Orang Papua, sebelum Indonesia datang menjajahnya, sudah hidup di atas integritas teritorinya sendiri tanpa Indonesia. Orang Papua menuntut Indonesia kembalikan integritasnya sebagai bangsa Papua, di teritori West Papua yang berhak menentukan nasibnya sendiri.

Perjuangan bangsa Papua untuk merdeka sendiri sudah ada sebelum Indonesia menginjakkan kakinya di atas tanah Papua. Itu adalah tindakan aneksasi (pencurian) hak milik teritori bangsa lain, yaitu bangsa Papua.

Tetapi, sekali lagi, karena Indonesia sudah rekayasa hak penentuan nasib sendiri melalui Pepera 1969, maka bangsa Papua menuntut segera melakukan referendum bagi bangsa Papua yang damai, fair dan final, sama seperti referendum di Skotlandia.

Itulah solusi tengah untuk menghindari korban berdarah yang terus menerus terjadi di atas tanah Papua. Referendum di Skotlandia menjadi pelajaran bagi West Papua, terutama Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil praktek penentuan nasib sendiri melalui jalur referendum.

Indonesia dan aparatur negaranya di Papua segera berhenti dalam sandiwara Otsus Plus, Pemekaran, dan sebagainya, karena praksis tidak menyelesaikan persoalan dasar bangsa Papua, yakni hak penentuan nasib sendiri yang belum final.

Indonesia dan West Papua harus mengambil langkah penyelesaian melalui proses hukum dan politik. Proses hukum yakni menyelesaikan hukum tentang aneksasi hingga Pepera 1969 yang jelas-jelas melanggar hukum dan prinsip-prinsip Internasional.

Cara-cara politik dalam penyelesaian West Papua harus mengikuti proses Skotlandia, dimana adanya kemauan politik antara Parlemen Skotlandia dan Pemerintah Inggris.

Di West Papua, orang Papua telah memiliki Parlemen Rakyat sendiri, yakni Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai badan Politik perjuangan bangsa Papua. PNWP terdiri dari Parlemen-Parlemen Rakyat Daerah (PRD) di seluruh wilayah West Papua.

PNWP harus melakuan komunikasi politik dengan Pemerintah Indonesia dalam membicarakan tata cara penyelenggaraan hak penentuan nasib sendiri melalui referendum.

Victor F. Yeimo adalah Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

Sumber : www.majalahselangkah.com

Read More

23.07 | 0 komentar

Orang Papua Tidak Pernah Berjuang Untuk Indonesia Merdeka

Mengapa KNPB menyerukan kepada orang Papua untuk memboikot atau tidak ikut serta dalam perayaan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2014? Jawabannya karena tidak pernah orang Papua berjuang merebut kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Mari kita cermati sejarah.

Sejarah Perjuangan Indonesia dan Perjuangan Papua Barat membuktikan bahwa, Indonesia masa perjuangan sampai dengan proklamasi kemerdekaan wilayah teritorial atau batas negara  Indonesia (Sabang sampai di Amboina) dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, sedangkan Papua Barat (Nederland Nieuw-Guinea) dijajah oleh Belanda selama 64 tahun. Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina.  Sedangkan, kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke.

Tahun 1908, Indonesia masuk dalam tahap Kebangkitan Nasional (perjuangan otak) yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini banyak organisasi politik-ekonomi yang berdiri di Indonesia, misalnya Boedi Utomo (20 Mei 1908), Serikat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1913), Perhimpunan Indonesia (1908), Studie Club (1924) dan lainnya. Dalam babakan perjuangan ini, terutama dalam berdirinya organisasi-organisasi perjuangan ini, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan. Hal ini dikarenakan  musuh yang dihadapi waktu itu, yaitu Belanda adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing-masing.

Rakyat Papua Barat juga tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda ini banyak pemuda di seluruh Indonesia seperti Jong Sumatra Bond, Jong Java, Jong Celebes, Jong Amboina, dan lainnya hadir untuk menyatakan kebulatan tekad sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tetapi tidak pernah satu pemuda pub dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda tersebut. Karena itu, rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya “Indonesia” itu.

Dalam perjuangan mendekati saat-saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Tentang tidak ada sangkut-pautnya Papua Barat dalam kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Mohammad Hatta dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal 12Agustus 1945. Saat itu Mohammad Hatta menegaskan bahwa “…bangsa Papua adalah  bangsa Negroid, ras Melanesia, maka  biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri…”. Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945.

Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “Dari Sabang Sampai Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat).  Karena itu pernyataan berdirinya Negara Indonesia adalah Negara Indonesia yang batas kekuasaan wilayahnya dari Sabang sampai Amboina tanpa Papua Barat. (Catatan Ones Suhuniap, Sekretaris Umm KNPB)

Sejak Indonesia mencaplok dan menganeksasi wilayah teritori West Papua pada tahun 1962, Indonesia terus memaksakan nasionalisme Indonesia kepada orang Papua yang berbeda sejarah tadi. Saat ini, pejabat-pejabat Papua yang sedang mengabdi dan menjadi budak penguasa kolonial  sedang memaksa rakyat untuk merayakan kemerdekaan 17 Agustus 2014. Mereka paksa orang Papua untk kibarkan bendera Merah Putih, sebuah bendera yang tidak pernah ada dalam sejarah perjuangan bangsa Papua.

KNPB telah menghimbau orang Papua untuk tidak terlibat dalam merayakannya. Orang Papua tidak perlu ikut-ikutan dalam sejarah milik bangsa lain. Orang Papua harus berdiri pada sejarahnya sendiri. KNPB menghimbau rakyat untuk tidak terhasut dengan rayuan penjajah, karena orang Papua harus menentukan nasibnya sendiri tanpa ditentukan oleh Indonesia.

Sumber:knpbnews.com

Read More

03.55 | 0 komentar

Gadis Barak Sejarah Kolonial

Gadis gimbal (Ist/Google)

Suva,28/6 (Jubi)—“Aku telah bangkit dari kematian suri semalam,”gumam Kain, saat mendapati dirinya yang disinari mentari pagi melalui sela-sela  jendela barak Kolonial.
Kain bergegas meninggalkan ruang tidur, memegang plastik hitam menuju gerbang utama.
Ia melintasi rumah-rumah kolonial yang berjejer. Barak-barak itu nampak kokoh kuat, hanya terlihat cat dan beberapa sudut nampak dimakan waktu.
“Cat merah perang revolusi mulai luntur dan dindingnya yang berlubang akibat timah bedil makin membesar. Penghuni menempelkan lubang-lubang bedil itu dengan dedaunan kelapa hijau, tetapi daun itu mulai menguning menuju kering,”pikirnya.
Lalu Kain menyoal: “Mengapa mereka tidak bongkar saja lalu membangunnya dengan seluruh bahan lokal yang nenek moyang gunakan untuk bangun rumah? Apa si gunanya mempertahkan bangunan yang bukan masanya lagi ini? Mengapa yang mengecewakan ini terus ada dan mengigatkan masa lalu negeri ini? Apakah bangunan-bangunan kuno ini lebih penting dari sebuah perubahan?”
Sambil melangkah, Kain mengingat kata-kata penghuni barak dalam diskusi sebelumnya mengenai nasib barak sejarah kolonial itu.
“Kamu harus tahu bwa sejarah itu ingatan kisah masa lalu kami. Kami tidak pernah melupakan kisah yang merengut nyawa dan mengundang rasa haru puluhan tahun lalu yang menimpa nenek moyang kami telah menjadi kekuatan kami. Kami ingin membangun kehidupan ini atas dasar sejarah buruk kami. Kami ini lebih baik dari sejarah”.
Kain menyesal pernah mendengar refleksi itu. Ia emosi mengingat kata-kata orang yang mengingat masa lalu lebih penting dari perubahan. Padahal,  itu lebih menyakitkan daripada perubahan. Namun,  kemudian ia sadar bahwa sejarah itu telah menjadi kekuatan ideologi kehidupan yang nampak kokoh kuat kehidupan mereka hari ini.
“Saya harus membiarkan mereka hidup ini mengalir dalam alur sejarah dan ideologi,”gumamnya sambil melangkah menuju gerbang pembuangan sampah sejarah.
Gerbang utama telah nampak. Jarak tidak terlalu jauh. Kain akan membuang sampah yang menyebabkan virus yang sangat mematikan, pikirnya, sambil melangkah dan mengengam hendak menghancurkan semua sampah dalam platik itu tetapi matanya terus menikmati pemadangan alam dan barak-barak colonial yang buruk, yang mulai berusia makin kuat dalam ingatan dan kebencian itu.
Sampai langkah yang ke-50, rumah terakhir, sebelum gerbang, dari jarak 50 meter barak sejarah, Kain mendapati seorang gadis mengenakan rok kotak-kotak putih merah hitam, kemeja putih, memikul tas hitam diselingi warna merah jambu berdiri membelakanginya. Kain tersentak kaget seolah ada sengatan lebah di dada lalu kagumnya.
“Rambut keriting terlingkar diikat konde satu terurai di pundak. Sutra hitam tanda perkabungan. Gadis barak sejarah yang sangat cantik,” gumamnya.
Kain diam sejenak. Pikirnya,”Saya rupanya telah tergoda dengan seluruh yang menjadi bagian dari gadis barak kolonial itu.”
Kain membayangkan seluruh diri gadis itu hingga yang belum nampak pun menjadi satu kenyataan dalam rasa dan khayalan.
“Pancaran cahaya batin yang kuat memahan jiwaku. Cahaya miliknya sangat kuat untuk meraih kehidupannya dan itu kelebihan wanita,”gumamnya kemudian, membayangkan aktivitas gadis bersahaja itu.
Rasa penasaran mengiringgi langkah Kain mendekati badan jalan menuju gerbag yang hanya tiga meter dari depan rumah tempat gadis itu berdiri. Kain mendapati dia bersama saudara laki-laki dan kakak perempuannya sedang membahas pelarian orang-orang terkasih ke negeri seberang akibat perang revolusi rimba 50 tahun lalu.
“Good morning,” Kain menyapa. “Harap tidak mengangu kenyamanan mereka,” gumamnya.
“Good morning guys…”jawab mereka serentak. Nmun suarah gadis itu lebih mengemah sampai masuk ke dalam hati yang paling dalam lalu menyebar ke seluruh tubuh.
Hormon kepriaan Kain terangsang dan membayangkan suara itu dalam setiap detak jantung dan langkah kaki menuju gerbang.
“Yoghoo ninom arh. Oh…..”teriak Wanita yang suarahnya terekam lebih dulu dalam benak Kain.
Tidak lama, Kain mendengar sentakan kaki orang berlari melalui jalan samping ruangan para mahasiswa kampus barak sejarah Kolonial itu.
“Dia yang cantik telah berlari,”gumamnya sambil mengikuti gerakan kaki sang gadis yang sedang berlari di hadapannya.
Kain melihatnya bagaikan domba betina putih berlari di pandang rumput yang hijau. Rambutnya terus bergelombang menghiasi langkah kakinya hingga berhenti di gerbang pintu menanti bus mendatangginya. Bus yang dinanti dan dikerjanya pun telah parkir di depan gerbang barak.
Kain terus menyaksikan gadis itu menuju bus. Kain menghitung langkah kaki sang gadis itu. Satu, dua hingga hitungan yang ke 50, sang gadis meginjak tangga dan naik bus. “Dia akan turun 50 langkah lagi. Wah, saya tidak melihat wajahnya macam apa, tetapi nampaknya dia sangat cantik,”gumamnya lagi sambil menyaksikan gadis itu mengatur posisi duduk lewat kaca bus yang terbuka.
Bus di depan Kain yang memuat sang gadis tancap gas. Gadis itu melambaikan tangan. Kain secara spontan melambaikan tangan dengan satu keraguan, jangan-jangan dia melambaikan tangan bukan untuknya. Kain menduga ada orang di belakangnya yang menjadi objek lambai sang gadis.
Perasaan malu menyelimuti Kain. Kain meletakkan sampah lalu balik memastikan sasaran lambaian tangan sang gadis. Kain tidak mendapati seorang pun kecuali diri yang sedang memikirkan gadis di lorong sejarah.
“Dia telah melambaikan tangan untukku,”pikirnya “Dia sangat nampak baik, cantik memesoan, hanya saya tidak pernah mengenalnya secara dekat tetapi saya tergoda dan telah memilikinya dalam sanubari ini” sambil melangka jalan pulang ke ruangan barak kolonial.
Langkah-langkah kaki kembali itu mengalirkan kisah-kisah beberapa hari sebelumnya di benak.
“Ia pernah menyapaku penuh perhatian, melemparkan senyum mengobarkan gairan bersama mentari yang terbit di ufuk timur. Tetapi,  sayangny  saya tidak pernah memperhatikan wajahnya secara baik baik. Saya tidak pernah membaca gari-garis wajah. Ia lari terburu waktu sangat cepat hingga saya melihat wajahnya masih sama-samar,  bahkan tidak sama sekali saya lihat. Saya hanya tahu Dia cantik yang membuat hatiku tenang dan damai,” pikir Kain.
“Dia langsing dan menggodah rasa, salah ka kalau saya terasang,”gumamnya
“Dia telah mencuri hatiku pagi ini lalu pergi. Kemanakah gadis cantik itu pergi?”tanya Kain dalam sunyi
“Dia pergi memeluk pria yang mencintainya yang telah lama lari akibat perang revolusi rimba yang nampak dalam cahaya benaknya,”tutur Ibuda gadis yang menantikan putrinya kembali bersama pria idamanya dari rimba raya.
Kabar itu mennyayat  hati Kain. Walaupun gadis dia mencintai yang lain, saya merasakan satu sentuhan rasa yang tidak pernah akan saya lupakan. Saya inggin menjumpainya lagi.
“Ah mungkin itu hanya perasaanku yang dia tidak pikirkan gadis itu,”pikirnya
“Saya ingin belajar menulis….”
Lalu Kain mengisahkan kisah ini kepada saya mengingat kisah empat bulan lalu. Seandainya, saya jadi dia, Wimawokhe, di Holandia, West Papua. (Mawel)
Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

10.30 | 0 komentar

Indonesia Akan Bubar itu Pasti !!!

Tahun 2015 Indonesia “PECAH”

Realitas dan fakta sejarah pertama yang menyulut apa yang dikatakan Suntani ini ialah bahwa SEMUA negara yang disebutkan di sini, bahkan ada juga yang belum disebutkan di sini ialah negara-negara yang sudah pernah ada di muka Bumi. Jadi, nama-nama negara dan Bendera Negara mereka yang disebutkan ialah sebuah fakta sejarah. Negara-negara ini pernah ada, tetapi dalam euphoria pengusiran penjajah Belanda, maka Sukarno memainkan politik licik dengan mengajak para pemimpin negara-negara ini untuk bergabung ke dalam NKRI.

Hasilnya apa? Pelanggaran HAM, penyangkalan bahwa pernah ada perjanjian, dan deklrasi NKRI oleh Soekarno.

Realitas kedua, bahwa setelah dibujuk masuk ke dalam NKRI, Soekarno malah melupakan janji liciknya dan menyatakan semua pihak harus bergabung ke dalam NKRI dan siapapun yang memberontak akan dibasmi sampai habis.

Untuk sekali belum ada survey atau jajak pendapat dilakukan oleh lembaga netral menanyakan identitas dari semua negara yang disebutkan di sini, dan alasan mengapa mereka bergabung ke dalam NKRI. Pasti kebanyakan akan menyatakan mereka bergabung sementara mengusir penjajah dan setelah itu Soekarno menjanjikan kemerdekaan kembali setelah penjajah keluar.

Paling tidak bahasa itu, trick itu yang dilakukan Soekarno terhadap salah satu tokoh Papua bernama JM Bonay, Gubernur Irian Barat pertama yang diangkat oleh Soekarno. Selang beberapa bulan/ tahun saja ia melarikan diri ke Belanda setelah datang ke Jakarta menagih janji Soekarno untuk memberikan kedaulatan kepada bangsa Papua. Waktu itu dia datang bertanya,

“Bapak kemarin ada janji berikan kemerdekaan, berikan kapal laut kepada masing-masing tokoh: saya, Kaisiepo dan …. Saya datang tanya kapan Bapak akan kasih? Soalnya Belanda sudah keluar dari Irian.”

Apa jawab Soekarno?

NKRI harga mati!, bukan harga hidup.

Apa yang dilakukan sang Gubernur?

Ia menyatakan mendukung Organisasi Papua Merdeka dan menjadi “leading figure” dalam kampanye Papua Merdeka di negeri Belanda sampai dia mati di sana dan dikuburkan di sana.

Itu potret politik NKRI ala Soekarno, dan itu hasil yang diperoleh masing-masing tokoh yang waktu itu melakukan “deal” dengan Soekarno.

Jadi, yang ketiga, setiap pemimpin dari sekian puluh negara yang didaftarkan di sini memiliki pengalaman pahit ditipu oleh Soekarno dan NKRI.

Hal keempat, pengalaman hidup bersama NKRI sangat pahit, penuh dengan intimidasi dan teror. Kalau Anda pernah ke luar negeri, katakanlah ke Malaysia atau Singapore saja, Anda akan merasakan “Apa artinya merdeka!” di sana. Di sana tidak ada teror dan intimidasi oleh aparat negara terhadap rakyatnya. Di sana hukum berlaku secara adil dan merata bagi semua pihak. Di sana kita dihargai sebagai manusia, sebagai individu, sebagai umat beragama, sebagai manusia berpendapat dan menyampaikan pendapat, sebagai manusia seutuhnya. Di Indoensia semuanya tidak ada! Mana ada?

Hal kelima, NKRI telah dibangun dengan darah, kebohongan dan maniulasi, jadi ia harus berakhir secara tragis sebagai negara gagal, seperti digambarkan oleh penulis buku ini: Djuyoto Suntani.

Siapa saja, individu atau kelompok yang tergabung dengan NKRi akan mengalami nasib sial, bukan mujur, karena bangsa ini menjadi terkutuk gara-gara banyak perbuatan melawan hukum alam dan hukum Allah. Siapa saja bergabung dengan NKRI akan kena getahnya, tanpa terkecuali. Siapa yang mau melepaskan diri daripadanya akan selamat sentosa.

Sekarang kita perlu pikirkan siapa atau apa yang bakalan memicu peristiwa ini terjadi? Dari pengalaman sejarah kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, pemicu utamanya ialah cekcok dan perpecahan di dalam tubuh NKRI sendiri yang akan menyebabkan kerajaan Jawa modern bernama NKRI akan runtuh. Pemicu kedua ialah lima hal sebagaimana disebutkan di atas. Pemicu ketiga ialah alasan-alasan hukum alam sebagaimana disebutkan Suntani. Menyangkut pertanyaan siapa? maka kita perlu ketahui bahwa para pemimpin yang akan menghancurkan NKRI ialah para Sukarno-is yang nasionalisme-nya fundamentalis dan membabi-buta, yang akan memicu kehancuran ini terjadi secara mendadak dan besar-besaran. Siapakah pemimpin Sukarno-is di Indonesia saat ini?

Sumber : http://papuapost.com

Read More

21.21 | 0 komentar

Ko Dengan Sa Harus SADAR Bahwa Bangsa PAPUA Sedang Dimusnahkan

Papua merupakan sebuah wilayah yang sangat luas, jika diukur dengan pulau Jawa, luas wilayah Papua mencapai tiga kali lipat dari pulau Jawa. Tidak hanya luas, namun Papua juga terkenal sebagai Pulau yang kaya akan berbagai macam kekayaan alam, yang banyak negara yang berlomba - lomba untuk menanamkan modalnya di tanah Papua. 

Namun sangat yang sangat disayangkan adalah, luasnya wilayah Papua dan melimpahnya kandungan kekayaan alam Papua ini, tak sejalan dengan perkembangan Jumlah Penduduk Asli Papua. Dimana tercatat dalam data pemilihan legis latif tahun 2014, jumlah penduduk Asli Papua hanya mencapai kurang lebih 1,7 Juta jiwa dari 250 suku penduduk asli Papua. Melihat jumlah ini, tentu sangat memprihatinkan, dimana dengan luas wilayah begitu besar dan dengan jumlah suku yang yang banyak serta kekayaan alam yang melimpah, bagai mana mungkin jumlah Orang Asli Papua hanya mencapai 1,7 Juta jiwa di Tahun 2014 ?

Dengan melihat kondisi ini, tentu sangatlah mengherankan, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk asli Papua New Guinea (PNG), yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sejak tahun 1975 hingga tahun 2010 saja, jumlah penduduk asli PNG mencapai 10 juta jiwa lebih. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi Papua, dimana pada tahun 1969 jumlah penduduk asli Papua mencapai 800 ribu jiwa lebih, sedangkan jumlah penduduk PNG 6 tahun setelah pendataan di Papua, tepatnya pada tahun 1975, jumlah penduduk PNG hanya mencapai 500 ribu jiwa lebih, namun setelah 35 tahun kemudian jumlah penduduk PNG mencapai 10 juta jiwa, hal ini sangat berbeda dengan Papua yang dimana setelah 45 tahun, jumlah Penduduk asli Papua hanya mencapai 1,7 juta jiwa.

Dengan melihat jumlah ini, dan fakta-fakta yang terjadi di Papua selama ini, maka sangatlah benar dikatakan bahwa sedang terjadi GENOSIDA secara besar-besaran dan tersistematis yang dilakukan oleh Indonesia kepada Orang Asli Papua. Maka bukan tidak mungkin jika 15 tahun ke depan , Orang Asli Papua akan musnah dari bumi PAPUA, untuk itu saya ingin menyeruhkan kepada Orang Asli Papua untuk segerah SADAR akan situasi ini, sebab jika kita diam, peradapan Bangsa PAPUA hanya akan menjadi sebuah cerita dongeng bagi kaum penjajah.

" Ko Dengan Sa Harus SADAR Bahwa Bangsa PAPUA Sedang Dimusnahkan"

 

" Kalo Ko PAPUA dan Masih Ingin Menjaga Warisan Leluhur dan tulang Belulang Bangsa PAPUA, Maka Mari Kita LAWAN, Sebelum Kita Habis ! " 

Baca Selengkapnya Di : http://opinipapua.blogspot.com/2014/04/ko-dengan-sa-harus-sadar-bahwa-bangsa.html#ixzz30MSsGvFP

Read More

16.49 | 1 komentar

Gejolak Politik dan Kekerasan di Papua Barat: Apa Tindakan Pemerintah?

"Papua merdeka, Papua merdeka" adalah ungkapan hati orang Papua akibat kebijakan pemerintah yang selalu berujung pada kekerasan dan ketidakadilan. 

Untuk menyikapi suara-suara itu pemerintah selalu mengunakan pendekatan kekerasan, barangkali karena rakyat Papua dilihat sebagai musuh yang harus ditaklukkan. Hal itu telah menciptakan nasionalisme pan-Papua dalam diri orang Papua sehingga selalu melihat Jakarta dan kebijakannya sebagai neokolonialisme.

Permasalahan antara kedua kubuh (Papua dan Jakarta) berkisar pada sejarah integrasi. Orang Papua yang menganut nasionalisme "PAPUA MERDEKA HARGA MATI" melihat sejarah integrasi belum final, sementara Pemerintah Jakarta yang menganut nasionalisme "NKRI HARGA MATI" melihat sejarah tadi sudah final. 

Pertarungan antara kedua nasionalisme itu telah dan terus melahirkan gejolak politik dan kekerasan di tanah Papua. Banyak upaya telah dilakukan rakyat Papua untuk mengakhiri situasi kekerasan dan ketidakadilan itu, namun tidak juga berhasil. Salah satunya adalah perjuangan Tim 100.

Melihat situasi itu Pater Dr. Neles Tebay telah kembali melahirkan sebuah ide dengan membuat buku Dialog Papua-Jakarta, yang isinya paling tidak mengajak kedua kubuh tadi duduk bersama untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada melalui jalur damai yakni dialog. 

Akhirnya dibentuklah JDP (Jaringan Damai Papua) dengan harapan organ ini bisa mempertemukan Jakarta dan Papua diatas sebuah meja yang bermartabat guna mengakhiri situasi kekerasan yang berkepanjangan di Papua Barat. Ide itu belakangan menuai pro kontra dan ketidak seriusan pemerintah dalam menanggapi dan mengawal keinginan rakyat Papua.   

Perang dingin antara Jakarta dan Papua terus berlanjut hingga memasuki empat bulan terakhir di tahun 2011, yakni Juli hingga Oktober. Dalam bulan-bulan itu ekskalasi politik dan kekerasan meningkat. 

Slogan "Damai itu Indah" yang dipampang aparat keamanan di semua sudut kota di Papua justru dinodai oleh mereka sendiri. Damai berubah menjadi garang dan ganas, hingga melahirkan ketakutan dan kegelisahan dalam masyarakat. Maka tidaklah heran jika masyarakat berkata slogan tadi itu hanya sebuah topeng politik. 

Lalu apa saja yang telah terjadi di Papua belakangan ini?  

Jika dirunut kebelakang, gejolak politik dan kekerasan di Papua telah mulai terjadi sejak JDP mengelar Konferensi Damai di Auditorium Uncen 5-7 Juli 2011. Beberapa contoh kasus yang terjadi dalam bulan Juli dan Agustus 2011 bisa dibaca dalam Laporan Tim Investigasi dari Gereja tentang Salah Tangkap dan Penyiksaan Terhadap 15 Orang Warga Sipil di bukit Wahno-Vuria Kotaraja Jayapura Papua[1].

Kemudian, tanggal 15 September karyawan PT. Freeport Indonesia mulai menggelar aksi mogok menuntut kenaikan upah, hampir sebulan kemudian yakni tanggal 10 Oktober 2011 terjadi penembakan dan penganiayaan saat aksi mogok karyawan PT. FI berlangsung.

Empat hari kemudian, tanggal 14 Oktober 2011 terjadi penembakan dan pembakaran mobil di mil 37 Timika yang menewaskan 2 orang karyawan PT.Freeport, pembubaran paksa dan penembakan kembali terjadi setelah Kongres III Papua ditutup tanggal 19 Oktober 2011, tanggal 24 Oktober 2011 Kapolsek Puncak Jaya (Dominggus Awes) ditembak orang tak dikenal, lalu tanggal 26 Oktober terjadi penembakan terhadap mobil patroli milik PT Freeport di mile 35 yang menewaskan dua warga, dan seterusnya.

Lalu apa yang telah dilakukan pemerintah?

Menjelang tujuh belasan, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraannya tanggal 16 Agustus 2011 mengatakan bahwa pemerintahannya akan menata Papua dengan pendekatan hati. Tapi apakah itu telah berhasil dilaksanakan? Beberapa peristiwa di atas jelas memperlihatkan ketidakmampuan pemerintahan SBY untuk merealisasikan janjinya itu. 

Pendekatan hati justru berubah menjadi pendekatan kekerasan oleh aparat dan senjata di lapangan.

Pasca beberapa peristiwa kekerasan di atas, Pemerintahan Indonesia menuai kritik dari berbagai lembaga HAM dan pegiat HAM. Kritikan itu datang dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Misalnya, Kontras mendesak presiden supaya segera memeriksa TNI, Polri dan PT.Freeport, dalam jumpa persnya pada Sabtu 29 Oktober 2011 (Metrotvnews.com. polhukam/Sabtu, 29 Oktober 2011 17:20 WIB) atau surat dari Eni Faleomavaega kepada kedubes Indonesia Dino Patti Djalal bahwa penangkapan terhadap warga sipil di Papua pasca Konggres III adalah bertentangan dengan komitmen SBY juga meminta supaya para tahanan diperlakukan dengan baik, sebab mereka yang ditangkap itu disiksa dan dipukuli oleh aparat gabungan TNI dan Polri (Tabloidjubi.com Minggu, 23 Oktober 2011 17:26).

Menyikapi situasi politik yang memanas di Papua, pemerintahan SBY justru bersikap dingin. Di Papua, Lukas Enembe justru menyatakan angkat tangan dengan sejumlah peristiwa yang terjadi di Kabupaten yang dipimpinnya itu. 

"Kelompok sipil ini terus berkembang dan menjadi ancaman. Negara juga harus terlibat menanganinya, karena adalah masalah nasional. Kalau hanya perang suku, saya sendiri bisa menyelesaikan," ujar Lukas Enembe di Mulia ( bintangpapua28/10//2011). 

Sementara itu pejabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rivai mengatakan bahwa ia akan memanggil bupati yang kabupatennya bermasalah. Ia juga menghibau kepada masyarakat supaya tenang. 

"Saya himbau agar masyarakat tetap tenang dan berusaha untuk tentram jika ada sesuatu yang tersumbat mari kita diskusi untuk mencari jalan keluarnya.Untuk itu mari tetap membuka diri," ujarnya(Bintang Papua/28/10/2011). Bupati Mimika, Klemens Tinal hanya diam seribu bahasa.

Dari Jakarta, saat pembukaan sidang Kabinet di sekertariat Negara presiden mengatakan pemerintah sudah mengubah pendekatan untuk menangani persoalan di Papua dan Papua Barat. Dari pendekatan keamanan telah diubah kepada pendekatan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Itulah sebabnya pemerintah telah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) pada 20 September 2011 (Cepos/28/10/2011).

Hal senada juga dikatakan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Velix Wangai. "Unit khusus sudah dibentuk. Mulai kerja dalam waktu yang segera," kata Velix, ketika ditemui wartawan, di Jakarta, Sabtu (Seruu.com 29/10/2011).

Selain itu pemerintah pusat juga membentuk Tim Terpadu Direktorat  Keamanan Diplomatik Pemerintah Pusat. Tim terpadu keamanan diplomatik itu terdiri dari beberapa kementrian antara lain, Polhukam, Dagri, Luar Negeri dan BIN. Tugas dari tim itu adalah mencari data-data dan bukti tentang situasi keamanan yang sebenarnya terjadi di Papua belakangan ini (Bintangpapua, Jumat, 28 Oktober 2011 22:31).

Sayang mereka hanya bertemu dengan Kapolda Papua dan jajarannya saja. Jika demikian apakah data-data dan bukti yang telah diterima oleh Tim Terpadu itu bisa dikatakan obyetif? Entalah! Tapi dari upaya pemerintah di atas yang tidak melibatkan rakyat Papua dalam pengambilan keputusan, menunjukan betapa nilai-nilai sentralistik dan otoriter orde baru masih menghiasi wajah politik di Indonesia.

   [1] http://www.scribd.com/doc/65027546/Lembaga-Intelektual-Tanah-Papua-Kronologi-Penangkapan-Warga-Sipil-Papua-Barat-Pasca-Ktt-Ilwp

Naftali Edoway adalah Pemerhati Masalah Sosial di Papua 

Sumber : www.majalahselangkah.com

Read More

10.39 | 0 komentar

Aku dan Realita (Bagian IV)

Demonstrasi mahasiswa Papua di UGM
 menuntut penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Foto: BT.

Fani membangunkanku. Sepertinya aku terlambat ke sekolah. Dengan segera aku bersiap kemballi berangkat ke sekolah. Setelah sarapan, bergegas aku ke jalan besar. Istriku hanya tersenyum kecil mengantarku pergi ke sekolah sampai di pintu rumah dengan senyuman.

Di jalan besar, kendaraan ramai. Aku tidak berjalan kaki seperti biasa. Aku berhenti di sisi kanan jalan, menunggu taksi. Sebentar kemudian, datang taksi kuning dari arah Wonorejo, daerah yang kini populer hanya karena menjadi penghasil jeruk yang manisnya telah terkenal bahkan sampai ke ibukota, Jayapura. Aku naiki taksi itu.

"Philip.... Heii.. ko kenal saya ka tidak?" tanya sopir itu.

Saya bingung. Saya tidak mengenal dia.

"Philip, ini Ignatius ini, ko pu teman angkatan dulu baru."

"Oh iya... Ah, bagimana kabar, Ignas... ko bawa taksi kha? Sory kawan sa tidak kenal ko tadi.  Habis ko pu rambut dan jenggot juga panjang jadi," kataku padanya.

Tidak kusangka, aku bertemu seorang teman angkatan ketika bersekolah di Adhi Luhur. Kami sekelas. Saya tahu, dia adalah anak paling kaco di kelas kami. Selalu mengganggu kami, terutama yang perempuan. Tetapi  ia tetap adalah temanku sekelas. 7 tahun tak bertemu, saya menemukannya secara kebetulan di atas taksi.

"Kawan, ini taksi ko punya ka?" tanyaku.

"Bukan nogei.. itu kaka lakilaki punya. Saya bawa dia pu mobil cari uang saja, habis tinggal di rumah juga tidak ada pekerjaan jadi."

"Oo... baru kawan lalu itu tidak kuliah? Saya dengar kawan kuliah di Universitas Negeri Papua  baro."

"Iya, betul. Saya sempat kuliah di Unipa. Tapi Cuma sampai di semester 7. Saya keluar. Akh, nogei, ceritanya panjangkalo sa cerita sekarang. Nanti kalau ada waktu baru sa cerita nogei."

Saya hanya mengangguk, memberinya secarik kertas berisi alamat rumahku. Kemudian saya beritahu dia bahwa sayasaat ini mengajar di SMAP YPPK Adhi Luhur sebagai tenaga guru honorer untuk pelajaran bahasa Inggris.

Ia hanya mengangguk mengiyakan. Sampai di depan Adhi Luhur, ia menghentikan taksi. Aku memberinya uang sepuluh ribu. Ignas hanya tersenyum padaku. Ia tidak menerima  tawaranku.

"Kawan.. jang ko bayar sudah. Bikin malu saja." Ia kemudian tertawa.

Ia kembali menancap gas. Taksi melaju. Ia kembali melambaikan tangannya dari kejauhan. Saya hanya melihat taksinya itu menghilang di balik keramaian pagi kota kecil di bibir pantai teluk Cenderawasih ini.

Aku memasuki sekolah. Setelah mengisi daftar hadir guru di meja piket, aku bergegas ke kantor. Hery kelihatan di kantor sendirian, sedang asyik membaca sesuatu. Aku menghampirinya.

Ia meletakkan koran yang ia baca dan menarik nafas panjang, dan tanpa kata, ia menyodori aku koran itu. Saya membacanya. Ada berita yang menarik. Mereka mengeposkan sebuah berita berjudul; Otsus Gagal, UP4B Bukan Solusi: Segera Gelar Refrendum.

Penulisnya berusaha mengungkapkan realita akan bobroknya sistem pelaksanaan Otsus di Papua. Ia berusaha mengungkapkan sisi-sisi negatif yang muncul akibat kurang seriusnya pemerintah pusat dan daerah melaksanakan Otsus.

Di antaranya, ia menyebut budaya kerja, atau etos kerja rakyat Papua menurun. Kemudian masyarakat jadi tergantung kepada pemerintah, dengan banyaknya uang Otsus yang diberi kepada mereka dalam bentuk uang. Sementara di satu sisi, penulis itu juga menjelaskan bagaimana orang Papua hanya menjadi perantara uang Otsus. Ia menggambarkan dinamika jalannya Otsus, yakni pertama dari pemerintah pusat. Setelah menalami penyusutan sedikit, sampai ke masyarakat. Namun, karena kurangnya pengetahuan masyarakat, bagaimana layaknya uang sebesar yang mereka terima itu digunakan, maka sebentar kemudian, uang tersebut mereka bawa ke kios.

Di kios kios milik pendatang itulah, mereka membelanjakan seluruh kebutuhan dan keinginan mereka. Artinya, secara tidak langsung, orang Papua menjadi perantara uang Otsus dari pemerintah kepada pendatang di Papua, yakni para pedagang. Kreativitas untuk melipatgandakan uang yang kita punyai hari ini, agar berlipatganda di hari mendatang tidak ada.

Penulis itu menjelaskan, di satu sisi, pemerintahan daerah di  zaman Otsus menjadi muka uang. Semua mengenal kata korupsi dalam pemerintahan mereka. "Mereka berkuasa pada zaman ini, tidak semata-mata untuk membangun rakyatnya, tetapi untuk memeperkaya diri,"  tulisnya antara lain dalam tulisannya itu.

Katanya lagi, UP4B bukan sebuah solusi yang pas. selesaikan dulu dan tuntuaskan dulu jalannya Otsus, baru berpikir tentang UP4B. Jangan kita diombang-ambingkan dalam berbagai kebijakan yang membingungkan itu, tegasnya.

Mataku cepat-cepat ke akhir tulisan, mencari nama penulisnya. Socratez ,  "Ooo, pendeta itu lagi," pikirku dalam hati. Ia direktur Persekutuan Gereja-Gereja Babtis di tanah Papua, penulis buku, dan seorang pembela hak-hak asasi orang Papua. Saya kenal dia melalui tulisan-tulisannya dan buku bukunya. Bertatap muka? Hm, belum pernah.

Longceng berbunyi. Aku segera menyiapkan buku untuk masuk ke kelas XII IPS. Aku mengajar 2 jam. Setelah lonceng pergantian jam, aku mendapat jam mengajar di kelas X. Setelah itu istirahat.

Di waktu istirahat, aku membeli gorengan dengan uang seribu di kantin sekolah. Kulihat Hengky, seorang anak Oksibil sedang duduk sendirian di koridor sekolah.

"Hengki, ko kemari dulu."

"Kenapa pak guru?"

"Akh, tarada.. ko pigi beli gorengan sudah, baru bawa datang kesini. Kita akan makan bersama."

"Iyo pak guru."

Ia berlari keci menuju kantin. Sesaat kemudian, ia kembali dengan gorengan di tangannya.

"Hengki, kenapa gorengannya banyak. Ko mencuri ka?" Memang yang dibawa di dalam plastik oleh Hengky banyak.Padahal, hanya Rp1.000 yang kuberi.

"Ah, tarada pak guru. Tadi tu ada teman lihat sa pu gorengan cuma pake seribu itu yang, da kasi tambahan uang  dua ribu untuk beli gorengan lagi."

"Pak guru. Saya mau minta maaf sebelumnya. Saya ingin tanya sama pak guru tentang Pepera 1969 itu pak guru," kata Hengki.

"Kenapa jadi?"

"Akh, pak guru. Di Oksibil sana, di saya pu kampung itu, dulu, bapa saya yang su meninggal sekarang ini biasa bilang, kalau ia dengan ayahnya sempat disiksa tentara Nasional Indonesia. Mereka tuduh saya pu Bapa dengan orang-orang di situ sebagai separatis, karena mereka ada simpan bendera Bintang Kejora. Padahal, saya pu bapa bilang waktu itu, justru bendera Bintang Kejora itulah bendera saya."

Saya hanya mengangguk-angguk.

"Trus, saya juga mau tanya, mengapa harus ada Bintang Kejora? Mengapa orang Papua biasa demo untuk Papua merdeka? Mengapa TNI dulu begitu kejam sekali?" tanyanya padaku.

Saya memahami kegundahan hatinya. Bukan hanya dia, banyak orang Papua juga sering melontarkan pertanyaan serupa. Ini mungkin akibat kurang pemahaman akan sejarah. Yah, bagaimana mau memahami sejarah sendiri bila yang diajari sejah Sekolah Dasar adalah sejarah Jawa, Candi dan kerajaan, yang sama sekali jauh bahkan di imaji anak Papua? Mungkin ini yang disebut  usaha Meng-indonesia-kan orang Papua, seperti disebutkan beberapa penulis asal tanah Papua dalam tulisan mereka.

Dulu, sebelum Reformasi bergulir, pendidikan di Papua dipakai Indonesia sebagai sarana Meng-indonesia-kan orang Papua. Anak Papua dididik untuk menjadi Papua (dan ini semakin menguatkan pendapat banyak orang, bahwa sebenarnya Papua bukan bagian dari Indonesia, sehingga perlu ada upaya meng-indonesia-kan orang Papua dari RI).

Dalam buku pendidikan sejarah, dari SD hingga SMA, yang ada hanya  pelaksanaan PEPERA tahun 1969, dan kegembiraan orang Papua bergabung dengan Indonesia. Tentang bagaimana Frans Kaisepo, Marten Indey berusaha agar Papua menjadi bagian RI, dan diberi gelar Pahlawan Nasional RI.

Jangan tanya lagi, lagu kebangsaan RI, Indonesia Raya sudah sejak SD diajari. Aku ingat kata seorang anak didikku di kelas X. Ia berkisah, untuk pelajaran Kesenian pada ujian, ia dan teman-temannya diminta menyanyikan sebuah lagu pilihan bertema semangat kebangsaan Indonesia, dengan  lagu wajib, Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia. UUD 1945, Pancasila, arti warna Merah dan Putih untuk bendera negara, semua kami pelajari, katanya berkisah, diiyakan teman-temannya sekelas. Aku hanya diam ketika itu, tak mampu berkata-kata.

Mengenai Mengapa harus lagi berbau Nasionalisme Indonesia, mengapa Indonesia Raya menajdi lagu wajib, ini jadi renungan tersendiri bagiku.

Saya memahami mereka, anak didikku. Mereka, oleh system pendidikan seperti itu, dibuat buta akan sejarah bangsa Papuanya sendiri. Aku kemudian bertanya, Siapa yang menemukan pulau Papua, dan tidak ada seorang pun yang menjawab. Juga ketika kutanya, Pernakah terengar oleh kamu, bahwa Papua pernah mendeklarasikan diri membentuk negara sendiri seperti bangsa Indonesia yang merdeka, mereka tampak ragu-ragu menyahut. Juga ketika kutanya, apakah mereka mengenal tokoh-tokoh Papua, missal; Zeth Rumkorem, Eliaser Bonay, Feri Fermenas Awom, Dr. Thomas Wanggai, Dortheys Hiyo Eluay, mereka tidak tahu siapa mereka. Ini terbalik bila kutanya, Siapa Ir. Soekarno? Atau, siapa Drs. Moh. Hatta? Atau Sayuti Melik, yang katanya sejarah, adalah orang yang mengetik naskah proklamasi RI.

Sayang. Ketika itu lonceng masuk berbunyi.

"Hengki, saya akan kasih tahu gambarannya nanti. Ko juga bisa tanya sama guru Sejarah to. Tapi trapapa. Sekarang ko pigi masuk kelas sana sudah,"  

Aku pun segera mempersiapkan diri untuk megajar di kelas berikutnya. Saya berencana untuk mengobrol lagi dengan Hengki, muridku dari Oksibil itu. Tetapi di istirahat kedua, kami guru-guru sibuk. Kami menerima gaji. Rp600.000 per bulan. Akh, semua pantas disyukuri, bukan?

Akhirnya, sampai pulang, beberapa pertanyaan Hengki itu belum sempat aku jawab. Pulang sekolah, Hengki menantiku di depan sekolah.

Pak guru, kita pulang sama-sama sudah. Rumahnya di Kodim. Berarti kami sejalur. Inilah kesempatannya aku menjawab rentetan pertanyaannya. Aku menuruti saja kemauannya. Sambil jalan, mulailah kujelaskan apa yang aku ketahui tentang pertanyaannya itu padaku tadi pagi ketika istirahat pertama.

Topilus B. Tebai, mahasiswa Papua, kuliah di Yogyakarta.

Sumber : www.majalahselangkah.com

Read More

17.00 | 0 komentar