Jenderal TNI Moeldoko Latih Wartawan Liput di Medan Perang

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (tengah) meneriakkan yel-yel bersama para prajurit Kopassus di Markas Grup-1 Kopassus, Serang, Banten, Rabu (11/3). Foto: Antara/Widodo S. Jusuf

Jakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Sebelumnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meminta para raider Komando Strategis cadangan Angkatan Darat (AD) siaga jika sewaktu-waktu harus terjun ke Papua, menghadapi gerakan kemerdekaan Papua Barat (baca: Mentri Pertahanan RI: Cadangkan AD Siaga untuk Papua).

Selanjutnya, TNI membentuk Satuan Komando Operasi Pasukan Khusus Gabungan untuk membantu kepolisian menanggulangi terorisme dan gerakan makar (baca: TNI Bentuk Satuan Khusus Tanggulangi Teror dan Makar).

Kini, TNI mengajak awak media untuk melakukan simulasi latihan melakukan peliputan di medan perang. Dalam latihan tersebut, Panglima TNI Jenderal Moeldoko ingin agar para wartawan mampu memahami situasi di daerah pertempuran.

Dilansir CNN Indonesia edisi Sabtu 13 Juni 2015 memberitakan, sebanyak 85 wartawan, baik media cetak, media online dan media elektronik mengikuti simulasi latihan peliputan di medan perang. Para peserta telah hadir di Gunung Sanggabuana, tempat pelatihan, sejak Kamis malam (11/6/2015) dan selesai pada Sabtu (13/6/2015).

"Ini perlu dicermati bahwa saudara wartawan nanti jika memiliki tugas di wilayah tidak aman, maka perlu memahami situasi di sana," ujar Moeldoko di lokasi latihan Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (13/6/2015).

"Bagaimana mengetahui cuaca yang baik, memahami medan, dan memahami musuh yang sedang bertikai," ujarnya.

Terkait cara latihan yang dirasa terlalu keras, Moeldoko mengatakan, itu semua diperlukan karena medan perang lebih ekstrem dari yang diajarkan oleh para pelatih. Selain itu, sang jenderal yang sebentar lagi digantikan posisinya oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo itu berencana untuk menjadikan latihan wartawan sebagai agenda rutin.

"Saya kira ini akan rutin ya. Saya sangat setuju jika ini dirutinkan. Di daerah operasi sangat keras maka perlu dilatih cara-cara ekstrem. Kalau normatif tidak bertemu (persamaan dengan medan perang)," kata Moeldoko. (SAL/014/CNN/MS)

Sumber : http://majalahselangkah.com

Read More

15.57 | 0 komentar

Razia Aktivis KNPB, Polres Sorong Kota Tahan Satu Anggota

Rasia Aktivis KNPB yang di lakukan aparat
 Polres Sorong Kota - Jubi, Niko

Sorong, Jubi – Aksi demo damai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sorong Raya yang rencananya akan dilakukan di halaman kantor DPRD Kota Sorong, Rabu (17/6/2015) guna mendukung Papua Barat menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) dihentikan aparat dengan melakukan razia. Satu aktivis KNPB Sorong Raya atas nama Nando Kogaya dan satu kendaran motor ditahan Polres Sorong Kota.

Berdasarkan pantauan Jubi, Rabu (17/6) sekitar pukul 10.00 WIT, anggota Kepolisian Polres Sorong Kota dibantu TNI melakukan monitoring sebelum melakukan razia terhadap aktivis KNPB yang berencana akan bergerak melakukan aksi unjuk rasa dari kawasan komplek perkuburan Kilometer 10 menuju ke kantor DPRD Kota Sorong yang berlokasi di jalan Jupiter kilometer 10 Kota Sorong.

Selang beberapa waktu, tidak ada pergerakan dari pengunjukrasa. Kemudian pihak Kepolisian melakukan razia terhadap sejumlah kendaraan yang melintas dan dicurigai sebagai aktivis KNPB yang secara diam-diam dan terpisah, ingin melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Kota Sorong.

Hasil razia tersebut akhirnya membuahkan hasil. Anggota Kepolisian berhasil menyita sebuah selebaran dari dalam tas seorang pengendara sepeda motor yang melintas dan diduga sebagai aktivis KNPB. Dinilai telah berencana melakukan aktivitas terlarang kemudian, barang bukti yang dibawanya disita oleh aparat kepolisian dan yang bersangkutan dimintai keterangan terkait barang bawaannya sebelum akhirnya dilepas kembali.

Juru Bicara KNPB Sorong Raya, Agustinus Aud alias Gusti Prabu mengaku, KNPB Sorong Raya sekitar pukyul 9.00 pagi WIT, berencana melakukan aksi damai berupa long march menuju kantor DPRD Kota Sorong, namun rencana tersebut dihadang oleh aparat gabugan TNI/POLRI.

“Anggota polisi sempat menahan satu aktivis KNPB Sorong Raya atas nama Nando Kogaya dan satu kendaran motor tapi sudah dibebaskan pada pukul 16.00 WIT,” katan Gusti Prabu.

Menurut nya, tujuan aksi KNPB ingin mendukung penuh ULMWP membawa aplikasi Papua Barat menuju MSG. “ Ingat, rakyat Papua Barat selama 54 tahun hidup bersama indonesia. Namun, orang asli Papua tetap garis dibawa kemiskinan dan melarat di atas kekayaan alam sendiri, “jelasnya melalui telefon seluler. (Niko MB).

Sumber : http://tabloidjubi.com

Read More

04.22 | 0 komentar

Sonny D : Waspa Terhadap Mobil Avansa Putih Bernomor Polisi DS 1970 LP

Ilustrasi

Nabire (06/01/15)- Teror yang dilakukan oleh militer Inonesia dan juga milisi terhadap aktivis Papua hingga memasuki tahun 2015 ini, tidak juga usai. Hal terbukti ketika dua orang aktivis Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Nabire yakni, Sonny Dogopia dan Amison Gobai kemarin (Senin,05 Januari 2015-red) hendak ditabrak lari oleh orang tak dikenal yang menggunakan sebuah kendaraan roda 4 (mobil)  Avansa Putih, bernomor polisi, DS 1970 LP.

Perencanaan tabrak lari ini terjadi tepatnya di Jalan Merdeka, Kota Nabire, pukul 18.30 Waktu Papua,  kejadian bermula ketika kedua aktivis AMP (Sonny D dan Amison G) yang mengendarai sepeda motor di jalan Merdeka, singga di rumah Sonny D yang terletak di daerah PAM, Nabire pukul 18.00, kemudian Sonny dan Amison kembali keluar untuk mengantarkan motor ke rumah di Yapis, Nabire. Ketika tiba di Jalan Merdeka, tepat pukul 18:30, kedua aktivis AMP yang sedang mengendarai motor disenggol oleh sebuah mobil Avansa Putih yang melaju kencang dari arah belakang, dengan bernomor polisi DS 1970 LP, dimana bagian belakang mobil tersebut terdapat sebuah tulisan "Jagoan Mania 37".
Dari kesaksian Sonny D via SMS, menyebutkan bahwa, "pengendara mobil tersebut terlihat sengaja ingin melakukan tabrak lari kepada kami berdua, dimana ketika kami mengendarakan motor kami, kami sudah mengambil posisi di jalur kiri dan paling pinggir, tetapi mobil tersebut melaju dengan kencang kearah kami dan berusaha menyenggol kami. Meskipun terkikis sedikit bodi mobil tersebut, tetapi kami berdua selamat". terang Sonny D.
Menanggapi peristiwa yang menimpa Sonny dan Amison, yang juga aktivis AMP ini, Sonny menyeruhkan dan menginformasikan kepada seluruh aktivis Papua yang berada di Papua, khususnya di Kota Nabire, agar bisa waspada dan hati-hati terhadap mobil Avansa dengan ciri-ciri : Bernomor Polisi : DS 1970 LP, Berwarna Putih dan Bertulisan "Jagoan Mania 37" Di Belakang. Sebab mobil ini masih berkeliaran di kota Nabire dan sekitar nya.(PM)

Sumber : http://www.papuamembara.tk

Read More

12.43 | 0 komentar

Upaya Penggrebekan di Kantor KNPB Yahukimo Digagalkan Warga

Yahukimo, KNPBnews – Upaya pengerebekan dan penyusupan oleh anggota kepolisian dari Polres Yahukimo di Sekretariat KNPB dan PRD Yahukimo digagalkan oleh masyarakat dan simpatisan KNPB di Yahukimo tadi malam (25/11/2014), pukul 01.30 malam.

Awalnnya, anggota Kepolisian dari Polres Yahukimo mendatangi Sekertariat KNPB dan PRD Yahukimo ini dibawa pimpinan Kompol Matius Maimuda, bersama anggota lainnya mendatagi.  Para anggota kepolisian tersebut datang pada pukul 01.30 malam  waktu Papua, menggunakan pakean preman dan peralatan lengkap atau senjata.

Kemudian yang anehnya lagi polisi yang datang itu tidak menggunakan kendaraan dinas atau mobil patroli namun mereka datang Menggunakan Mobil Avanza kaca gelap. Mobil Avanza anggota Polisi tumpangi mendatangi sekertariat KNPB itu tidak ada nomor plat baik di muka maupun belakang.

Pada polisi itu masuk ke halaman sekertariat pada malam hari,melihat hal tersebut masyarakat dan simpatisan yang berada di sekertariat KNPB kelur dari rumah mereka lalu menghadang mobil avanza tersebut. Setelah menghadang masyarakat berfikir bahwa orang yang datang itu malam hari seperti orang pencuri dan orang jahat untuk melakukan rencana jahat terhada anggota KNPB yang ada di sekertariat KNPB sehingga langsung menurunkan mereka dari dalam mobil.

Setelah semua penumpang dalam mobil turun, ternyata mereka adalah anggota polisi. Hal ini membuat masyarakat berangkapan bahwa mereka ini datang dengan tujuan jahat dan seperti orang pencuri sehingga masyarakat mengkoroyok salah satu anggota polisi sehingga polisi tersebut kritis.

Pada pukul 01.35 waktu Papua,  anggota KNPB dan pengurus KNPB yang berada dalam kantor KNPB keluar mengamankan rakyat yang lagi berteriak, agar tidak melakukan pemukulan terhadap anggota polisi lainya.

Kemudian rayakyat dan pengurus KNPB bersama anggota mengendalikan masyarakat anggota polisi itu suruh pulang. Hal ini dilaporkan oleh ketua KNPB yahukimo kepada KNPB pusat melalui telpon selulernya dari Yahukimo.

Lebih lanjut ketua KNPB Yahukimo, Erius Suhuniap mengatakan bahwa, “kejadian tadi malam itu untung baik rakyat lebih dulum mengetahui kedatangan Polisi sehingga berhasil digagalkan. Jika pada saat itu rakyat tidak lihat berarti mereka pasti melakukan sesuatu di Sekertariat KNPB dan menangkap pengurus KNPB maupun anggota.

Bukan hanya itu, pasti mereka merencanakan kejahatan baik pembunuhan atau pengkapan bahkan skenario tertentu terhadap KNPB wilayah Yahukimo” tegasnya.

Sementara itu Polisi yang dipukul oleh warga dalam keadaan kritis sehingga dikirim di Jayapura pada hari ini.
Info lebih lanjut Hubugi Ketua KNPB yahukimo Nomr HP. +6282238275660
ketua PRD yahukimo hp. +6281361621657

Sumber : http://knpbnews.com

Read More

06.56 | 0 komentar

Anggota TNI dan Intel Memasuki Asrama Mahasiswa Papua di Bandung Tanpa Alasan

Pagi ini. TNI dan Intel mereka medatang di Asrama Mahasiswa Papua. Saya tanya: Pak dorang dengan masud apa datang kesini ?

Menurut mereka, "Kami datang kesini, dimandatkan dari Pak Danramel Cikutra Bandung. Untuk minta data penghuni, "Kata bapa yg bernama Sugianto, sambil merokok.

Saya bilang: Jika bermasud untuk minta data, langsung berhubungan dgn RT/RW di tempat ini. Sebab yang sudah merekam jelak keberadaan kami ialah RT/RW di tempat ini. saya tanya, mana surat mandat dari Pak Danramel ?

Kemudian bapak yang mengenakan Baju loreng itu, bilang, Kami di intruksikan secara "lisan" oleh Pak Danramel, guna memastikan para penghuni di sini.

Wahhh, masa ingga ada surat itu.

Untuk apa kalian mau mengetahui eksitensi kami di sini ?

"Mengantisipasi, soal ISIS juga mau sosialisasi, Bsng "Kata, Suanto.

Bapak dorang tau ingga, Asrama kami berdiri sejak, 1970-an hingga sekarang masih huni oleh Mahasiswa asal Papua.

Jika mau, bicara soal ISIS. Berhubungan langsung dgn RT/ RW Pak. Utk melaksanakan Sosialisasi. Juga, kami para bukan agama Islam tapi Nasrani.

"Ngapain kalian, mau ambil data hanya kami Mahasiswa Papua. Emangnya, Warga lain dminta, ingga ?

Kemudian, saya minta foto. Tapi mereka tra mau.

Kalau gitu, Entar saya bersama teman2-ku ke Kantor. Untuk temui Pak Danramel, memastikan kedatangan Bapak dorang.

Ia menjawab, Pak Danramel lagi ikut kegiatan di Hotel.

Hotel mana, di jalan mn ? Za tra tau Pak," tutur Sugianto.

Kalian bicara jujur dong. Klau kalian dari BIN utk mau cari Data Mahasiswa.

Saat, saya bicara hal tersebut: Mereka langsung pulang. Diminta Foto juga mereka menolak.

Kami penghuni C 39 tidak akan berdiam. Entar siang kami akan menuju ke kantor Danramil Cikutra. Guna memastikan kedatangan mereka.

Sumber: Jekson/FB

http://www.umaginews.com 

• 
  

Read More

03.14 | 0 komentar

Sebanyak 450 Anggota TNI Dari Palu Akan Dikirimkan Ke Papua

ilustrasi - pasukan yang akan diberangkatkan
untuk menjaga perbatasan RI Papua-Papua Nugini
 selama enam bulan. (arsip/ANTARA FOTO/Yusran Uccang)

Palu  - Sebanyak 450 anggota Batalyon Infanteri 711/Raksatama Palu disiapkan untuk mengamankan daerah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini di wilayah Merauke, Papua.

Komandan Batalyon 711/Raksatama Letkol Inf Sapta Budi Purnama di Palu, Selasa, mengatakan sebelum diterjunkan ke wilayah perbatasan pada September 2014, mereka melakukan latihan pratugas tahap II di wilayah Bangga, Kabupaten Sigi.

Dipilihnya wilayah Bangga karena daerah tersebut memiliki kemiripan kondisi geografis dengan lokasi di Merauke sehingga personel tidak terlalu kaget saat bertugas.

Latihan Satuan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Papua Nugini tersebut berlangsung selama dua pekan hingga 15 Agustus 2014.

Sapta Budi mengatakan materi latihan tersebut antara lain komunikasi sosial kepada masyarakat, operasi intelijen, operasi militer selain perang, dan pendekatan kepada masyarakat.

Pasukan Batalyon Infanteri 711/Raksatama tersebut akan bertugas selama sembilan bulan di perbatasan RI-Papua Nugini di Papua menggantikan Batalyon Infanteri 715/Mololiatu, Gorontalo.

Pasukan Yonif 711/Raksatama nantinya akan digantikan Yonif 713/Satyatama Gorontalo.

Pada umumnya pengamanan perbatasan RI-Papua Nugini itu melibatkan tiga batalyon yang berkoordinasi dengan sebuah brigade infanteri (brigif). 

Saat ini Yonif 711/Raksatama Palu dan dua yonif yang akan dan sudah bertugas di perbatasan itu berada di bawah koordinasi Brigadir Infanteri 22/Otamanasa, Gorontalo.

Sementara jumlah keseluruhan pasukan TNI yang bertugas di perbatasan RI-Papua Nugini itu mencapai 1.900 personel yang dipimpin oleh Komandan Sektor Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Papua Nugini Kolonel Inf I Ketut Gede Wetan yang juga Komandan Brigif 22/Otamanasa. 

Editor: Aditia Maruli

Sumber : http://www.antaranews.com

Read More

03.30 | 0 komentar

TNI-POLRI Bakar 2 Gereja dan Sejumlah Rumah Warga di Kab. Lanny Jaya

Lanny Jaya - Pasca terjadinya penembakan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua West Papua (TPN-WP) beberapa hari lalu, yang menewaskan dua orang anggota Brimob dan satu anggota TNI di Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Polda Papua beserta Pangdam XVII Cenderawasih menerjunkan sejumlah pasukan tambahan ke Kab. Lanny Jaya, guna melakukan pengejaran terhadap Tentara Pembebasan Nasional West Papua yang ada di Lanny Jaya, seperti yang telah diberitakan oleh beberapa media lokal Papua(www.tabloidjubi.com), dan beberapa media Indonesia. 

Penambahan sejumlah pasukan militer Indonesia di Lanny Jaya bertujuan untuk melumpuhkan pergerakan para Pejuang Kemerdekaan West Papua, yang terus bergerilya dengan tujuan mengusir penjajah Indonesia keluar dari wilayah West Papua. Namun nyatanya tujuan penambahan pasukan yang dilakukan oleh Polda Papua dan Pangdam XVII cenderawasih ke Kab. Lanny Jaya, ini justru melakukan tindakan membabi buta terhadap rakyat sipil yang ada di distrik Pirime, Kab. Lanny Jaya. 

Dari informasi yang berhasil kami himpun dari lokasi kejadian menyebutkan bahwa, sejumlah pasukan gabungan (TNI-POLRI) yang diterjunkan ke Distrik Pirime ini, telah membakar sejumlah rumah Rakyat Sipil, dan dua buah Bangunan Gereja, serta berbagai fasilitas umum yang ada di distrik tersebut, yang mengakibatkan trauma agi warga setempat, yang mengakibatkan rakyat sipil yang ada di Distrik Pirime ini harus mengungsi dan melarikan diri ke hutan-hutan demi menghindari tindakan membabi buta yang dilakukan oleh TNI-POLRI.

Selanjutnya diinformasikan bahwa, sejak terjadinya kontak senjata antara Militer Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional West Papua pagi tadi hingga malam ini, TPN-WP berhasil menembak tiga orang anggota Brimob dan satu anggota TNI. Dan ketika kami tanyakan terkait pemberitaan media Indonesia yang menyebutkan adanya 5 anggota TPN-WP yang ditembak oleh militer Indonesia, Informen membantah pemberitaan tersebut, dan menyatakan bahwa pemberitaan tersebut sangatlah tidak benar, tidak ada anggota TPN-WP yang gugur hingga saat ini, termaksud rakyat kami. (wp)

Sumber : www.papuamembara.tk

Read More

01.25 | 0 komentar

DPR Akui Aksi Bermartabat Tapi TNI/POLRI Menutupi Ruang Demokrasi dan 24 Aktifis KNPB Timika Ditangkap.

TNI/POLRI bungkam Demokrasi di Timika-papua (Doc.KNPB)

Timika, KNPBNews – Pihak Milter Republik Indonesia dalam hal ini TNI/POLRI terus berjuang untuk menutup ruang demokrasi di seluruh Tanah Papua Barat terutama di kota Timika. Sementara DPRD dan Pemerintah Indonesia mengakui Aksi ini adalah aksi bermartabat.

Setelah Pihak kepolisian terima surat pemberitahuan Aksi Jalan Ruben Kayun ditangkap saat bagi Selebaran itu dikeluarkan kemarin jam, 08.00 malam. Menurut Ruben Kayun, “ Saya diejek, disiksa dan diolok-olok sampai malam mereka antar saya di rumah perjalanan saya itu polisi foto-foto saya kaya artis, dan sampai di rumah juga mereka foto-fot tempat tidur saya, dapur dan luar dalam semua.” Katanya saat persiapan untuk turun jalan aksi.

Setelah Ruben Kayun dikeluarkan 24 Aktifis KNPB dari SP-SP ditangkap di SP 2 Jalan Karitas dan sampai saat ini mereka ada di POLRES Mile 32. Ke-22 aktifis yang ditangkap ini saat TNI?POLRI dan Intelijen menangkap mereka, ditendang, dipukul, diinjak sampai hari ini ada yang bengkak muka meraka.

Sementara itu masa dari SP 5, SP 6, SP 7, SP 12, Yayanti, SP 13, ILIALE, SP 3, SP 2 dihadang oleh TNI/POLRI dan 24 Aktifi KNPB di tangkap dan ada di POLRES Mimika, Berikut nama-nama mereka yaitu 1. Dotius Wanimbo, 2. Neles, 3. Sem, 4. Marius Wenda, 5. Bilem Wenda, 6. Nius Tabuni, 7. Sole Tabuni, 8. Ismael Wenda, 9. Lasarus Tabuni, 10. Linto Tabuni, 11. Efri, 12. Lerina, 13. Lepina, 14. Tinggris umur 3 tahun, 15. Eliana Tabuni, 16. Diana Wenda, 17. Aifa Tabuni 3 tahun, 18. Merlin Wenda, 19. Jakson umur 2 tahun, 20. Amarina Tabuni. 21. Eka Wenda. 22. Herman. 23. Yulianus 24. Hengki.

Setelah mendengar penangkapan 21 Aktifis KNPB Wilayah Timika, Parlemen Rakyat Daerah Mimika bersama Komite Nasional Papua Barat Wilayah Timika menggelar Rapat Darurat dalam rangka menyikapi penangkapan itu. Dan dalam rapat itu memutuskan bahwa:

1. Mereka akan menelpon KAPOLRES mimika
2. kalau tidak dikeluarkan pihak KNPB dan PRD akan turun Jalan sampai ke Markas Kepolisian di Mile 32.

Semua yang ditangkap dan tending, diinjak-injak dan dipukul sampai ada yang luka-luka, dipukul juga denga pucuk senjata.

Mau ambil video dan gambar Pihak TNI/POLRI dan Brimob pukul dan kejar-kejar juga semua wartawan.

Dan Ketua Bidang Media dan Propaganda Komisariat Diplomasi KNPB Wilayah Timika juga sempat dapat diancam, dan dikejar. Dan sampai saat ini ke-24 aktifis KNPB Wilayah timika masih ditahan POLRES Mile 32 Timika.

 

TNI/POLRI saat hadang dan tangkap 24 aktifis KNPB Timika

Sumber : http://knpbnews.com

Read More

17.04 | 0 komentar

Menjelang Pilpres RI 2014, 6 Aktivis KNPB dan 4 Warga Sipil Ditangkap Di Jayapura

Foto Penangkapan 6 Aktivis KNPB Di Depan
Sekretariat KNPB Pusat Perumnas 3 Waena

JAYAPURA 03 JULI 2014. Menjelang Pemilihan presiden NKRI 09 Juli 2014 penagkapan pengerebekan terhadap aktivis KNPB terus terjadi di Tanah Papua

penagkapan liar penagkapan tidak melalui prosedural praduga tak bersalah terhadap aktivis KNPB dan masyarakata sipil terus terjadi.

Pada hari ini tanggal 03 juli2014 penagkapan liar terjadi jayapura penagkapan tersebut terjadi di beberapa tempat yang berbeda masing-masing terjadi tempatnya di kilo meter 09 koya 3 orang masyarakat sipil ditangkap dalam rumah, penagakapan terhadap warga sipil ini dilakukan oleh TNI pada hari kami 03 Juli 2014 pukul 05 .20 WPB  di koya kilo meter 9, 3 orang yang ditangkap tersebut masing-masing 

1. Asman Pahabol

2. Yanus Pahabol

3. Abisa Kabak

Kemudian penagkapan berikutnya terjadi di sentani terhadap salah satu warga sipil yang merupakan simpatisan KNPB wilayah sentani. penagkapan ini dilakukan oleh Polres sentani terhada Demus Wenda,  pengkapan demus wenda ini terjadi pada hari ini Kami 03 Juli 2014 pada pukul 09.00 WPB tempatnya di pos tuju sentani hendak mau pergi ke kebun bersama Istrinya menuyu ke kebun dekat Gunung Siklop sentani.

Penagkapan Berikutnya terjadi Pada hari ini kamis 03 Juli 2014 pada pukul 13.05 WPB 6 Aktivis KNPB Pusata dapat tangkap pada saat membagi selebaran di perumnas 3 tepatnya depan asram Uncen unit 4 perumnas III waena.

6 orang aktivis KNPB yang dapat tangkap tersebut masing-masing : 

1. Ono Balingga

2. hakul kobak 

3. yandri heselo

4. Gesman Tabuni 

5. Ronal Wenda dan

 satu anggota yang belum mengetahui Indentitasnya.

Penagkapan itu terjadi di depan sekertariat KNPB pusat, 6 orang aktivis KNPB tersebut sedang membagi selebaran untuk Boikot Pemilihan persiden 09 Juli 2014 mendatang.

dalam isi selebaran yang dikeluarkan secara resmi tersebut, manyampaikan kepada seluruh rakyat Papua Barat sorong sampai merauke Untuk tidak melakukan kekerasan dalam menghadapi pemilihan persiden mendatang namun menggunakan hak pilihnya untuk tidak terlibat dalam pencoblosan di TPS, tanpa melakukan kekerasan.

dalam selebaran yang dikeluarkan tersebut mengajak rakyat papua memboikot pilpres dengan cara bermartabat dengan menunjung tinggi nilai hukum HAM dan demokrasi.

namun polisi datang dengan satu mobil dalmas milik polresta lalu tanpa alasan yang jelas mereka melakukan penagkapan sewenag -wenag. 6 orang Aktivis KNPB pusat yang ditangkap tersebut sementara masi di tahan di polresta Kota Jayapura. 

Sebelumya penagkapan terjadi pada tanggal 01 Juli 2014 terhadap 3 aktivis KNPB di Timika pada pukul 24.00 WPB di depan sekertariat KNPB dan Kantor Parlemen Rakyat daerah (PRD ) wilayah Timika. penagkapan itu terjadi pada saat 3 Aktivis KNPB  masing-masing ELON AIRABO 2. JONI KORWA 3. LEO WARSEI tersebut sedang piket Menjaga Kantor PRD wilayah Timika.

http://knpbnews.com/?p=4396#more-4396

Kemudian penagkapan 20 Aktivis KNPB dan pengerebekan terhadap sekertariat KNPB wilayah Boven Digole terjadi  Hari ini Sabtu, (28/06/14) jam 17.00 – 18.00 WPB, Sekretariat KNPB Boven Digoel digeledah oleh aparat Polres Boven Digoel pada saat pertemuan rutin KNPB Boven Digoel di Sekretariat KNPB jalan ambonggo complex perumahan masyarakat.

http://nestasuhunfree.blogspot.com/2014/06/ini-20-anggota-knpb-yang-dapat-tangkap.html

Selain itu upaya pembunuhan terhadap Seorang Tokoh Agama Kabupaten Mimika, Pdt. Deserius Adii, S.Th bersama dengan anak kesayangannya Geri Gerson Gaiyawogi Gabriel Adii ditabrak dari belakang motornya dan diduga oleh Intelijen Negara Republik Indonesia di Timika. http://knpbnews.com/?p=4396#more-4396

  kepolisian polresta kota jayapura sampai saat ini masih melakukan patroli dan siaga satu di setiap sudut -sudut kota jayapura.

Laporan KNPB pusat di Jayapura Sekjend  Ones Suhuniap

Sumber : http://nestasuhunfree.blogspot.com

Read More

11.53 | 0 komentar

Utusan Sultan, Polisi dan Brimob Cegat AMP Rayai HUT ke-43 Proklamasi Bangsa Papua

Saat terjadi penghadangan terhadap massa aksi
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Terlihat pimpinan FKPM, M.
 Suhut berusaha untuk merampas poster Bintang Kejora. Foto: MS

Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Ratusan personil dari gabungan Polisi, Brimob lengkap dengan atribut mereka, bersama organisasi masyarakat bernama FKPM yang mengaku utusan Sultan Hamengkubuwono X menghadang massa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di jalan Kusuma Negara, Yogyakarta, ketika AMPberjalan kaki menuju Titik Nol KM, dalam rangka peringati HUT ke-43 proklamasi kemerdekaan Papua 1 Juli 1971, hari ini, Selasa (01/07/14).

Pantauan majalahselangkah.com, ada 10 Truk Sabhara dan 15 mobil patroli Polisi dan Brimob berkolaborasi menghentikan demo damai AMP Komite Kota Yogyakarta. Ada 6 truk sabhara disiagakan di dekat Titik Nol KM, titik yang dituju massa AMP yang beranggotakan lebih dari seratusan mahasiswa Papua ini.

Dua truk Sabhara bersama 2 mobil patroli biasa bersama 30-an anggota menahan massa AMP dekat asrama Papua Kamasan I, Yogyakarta. Tak jauh dari tempat itu, depan Istana Pakualaman, terlihat sebuah truk Sabhara dengan personil polisi penuh siaga tepat di samping jalan.

Sementara itu, beberapa warga berpakaian hitam, berikat kepala khas Yogyakarta, datang dalam jumlah seratusan lebih, menghadang massa AMP yang sebelumnya ditahan polisi. Kelompok berseragam hitam ini mengaku dari FKPM dan menjadi utusan sultan.

"Kami utusan dari Sultan. Di Jogja tidak boleh ada separatis," teriak Muchamad Sahud, pimpinan FKPM melalui pengeras suara tepat di depan massa pendemo yang dihentikan paksa polisi ketika berjalan kaki menuju titik aksi.

FKPM terlihat membentangkan spanduk besar bertuliskan, "Yogyakarta Anti Anarkisme" berhadap-hadapan dengan massa aksi AMP. Berkaitan dengan ini,  Abbi D. koordinator lapangan aksi berteriak, "Kami ini aliansi mahasiswa Papua yang menuntut Papua merdeka. Bukan kelompok anarkis. Kami demo dengan damai. Jangan halangi kami. Jangan labeli kami".

Ketua IMPA Papua, Aris Yeimo, beberapa waktu lalu menjelaskan, ada kelompok tertentu yang terkesan sedang berusaha menempatkan mahasiswa Papua di Yogyakarta sebagai pembuat onar, preman, pemabuk, pebuat anarkis, dan dengan isu-isu negatif yang lain.

Selanjutnya, dari tempat penghadangan, Sahud juga meminta massa aksi menyerahkan gambar Bendera Bintang Kejora kepadanya sebagai simbol separatis. Ia juga mendesak masa aksi membubarkan diri dan tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan separatis, seperti demo damai. Sahud berusaha merebut atribut aksi.

Para polisi diam saja, dan kemudian berkolaborasi bersama FKPM mendesak massa aksi untuk tidak melanjutkan aksi hingga ke titik Nol KM. Massa aksi tetap bersikeras, tetapi anggota FKPM terlihat lebih emosional menghadapi masa aksi AMP.

Agustinus D. koordinator umum aksi mempertanyakan status kota Yogyakarta yang memperkenalkan diri di nusantara dan dunia sebagai kota pluralisme yang menghargai perbedaan dan menjungjung demokrasi.

"Suarakami dibungkam utusan sultan di Yogyakarta, ratusan personil kepolisian dan Brimob. Saya pikir mereka ratusan. Suara kami dibungkam di kota yang katanya kota dengan masyarakatnya yang menghargai perbedaan dan menjunjung demokasi," tegas Agus.

Agus mengaku tak mengerti dengan tindakan polisi membantu ormas membubarkan aksi damai AMP. 

"Kami sudah memberitahu soal demo ini kepada polisi, dan mereka sudah tahu. Seperti biasa, saya pikir, mereka akan mengamankan kami sampai kami selesai demo. Ternyata kami dipaksa mundur," jelas Agus.

"Kami tidak mau ada separatis di kota ini. Semua separatis harus angkat kaki dari kota Yogyakarta," begitu Sonny, anggota AMP yang turut serta dalam aksi ini meniru kata-kata anggota FKPM kepada mahasiswa Papua dalam aksi.

Menurut Sonny, tindakan ini jelas-jelas sudah bertentangan dengan prinsip pokok demokrasi dan hak-hak manusia dan kelompok manusia untuk menyampaikan pendapat di muka umum tanpa ada diskriminasi.

Beberapa anggota polisi ketika diminta kesediaan untuk diwawancarai media ini tampak tak acuh.

Dalam demo ini, massa aksi menuntut kepada Indonesia dan PBB untuk memberikan kebebasan kepada rakyat Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai solusi demokratis. 

AMP juga minta hentikan semua aktivitas eksploitasi melalui perusahaan-perusahaan asing seperti Freeport, LNG, PB, Tangguh, Mecdo, Corindo, dan yang lainnya. Juga menyerukan untuk menarik semua pasukan ornanik dan non organik.

Ketua IPMA Papua kepada media ini usai aksi menjelaskan, dalam waktu dekat akan mengusahakan audensi dengan pihak kesultanan terkait isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini, salah satunya mengenai kebebasan menyampaikan pendapat yang mulai dibungkam dan keamanan mahasiswa Papua di Yogyakarta. (AE/BT/MS)

Sumber : www.majalahselangkah.com

Read More

02.05 | 0 komentar

AMP Jogja Gelar Konfrensi Pers Kutuk Tindakan Brutal TNI-POLRI di Puncak Jaya, Yapen dan Seluruh Papua

Sejumlah Anggota TNI Saat Melakukan Penyisiran di Puncak Jaya (Doc:Jubi)

Yogyakarta - Berkaitan dengan penyisiran yang dilakukan oleh TNI-POLRI di Kab.Puncak Jaya dan Yapen beberapa waktu terakhir, yang hingga mengakibatkan ketakutan dan trauma yang mendalam kepada rakyat sipil yang berada di daerah-daerah yang terkena dampak penyisiran yang dilakukan oleh TNI-POLRI, untuk menyikapi situasi itu, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Yogyakarta menggelar konfrensi pers pada hari ini (rabu,12 Februari 2014) bertempat di Asrama Mahasiswa Papua Jl. Kusumanegara No.119 Yogyakarta.

Dalam konfrensi pers yang digelar ini, Aliansi Mahasiswa Papua menegaskan mengutuk tindakan brutal TNI-POLRI di Puncak Jaya dan Yapen yang telah mengakibatkan rakyat sipil menjadi korban. Dan juga menyatakan agar Pemerintah Indonesia untuk segerah menarik seluruh militernya baik organik maupun non organik dari Puncak Jaya-Yapen dan seluruh tanah Papua.

Menurut AMP, keberadaan militer Indonesia (TNI-POLRI) di Papua hanya menibulkan ketakutan dan trauma bagi rakyat Papua, sebab selama ini TNI-POLRI selalu menyikapi persoalan Papua dengan tidakan-tindakan represif dan kekerasan, tanpa mendahulukantindakan persuasif. " Keberadaan TNI-POLRI di Papua justru akan menambah masalah dan menimbulkan masalah baru, sebab merekalah yang selalu mencari-cari masalah, mereka selalu menggunakan kekuatan persenjataan mereka untuk menyiksa dan menyakiti rakyat sipil yang jelas-jelas tidak mengetahui akar persoalan yang sesungguhnya" tegas Telius, selaku sekertaris AMP kota Yogyakarta.

Selain itu juga dalam konfrensi pers ini Telius menambahkan bahwa "apa yang dilakukan TNI-POLRI terhadap rakyat sipil di Puncak Jaya, Yapen dan seluruh tanah Papua sangat tidak bisa ditolerir, sebab sebab tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan pelanggaran HAM berat, namun sangat disayangkan karena hingga saat ini para pemerhati HAM dan Komnas HAM belum mengambil sikap yang tegas mengenai kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh TNI-POLRI di Papua", tegas Telius.

Untuk itu, menyikapi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Puncak Jaya, Yapen dan seluruh tanaha Papua yang marak terjadi yang dilakukan oleh militer Indonesia (TNI-POLRI), maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menyatakan sikap "Mengutuk Tindakan Brutal TNI-POLRI di Puncak Jaya, Yapen dan Seluruh tanah Papua", dan menuntut :

1. Hentikan Penyisiran Brutal TNI-POLRI Terhadap Rakyat Sipil Papua, dan Tarik Seluruh Militer (TNI-POLRI), Organik Maupun Non Organik Dari Seluruh Tanah Papua.

2. Hentikan Eksplorasi dan Tutup Seluruh Perusahaan Milik Kaum Imperealis dan Kapitalis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco, Antam dll.

3. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat, Sebagai Solusi Demokratis Bagi Penyelesaian Persoalan Papua.

Read More

14.35 | 0 komentar

Gubernur Papua Tuduh Anggota TNI dan PORI Jual Peluru Ke Orang Papua

Ilustrasi

Jayapura, 6/2 (Jubi) – Gubernur Papua, Lukas Enembe menuduh aparat keamanan dan militer di Papua telah menjual peluru kepada warga Papua. Tuduhan Gubernur Papua ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, para pelaku penembakan atau baku tembak dengan aparat keamanan di Papua seakan tak pernah kehabisan peluru.
“Kapolri, Panglima tertibkan, itu amunisi, karena amunisinya dijual oleh anggota kita sendiri,” kata Lukas Enembe di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2), sebagaimana dikutip dari merdeka.com.
Menurut Gubernur Papua ini, sangat aneh jika para pelaku penembakan yang selama ini terjadi di Papua bisa memiliki peluru karena pengawasan di Papua sangat ketat sehingga sulit meloloskan peluru atau amunisi selain membeli pada aparat keamanan dan militer yang bertugas di Papua.
Anggota Komisi I DPR RI asal Papua, Yoris Raweyai menyebutkan aparat keamanan di Papua menjual peluru seharga Rp. 1.500 perbutir. Menurutnya, aparat keamanan yang datang ke Papua, selalu datang membawa peluru penuh tapi pulangnya tak ada peluru yang tersisa.
“Dari mana amunisi bisa masuk ke sana, ada indikasi pasukan di-BKO-kan datang bawa peluru, pulang tak bawa apa-apa. Jadi ada istilah, datang bawa M16 pulang bawa 16 M,” kata Yoris kepada merdeka.com


Yoris juga yakin akan hal ini karena dalam beberapa kali kasus penembakan di areal Freeport Indonesia di Timika, selongsong peluru yang ditemukan adalah selongsong peluru buatan PT. Pindad yang dipakai aparat keamanan Indonesia.
Sumber tabloidjubi.com di Nabire yang biasa mencari emas di lokasi penambangan emas Degeuwo, mengatakan kepemilikan senjata atau peluru disekitar wilayah Nabire, Paniai dan Degeuwo sendiri sangat mudah. Dengan uang sebesar 6 juta saja, mereka bisa mendapatkan sebuah pistol dari aparat keamanan beserta pelurunya. Biasanya, menurut sumber ini, yang membeli adalah orang yang datang mendulang dari wilayah lain.
“Kalau orang-orang Degeuwo, tidak. Biasanya dari Paniai atau Nabire. Mereka yang beli pake emas yang mereka dapat waktu dulang.” kata sumber ini.


tabloidjubi.com pada bulan November 2012 mencatat ada seorang warga Degeuwo yang ditangkap polisi dari Kepolisian Resort (Polres) Nabire, karena membawa pistol. Saat diperiksa warga itu mengakui kalau pistol itu diakui dibelinya dari seorang anggota TNI. Warga Degeuwo, berinisial MA kemudian mengaku kepada polisi jika pistol yang dia bawa itu dibelinya seharga Rp. 26 Juta dari seorang oknum anggota TNI Batalyon 753 Arvita Nabire, berinisial Dmt. Pistol tersebut dibelinya di lokasi penambangan emas 81 di Degeuwo.
“Jangan percaya kalau mereka (aparat keamanan-red) bilang senjata atau peluru mereka dirampas atau hilang dicuri. Itu mereka sudah jual.” kata sumber tabloidjubi.com tersebut.
Sumber ini juga memastikan bahwa selain orang dewasa, ada juga remaja yang beli senjata dan peluru pada aparat keamanan.
“Saya kenal dua anak usia SMA yang punya pistol dan peluru. Mereka selalu bilang, kaka komandan, kalau mau datang ke Degeuwo, nanti kami kawal. Kami punya pistol.” kata sumber tersebut, menirukan kata-kata dua anak usia sekolah yang dia kenal itu. (Jubi/Victor Mambor)


Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

02.53 | 0 komentar

Laporan Asian Human Right Commission (AHRC) Tentang Pelanggaran HAM di Pegunungan Tengah Papua Tahun 1977 – 1978

Diduga Tewaskan 12.397 Orang, Kodam Membantah

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia membenarkan sebuah laporan terbaru yang memberi fakta terjadinya pembantaian massal di wilayah Pegunungan Tengah Papua pada tahun 1977 hingga 1978. Laporan itu menyudutkan militer sebagai pelaku utama.

“Selain warga sipil, dari data Komnas HAM, ada 50 sampai seratus aparat keamanan juga jadi korban dalam peristiwa itu,” kata Natalis Pigay, anggota Komisioner Komnas HAM kepada SULUH PAPUA, kemarin.

Ia mengatakan, kekerasan tak terbantahkan tersebut pecah setelah kelompok separatis memulainya dengan menembak militer Indonesia pada 1977. “Terjadilah aksi balas membalas, dan warga sipil yang kemudian kena akibatnya,” kata dia.

Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih Papua membantah laporan ‘pembantaian’ besar-besaran di wilayah Wamena. “Saya katakan bahwa peristiwa itu tidak benar, Australia juga kan sendiri membantah itu,” ujar Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Lismer Lumban Siantar.

Ia menegaskan, laporan AHCR merupakan kabar Hoaks atau bohong. “TNI tidak pernah melepas bom dari atas heli saat masyarakat dibawah menunggu bantuan, tidak pernah itu terjadi di Indonesia, untuk itu, saya tegaskan sekali lagi, kabar itu tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Soal keterlibatan Australia dan Amerika Serikat dalam insiden itu, kata Natalis Pigay, belum dipastikan. “Namun dari sejumlah data, bahwa terdapat Heli Puma dan bom yang dijatuhkan, menimbulkan kecurigaan pihak asing ikut terlibat,” ujarnya.

Komnas HAM rencananya akan meningkatkan penyelidikan kasus ini dan meneruskannya ke berbagai pihak. “Soal Amerika, ini belum pasti, masih perlu didalami. Dalam peristiwa itu, ada memang bom Napalm diduga dijatuhkan Amerika, itu senjata pemusnah massal yang telah dilarang oleh PBB,” paparnya.

Pigay mengatakan, selain Papua, kekerasan memburuk juga di belahan daerah lain di Indonesia. “Korban di Papua lebih banyak, jumlahnya 12.397 orang,” katanya.

Sementara itu, Departemen Pertahanan Australia, seperti dirilis ABC membantah klaim yang menyebut helikopter Australia digunakan untuk membunuh warga sipil Papua. Sanggahan ini sekaligus menanggapi laporan hasil investigasi selama setahun oleh Komisi HAM Asia (AHRC) mengenai peristiwa pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan terhadap 4 ribu warga sipil lebih dari 45 tahun yang lalu.

Dalam pernyataannya, Departemen Pertahanan menegaskan: “Dari tahun 1976 sampai 1981, unit pertahanan  terlibat dalam  Operasi Cenderawasih untuk  melakukan survei dan memetakan Irian Jaya”. “Helikopter  Iroquois, Caribou, Canberra serta Hercules C-130 diikutkan dengan bermarkas di Bandara Udara Mokmer di Pulau Biak.”

Juru bicara Departemen Pertahanan Australia bidang luar negeri dan perdagangan mengatakan mereka tidak dalam posisi untuk memberikan komentar mengenai situasi di Papua pada waktu itu. “Kebijakan pemerintah Australia terhadap Papua sudah jelas: kita mengutuk semua kejahatan terhadap warga sipil maupun kejahatan yang dilancarkan kepada personil keamanan. Situasi HAM saat ini di Papua tidak seperti yang digambarkan didalam laporan AHRC.”

Sebelumnya, hasil penelitian Asian Human Right Commission (AHRC) di Hongkong menyebut, AS dan Australia mendukung militer Indonesia melakukan pembantaian di Papua. Australia mengirim helikopter, sementara AS menyetor pesawat-pesawat tempur. Aksi ‘genosida’ itu dalam rangka membendung usaha mencapai kemerdekaan Papua setelah pemilihan umum tahun 1977.

Laporan berjudul “The Neglected Genocide – Human Rights abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977 – 1978″ (Pembantaian yang Terabaikan – Pelanggaran HAM terhadap warga Papua di Daerah Pedalaman Tengah, 1977-1978), yang dirilis AHRC ini belakangan mendapat beragam pendapat.

Penelitian ARHC disimpulkan usai mewawancarai sejumlah saksi, dan memeriksa catatan sejarah. Badan ini juga mengumpulkan 4.416 nama yang dilaporkan dibunuh oleh militer dan menyatakan jumlah korban tewas akibat kekerasan, lebih dari 10.000 orang. “Saya belum membaca laporan itu, jadi belum bisa berkomentar,” ujar Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Lismer Lumban Siantar.

Basil Fernando, Direktur Kebijakan dan Program AHCR, mengatakan bahwa kekejaman itu bisa digolongkan ke dalam tindakan genosida. Termasuk daftar mereka yang bertanggung jawab dan mesti diadili pengadilan HAM adalah mantan Presiden Soeharto.

Menurut Fernando, sejumlah nama yang disebutkan dalam laporan tersebut, beberapa di antaranya masih memegang jabatan dalam militer Indonesia. (JR/R4/lo1) 

Sumber : www.suluhpapua.com

Read More

01.27 | 0 komentar

Anggota TNI Dilaporkan Lakukan Penyisiran Secara Brutal Di Tingginambut

Ilustrasi

Jayapura – TNI Satgas 753 mulai tadi pagi dilaporkan melakukan penyisiran brutal sebagai balasan atas tewasnya anggota Satgas 753 yang diduga dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata di Tingginambut.  Penyisiran ini dilakukan terhadap masyarakat sipil di Tingginambut, yang diduga sebagai anggota TPN PB.

Dari data yang di himpun tabloidjubi.com, kejadian berawal, Sabtu (31/8) sekitar pukul 14.00 wit, terjadi kontak senjata antara Anggota TNI dan Kelompok Sipil Bersenjata. Kontak senjata yang menewaskan Pratu Andry juga mengakibatkan sebjata milik Pratu Andry hilang.

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Letkol Inf. Lumban Siantar melalui pesan singkatnya kepada tabloidjubi.com membenarkan adanya penembakan tersebut. “Benar ada 1 orang anggota Satgas 753 korban akibat luka tembak,” katanya (31/8).

Diduga, seperti yang dilaporkan oleh sumber Jubi di Mulia melalui situs laporan warga http://tabloidjubi.com/hotspot, penyisiran ini dilakukan sebagai aksi balasan. (Jubi/Victor Mambor)

Sumber : http://tabloidjubi.com

Read More

22.50 | 0 komentar

Antisipasi Kedatangan Aktivis Australia, TNI AL dan AU Disiagakan di Papua

Menteri Koordinator Politik, Hukum,
dan Keamanan Republik Indonesia,
Djoko Suyanto. Foto: republika.co.id

Jakarta -- Seperti diberitakan majalahselangkah.com edisi, Minggu, 18 Agustus 2013, kelompok aktivis Australia yang menamakan diri Freedom Flotilla mempersiapkan tiga kapal untuk berlayar dari Cairns ke Papua, Sabtu (17/08/13) lalu.

Para aktivis yang terdiri dari sesepuh Aborigin, pengungsi Papua, pembuat film dan aktivis lainnya itu datang ke Papua untuk menyoroti perlunya perdamaian dan stabilitas di Papua.

Rencana kedatangan ini mendapatkan mendapat respons serius pemerintah. Diberitakan, pihak berwenang Indonesia telah memperingatkan sekelompok aktivis Australia untuk tidak berlayar ke Papua atau beresiko dicegat atau ditahan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto seperti dikutip republika.co.id edisi, Senin, 19 Agustus 2013 mengatakan,  tentara sudah disiagakan di Papua untuk mengantisipasi perjalanan mereka.

"TNI Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) sudah disiagakan untuk mengantisipasi perjalanan mereka," kata Djoko Suyanto di media itu. 

Dikatakannya, ia telah  mengkonfirmasi hal tersebut kepada Duta Besar Australia untuk RI, Greg Moriaty. Menurut sang Greg, para aktivis itu rencananya berlayar dari Cairns ke Papua Nugini (PNG). "Bukan ke Indonesia (Papua)," jelas Menkopolhukam.

Kepada Moriaty, Djoko juga menyampaikan, sebaiknya tidak boleh ada negara menjadi tempat pemberangkatan siapa pun yang mengganggu kedaulatan negara lain.

"Ini sudah sangat jelas. Kalau aktivitas mereka itu dikaitkan kekerasan dan hak asasi manusia (HAM), kita juga memiliki concern yang sama," tegas Djoko.

Diberitakan, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga telah mengeluarkan peringatan keras kepada negara-negara lain, dan mengatakan, mereka tidak boleh melanggar kedaulatan Indonesia dan menimbulkan keresahan.

Dikatakannya, provinsi-provinsi Papua adalah bagian dari Indonesia dan hal itu harus dihormati. (GE/MS)

Sumber : http://majalahselangkah.com

Read More

01.40 | 0 komentar

Polisi Tangkap Puluhan Warga Yang Hendak Mengikuti Parade Budaya Besok

Puluhan Warga Papua yang ditangkap dan digeledah,
dikumpulkan di Aula Polres Fakfak untuk diinterogasi.
(foto: Alex Tethool/Jubi/Fakfak)

Fakfak - Puluhan warga ditangkap aparat Kepolisian Resort Fakfak, Papua,saat hendak memasuki Kota Fakfak untuk mengikuti parade budaya Papua, Rabu (13/8) siang.

Aparat Polres Fakfak, Papua Barat, mencegat dua buah truck yang mengangkut puluhan warga tersebut di sekitar Jalan Fakfak-Kokas. Polisi lalu menggiring ke dua truck ini ke Mapolres Fakfak, lalu mengamankan dan menginterogasi warga di Aula Polres.

Di Aula Polres Fakfak, aparat polisi memilah-milah warga sesuai asal kampung mereka. Banyak di antara warga adalah kaum perempuan dan anak-anak. Sementara interogasi, sebagian aparat polisi juga menggeledah barang bawaan warga yang ditinggal di atas truck. Tampak banyak ransel milik warga seperti biasanya orang bepergian. Warga juga membawa karug-karung berisi bahan pangan dan kayu bakar.

Puluhan warga yang ditangkap berdatangan dari beberapa kampung di kawasan pegunungan Fakfak. Diduga, mereka berdatangan untuk menghadiri rencana Parade Budaya Papua untuk memperingati tanggal 15 Agustus 2013 nanti, yang dikenal sebagai tanggal pelaksanaan New York Agreement antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Indonesia yang menetapkan Papua sebagai bagian NKRI, tahun 1960 silam.Pekan kemarin, tersebar undangan aksi demo memperingati hari bersejarah ini.

Hingga sore hari ini, belum ada penjelasan resmi pihak Polres Fakfak, pasalnya polisi masih melakukan interogasi. (Alex Tethool)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

02.22 | 0 komentar