Demo Sambut Menlu MSG: Markus Haluk, Yosepha Alomang, Yusak Pakage dan Puluhan Lainnya Ditangkap

llustrasi demontrasi rakyat Papua di DPRP. Foto: Ist

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH  --  Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua (AMPTPI), Markus Haluk; Direktris Yahamak, Yosepha Alomang; dan Ketua Parlemen Jalanan, Yusak Pakage dan puluhan orang lainnya pagi tadi, Senin, (13/1/14), pukul 0930 waktu Jayapura ditangkap polisi di taman Imbi, depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Pantauan reporter majalahselangkah.com di lapangan, Markus Haluk dan Yosepha ditangkap pukul 09:50 waktu Jayapura. Puluhan lainnya ditangkap menyusul. Hingga berita ini ditulis, mereka yang ditangkap itu diamankan di Polresta Jayapura.

Demontrasi digelar oleh Panitia Bersama NRPB, WPCL, PNWP, KNPB, dan oraganisasi-organisasi perjuangan serta organisasi pemuda dan mahasiswa Papua  untuk menyambut kedatangan  para Menteri Luar Negeri Negara-Negara Anggota Melanesia atau Melanesia Spearhead Group (MSG) hari ini di Jayapura.

Demontrasi Panitia Bersama meminta delegasi MSG untuk harus bertemu dengan rakyat Papua dan para tahanan politik yang hingga kini berjumlah 70 orang itu. Dikutip majalahselangkah.com  sebelumnya, delegasi MSG dijadwalkan hanya akan bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe dan DPRP Papua.

Walaupun terjadi penangkapan, aksi demontrasi masih berlangsung dan masa dari berbagai arah masih berdatangan. "Kota Jayapura dipadati aparat polisi dan militer dengan senjata lengkap tetapi aksi masih berlanjut dan rencananya akan bermalam di kantor DPRP sampai  delegasi MSG bertemu rakyat Papua," kata sumber majalahselangkah.com dari tempat aksi. (GE/HY/TBR/MS)

Sumber : www.majalahselangkah.com

Read More

12.31 | 0 komentar

Lagu "Jangan Diam Papua" Direkam

Tampak ketika Erda Kurniawan memberikan
 arahan kepada Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Yogyakarta,
 pada sesi latihan untuk lagu "Jangan Diam Papua"

Yogyakarta -- 'Ilalang Zaman', begitulah salah satu nama group band yang bermarkas di Yogyakarta. 

Group ini adalah band multigendre yang beranggotakan tiga orang di antaranya, Yap Sarpote (Drummer), Sabina Thipani (Vocalis, Bass) dan Erda Kurniawan (Vicalis, Gitaris). 

Ilalang Zaman dibentuk untuk melakukan kritik sosial melalui tembang-tembang yang mereka ciptakan. 

Dari sekian banyak lagu yang diciptakan, salah satunya adalah mengkritisi ketidakadilan yang dialami masyarakat Papua sejak awal tahun 1960-an silam. Adalah "Jangan Diam Papua". 

Lagu "Jangan Diam Papua", bersama lagu lainnya seperti, "Persetan Media, Apa yang Kita Rayakan?"dan "Kalimantan (Tak kan Tunduk, akan Lawan)" berhasil direkam 'Ilalang Zaman' bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta di salah satu Studio Mini Condong Catur, Yogyakarta, Minggu (27/10/2013) sore.

Empat lagu lainnya, "Palestina", "Jurnalis Palsu", "Sesaji Raja untuk Dewa Kapital" dan "Not for Sale" masih dalam rekapan untuk direkam dalam waktu dekat.

Lagu "Jangan Diam Papua" sebelumnya dinyanyikan dalam acara-acara bernuansa kemanusiaan. Ia telah berhasil menarik perhatian bagi warga Papua maupun pecinta musik tanah air yang mendambakan keadilan.

"Lagu ini kami ciptakan untuk memberikan semangat kebangkitan kepada masyarakat Papua dengan ketidakadilan yang dialami rakyat Papua," tutur Yap Sarpote, pencipta lagu "Jangan Diam Papua" kepada majalahselangkah.com usai rekaman.  

Kata Yap, pada umumnya kebanyakan orang membahas Papua yang  eksotis, namun penindasan serta penderitaan manusia Papua karena eksploitasi sumber daya alam dan ekspansi industrialisasi tidak pernah dimunculkan di permukaan. 

Sehingga,Yap dan teman-temannya bertekad untuk merekam lagu ini agar orang lain mengetahui kenyataan yang dialami orang Papua. 

Ia berkisah, lagu "Jangan Diam Papua" diciptakan belum lama ini. Pertama-tama lagu itu dinyanyikan pada saat memperingati hari Uncen Berdarah di Purna Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM). Berikutnya pada saat penggalangan dana tragedi Tambrauw.

Menurut Yap, "Jangan Diam Papua" diciptakan bukan untuk mendukung Papua Merdeka, namun sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat Papua yang sedang dalam penindasan untuk bangkit melawan penindasan itu.

"Saat kami (Ilalang Zaman, red.) merancang lagu ini, kami lebih dulu letakkan nasionalisme buta yang melekat dalam diri, karena kami tumbuh dalam latar belakang dan kebudayaan yang dikonstruksi oleh media mainstream di Indonesia ini," kata dia. 

Yap menjelaskan, "Kami harus memandang perlawanan rakyat Papua terhadap penindasan, eksploitasi sumber daya alam dan lain-lain sebagai hal yang layak dilakukan demi membebaskan hidup orang Papua." 

Alumnus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta bersama teman-temannya ini menciptakan banyak lagu sebagai bentuk solidaritas antar manusia. 

"Yang jelas kami tidak memihak kepada salah satu pihak. Apakah Rakyat Papua mau tetap bersama Indonesia atau memilih untuk merdeka lepas dari Indonesia itu adalah hak masyarakat Papua," katanya menanggapi politik Papua.

Harapan Yab bersama dua rekannya adalah bila masyarakat bangkit dan melawan berarti hasil karya 'Ilalang Zaman' berhasil.

"Lagu-lagu Ilalang Zaman sendiri dibuat sebagai musik tandingan bagi musik-musik mainstream dewasa ini di Indonesia yang tidak lagi berbicara tentang derita sosial, sehingga kalau masyarakat terinspirasi untuk melawan berarti karya kami berhasil," ungkapnya. (MS/Mateus Ch. Auwe)

Sumber : www.majalahselangkah.com

Read More

18.41 | 0 komentar

Laporan Asian Human Right Commission (AHRC) Tentang Pelanggaran HAM di Pegunungan Tengah Papua Tahun 1977 – 1978

Diduga Tewaskan 12.397 Orang, Kodam Membantah

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia membenarkan sebuah laporan terbaru yang memberi fakta terjadinya pembantaian massal di wilayah Pegunungan Tengah Papua pada tahun 1977 hingga 1978. Laporan itu menyudutkan militer sebagai pelaku utama.

“Selain warga sipil, dari data Komnas HAM, ada 50 sampai seratus aparat keamanan juga jadi korban dalam peristiwa itu,” kata Natalis Pigay, anggota Komisioner Komnas HAM kepada SULUH PAPUA, kemarin.

Ia mengatakan, kekerasan tak terbantahkan tersebut pecah setelah kelompok separatis memulainya dengan menembak militer Indonesia pada 1977. “Terjadilah aksi balas membalas, dan warga sipil yang kemudian kena akibatnya,” kata dia.

Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih Papua membantah laporan ‘pembantaian’ besar-besaran di wilayah Wamena. “Saya katakan bahwa peristiwa itu tidak benar, Australia juga kan sendiri membantah itu,” ujar Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Lismer Lumban Siantar.

Ia menegaskan, laporan AHCR merupakan kabar Hoaks atau bohong. “TNI tidak pernah melepas bom dari atas heli saat masyarakat dibawah menunggu bantuan, tidak pernah itu terjadi di Indonesia, untuk itu, saya tegaskan sekali lagi, kabar itu tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Soal keterlibatan Australia dan Amerika Serikat dalam insiden itu, kata Natalis Pigay, belum dipastikan. “Namun dari sejumlah data, bahwa terdapat Heli Puma dan bom yang dijatuhkan, menimbulkan kecurigaan pihak asing ikut terlibat,” ujarnya.

Komnas HAM rencananya akan meningkatkan penyelidikan kasus ini dan meneruskannya ke berbagai pihak. “Soal Amerika, ini belum pasti, masih perlu didalami. Dalam peristiwa itu, ada memang bom Napalm diduga dijatuhkan Amerika, itu senjata pemusnah massal yang telah dilarang oleh PBB,” paparnya.

Pigay mengatakan, selain Papua, kekerasan memburuk juga di belahan daerah lain di Indonesia. “Korban di Papua lebih banyak, jumlahnya 12.397 orang,” katanya.

Sementara itu, Departemen Pertahanan Australia, seperti dirilis ABC membantah klaim yang menyebut helikopter Australia digunakan untuk membunuh warga sipil Papua. Sanggahan ini sekaligus menanggapi laporan hasil investigasi selama setahun oleh Komisi HAM Asia (AHRC) mengenai peristiwa pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan terhadap 4 ribu warga sipil lebih dari 45 tahun yang lalu.

Dalam pernyataannya, Departemen Pertahanan menegaskan: “Dari tahun 1976 sampai 1981, unit pertahanan  terlibat dalam  Operasi Cenderawasih untuk  melakukan survei dan memetakan Irian Jaya”. “Helikopter  Iroquois, Caribou, Canberra serta Hercules C-130 diikutkan dengan bermarkas di Bandara Udara Mokmer di Pulau Biak.”

Juru bicara Departemen Pertahanan Australia bidang luar negeri dan perdagangan mengatakan mereka tidak dalam posisi untuk memberikan komentar mengenai situasi di Papua pada waktu itu. “Kebijakan pemerintah Australia terhadap Papua sudah jelas: kita mengutuk semua kejahatan terhadap warga sipil maupun kejahatan yang dilancarkan kepada personil keamanan. Situasi HAM saat ini di Papua tidak seperti yang digambarkan didalam laporan AHRC.”

Sebelumnya, hasil penelitian Asian Human Right Commission (AHRC) di Hongkong menyebut, AS dan Australia mendukung militer Indonesia melakukan pembantaian di Papua. Australia mengirim helikopter, sementara AS menyetor pesawat-pesawat tempur. Aksi ‘genosida’ itu dalam rangka membendung usaha mencapai kemerdekaan Papua setelah pemilihan umum tahun 1977.

Laporan berjudul “The Neglected Genocide – Human Rights abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977 – 1978″ (Pembantaian yang Terabaikan – Pelanggaran HAM terhadap warga Papua di Daerah Pedalaman Tengah, 1977-1978), yang dirilis AHRC ini belakangan mendapat beragam pendapat.

Penelitian ARHC disimpulkan usai mewawancarai sejumlah saksi, dan memeriksa catatan sejarah. Badan ini juga mengumpulkan 4.416 nama yang dilaporkan dibunuh oleh militer dan menyatakan jumlah korban tewas akibat kekerasan, lebih dari 10.000 orang. “Saya belum membaca laporan itu, jadi belum bisa berkomentar,” ujar Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Lismer Lumban Siantar.

Basil Fernando, Direktur Kebijakan dan Program AHCR, mengatakan bahwa kekejaman itu bisa digolongkan ke dalam tindakan genosida. Termasuk daftar mereka yang bertanggung jawab dan mesti diadili pengadilan HAM adalah mantan Presiden Soeharto.

Menurut Fernando, sejumlah nama yang disebutkan dalam laporan tersebut, beberapa di antaranya masih memegang jabatan dalam militer Indonesia. (JR/R4/lo1) 

Sumber : www.suluhpapua.com

Read More

01.27 | 0 komentar

Sikapi Kekerasan Militer Di Papua, AMP Akan Gelar Aksi Serentak Di Jawa

Logo AMP

Yogyakarta - Guna menyikapi berbagai kasus Pelanggaran HAM dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Militer Indonesia ( TNI - Polri ) terhadap rakyat Papua yang terus menerus terjadi hingga saat ini, maka Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] berencana melakukan aksi serentak pada hari, Senin (21/10/2013 ) di beberapa kota di wilayah Jawa.

Aksi ini merupakan bentuk penyikapan yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua yang berada di daerah Jawa atas tindakan kekerasan dan Pelanggaran HAM yang dilakukan Oleh aparat Militer Indonesia yang sedang bertugas di Papua. Dalam seruan aksi yang dikeluarakan  AMP pada blog : ampjogja.blogspot.com, menyebutkan bahwa " Dalam tahun 2013 ini, sudah terjadi beberapa kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan militer (TNI/Polri) terhadap rakyat Papua. Dikabupaten Deiyai pada 1 Juni 2013 terjadi pembunuhan terhadap Yemi Pakage (16 tahun) oleh oknum Brimob, kemudian penganiayaan, penyiksaan terhadap Pontianus Madai (31 tahun) oleh Brimob pada 26 Juli 2013 yang dilakukan oleh 3 Oknum berpakaian Brimob dan 2 orang yang berpakaian preman. Lagi pada 23 September 2013 penembakan oleh aparat polisi dan brimob terhadap kerumunan warga dipasar wagete yang mengakibatkan siswa SMA atas nama Alpius Mote (18 tahun) tertembak dan meninggal dunia, dan Fransiscus Dogopia (27 tahun) anggota Satpol PP, mengalami luka tembak di punggung belakang, Aleks Mote (29 tahun) petani, mengalami luka tembak di kaki ".

Dengan melihat situasi ini maka, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] mengajak seluruh elemen Rakyat Papua yang ada di wilayah Jawa untuk dapat terlibat dalam aksi penyikapan ini. [wp]

Read More

12.44 | 0 komentar

Ketakutan Dengan Aktivitas Pejuang Papua Merdeka, Indonesia Didesak Bentuk Tim Khusus Atasi Gerakan Papua Merdeka

Ilustrasi

JAKARTA - Pemerintah didesak membentuk tim khusus guna mengatasi persoalan di Papua. Hal tersebut diusulkan menyusul adanya rencana dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengirimkan tim ke Kabupaten Fakfak untuk melakukan sejumlah kegiatan yang dipimpin oleh salah seorang tokoh OPM (LK) pada akhir Oktober 2013 yang dipusatkan di di Kampung Pasir Distrik Fakfak.

“Menghadapi aktivitas tertutup kelompok semacam ini, maka sebaiknya juga ada tim khusus untuk menangani masalah Papua serta Forum Koordinasi Khusus masalah Papua,” ujar Pengamat PolitikPapua Herdiansyah Rahman dalam pernyataannya, Rabu (16/10/2013).

Herdiansyah menjelaskan rencana kegiatan KNPB jelas merupakan aktivitas propaganda yang perlu segera dinetralisir oleh pemerintah dengan menyiapkan materi-materi penerangan terkait keberhasilan upaya pemerintah di Papua melalui sejumlah tokoh informal, tokoh adat, kepala suku dan lain-lain di Papua.

Apalagi forum tersebut melakukan kegiatan secara tertutup dengan anggota yang bersifat tetap.

Menurutnya, isu Papua merdeka akan terus bergema di kalangan rakyat Papua, karena semua langkah pemerintah di Papua akan ditanggapi negatif oleh aktivis Papua merdeka.

Sementara itu, Pengamat Komunikasi Massa, Toni Sudibyo mengatakan guna menghadapi masalah di bumi Cendrawasih pemerintah pusat juga harus membentuk forum tertutup yang khusus membicarakan persoalan di Papua.

“Untuk menghadapi masalah Papua sehingga tercapai langkah yang terkoordinasikan, terintegrasikan dan terpadu, perlu di Jakarta ada Forum tertutup yang menangani masalah Papua dalam semua aspek. Forum ini yang mengendalikan aksi-aksi baik di Pusat maupun daerah," katanya.

Sumber : www.tribunnews.com

Read More

23.03 | 0 komentar

Tiga Orang Aktivis Papua Pelompat Konsulat Australia Dalam Kondisi Tak Aman

Warga Papua Pelompat Konsulat,
 Rofinus Yanggam (kiri), Yuvensius Goo (tengah)
 dan Markus Jerewon (kanan).
Foto: The Guardian/Marni Cordell

Bali -- Juru Bicara Internasional Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Rinto Kogoya, malam ini, Selasa, (08/10/13) dari Bali kepada majalahselangkah.com melalui telepon selulernya melaporkan, tiga aktivis Papua yang memanjat pagar Konsulat Australia di Bali, Minggu, (06/10/13) itu dalam kondisi tidak aman.

"Kawan-kawan di sini dalam kondisi tidak aman. Di sini sudah diberlakukan operasi identitas. Semua asrama mahasiswa juga di-sweeping oleh keamanan adat di Bali, dibackup aparat. Belum ada keamanan yang pasti, sehingga kami tidak bisa konfirmasi keberadaan mereka secara pasti," kata Rinto.

Tiga aktivis Papua, Markus Jerewon (29), Yuvensius Goo (22) dan Rofinus Yanggam (30), memanjat pagar Konsulat Australia Bali setinggi dua meter pukul 03:20 waktu setempat. Mereka meninggalkan Konsulat Australia setelah pihak konsulat meminta mereka meninggalkan Konsulat sebelum pukul 07:00 waktu setempat.

"Tempat berlindung semakin sempit setelah mereka keluar. Bali kecil dan mudah diketahui. Kami sangat khawatir dengan keamanan mereka," kata Rinto Kogoya.

Sementara, Markus Jerewon (29) ketika dihubungi media ini, hanya menjawab singkat. "Maaf, saya tidak bisa menjawab telepon, keadaan kurang baik," katanya.

Tiga aktivis ini nekat melompat Konsulat Australia di Bali untuk meminta akses jurnalis internasional untuk Papua di buka. Juga, mereka meminta puluhan tahanan politik di Papua dibebaskan.  

Dalam sebuah surat terbuka kepada rakyat Australia, yang diserahkan kepada staf konsulat pada hari Minggu pagi itu, tiga aktivis itu menulis, "Kami menulis untuk memberitahu Anda bahwa kami memasuki konsulat Australia di Bali untuk mencari perlindungan dan untuk memberikan pesan kepada para pemimpin APEC di Bali, Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott."

"Kami ingin Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott membela hak-hak orang Papua. Dan, berbicara dengan pemerintah Indonesia untuk memperlakukan orang Papua dengan lebih baik. Pelanggaran HAM secara rutin kami alami," tulis mereka seperti dikutip majalahselangkah.comdari The Guardian.

Diberitakan, kekhatiran tentang keamanan mereka disampaikan berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Kekhatiran keamanan tiga aktivis dari berbagai pihak di Australia bisa dibaca di sini, klik. 

Hingga malam ini, majalahselangkah.com belum berhasil mengonfirmasi pihak kepolisian di Bali terkait keamanan tiga aktivis ini. (GE/MS)

Sumber : www.majalahselangkah.com

Read More

11.55 | 0 komentar