Pacific women rise up for a Free West Papua!

 

'Our freedom as indigenous Māori and Pacific women in Aotearoa New Zealand is inextricably bound up with that of our Pacific West Papuan brothers and sisters.'- Oceania Interrupted

Our mouths are adorned with the Morning Star flag as symbol of enforced West Papuan silence.

Our hands are bound to symbolise the lack of freedoms experienced by West Papuan people.

Our voices and movement are restricted to symbolise the lack of freedom of expression of political opinion, the lack of access to just and equitable resources, the lack of access to free and independent media.

Our bodies are adorned with black to celebrate the female form and to draw on black as a symbol of mourning.

On behalf of the Free West Papua Campaign and the people of West Papua, thank you so much indigenous Māori and Pacific women in Aotearoa New Zealand.
Also, all supporters around the world for standing up for your suffering Melanesian brothers and sisters across the Pacific.

With your help, West Papua will finally be free from this illegal Indonesian occupation!

FREE WEST PAPUA

Read More

09.59 | 0 komentar

Orang Asli Papua Berada Dalam Tekanan Kaum Migran

Ki-Ka, Aloysius Renwarin, Musa Sombuk, Yusak Reba (Jubi/Dam)

Jayapura, 13/2 (Jubi)-Dosen Universitas Negeri Papua (Unipa) Musa Sombuk mengatakan saat ini orang Papua berada di dalam tekanan kaum migran yang sangat tinggi. Tantangan ini akan semakin tinggi jika tidak ada solusi yang terbaik.
“Saat ini di Kota Jayapura orang Port Numbay hanya 1,2 persen dari jumlah penduduk, ini artinya jumlah mereka hanya sekitar 5000 jiwa saja,” kata Sombuk yang juga anggota KPU Provinsi Papua dalam diskusi bertajuk “Bagaimana Nasib 14 Kursi di DPRP”, Kamis(13/2) di Hotel Grand Abe, Kota Jayapura.
Dia menambahkan sesuai sensus penduduk dari Biro Pusat Statistik Kota Jayapura pada 2012 jumlah penduduk di Kota Jayapura sebesar 273.928 jiwa.
Hal senada juga dikatakan mantan Ketua KPU Keerom Aloysius Renwarin membandingkan populasi antara penduduk di Keerom dalam komposisi anggota DPRD Kabupaten Keerom. “Dari 20 anggota DPRD orang asli Keerom hanya tiga orang dan tidak ada perempuan Keerom yang duduk di DPRD,”katanya seraya menambahkan faktor jumlah penduduk sangat berpengaruh dalam menentukan kuota legislatif di DPRD.
Menurut mantan Direktur Elsham Papua, tidak mungkin orang Papua dipilih oleh orang bukan Papua, sebaliknya orang bukan Papua tak mungkin mau memilih orang Papua.” Ini fakta yang terjadi di Kabupaten Keerom saat ini,”katanya.
Kondisi di Papua saat ini kata Sombuk hampir sama dengan salah satu negara di Pasifik Selatan, Fiji. “Saat ini jumlah penduduk orang Melanesia lebih sedikit jika dibandingkan dengan orang India yang datang sebagai pekerja perkebunan tebu di sana,”kata Sombuk yang sudah tujuh tahun studi srtata tiga (S3) sosiologi pertanian di Australia Nasional University.
Kondisi masyarakat Melanesia Fiji yang menjadi minoritas lanjut Sombuk  membuat salah seorang tokoh di Fiji John Spike mengeluarkan seruan Fiji for Fijian, artinya Fiji hanya untuk orang Fiji saja. Namun kata Sombuk Perdana Menteri Fiji, Voreqe-Bainimarama justru bilang Fiji for all, Fiji untuk semua, mau orang Melanesia kah atau Indiakah semua yang ada di Fiji adalah orang Fiji.
Dosen FISIP Universitas Indonesia jurusan Hubungan Internasional, H Zulkifli Hamid dalam buku berjudul Sistem Politik Pasifik Selatan menyebutkan pada 1990 an jumlah penduduk Fiji sebanyak 700.000 jiwa merupakan masyarakat multirasial terdiri dari 50 persen keturunan India, 43 persen anak negeri Fiji, dan 7 persen terdiri dari ras Eropa, Cina, Polinesia dan lain-lain.
Masyarakat anak negeri atau Melanesia Fiji selain minoritas dari segi kuantitas dan adanya persamaan hak di antara ras utama, kaum anak negeri mempunyai kekhawatiran terhadap keturunan India. Apalagi secara ekonomi kaum anak negeri Fiji jauh tertinggal jika dibandingkan dengan masyarakat India.
Penduduk keturunan India menguasai perekonomian Fiji, dari industri gula yang merupakan sumber devisa utama sampai kepada industri jasa lainnya. Bukan hanya itu saja bidang-bidang profesi lain dikuasai masyarakat India seperti kedokteran, hukum dan lainnya. Sebaliknya kaum anak negeri Fiji hanya memiliki satu sumber ekonomi yaitu tanah, yang tidak dapat diperjual belikan kecuali disewakan.
Karena kondisi tersebut jelas kaum anak negeri Fiji harus membutuhkan sesuatu yang dapat melindungi hak-haknya sebagai pemilik tanahnya di negeri. Kondisi ini dipelihara sejak jaman penjajahan Inggris di Fiji. Kudeta yang dilakukan Letkol Sitiveni Rabuka di Fiji tujuannya untuk menjamin supremasi anak negeri Fiji di masa mendatang.(Jubi/dominggus a mampioper)
Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

15.55 | 0 komentar

AMP Jogja Gelar Konfrensi Pers Kutuk Tindakan Brutal TNI-POLRI di Puncak Jaya, Yapen dan Seluruh Papua

Sejumlah Anggota TNI Saat Melakukan Penyisiran di Puncak Jaya (Doc:Jubi)

Yogyakarta - Berkaitan dengan penyisiran yang dilakukan oleh TNI-POLRI di Kab.Puncak Jaya dan Yapen beberapa waktu terakhir, yang hingga mengakibatkan ketakutan dan trauma yang mendalam kepada rakyat sipil yang berada di daerah-daerah yang terkena dampak penyisiran yang dilakukan oleh TNI-POLRI, untuk menyikapi situasi itu, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Yogyakarta menggelar konfrensi pers pada hari ini (rabu,12 Februari 2014) bertempat di Asrama Mahasiswa Papua Jl. Kusumanegara No.119 Yogyakarta.

Dalam konfrensi pers yang digelar ini, Aliansi Mahasiswa Papua menegaskan mengutuk tindakan brutal TNI-POLRI di Puncak Jaya dan Yapen yang telah mengakibatkan rakyat sipil menjadi korban. Dan juga menyatakan agar Pemerintah Indonesia untuk segerah menarik seluruh militernya baik organik maupun non organik dari Puncak Jaya-Yapen dan seluruh tanah Papua.

Menurut AMP, keberadaan militer Indonesia (TNI-POLRI) di Papua hanya menibulkan ketakutan dan trauma bagi rakyat Papua, sebab selama ini TNI-POLRI selalu menyikapi persoalan Papua dengan tidakan-tindakan represif dan kekerasan, tanpa mendahulukantindakan persuasif. " Keberadaan TNI-POLRI di Papua justru akan menambah masalah dan menimbulkan masalah baru, sebab merekalah yang selalu mencari-cari masalah, mereka selalu menggunakan kekuatan persenjataan mereka untuk menyiksa dan menyakiti rakyat sipil yang jelas-jelas tidak mengetahui akar persoalan yang sesungguhnya" tegas Telius, selaku sekertaris AMP kota Yogyakarta.

Selain itu juga dalam konfrensi pers ini Telius menambahkan bahwa "apa yang dilakukan TNI-POLRI terhadap rakyat sipil di Puncak Jaya, Yapen dan seluruh tanah Papua sangat tidak bisa ditolerir, sebab sebab tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan pelanggaran HAM berat, namun sangat disayangkan karena hingga saat ini para pemerhati HAM dan Komnas HAM belum mengambil sikap yang tegas mengenai kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh TNI-POLRI di Papua", tegas Telius.

Untuk itu, menyikapi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Puncak Jaya, Yapen dan seluruh tanaha Papua yang marak terjadi yang dilakukan oleh militer Indonesia (TNI-POLRI), maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menyatakan sikap "Mengutuk Tindakan Brutal TNI-POLRI di Puncak Jaya, Yapen dan Seluruh tanah Papua", dan menuntut :

1. Hentikan Penyisiran Brutal TNI-POLRI Terhadap Rakyat Sipil Papua, dan Tarik Seluruh Militer (TNI-POLRI), Organik Maupun Non Organik Dari Seluruh Tanah Papua.

2. Hentikan Eksplorasi dan Tutup Seluruh Perusahaan Milik Kaum Imperealis dan Kapitalis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco, Antam dll.

3. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat, Sebagai Solusi Demokratis Bagi Penyelesaian Persoalan Papua.

Read More

14.35 | 0 komentar

Kelompok Bersenjata Di Yapen Bukan Jaringan Goliath Tabuni

Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian (Jubi/Indrayadi TH)

Jayapura, 5/2 (Jubi) – Menurut Kapolda Papua, Irjen Polisi Tito Karnavian, Kelompok Bersenjata yang melakukan latihan militer di Kepulauan Yapen, Papua bukanlah jaringan Goliath Tabuni yang berada di Puncak Jaya.
“Kedua kelompok itu sama sekali tak berkaitan. Goliath Tabuni hanya memiliki jaringan dengan dua kelompok, yakni Leka Telenggen di Kabupaten Puncak dan Tenny Kwalik di Mimika,” kata Tito ke wartawan di Mapolda Papua, Kota Jayapura, Papua,  Selasa (4/2).
Aksi kriminal bersenjata di Kepulauan Yapen, menurut Tito, sangat tergantung kepada tiga orang, yakni Rudi Orari, Fernando Worabai, dan Erik Makatori. “Sistem regenerasi di kelompok itu tidaklah kuat karena hanya menokohkan ketiga pimpinan itu. Apabila mereka tertangkap, maka kelompok itu akan bubar,” ujarnya.
Masih dikatakan Tito, terdapat dua kelompok besar lagi selain kelompok di Puncak Jaya dan Kepuluan Yapen, yakni kelompok pertama yaitu Puron Okino Wenda yang memiliki jaringan di Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Tolikara. Kelompok terakhir adalah Hans Ricard Yoweni yang ada di Depapre, Kabupaten Jayapura. “Kelompok  Lanny Jaya dipimpim Eni Wanimbo. Mereka yang menyerang Polsek Pirime pada 27 November 2012 lalu,” katanya.
Ia juga telah meminta agar tokoh-tokoh asli Puncak Jaya seperti, Ketua DPRD Provinsi Papua, Deerd Tabuni dan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe untuk segera berdialog dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pimpinan KKB di wilayah itu.
“Kami masih berpegang pada pendekatan persuasif untuk menangani masalah keamanan di Puncak Jaya. Apabila para tokoh-tokoh tersebut menyatakan usaha dialog dengan kelompok itu gagal, maka kami upaya penegakan hukum segera dilakukan,” jelasnya.
Pihaknya juga sudah memiliki daftar pencarian orang (DPO) yang nantinya akan dilakukan pengejaran. “Kami tahu Goliath ada di Kampung Tinggineri. Namun, ia bersembunyi di tengah kaum perempuan dan anak-anak sehingga menyulitkan kami untuk meringkusnya. Dalam operasi penangkapan selalu berisiko tinggi karena akan terjadi kontak senjata antara aparat dan kelompok itu,” ujarnya.
Hingga kini, pihaknya telah menambah sebanyak 75 personil untuk mengamankan wilayah Puncak Jaya selama pemilu legislatif berlangsung. “45 personel berasal dari Polda Papua dan sisanya dari Mabes Polri. Mereka akan mengamankan wilayah Kulirik dan  Tingginambut,” katanya.
Empat Orang Dijadikan Tersangka
Sementara itu, empat dari sepuluh orang yang diamankan saat kontak senjata antara Kelompok Bersenjata dengan TNI-Polri di kawasan Sasawan, Kepulauan Yapen, Papua, Sabtu (1/2) pagi lalu, telah ditetapkan sebagai tersangka.


“Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka yakni SYW (48), JYK (28), KW (50), dan RB (30). Mereka dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin,” kata Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Polisi Pudjo Sulistyo Hartono, Rabu (5/1).
Sebelumnya, Kapolda Papua, Irjen Polisi Tito Karnavian menuturkan di Yapen, kelompoknya tergantung kepada tiga orang, Rudi Orareh, Fernando Warobai dan Erik Makatori, sehingga bila 3 orang ini dinetralisir atau ditangkap, otomatis kelompoknya akan bubar.
“Jadi bukan sistemnya yang kuat, tapi ketokohannya yang kuat, sama dengan kasus di Timika, yang tergantung kepada beberapa orang pimpinannya, sehingga bila pimpinannya dinetralisir, otomatis kelompok di Timika akan selesai,” kata Tito, Selasa (4/1). (Jubi/Indrayadi TH)
Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

03.03 | 0 komentar

Gubernur Papua Tuduh Anggota TNI dan PORI Jual Peluru Ke Orang Papua

Ilustrasi

Jayapura, 6/2 (Jubi) – Gubernur Papua, Lukas Enembe menuduh aparat keamanan dan militer di Papua telah menjual peluru kepada warga Papua. Tuduhan Gubernur Papua ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, para pelaku penembakan atau baku tembak dengan aparat keamanan di Papua seakan tak pernah kehabisan peluru.
“Kapolri, Panglima tertibkan, itu amunisi, karena amunisinya dijual oleh anggota kita sendiri,” kata Lukas Enembe di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2), sebagaimana dikutip dari merdeka.com.
Menurut Gubernur Papua ini, sangat aneh jika para pelaku penembakan yang selama ini terjadi di Papua bisa memiliki peluru karena pengawasan di Papua sangat ketat sehingga sulit meloloskan peluru atau amunisi selain membeli pada aparat keamanan dan militer yang bertugas di Papua.
Anggota Komisi I DPR RI asal Papua, Yoris Raweyai menyebutkan aparat keamanan di Papua menjual peluru seharga Rp. 1.500 perbutir. Menurutnya, aparat keamanan yang datang ke Papua, selalu datang membawa peluru penuh tapi pulangnya tak ada peluru yang tersisa.
“Dari mana amunisi bisa masuk ke sana, ada indikasi pasukan di-BKO-kan datang bawa peluru, pulang tak bawa apa-apa. Jadi ada istilah, datang bawa M16 pulang bawa 16 M,” kata Yoris kepada merdeka.com


Yoris juga yakin akan hal ini karena dalam beberapa kali kasus penembakan di areal Freeport Indonesia di Timika, selongsong peluru yang ditemukan adalah selongsong peluru buatan PT. Pindad yang dipakai aparat keamanan Indonesia.
Sumber tabloidjubi.com di Nabire yang biasa mencari emas di lokasi penambangan emas Degeuwo, mengatakan kepemilikan senjata atau peluru disekitar wilayah Nabire, Paniai dan Degeuwo sendiri sangat mudah. Dengan uang sebesar 6 juta saja, mereka bisa mendapatkan sebuah pistol dari aparat keamanan beserta pelurunya. Biasanya, menurut sumber ini, yang membeli adalah orang yang datang mendulang dari wilayah lain.
“Kalau orang-orang Degeuwo, tidak. Biasanya dari Paniai atau Nabire. Mereka yang beli pake emas yang mereka dapat waktu dulang.” kata sumber ini.


tabloidjubi.com pada bulan November 2012 mencatat ada seorang warga Degeuwo yang ditangkap polisi dari Kepolisian Resort (Polres) Nabire, karena membawa pistol. Saat diperiksa warga itu mengakui kalau pistol itu diakui dibelinya dari seorang anggota TNI. Warga Degeuwo, berinisial MA kemudian mengaku kepada polisi jika pistol yang dia bawa itu dibelinya seharga Rp. 26 Juta dari seorang oknum anggota TNI Batalyon 753 Arvita Nabire, berinisial Dmt. Pistol tersebut dibelinya di lokasi penambangan emas 81 di Degeuwo.
“Jangan percaya kalau mereka (aparat keamanan-red) bilang senjata atau peluru mereka dirampas atau hilang dicuri. Itu mereka sudah jual.” kata sumber tabloidjubi.com tersebut.
Sumber ini juga memastikan bahwa selain orang dewasa, ada juga remaja yang beli senjata dan peluru pada aparat keamanan.
“Saya kenal dua anak usia SMA yang punya pistol dan peluru. Mereka selalu bilang, kaka komandan, kalau mau datang ke Degeuwo, nanti kami kawal. Kami punya pistol.” kata sumber tersebut, menirukan kata-kata dua anak usia sekolah yang dia kenal itu. (Jubi/Victor Mambor)


Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

02.53 | 0 komentar

Demo Sambut Menlu MSG: Markus Haluk, Yosepha Alomang, Yusak Pakage dan Puluhan Lainnya Ditangkap

llustrasi demontrasi rakyat Papua di DPRP. Foto: Ist

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH  --  Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua (AMPTPI), Markus Haluk; Direktris Yahamak, Yosepha Alomang; dan Ketua Parlemen Jalanan, Yusak Pakage dan puluhan orang lainnya pagi tadi, Senin, (13/1/14), pukul 0930 waktu Jayapura ditangkap polisi di taman Imbi, depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Pantauan reporter majalahselangkah.com di lapangan, Markus Haluk dan Yosepha ditangkap pukul 09:50 waktu Jayapura. Puluhan lainnya ditangkap menyusul. Hingga berita ini ditulis, mereka yang ditangkap itu diamankan di Polresta Jayapura.

Demontrasi digelar oleh Panitia Bersama NRPB, WPCL, PNWP, KNPB, dan oraganisasi-organisasi perjuangan serta organisasi pemuda dan mahasiswa Papua  untuk menyambut kedatangan  para Menteri Luar Negeri Negara-Negara Anggota Melanesia atau Melanesia Spearhead Group (MSG) hari ini di Jayapura.

Demontrasi Panitia Bersama meminta delegasi MSG untuk harus bertemu dengan rakyat Papua dan para tahanan politik yang hingga kini berjumlah 70 orang itu. Dikutip majalahselangkah.com  sebelumnya, delegasi MSG dijadwalkan hanya akan bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe dan DPRP Papua.

Walaupun terjadi penangkapan, aksi demontrasi masih berlangsung dan masa dari berbagai arah masih berdatangan. "Kota Jayapura dipadati aparat polisi dan militer dengan senjata lengkap tetapi aksi masih berlanjut dan rencananya akan bermalam di kantor DPRP sampai  delegasi MSG bertemu rakyat Papua," kata sumber majalahselangkah.com dari tempat aksi. (GE/HY/TBR/MS)

Sumber : www.majalahselangkah.com

Read More

12.31 | 0 komentar