Bunuh Pejuang Papua, Tidak Akan Selesaikan Masalah

Jayapura – Anggota DPR RI asal Papua, Diaz Gwijangge menegaskan dirinya tak setuju jika pimpinan tertinggi OPM, Goliat Tabuni dinyatakan DPO. Membunuh para tokoh pejuang Papua tak akan menyelesaikan masalah.

“Saya tak setuju jika Goliat Tabuni dikatakan DOP agar dia bisa dibunuh, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Beberapa tokoh pejuang Papua Merdeka seperti They Eluay, Keli Kwalik hingga Mako Tabuni dibunuh, tapi masalah tidak selesai. Meski para pejuang ini meninggal, isu Papua merdeka tetap ada,” kata Diaz Gwijangge, Senin (8/4).

Menurutnya, tidak ada yang memaksa orang Papua berteriak merdeka. Itu adalah ideologi politik orang Papua sendiri, sehingga penyelesaiannya juga harus dengan cara politik. Lewat dialog atau apapun namanya yang penting kedua pihak duduk bersama.

“Kita tidak usa baku tipu. Kita sudah melihat apa yang terjadi di Timor Leste. Jika Aparat melalukan hal-hal tersebut, maka bisa dikata ada genoside di Papua. Jadi saya pikir Kapolda harus jeli melihat masalah ini. Jangan langsung menuding dan menjadikan sesorang DPO. Ada prosedur yang harus dilakukan. Negara harus menjamin hak hidup setiap orang. Yang bisa mengambil nyawa manusia hanya Tuhan, bukan manusia,” ujarnya.

Dikatakan, menyelesaikan masalah Papua harus tuntas. Tidak hanya sepotong-sepotong. Apalagi sudah ada etika yang baik dari orang asli Papua untuk selesaikan masalah Papua. Jaringan Damai Papua (JDP) sudah mendorong dialog, itu harus segera direspon baik oleh pemerintah RI dan melibatkan mereka yang dikatakan OPM untuk dialog.

“Aceh dan Papua statusnya sama. Tidak ada bedanya. Bahkan GAM Aceh bisa dikatakan peralatan dan struktur mereka tertata baik. Lalu kenapa Aceh bisa diselesaikan lewat perjanjian Helsinkin. Lalu Papua tidak bisa? Berarti ada diskriminasi,” kata dia lagi.

Selain itu dikatakan, ada dua kebijakan pemerintah yang keliru di Papua. Orang Papua diberikan Otsus tapi ternyata dalam penerapannya pusat tidak konsisten. Pusat juga memberikan pemekaran seenaknya untuk Papua dan ini kerap menimbulkan konflik antara sesama orang asli Papua.

“Jadi harusnya pemerintah dan orang asli Papua duduk bersama untuk dialog. Bahkan jika perlu ada pihak ketiga seperti GAM lalu. Kenapa Papua tidak bisa begitu, sementara Aceh bisa? Pemerintah seolah tidak serius menyeselesaikan masalah Papua sehingga terus terjadi kekerasan,” ujar Diaz Gwijangge. (Jubi/Arjuna)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

22.05 | 0 komentar

Dua Pihak Dijadikan Indikasi Pelaku Penembakan di Papua

Ilustrasi Penembakan (google.com)

Jayapura –  Sejumlah kasus penembakan di Papua yang menelan banyak korban bisa terindikasi pada dua pihak sebagai pelakunya, yaitu diduga pertama kalau bukan TNI/Polri berarti ddugan selanjutnya dari kelompok TPN/OPM.

“Pelaku penembakan mempunyai motif dan tujuan berbeda. Selama ini TPN selalu menyatakan sikap bertanggungjawab jika penembakan dan jelas sasaran mereka siapa. Tapi kalau ada penembakan dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab, itu merupakan skenario,” kata Rinto Kogoya, Ketua Aliansi Mahasiswa Papua kepada tabloidjubi.com di Jayapura,  Jumat (5/4).

Tapi, lanjut dia, ketika itu merupakan skenario berarti bermuatan kepentingan. “Yang punya kepentingan dari skenario adalah dugaan  TNI/POLRI dengan tujuan mendapatkan dana operasional karena keterbatasan dana yang dianggarkan pemerintah,” ujar Rinto.

Menurutnya, tidak hanya supaya mendapat kucuran dana dari suatu skenario penembakan, tapi ada target yang diincar dari skenario yaitu menjadi sasaran individu atau kelompok organisasi.

Sejauh ini opini publik menyangkut sejumlah kasus penembakan di Papua ibarat bola liar, sasaran tuduhan kepada TPN/OPM, kalau bukan TNI atau Polri. Tapi kenyataannya tidak melakukan investigasi independen secara mendalam untuk mengungkap pelaku penembakan. Puluhan nyawa jadi korban akibat peristiwa penembakan misterius belakangan ini. “Sekarang butuh keberanian media untuk memberitakan pelaku kasus penembakan sesuai fakta. Media dapat mendukung opini publik,” katanya.(Carol/Jubi)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

21.05 | 0 komentar

Hubungan RI-Vanuatu Putus, Perdana Menteri Vanuatu Dorong West Papua di MSG

Moana Kalosil

Vanuatu – Perdana Menteri Vanuatu yang baru, Moana Carcasses Kalosil mengatakan dirinya akan membekap dan mendorong West Papua untuk didaftarkan sebagai anggota tetap dalam Melanesian Spearhead Groups (MSG). Kepada Radio New Zealand international  hari ini (5/4), Moana juga mengatakan bahwa peningkatan dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua akan diumumkan secara nasional dalam pernyataan rencana 100 hari kerja di kantor.

“Sudah waktunya untuk mengakui perjuangan West Papua,  seseorang harus melakukan sesuatu tentang hal itu. Kita tidak bisa hanya menutup mata dan menolak, mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi di sana, karena ada banyak masalah hak asasi manusia terjadi di sana. Kami ingin Papua Barat menjadi anggota penuh dari Melanesia Spearhead Group – ini adalah sesuatu yang kita akan melobi”, kata Koloran kepada radio RNZI.

Moana Carcasses Kalosil yang juga merupakan anggota dari International Parliamentarians for West Papua (IPWP)  mengatakan Pemerintahannya akan mengakhiri atau memutuskan perjanjian yang dibuat antara pemerintah sebelumnya dengan Indonesia di mana Vanuatu menerima bantuan dari Kepolisian dan Militer Indonesia. Bukan saja itu, Moris juga mengatakan bahwa akan membentuk unit khusus pada Departemen Luar Negeri yang berfokus pada masalah West Papua.(wd)

Moana Kalosil bersama Benny Wenda dan Ketua ILWP Melinda Jankie saat Peluncuran IPWP di London

Moana Kalosil, Andy Ayamiseba, Otto Ondowame & Paula Makabory

Sumber : www.knpbnews.com

Read More

18.39 | 1 komentar

Undangan Diskusi dan Konsolidasi

Salam Demokrasi !

Saat ini, Serangan wabah dan kelaparan terjadi di Papua barat (Kabupaten Tambrauw, Distrik Kwor, Kampung Jocjoker, Kosefo, Baddei, Sukuwes dan Krisnos) menyebabkan kematian 95 warga dan ratusan warga menderita sakit dan hingga kini belum mendapatkan penanganan cepat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. SBY hanya menyayangkan kejadian tersebut tanpa ada tindakan-tindakan real untuk mencegah dan mengobati warga setempat. 

Butuh solidaritas dari rakyat dan gerakan pro demokrasi di indonesia untuk menekan pemerintah daerah di Papua hingga pemerintah pusat untuk segera memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan massif serta bahan-bahan pangan untuk Rakyat papua!

Untuk itu, Solidaritas Untuk Papua (SUP) mengundang kawan-kawan dalam Diskusi dan Konsolidasi untuk papua, pada hari sabtu, 06 April 2013 Pukul 15.00. Hubungi CP Roy Karoba : 082135505178 Dhede : 087739365431 untuk info tempat pelaksanaan. atau bisa inbox.

Solidaritas tanpa batas !

Sumber : AMP JOGJA

Read More

02.50 | 0 komentar

Cari Danny Wenda, Aparat Gabungan Geledah Rumah Warga

Ilustrasi Polisi Geledah Rumah Warga
 (Solopos.com/Tabloid Jubi)

Jayapura – Rabu (3/4) sekitar pukul 15.00 WIT, pasukan gabungan polisi berpakaian preman, bersenjata lengkap menggunakan tiga mobil dan sejumlah motor ke Expo Perumnas I Waena, Abepura, Jayapura, Papua. Pasukan tersebut diduga dari Polresta Jayapura.

Ketika tiba di Expo, mereka menggeledah sejumlah rumah di kawasan itu dengan alasan mencari Danny Wenda. “Tadi sore, sekitar jam tiga, pasukan gabungan polisi mendatangi rumah kami. Waktu mereka datang,  Saya, mama (ibu) adik yang baru SD kelas lima dan saudari saya. Kami ada empat orang yang ada dalam rumah,” kata IM, warga Expo kepada tabloidjubi di Expo Waena, Abepura, Rabu (3/4)  malam.

Saat polisi datang, menurut IM, dirinya bersama saudari perempuanya sedang istirahat siang. Sementara,  ibunya bersama adik perempuannya sedang duduk di depan rumah. “Sejumlah polisi bersenjata lengkap, berpakaian preman masuk ke halaman rumah,” kata IM lagi.

Sampai di depan, lanjut dia, polisi mengajukan sejumlah pertanyaan sambil menunjukkan dokumen Danny Wenda kepada ibu IM. “Kami dari Polres Jayapura. Apakah mama tahu Danny Wenda, sambil menunjukkan surat, mungkin surat perintah penangkapan dan foto Danny Wenda?,” ujar IM menirukan pertanyaan polisi.

Menurut IM, ibunya menjawab tidak ada. Meski menjawab demikian, polisi tak percaya. Mereka (polisi) terus menginterogasinya. “Kami dengar Danny ada di rumah ini, itu yang kami datang,” tutur IM sembari meniru perkataan polisi. Penjelasan jelas, tetapi  polisi masih tetap tidak peracaya kalau Danny Wenda tidak ada dalam di rumah.

Dia menuturkan, sebagian polisi  mulai berteriak cari di kamar. Ada yang mulai intip dua jendela di rumahnya. “Ada satu orang polisi intip lewat jendela sambil todong dengan senjata. Saya kaget dan berteriak, mengapa kamu tidak sopan begitu. Kalau perlu lewat pintu saja,” ungkap IM.

Korps berseragam cokelat ini masih tetap  tidak percaya. Mereka terus menginterogasi hingga masuk meeriksa kamar mandi. “Masuk dan periksa di kamar mandi,” katanya sembari merikuan teriakan polisi.

Polisi juga sempat mengajukan pertanyaan tentang keberadaan Ayahnya. “Mereka tanya bapa di mana? Kami jawab kerja di Lanny Jaya. Namun, polisi mengatakan di Pirime ka? Jawab polisi,” katannya lagi.

Kedatangan polisi ini meninggalkan trauma mendalam bagi IM bersama ibu, satu orang saudari dan adik perempuannya yang berusia 9 tahun. “Mereka datang tiba-tiba, kami kaget, panik dan trauma sekarang. Mengapa mereka tidak sopan begitu?,” kesalnya.

Setelah interogasi di rumah IM, menurutnya, polisi beralih lagi ke rumah lain. “Mereka masuk sambil menendang pintu,”tuturnya. Polisi mengajukan pertanyaan yang sama kepada warga di beberapa rumah di kompleks itu.  Hingga berita ini terbit, belum ada komentar dari pihak Polresta Jayapura soal penggeledahan tersebut. (Jubi/Mawel)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

00.48 | 0 komentar

Tour Benny Wenda, Vanuatu Dan MSG

Jayapura, KNPBnews – Isu perjuangan Papua Barat menjadi berita hangat di kawasan melanesia, terutama dalam bulan Maret ini. Sebagian besar berkaitan denganMelanesian Spearhead Groups (MSG) dan kunjungan koordinator Diplomat Internasional bagi bangsa West Papua, tuan Benny Wenda dalam agenda perjalanan “Freedom Tour”.

Bertepatan dengan kunjungan Benny Wenda di Vanuatu, isu tentang perjuangan West Papua telah mempengaruhi pemerintahan Vanuatu dimana Perdana Menteri Sato Kilman mengundurkan diri akibat mosi ketidakpercayaan yang dibuat Parlemen Vanuatu atas kebijakannya mendukung Indonesia. Sebanyak 34 Anggota Parlemen dari 52 Parlemen memilihPpemimpin Partai Hijau, Moana Kalosil sebagai Perdana Menteri Vanuatu. Moana adalah anggota Internasional Parlementarians for West Papua(IPWP).

Sebelumnya, Pemimpin Oposisi Vanuatu, Edward Natapei (Sekarang Menteri Luar Negeri dalam Pemerintahan yang baru) mengatakan negara-negara Melanesia tidak boleh membiarkan Indonesia ikut campur tangan dalam urusan mereka. Natapei melalui Radio Australia mengatakan bahwa Indonesia seharusnya tidak diakui dan dimasukan sebagai peninjau atau anggota dalam MSG, yang seharusnya adalah West Papua, karena MSG dibentuk untuk membantu perjuangan kemerdekaan wilayah-wilayah di Melanesia.

Benny Wenda & Chief Atavimarata

Di Vanuatu, Gubernur Pemerintahan Shefa misalnya, melalui Presidennya Chief Atavimarata telah melakukan persetujuan dukungan penuh mereka untuk kemerdekaan West Papua. Dalam persetujuan bersama Benny Wenda, Atavimarata mengatakan mereka akan dukung bukan saja dengan kata-kata tetapi komitmen sampai West Papua merdeka.

Pertengahan Maret kemarin juga, Pemimpin Dewan Gereja-Gereja di Vanuatu telah melakukan reli agar pemerintah Vanuatu konsen terhadap masalah West Papua. Vanuatu’s Anglican Bishop, James Ligo mengatakan Dewan Gereja-Gereja di Pasifik telah membuat resolusi kepada Dewan Gereja-Gereja Sedunia untuk mendesak PBB agar mengirim tim pemantau PBB ke West Papua.

Sementara itu, wakil diplomat Papua Barat yang berbasis di Vanuatu melalui West Papua National Coalition (WPNCL) pada 27 Maret lalu telah bertemu dengan Perdana Menteri Fiji, Commodore Voreqe Bainimarama, di Suva. Delegasi yang dipimpin oleh Dr. Jhon Ondowame, Wakil Ketua WPNCL termasuk Sekjen WPNCL Rex Rumakiek dan mantan Pendana Menteri Vanuatu Barak Sope yang juga penasehat  WPNCL. Mereka mempresentasikan permintaan agar West Papua didaftarkan menjadi anggota tetap dalam MSG. Bainimarama yang juga sebagai ketua MSG menyatakan bahwa permintaan itu akan didiskusikan bersama negara-negara anggota MSG untuk diputuskan, lalu keputusan tersebut akan dikonfirmasikan.

WPNCL bertemu dengan Banimarama

Semua orang orang, termasuk rakyat West Papua berdoa dan berharap agar West Papua dapat didaftarkan menjadi anggota MSG dalam pertemuan bulan Juli di New Kaledonia (Kanaky).

Benny Wenda telah kembali ke London setelah melakukan perjalanan terbuka di Amerika Serikat, New Zeland, Australia, PNG, Salomon Island dan Vanuatu. Ia telah bertemu dengan politisi-polisi negara, termasuk Parlemen-Parlemen dari negara-negara. Perjalanannya disiarkan oleh media-media terkemuka di Pasifik. Isu perjuangan bangsa Papua Barat terus menjadi sorotan, bukan saja oleh jaringan pendukung seperti NGO dan Gereja tapi juga Pemerintah negara-negara.

Dalam perjalanannya, Benny Wenda menyatakan kepada seluruh pendukung maupun rakyat West Papua bahwa ini saatnya rakyat West Papua menyatukan agenda perlawanan dalam satu tuntutan yaitu hak penentuan nasib sendiri (the right to self determination) untuk kemerdekaan bangsa Papua. (wd)

Sumber : www.knpbnews.com

Read More

03.57 | 0 komentar