Tak Ada Penyelundupan 36 Butir Peluru di Tigi Barat

Warga Distrik Tigi Barat saat pertemuan (Jubi/Markus You)

Deiyai — Masyarakat di Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, Senin (15/4) kemarin dibuat tegang lantaran tersiarnya isu bahwa seseorang telah menyelundupkan amunisi berupa 36 butir peluru. Isu penyelundupan itu dicium pihak keamanan. Aparat gabungan Polri dan TNI diturunkan ke Kampung Tenedagi untuk menyita dan mengungkapnya. Namun isu itu tak terbukti.

Kepala Kampung dan Tokoh Gereja bersama masyarakat setempat justru kaget dengan isu yang disebarkan oknum tertentu. Mereka kepada aparat keamanan yang tiba di Tigi Barat dengan segala peralatan perang, katakan, tidak ada gerakan tambahan yang dilakukan oleh warga kampung.

“Kemarin situasinya memang sempat tegang, tapi isu itu sebetulnya sangat tidak benar. Kami justru kaget dengar isu penyelundupan amunisi, wah siapa dan kapan, sedangkan disini selama ini aman-aman saja,” ungkap Amos Agapa, Kepala Suku Mee di Distrik Tigi Barat, Selasa (16/4) siang.

Sebelumnya, melalui pesan singkat beredar isu penyelundupan amunisi. Katanya, ada warga Kampung Tenedagi menyimpan 1 magasin berisi 36 butir peluru. Tak disebutkan jenis peluru dan senjatanya.

Kepala Distrik Tigi Barat, Fransiskus Ign. Bobii, S.Ap saat dikonfirmasi tabloidjubi.com, menegaskan, isu ditiupkan oknum tak bertanggungjawab. Ia bahkan menyesalkan isu tersebut, karena berdampak ketegangan di tengah masyarakat Tigi Barat.

“Selama ini daerah kami aman. Tidak pernah ada gerakan tambahan, apalagi sampai masyarakat bikin organisasi terlarang. Jadi, semua komponen mengutuk keras pelaku penyebar SMS bohong terkait isu penyelundupan amunisi di Tenedagi,” tutur Frans.

Menyikapi isu tersebut, Kepala Distrik bersama para tokoh melakukan koordinasi dengan semua pihak. Termasuk Muspida. Selain memberi rasa aman warga, juga untuk mengecek kebenaran isu penyelundupan amunisi yang disebarkan oknum tertentu.

Untuk mengantisipasi kemungkinan buruk terkait isu penyelundupan amunisi, kata Kepala Suku Mee di Distrik Tigi Barat, Amos Agapa, mulai Senin malam warga bersama aparat kampung membuat pos penjagaan di pintu masuk Tigi Barat.

“Wilayah Tigi Barat dan umumnya Deiyai selama ini aman-aman saja. Jadi, jangan ada oknum pengacau di daerah ini,” ujar Marselus Badii, Wakil Kepala Suku Mee di Distrik Tigi Barat.

Selain karena santer dengan isu penyelundupan amunisi, kehadiran aparat keamanan di distrik itu juga turut menegangkan situasi. Walaupun kehadiran aparat TNI dan Polri di sana untuk menjalankan tugas pengamanan. Dengan usaha baik dari semua pihak, situasi kembali normal.

“Kami koordinasikan dengan Muspida, dan situasi sudah aman, sehingga kami himbau kepada masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti biasa,” kata Frans Bobii. (Jubi/Markus You)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

00.45 | 0 komentar

Dubes New Zeland : Semua Pihak Harus Duduk Bersama

Dubes New Zeland Bersama Kapolda Papua. (Jubi/Arjuna)

Jayapura – Duta Besar New Zeland, H.E. David Taylor beraudiensi dengan Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian dan jajarannya, Senin (15/4). Dalam audiensi itu sejumlah hal menjadi topik pembahasan.

Salah satunya terkait permasalah yang ada di Papua selama ini. Duta Besar New Zeland, H.E. David Taylor mengatakan, pemerintah New Zeland mendukung penuh integritas teritorial Indonesia atas Papua dan setuju pendekatan pemerintah pusat, serta daerah yang mengedepankan aspek ekonomi, guna memperbaiki masalah di Bumi Cenderawasih.

“Namun kami menolak segala bentuk kekerasan dan kejahatan, karena  tak akan menyelesaikan masalah. Seharusnya semua pihak duduk bersama berunding mencari solusi untuk masalah yang ada di Papua. Itu adalah pendekatan yang kami ambil,” kata H.E. David Taylor.

Selain itu menurutnya, jika ada yang mengklaim perjuangan Papua merdeka mendapat sokongan dana dari pihak luar negeri, itu hal yang lumrah. Pergerakan kemerdekaan dimanapun pasti ada dukungan di luar negeri.

“Saya yakin ada satu, dua orang di New Zeland yang mendukung pergerakan kemerdekaan Papua. Tapi kebijakan resmi pemerintah New Zeland adalah mendukung integritas teritorial Indonesia di Papua. Isu-isu  di Papua yang menjadi perhatian pemerintah New Zeland, yakni pembangunan. Pemerintah New Zeland bekerjasama dengan  Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah memperbaiki kwalitas pembangunan melalui program bantuan dari Pemerintah New Zeland,” ujar H.E. David Taylor.

Sementara itu Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, pemerintah New Zeland mendukung penegakan hukum yang dilakukan Polda Papua untuk menghadapi masalah di Papua. “Jadi semua upaya termasuk upaya paksa menghadapi kekerasan disamping dengan cara yang soft. Cara tegas itu dilakukan dengan cara penegakan hukum. Untuk polisi  sendiri saya sudah sampaikan kebijakan penegakan hukum dengan cara keras adalah upaya terakhir,” kata Tito.

Dikatakan Kapolda Papua, upaya pertama polisi, tetap mengedapkan fungsi Binmas dan Polisi Masyarakat. New Zeland sendiri salah satu negara yang sangat berhasil melakukan Communitty Police atau Polisi Masyarakat serta berhasil melakukan asimilasi antar pendatang dan lokal  atau Inggris  dengan Suku Mauri.

“Jadi  Communitty Police nanti pertama akan dilakukan dengan cara latihan. New Zeland akan memberikan pelatihan dam difokuskan di SPN  Pasir Dua atau di tempat. Kita undang Polisi dari setiap Polres untuk ikut latihan  itu. Itu akan sudah didiskusikan Juli mendatang tapi akan mulai September sampai Oktober. Ini selama 3 tahun dengan jumlah anggaran Rp 20 miliar lebih,” kata Tito Karnavian.(Jubi/Arjuna) 

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

12.20 | 0 komentar

WPNCL Lanjutkan Lobby Status West Papua di MSG

Pertemuan delegasi WPNCL, FLNKS
 dan MSG di Kanaky, New Caledonia (Dok. MSG)

Kanaky - Mendapatkan Keanggotaan Penuh di MSG telah tujuan utama dalam aplikasi WPNCL. Untuk mencari dukungan di antara semua negara MSG, delegasi Papua Barat mengunjungi Noumea, Kanaky (Kaledonia Baru) minggu ini sebagai bagian dari tur politik resmi di wilayah Melanesia.

Delegasi terdiri dari Dr Otto Ondawame-Wakil Ketua WPNCL, Mr Barak T. Sope Maautamate, mantan Perdana Menteri Vanuatu dan penasehat WPNCL dan Hon. NATO Taiwia Ejate Anggota Parlemen.

Delegasi ini disambut hangat oleh Eksekutif FLNKS (National Kanak Socialist Liberation Front). Mereka menyampaikan aplikasi resmi Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) untuk menjadi anggota penuh dari Melanesia Spearhead Group kepada Eksekutif FLNKAS dan Mr Victor Tutugoro.

Delegasi WPNCL bertemu dengan Eksekutif FLNKS dan Salah satu ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Mr Victor Tutugoro pada Kamis 11 April 2013 di Noumea, Kaledonia Baru.

“MSG hanya untuk rakyat Melanesia dan Gerakan Pembebasan di dalamnya, kepemimpinan FLNKS akan sangat senang untuk menyambut WPNCL sebagai anggota baru dalam keluarga Melanesia kami. Kami membuka hati kami dan mengulurkan tangan untuk menerima Anda (Papua Barat) untuk kembali ke keluarga Melanesia.” kata Executive FLNKS.

FLNKS sejak tahun 2011 memang menentang statuts Pemerintah Indonesia sebagai pengamat di MSG karena berbagai peristiwa pembunuhan orang Papua di masa lalu dan yang masih terus terjadi di Papua Barat.

Selanjutnya, seperti diberitakan media lokal negara-negara di kepulauan Pasifik, Delegasi Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan akan melakukan perjalanan ke Honiara pada 23 April 2013 untuk bertemu dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon dan Pejabat Pemerintah lainnya untuk melobby pemerintah Kepulauan Solomon, terkait aplikasi keanggotaan MSG yang diajukan WPNCL.(Jubi/Victor Mambor)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

13.24 | 0 komentar

Bunuh Pejuang Papua, Tidak Akan Selesaikan Masalah

Jayapura – Anggota DPR RI asal Papua, Diaz Gwijangge menegaskan dirinya tak setuju jika pimpinan tertinggi OPM, Goliat Tabuni dinyatakan DPO. Membunuh para tokoh pejuang Papua tak akan menyelesaikan masalah.

“Saya tak setuju jika Goliat Tabuni dikatakan DOP agar dia bisa dibunuh, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Beberapa tokoh pejuang Papua Merdeka seperti They Eluay, Keli Kwalik hingga Mako Tabuni dibunuh, tapi masalah tidak selesai. Meski para pejuang ini meninggal, isu Papua merdeka tetap ada,” kata Diaz Gwijangge, Senin (8/4).

Menurutnya, tidak ada yang memaksa orang Papua berteriak merdeka. Itu adalah ideologi politik orang Papua sendiri, sehingga penyelesaiannya juga harus dengan cara politik. Lewat dialog atau apapun namanya yang penting kedua pihak duduk bersama.

“Kita tidak usa baku tipu. Kita sudah melihat apa yang terjadi di Timor Leste. Jika Aparat melalukan hal-hal tersebut, maka bisa dikata ada genoside di Papua. Jadi saya pikir Kapolda harus jeli melihat masalah ini. Jangan langsung menuding dan menjadikan sesorang DPO. Ada prosedur yang harus dilakukan. Negara harus menjamin hak hidup setiap orang. Yang bisa mengambil nyawa manusia hanya Tuhan, bukan manusia,” ujarnya.

Dikatakan, menyelesaikan masalah Papua harus tuntas. Tidak hanya sepotong-sepotong. Apalagi sudah ada etika yang baik dari orang asli Papua untuk selesaikan masalah Papua. Jaringan Damai Papua (JDP) sudah mendorong dialog, itu harus segera direspon baik oleh pemerintah RI dan melibatkan mereka yang dikatakan OPM untuk dialog.

“Aceh dan Papua statusnya sama. Tidak ada bedanya. Bahkan GAM Aceh bisa dikatakan peralatan dan struktur mereka tertata baik. Lalu kenapa Aceh bisa diselesaikan lewat perjanjian Helsinkin. Lalu Papua tidak bisa? Berarti ada diskriminasi,” kata dia lagi.

Selain itu dikatakan, ada dua kebijakan pemerintah yang keliru di Papua. Orang Papua diberikan Otsus tapi ternyata dalam penerapannya pusat tidak konsisten. Pusat juga memberikan pemekaran seenaknya untuk Papua dan ini kerap menimbulkan konflik antara sesama orang asli Papua.

“Jadi harusnya pemerintah dan orang asli Papua duduk bersama untuk dialog. Bahkan jika perlu ada pihak ketiga seperti GAM lalu. Kenapa Papua tidak bisa begitu, sementara Aceh bisa? Pemerintah seolah tidak serius menyeselesaikan masalah Papua sehingga terus terjadi kekerasan,” ujar Diaz Gwijangge. (Jubi/Arjuna)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

22.05 | 0 komentar

Dua Pihak Dijadikan Indikasi Pelaku Penembakan di Papua

Ilustrasi Penembakan (google.com)

Jayapura –  Sejumlah kasus penembakan di Papua yang menelan banyak korban bisa terindikasi pada dua pihak sebagai pelakunya, yaitu diduga pertama kalau bukan TNI/Polri berarti ddugan selanjutnya dari kelompok TPN/OPM.

“Pelaku penembakan mempunyai motif dan tujuan berbeda. Selama ini TPN selalu menyatakan sikap bertanggungjawab jika penembakan dan jelas sasaran mereka siapa. Tapi kalau ada penembakan dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab, itu merupakan skenario,” kata Rinto Kogoya, Ketua Aliansi Mahasiswa Papua kepada tabloidjubi.com di Jayapura,  Jumat (5/4).

Tapi, lanjut dia, ketika itu merupakan skenario berarti bermuatan kepentingan. “Yang punya kepentingan dari skenario adalah dugaan  TNI/POLRI dengan tujuan mendapatkan dana operasional karena keterbatasan dana yang dianggarkan pemerintah,” ujar Rinto.

Menurutnya, tidak hanya supaya mendapat kucuran dana dari suatu skenario penembakan, tapi ada target yang diincar dari skenario yaitu menjadi sasaran individu atau kelompok organisasi.

Sejauh ini opini publik menyangkut sejumlah kasus penembakan di Papua ibarat bola liar, sasaran tuduhan kepada TPN/OPM, kalau bukan TNI atau Polri. Tapi kenyataannya tidak melakukan investigasi independen secara mendalam untuk mengungkap pelaku penembakan. Puluhan nyawa jadi korban akibat peristiwa penembakan misterius belakangan ini. “Sekarang butuh keberanian media untuk memberitakan pelaku kasus penembakan sesuai fakta. Media dapat mendukung opini publik,” katanya.(Carol/Jubi)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

21.05 | 0 komentar

Hubungan RI-Vanuatu Putus, Perdana Menteri Vanuatu Dorong West Papua di MSG

Moana Kalosil

Vanuatu – Perdana Menteri Vanuatu yang baru, Moana Carcasses Kalosil mengatakan dirinya akan membekap dan mendorong West Papua untuk didaftarkan sebagai anggota tetap dalam Melanesian Spearhead Groups (MSG). Kepada Radio New Zealand international  hari ini (5/4), Moana juga mengatakan bahwa peningkatan dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua akan diumumkan secara nasional dalam pernyataan rencana 100 hari kerja di kantor.

“Sudah waktunya untuk mengakui perjuangan West Papua,  seseorang harus melakukan sesuatu tentang hal itu. Kita tidak bisa hanya menutup mata dan menolak, mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi di sana, karena ada banyak masalah hak asasi manusia terjadi di sana. Kami ingin Papua Barat menjadi anggota penuh dari Melanesia Spearhead Group – ini adalah sesuatu yang kita akan melobi”, kata Koloran kepada radio RNZI.

Moana Carcasses Kalosil yang juga merupakan anggota dari International Parliamentarians for West Papua (IPWP)  mengatakan Pemerintahannya akan mengakhiri atau memutuskan perjanjian yang dibuat antara pemerintah sebelumnya dengan Indonesia di mana Vanuatu menerima bantuan dari Kepolisian dan Militer Indonesia. Bukan saja itu, Moris juga mengatakan bahwa akan membentuk unit khusus pada Departemen Luar Negeri yang berfokus pada masalah West Papua.(wd)

Moana Kalosil bersama Benny Wenda dan Ketua ILWP Melinda Jankie saat Peluncuran IPWP di London

Moana Kalosil, Andy Ayamiseba, Otto Ondowame & Paula Makabory

Sumber : www.knpbnews.com

Read More

18.39 | 1 komentar