Konferensi Gereja - Gereja Pasifik Berdoa Untuk Keselamatan Freedom Flotilla

Perahu layar misi perdamaian dan budaya dari Australia menuju Papua Barat bertajuk Freedom Flotilla.(Jubi/ist)

Jayapura — Konferensi Pasifik Gereja (PCC) telah menegaskan kembali dukungannya bagi masyarakat di  Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri bagi masa depan mereka. PCC juga berdoa untuk misi Freedom Flotilla bisa berjalan sukses.

Hal  ini diungkapkan  Sekretaris Jenderal PCC Pendeta Francois Pihaatae saat memberi komentar tentang misi perdamaian yang dilakukan oleh kelompok aktivis dalam pelayaran dalam kapal layar Freedom Flotilla dari Australia menuju Papua Barat, mereka telah berlabuh di Cooktown  sebagaimana dikutip tabloidjubi.com, Jumat(23/8) dari PACNEWS, Suva Fiji.

“Majelis Umum PCC di Honiara pada Maret mendukung upaya penentuan nasib sendiri di Papua Barat, Maohi Nui (Polinesia Perancis), Kanaky (Kaledonia Baru) dan di tempat lain di wilayah ini,” kata Rev Pihaatae.

“Hari ini kita telah memperbaharui panggilan itu dan mendesak semua orang untuk berdoa di Pasifik guna memproses pemulihan ini.”

Dalam panggilan ibadah secara terpisah, Pasifik dan masyarakat Australia akan berdoa pada 27 Agustus untuk keselamatan armada Freedom Flotilla dan keberhasilan misinya.

Armada Freedom Flotilla akan melaut lagi selama akhir pekan  dan akan terus utara melakukan  perjalanannya ke Laut Coral di wilayah perairan Indonesia  di Papua Barat. Meski kedatangan mereka mendapat ancaman dari Indonesia dan penolakan Australia untuk memberikan dukungan bagi mereka. Anggota Flotilla berharap misi ini untuk meningkatkan kesadaran dari kekerasan oleh pasukan Indonesia terhadap aktivis kebebasan di wilayah Papua Barat.(Jubi/dam)

Read More

14.51 | 1 komentar

Persoalan Papua Akan Terus Jadi Perhatian Negara Asing

Peta Papua

JAKARTA - Persoalan dugaan adanya pelanggaran HAM di Papua masih menjadi perhatian pihak asing baik dari kalangan aktivis civil society maupun dari kalangan pemerintahan itu sendiri.

Bahkan, masalah Papua sudah dibahas dalam pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG), dimana delegasi MSG akan melakukan kunjungannya ke Papua dan Papua Barat dalam waktu dekat ini.

“Persoalan di Papua dan Papua Barat akan terus menjadi perhatian asing, sehingga penanganan masalah Papua tidak boleh gradual, namun harus komprehensif,” jelas pengamat masalah politik, Joris Kabo dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Senin (19/8/2013).

Dia mencontohkan pada 12 Agustus 2013 yang lalu Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Gordon Darcy Lilo melakukan kunjungan ke Indonesia, yang diberitakan media asing seperti ABC Radio Australia bahwa kunjungan tersebut mengindikasikan akan mengemukakan isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat dalam pembicaraan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Joris Kabo, kunjungan PM Gordon Darci Lilo yang pertama tentu merupakan landasan dasar bagi kerjasama bilateral yang penting selanjutnya. Indonesia mengakui sejarah negara Solomon sebagai Negara di Pasifik yang besar peranannya dalam Perang Pasifik bagi pasukan sekutu pimpinan Jenderal McArthur.

“Sebagai sesama Negara Pasifik, maka hubungan Indonesia-Salomon tentu mempunyai arti yang penting seperti hubungan yang sudah ada antara Indonesia dengan Negara-negara Pasifik yang lain seperti RI-PNG, RI- Haiti, RI-Vanuatu, dll,” tambahnya.

Mengenai masalah Papua, menurut Joris, telah banyak dicapai kemajuan-kemajuan di berbagai bidang pembangunan prasarana dan sarana diberbagai bidang antara lain transportasi dan komunikasi, yang sangat vital bagi pengembangan pembangunan sosial dan ekonomi selanjutnya di Papua serbagai Propinsi yang memiliki kondisi geografi yang tidak mudah dijalani.

“Secara garis besar, pelaksanaan otonomi khusus bagi pembangunan Papua yang terdiri dari tiga buah Propinsi, yaitu Propinsi Papua Barat, Propinsi Papua Tengah dan Propisi Papua juga cukup berhasil,” katanya.

Menurutnya, berita-berita tentang adanya berbagai isu yang kadangkala terdengar dramatis tentang Papua dalam media massa seperti di Australia adalah wajar karena secara geografis berdekatan dengan Papua, masyarakatnya mempunyai perhatian yang khusus terhadap setiap perkembangan di Papua seperti banyak diberitakan oleh media massa Australia yang bebas dan terbuka.

Untuk diketahui berdasarkan pemberitaan ABC Radio Australia, Kepulauan Solomon adalah salah satu negara anggota kelompok Melanesian Spearhead Group (MSG), yang menerima proposal West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).

KTT Menteri Luar Negeri MSG di Noumea, 21 Juli 2013, menyepakati aplikasi WPNCL mengenai penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat dan kekhawatiran adanya pelanggaran (HAM) di wilayah itu. Sebelum berangkat, PM Lilo mengatakan ia menyadari adanya pelanggaran HAM di Papua, dan ingin memastikan ada ‘perkembangan’ di sana.

“Terkait adanya rumors tentang delegasi MSG yang akan berkunjung ke Papua pada tahun ini, saya rasa Pemerintah Indonesia tidak akan keberatan dengan rencana tersebut, apalagi dalam pernyataan persnya PM Kepulauan Solomon, Gordon Darcy Lilo yang pernah berkunjung ke Indonesia menyatakan puas dan mendukung langkah pemerintah dalam menangani dan membangun Papua. Tidak ada yang perlu mendramatisir atau mempolitisasi rencana kunjungan MSG ke Papua sebagai langkah fact finding pelanggaran HAM, seperti yang diharapkan kelompok tertentu di Papua,” jelasnya. [okezone.com]

Sumber : http://zonadamai.com

Read More

14.35 | 0 komentar

Antisipasi Kedatangan Aktivis Australia, TNI AL dan AU Disiagakan di Papua

Menteri Koordinator Politik, Hukum,
dan Keamanan Republik Indonesia,
Djoko Suyanto. Foto: republika.co.id

Jakarta -- Seperti diberitakan majalahselangkah.com edisi, Minggu, 18 Agustus 2013, kelompok aktivis Australia yang menamakan diri Freedom Flotilla mempersiapkan tiga kapal untuk berlayar dari Cairns ke Papua, Sabtu (17/08/13) lalu.

Para aktivis yang terdiri dari sesepuh Aborigin, pengungsi Papua, pembuat film dan aktivis lainnya itu datang ke Papua untuk menyoroti perlunya perdamaian dan stabilitas di Papua.

Rencana kedatangan ini mendapatkan mendapat respons serius pemerintah. Diberitakan, pihak berwenang Indonesia telah memperingatkan sekelompok aktivis Australia untuk tidak berlayar ke Papua atau beresiko dicegat atau ditahan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto seperti dikutip republika.co.id edisi, Senin, 19 Agustus 2013 mengatakan,  tentara sudah disiagakan di Papua untuk mengantisipasi perjalanan mereka.

"TNI Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) sudah disiagakan untuk mengantisipasi perjalanan mereka," kata Djoko Suyanto di media itu. 

Dikatakannya, ia telah  mengkonfirmasi hal tersebut kepada Duta Besar Australia untuk RI, Greg Moriaty. Menurut sang Greg, para aktivis itu rencananya berlayar dari Cairns ke Papua Nugini (PNG). "Bukan ke Indonesia (Papua)," jelas Menkopolhukam.

Kepada Moriaty, Djoko juga menyampaikan, sebaiknya tidak boleh ada negara menjadi tempat pemberangkatan siapa pun yang mengganggu kedaulatan negara lain.

"Ini sudah sangat jelas. Kalau aktivitas mereka itu dikaitkan kekerasan dan hak asasi manusia (HAM), kita juga memiliki concern yang sama," tegas Djoko.

Diberitakan, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga telah mengeluarkan peringatan keras kepada negara-negara lain, dan mengatakan, mereka tidak boleh melanggar kedaulatan Indonesia dan menimbulkan keresahan.

Dikatakannya, provinsi-provinsi Papua adalah bagian dari Indonesia dan hal itu harus dihormati. (GE/MS)

Sumber : http://majalahselangkah.com

Read More

01.40 | 0 komentar

Benny Giay Prihatin Pemberitaan Media Massa di Papua

Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua,
Pdt. Benny Giay (kanan) dan Ketua Umum Persekutuan
Gereja-Gereja Baptis Papua ( PGBP), Pdt. Socratez Sofyan Yoman (kiri). Foto: MS

Jayapura -- Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, Benny Giay mengatakan keprihatinannya atas media massa di Papua yang kadang-kadang ikut bermain menjaga kekerasan terus meningkat di tanah Papua.

Kepada majalahselangkah.com, Kamis, (23/08/13), Benny mengatakan, "Saya prihatin lihat liputan dua koran di Papua yang ikut bermain menjaga kekerasan terus mningkat di negeri ini dan ikut peralat gereja untuk kepentingannya. Koran yang saya maksud adalah Harian Cenderawasih Pos dan Harian Bintang Papua. Dalam liputannya ikut mmbawa nama gereja kami, gereja Kingmi," katanya.

Benny menjelaskan, "Ini berangkat dari terbitan Edisi, 19 Agustus 2013. Kedua koran itu yang pada halaman pertama ( headlines) memuat gambar Pendeta Heasky Denis Maury, yang menurut Koran-koran itu itu berasal dari gereja Nazaren Papua, yang pada tanggal 15 Agustus ikut dalam gerak jalan yang diselenggarakn Pemda Provinsi Papua dalam rangka prayaan 17 Agustus. Tetapi dalam baris berikutnya, Pendeta Heasky Denis Maury tadi disebut dari gereja  Kingmi."

Kata Benny, sebenarnya pihak gereja  memprotes perayaan kemerdekaan 17 Agustus tahun ini di Papua yang menurut Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja Papua berlebihan dan  tak pantas.

Karena, kata dia, "Perayaan 17 Agustus diadakan sambil kekerasan terus dilakukan negara tanpa henti-hentinya. Pendapat kami tetang perayaan 17 Agustus ini sudah kami sampaikan dalam Konprensi Pers dan saya kira kedua koran itu sudah terima sikap kami itu. Sehingga,  ketika Pendeta Heasky Denis Maury dari gereja lain yang ikut dalam perayaan 17 Agusrus yang begitu itu dikatakan dari gereja Kingmi. Kami mncurigai apa agenda kamu. Siapa yang kendalikan Koran-koran itu. Siapa yang memberi kepada kamu, dua Koran ini,  ijin untuk menempatkan gereja kami menyetujui sistem 'bicara lain main lain' itu. Kami kira sedang krisis dan sedang gunakan kuasa media ditanganmu secara sewenang-wenang," katanya.

"Kami ragu, apakah Koran-koran ini independen? Saya kira ada banyak orang Indonesia yang  mencintai negara ini yang sependapat dengan kami gereja Kingmi, tidak seperti dua media ini yang menilai ke-Indonesia-an hanya dengan penampilan luar saja. Kamu sama dengan kata Yesus, 'Kamu sama dengan kuburan yang di luar dicet putih bagus tetapi dalam berisi tulang belulang' Matius 23:27," kritik Benny. (MS)

Baca pernyataan Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja Papua di sini: KLIK

Sumber : http://majalahselangkah.com

Read More

01.36 | 0 komentar

Ini Pernyataan Bucthar Tabuni Pada Parade Budaya Melanesia di Jayapura

Ketua Umum Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Bucthar Tabuni saat memberikan pidato di Expo (Foto: Arnold Belau/SP)

 Jayapura— Bucthar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) mengatakan, parade budaya Melanesia yang dilakukan untuk mendukung pembukaan kantor OPM di Kota Hague, Belanda.

Selain itu, bagian dari pra-parade budaya penjemputan misi Melanesia Spheard Group (MSG) ke Jakarta dan Papua, dan juga meminta PBB, Indonesia dan Belanda bertanggung jawab atas New York Agreement.

Demikian pernyataan tertulis PNWP yang diterima suarapapua.com, pada Kamis (15/8/2013) di Waena, Jayapura, Papua, siang tadi.

Adapun pernyataan lengkap tersebut, pertama, menyatakan kepada dunia internasional bahwa hanya satu yang rakyat Papua tuntut, yakni, hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat secara adil dan demokratis.

Kedua, menunjukan identitas rakyat Papua Barat sebagai satu masyarakat dari kebudayaan Melanesia. Ini benar bahwa rakyat Papua Barat bukan bagian dari rakyat dan budaya Indonesia.

Ketiga, menyampaikan terimakasih kepada pemimpin MSG yang telah menyatakan mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakay Papua Barat pada sidang tahunan MSG pada tanggal 19 – 21 Juni di Noumea, Kanaky

Keempat, menyampaikan selamat datang untuk menteri luar negeri Melanesia MSG yang akan berencanan unntuk melakukan misi kunjungan ke Papua Barat.

Kelima, menyampaikan MSG agar dapat membantu Papua Barat dan menerima Papua Barat sebagai anggota penuh pada keanggotaan MSG.

Keenam, mendeklarasikan dan mendukung pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Netherland yang diresmikan pada tanggal 15 agustus tahun 2013.

Ketujuh, mendeklarasikan dan mengumumkan Oridek Ap sebagai Koordinator kantor Free West Papua Campaign di Netherland.

Kedelapan, menyatakan bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah kerajaan Netherland dan pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York yang dikenal dengan nama New York Agreement 15 agustus 1962 itu tidak menjamin hak penetuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat secara adil dan demokratis.

Kesembilan, menyatakan kepada pemerintah kerajaan Netherlad, Indonesia, Amerika dan PBB sendiri untuk menghormati, melindungi, memajukan dan pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat secara adil dan demokratis.

Kesepuluh, menyatakan bahwa rakayat Papua Barat sangat membutuhkan akses jurnalis internasional dan pekerja HAM PBB ke Papua Barat.

Kesebelas, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kerajaan Inggris Raya dan pemerintah kerajaan Belanda atas sikap politiknya mendukung perjuangan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat, dengan mengizinkan dibukanya kantor FWPC di Inggris dan Netherland.

Aksi parade budaya nasional bangsa Papua Barat dipusatkan di Museum Expo, Waena, Jayapura, Papua, pagi hingga siang tadi, dan dihadiri oleh ribuan massa rakyat Papua Barat yang dikordinir oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP).

Pantauan suarapapua.com, aksi berjalan dengan baik. Aparat kepolisian resort kota Jayapura, yang dipimpinan langsung oleh Kapolresta AKBP Alfred Papare, S.Ik turut memantau jalannya aksi.

ARNOLD BELAU

Sumber : www.suarapapua.com

Read More

19.30 | 0 komentar

Beberapa Pimpinan KNPB Pimpin Aksi

Demo KNPB (Dok.Jubi)

Jayapura – Sekitar pukul 8.12 WIT, Ketua I Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) Pusat, Agus Kossay, Ketua Dewan Parlemen Nasional West Papua, Buchtar Tabuni mendatangi massa yang berkumpul dan langsung memimpin aksi demo  di depan Museum Expo Waena, Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (15/8) pagi.

Agus Kosaay mengatakan masalah Papua tidak bisa dibilang masalah internal Indonesia. “Masalah Papua kini menjadi masalah Internasional,” tuturnya dalam orasi politiknya di depan massa aksi.

Buktinya, lanjut dia, masalah Papua Barat dibicarakan di KTT MSG beberapa waktu lalu, Pendirian Kantor OPM di Inggris dan hari ini, Kamis, pendirian satu Kantor OPM lagi di Belanda. “Dunia sudah persoalkan masalah Papua. Aneh kalau kita sendiri tidak bicara masalah sendiri,” ujarnya.

Karena itu, nenurut Agus, bangsa Papua tidak akan pernah diam untuk kemerdekaan politiknya.”Kami tidak akan kompromi sedikitpun untuk memisahkan diri,” tegas dia.

Sementara itu,  Buchtar Tabuni mengajak, massa  agar tak membuat masalah. Ia meminta kepada massa  yang mengkonsumsi alkohol alias minuman keras (miras),  menyerahkan diri ke pihak keamanan yang ada. “Ada yang minum di sini? Kalau ada yang minum silahkan tidak ikut demo atau pihak keamanan tangkap,” tuturnya. (Jubi/Mawel)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Read More

19.13 | 0 komentar