Sikapi Kekerasan Militer Di Papua, AMP Akan Gelar Aksi Serentak Di Jawa

Logo AMP

Yogyakarta - Guna menyikapi berbagai kasus Pelanggaran HAM dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Militer Indonesia ( TNI - Polri ) terhadap rakyat Papua yang terus menerus terjadi hingga saat ini, maka Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] berencana melakukan aksi serentak pada hari, Senin (21/10/2013 ) di beberapa kota di wilayah Jawa.

Aksi ini merupakan bentuk penyikapan yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua yang berada di daerah Jawa atas tindakan kekerasan dan Pelanggaran HAM yang dilakukan Oleh aparat Militer Indonesia yang sedang bertugas di Papua. Dalam seruan aksi yang dikeluarakan  AMP pada blog : ampjogja.blogspot.com, menyebutkan bahwa " Dalam tahun 2013 ini, sudah terjadi beberapa kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan militer (TNI/Polri) terhadap rakyat Papua. Dikabupaten Deiyai pada 1 Juni 2013 terjadi pembunuhan terhadap Yemi Pakage (16 tahun) oleh oknum Brimob, kemudian penganiayaan, penyiksaan terhadap Pontianus Madai (31 tahun) oleh Brimob pada 26 Juli 2013 yang dilakukan oleh 3 Oknum berpakaian Brimob dan 2 orang yang berpakaian preman. Lagi pada 23 September 2013 penembakan oleh aparat polisi dan brimob terhadap kerumunan warga dipasar wagete yang mengakibatkan siswa SMA atas nama Alpius Mote (18 tahun) tertembak dan meninggal dunia, dan Fransiscus Dogopia (27 tahun) anggota Satpol PP, mengalami luka tembak di punggung belakang, Aleks Mote (29 tahun) petani, mengalami luka tembak di kaki ".

Dengan melihat situasi ini maka, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] mengajak seluruh elemen Rakyat Papua yang ada di wilayah Jawa untuk dapat terlibat dalam aksi penyikapan ini. [wp]

Read More

12.44 | 0 komentar

Ketakutan Dengan Aktivitas Pejuang Papua Merdeka, Indonesia Didesak Bentuk Tim Khusus Atasi Gerakan Papua Merdeka

Ilustrasi

JAKARTA - Pemerintah didesak membentuk tim khusus guna mengatasi persoalan di Papua. Hal tersebut diusulkan menyusul adanya rencana dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengirimkan tim ke Kabupaten Fakfak untuk melakukan sejumlah kegiatan yang dipimpin oleh salah seorang tokoh OPM (LK) pada akhir Oktober 2013 yang dipusatkan di di Kampung Pasir Distrik Fakfak.

“Menghadapi aktivitas tertutup kelompok semacam ini, maka sebaiknya juga ada tim khusus untuk menangani masalah Papua serta Forum Koordinasi Khusus masalah Papua,” ujar Pengamat PolitikPapua Herdiansyah Rahman dalam pernyataannya, Rabu (16/10/2013).

Herdiansyah menjelaskan rencana kegiatan KNPB jelas merupakan aktivitas propaganda yang perlu segera dinetralisir oleh pemerintah dengan menyiapkan materi-materi penerangan terkait keberhasilan upaya pemerintah di Papua melalui sejumlah tokoh informal, tokoh adat, kepala suku dan lain-lain di Papua.

Apalagi forum tersebut melakukan kegiatan secara tertutup dengan anggota yang bersifat tetap.

Menurutnya, isu Papua merdeka akan terus bergema di kalangan rakyat Papua, karena semua langkah pemerintah di Papua akan ditanggapi negatif oleh aktivis Papua merdeka.

Sementara itu, Pengamat Komunikasi Massa, Toni Sudibyo mengatakan guna menghadapi masalah di bumi Cendrawasih pemerintah pusat juga harus membentuk forum tertutup yang khusus membicarakan persoalan di Papua.

“Untuk menghadapi masalah Papua sehingga tercapai langkah yang terkoordinasikan, terintegrasikan dan terpadu, perlu di Jakarta ada Forum tertutup yang menangani masalah Papua dalam semua aspek. Forum ini yang mengendalikan aksi-aksi baik di Pusat maupun daerah," katanya.

Sumber : www.tribunnews.com

Read More

23.03 | 0 komentar

Tiga Orang Aktivis Papua Pelompat Konsulat Australia Dalam Kondisi Tak Aman

Warga Papua Pelompat Konsulat,
 Rofinus Yanggam (kiri), Yuvensius Goo (tengah)
 dan Markus Jerewon (kanan).
Foto: The Guardian/Marni Cordell

Bali -- Juru Bicara Internasional Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Rinto Kogoya, malam ini, Selasa, (08/10/13) dari Bali kepada majalahselangkah.com melalui telepon selulernya melaporkan, tiga aktivis Papua yang memanjat pagar Konsulat Australia di Bali, Minggu, (06/10/13) itu dalam kondisi tidak aman.

"Kawan-kawan di sini dalam kondisi tidak aman. Di sini sudah diberlakukan operasi identitas. Semua asrama mahasiswa juga di-sweeping oleh keamanan adat di Bali, dibackup aparat. Belum ada keamanan yang pasti, sehingga kami tidak bisa konfirmasi keberadaan mereka secara pasti," kata Rinto.

Tiga aktivis Papua, Markus Jerewon (29), Yuvensius Goo (22) dan Rofinus Yanggam (30), memanjat pagar Konsulat Australia Bali setinggi dua meter pukul 03:20 waktu setempat. Mereka meninggalkan Konsulat Australia setelah pihak konsulat meminta mereka meninggalkan Konsulat sebelum pukul 07:00 waktu setempat.

"Tempat berlindung semakin sempit setelah mereka keluar. Bali kecil dan mudah diketahui. Kami sangat khawatir dengan keamanan mereka," kata Rinto Kogoya.

Sementara, Markus Jerewon (29) ketika dihubungi media ini, hanya menjawab singkat. "Maaf, saya tidak bisa menjawab telepon, keadaan kurang baik," katanya.

Tiga aktivis ini nekat melompat Konsulat Australia di Bali untuk meminta akses jurnalis internasional untuk Papua di buka. Juga, mereka meminta puluhan tahanan politik di Papua dibebaskan.  

Dalam sebuah surat terbuka kepada rakyat Australia, yang diserahkan kepada staf konsulat pada hari Minggu pagi itu, tiga aktivis itu menulis, "Kami menulis untuk memberitahu Anda bahwa kami memasuki konsulat Australia di Bali untuk mencari perlindungan dan untuk memberikan pesan kepada para pemimpin APEC di Bali, Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott."

"Kami ingin Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott membela hak-hak orang Papua. Dan, berbicara dengan pemerintah Indonesia untuk memperlakukan orang Papua dengan lebih baik. Pelanggaran HAM secara rutin kami alami," tulis mereka seperti dikutip majalahselangkah.comdari The Guardian.

Diberitakan, kekhatiran tentang keamanan mereka disampaikan berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Kekhatiran keamanan tiga aktivis dari berbagai pihak di Australia bisa dibaca di sini, klik. 

Hingga malam ini, majalahselangkah.com belum berhasil mengonfirmasi pihak kepolisian di Bali terkait keamanan tiga aktivis ini. (GE/MS)

Sumber : www.majalahselangkah.com

Read More

11.55 | 0 komentar

PM Vanuatu Tuding PBB Abaikan Isu Papua

Perdana Menteri Vanuatu meminta PBB untuk menyeilidiki dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Papua, Indonesia.

Markas PBB di New York. 

Perdana Menteri Vanuatu, Moana Karkas Kalosil, dalam pertemuan Majelis Sidang Umum membahasa krisis Suriah menuduh PBB ikut mengabaikan masyarakat Papua Barat dan penderitaan mereka .

"Sangat jelas dari banyak catatan sejarah bahwa orang Melanesia di Papua Barat adalah kambing hitam politik dari perang dingin yang dikorbankan buat memuaskan nafsu untuk sumber daya alam yang memiliki negara ini," tuduh Kalosil.

“Hari ini mereka tetap jadi korban pengabaian PBB,” sambungnya.

Menurutnya semua mulut terdiam di PBB saat membahas isu HAM di Papua Barat.

“Bagaimana bisa kita mengabaikan ratusan dan ribuan rakyat Papua Barat yang diperlakukan secara brutal dan dibunuh? Rakyat Papua Barat kini berharap pada PBB.”

Kalosil yang pernah menjadi pembela buat kemerdekaan bagi Papua Barat dari Indonesia , menyerukan kepada PBB agar menunjuk seorang Wakil Khusus untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran HAM.

“Kini saatnya buat PBB untuk bergerak keluar dari batasannya serta mengatasi dan memperbaiki kekeliruan sejarah,” tegasnya.

Ketua Dewan Ham PBB, Navi Pillay, sebelumnya juga telah member perhatian.

Dia sempat meminta agar Pemerintah Indonesia mengizinkan aksi damai saat merespin peristiwa peringatan 50 tahun bergabungnya Papua ke Indonesia yang berkahir dengan penembakan dan terbunuhnya dua demosntran.

Pengaruh Australia

Sementara itu, muncul sejumlah permintaan kalau dalam kunjungan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott memanfaatkan perjalanannya ke Indonesia untuk juga memasukan agenda soal Papua.

Pusat Hukum dan Ham Australia, Tom Clarke mengatakan kalau pemerintah Australia yang baru punya kesempatan untuk berbicara soal pelanggaran Ham yang serius di Papua.

“Hubungan Australia Indonesia harus lebih maju untuk penanganan dua cara mengkritik masalah Ham,” ujar Clarke.

“Perdana Menteri kita telah mengatakan kalau dia dan koleganya adalah pendukung kebebasan berpendapat. Jika ini masalahnya, dia haru memanfaatkan kesempatan untuk menekankankan dukungannya dari hak mendasar demokrasi dan kebebasan yang dikekang di Papua,” tutupnya.

Sumber : www.radioaustralia.net.au

Read More

06.30 | 0 komentar

SBY-Abbott Bertemu Bahas Papua

PM Abbott dan Presiden SBY (Foto: AFP)

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott turut membahas Papua dalam pertemuan mereka. Australia menegaskan kembali komitmennya mendukung NKRI.

"Saya sampaikan kepada PM Australia bahwa kebijakan Indonesia untuk mengelola Papua sudah sangat jelas. Kami mengutamakan pendekatan kesejahteraan, keadilan dan demokrasi," ujar Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/9/2013).

"Saya sampaikan kepada beliau, sebagai contoh, pembangunan biaya per kapita di seluruh Indonesia yang paling tinggi sekarang ini adalah Papua. Kami sangat tulus, sangat serius untuk memajukan kesejahteraan saudara-saudara kami di Papua," lanjutnya.

Namun Presiden tidak lupa mengingatkan bahwa ada masalah struktural, masalah lokal yang harus dikelola dengan baik. Menurut SBY, Indonesia adalah negara demokrasi, tentu masalah-masalah ekspresi yang ada di Papua adalah bagian dari demokrasi.

"Saya berterimakasih dan saya senang, bahwa Australia juga menghormati kedaulatan kami dan ikut berkontribusi untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan baik. Yang jelas Indonesia mengambil tanggung jawab penuh untuk mengatasi masalah di papua dengan sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya, dengan pendekatan ekonomi, kesejahteraan dan keadilan," tutur Presiden.

Sementara PM Abott menyebutkan diskusi yang dilakukannya dengan SBY berjalan sangat konstruktif. Dirinya menegaskan kembali dukungan Australia atas kedaulatan Indonesia.

"Secara umum Australia sangat menghormati kedaulatan Indonesia. Saya ingin menyatakan, rakyat dan Pemerintah Australia mengambil sikap tidak mendukung siapa saja yang ingin gunakan Australia sebagai tempat untuk menjatuhkan NKRI," tambahnya.

"Saya hargai upaya Indonesia untuk memperbaiki keadaan dan kehidupan di Papua dan Saya yakin mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik dan masa depan baik sebagai bagian dari NKRI," ucap Abbott. (faj)

Sumber : www.okezone.com

Read More

06.27 | 0 komentar

Jelang KTT APEC 2013, Asrama Mahasiswa Papua Bali Diteror Intel

Dua Oknum Intel Saat Melakukan Sweepeng
 Di Asrama Mahasiswa Papua Bali

Bali, 27-09-2013 – Menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pasific Economi Coorporation (KTT APEC) 2013 di Nusa Dua Denpasar – Bali dari tanggal 1-8 Oktober 2013, Asrama Mahasiswa Papua didatangi oknum aparat berpakaian preman. 

Kedatangan oknum aparat yang bekerja sebagai intel ini sebenarnya untuk mencari tahu apakah mahasiswa Papua di kota Bali akan melakukan aksi demo untuk menyikapi pelaksanaan KTT tersebut atau tidak. Namun dengan berbagai alas an yang tidak jelas beberapa oknum intel ini tanpa meminta ijin penghuni asrama, langsung mendatangi kamar tidur dan ruang nonton yang terletak diantai II. Padahal ruang tamu berada dilantai I asrama.

Aparat Indonesia ketakutan akan adanya aksi dari mahasiswa Papua saat momen KTT nanti karena akan dihadiri oleh lebih dari 5000 media Indonesia dan Internasional. Sehingga upaya aparat untuk membendung aksi mahasiswa Papua ini dilakukan dengan terror terlebih dahulu yang kemudian akan menganggu psikologi mahasiswa Papua untuk melakukan aksi saat KTT berlangsung ataupun bergabung dengan aksi aliansi organisasi-organisasi non Papua yang melakukan aksi untuk menyikapi KTT ini.

Melki, ketua Asrama Mahasiswa Papua Bali mengatakan aktifitas oknum intel ini sudah beberapa hari belakangan ini dilakukan dimulai sejak tanggal 15 September 2013 hingga 26 September kemarin. Kedatangan intel ini dalam jumlah yang bervariasi ada 2 orang, kadang 6 orang dan 3-4 orang. Menurutnya kedatangan beberapa oknum intel ini sebenarnya sangat menganggu aktifitas kuliah mahasiswa Papua di Bali, karena merasa diteror dengan berbagai pertanyaan yang tidak masuk akal. Rata-rata penghuni asrama adalah mahasiswa baru sehingga menghadapi situasi yang demikian, mereka merasa tertekan dan panik.

Untuk menghentikan aktifitas intelijen ini, kami sudah berpesan kepada mereka jika datang lagi dengan alasan yang tidak jelas dan masuk tanpa minta ijin ke penghuni asrama, kami akan mengadukan perlakuan ini ke pimpinan kesatuan dimana pihak oknum intel bertugas. Sambung Melki.

Foto berita ini adalah 2 orang oknum intel yang berhasil disekap penghuni asrama dan diambil gambar dengan mengunakan kamera ponsel.

Sampai dengan saat ini, mahasiswa Papua di Bali terus berada dalam keadaan tertekan dan tidak nyaman untuk berkuliah. Sehingga dimohon dukungan dari seluruh masyarakat Papua dimana saja berada. (Sekian)

Sumber : Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]

Read More

19.58 | 0 komentar