Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?

Dukung Papua Merdeka, Filep Karma Berterima Kasih Kepada PM Vanuatu

Written By Unknown on Jumat, 22 Agustus 2014 | 03.20

Filep Karma (Jubi/Aprila)
Jayapura, 19/8 (Jubi) – Filep Karma, tahanan politik Papua mengucapkan banyak terima kasih kepada PM Vanuatu, Joe Natuman yang menegaskan kembali dukungan pemerintahnya untuk aspirasi kemerdekaan Papua Barat kepada pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu.
“Puji Tuhan, sikap pemerintah Vanuatu yang mendukung kemerdekaan Papua tidak berubah meski perdana menterinya berganti,” kata Filep kepada tabloidjubi.com di Lapas Klas IIA Abpeura, Kota Jayapura, Papua, Selasa (19/8).
Menurut Filep, pemerintahan Vanuatu adalah satu-satunya pemerintah sah di dunia yang terus mendukung kemerdekaan bagi saudara-saudaranya yang menjadi bagian integral dari Indonesia walau pada konteks sesungguhnya adalah dijajah.
“Vanuatu tidak berubah dalam dukungannya terhadap Papua merupakan sesuatu yang patut disyukuri oleh orang Papua,” kata laki-laki asal Biak yang sudah menghuni Lapas Klas IIA Abepura, Jayapura, sejak 2004 lalu.
Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman menegaskan kembali dukungan pemerintahnya untuk aspirasi kemerdekaan Papua Barat kepada Pemerintah Indonesia. Hal ini disampaikan dalam pertemuannya dengan Duta Besar Indonesia, Nadjib Riphat Kesoema beberapa waktu lalu.
Seperti direlease http://www.radionz.co.nz pada Rabu (13/8), dengan judul berita Vanuatu PM reaffirms West Papua position to Jakarta, PM Vanuatu mengakui hubungan baik antara Vanuatu dan Indonesia namun Natuman mengingatkan Duta Besar Indonesia untuk Vanuatu, Nadjib Riphat Kesoema tentang posisi Vanuatu dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat. (Jubi/Aprila)

Sumber : http://tabloidjubi.com
03.20 | 0 komentar

Anggota TNI dan Intel Memasuki Asrama Mahasiswa Papua di Bandung Tanpa Alasan


Pagi ini. TNI dan Intel mereka medatang di Asrama Mahasiswa Papua. Saya tanya: Pak dorang dengan masud apa datang kesini ?
Menurut mereka, "Kami datang kesini, dimandatkan dari Pak Danramel Cikutra Bandung. Untuk minta data penghuni, "Kata bapa yg bernama Sugianto, sambil merokok.
Saya bilang: Jika bermasud untuk minta data, langsung berhubungan dgn RT/RW di tempat ini. Sebab yang sudah merekam jelak keberadaan kami ialah RT/RW di tempat ini. saya tanya, mana surat mandat dari Pak Danramel ?
Kemudian bapak yang mengenakan Baju loreng itu, bilang, Kami di intruksikan secara "lisan" oleh Pak Danramel, guna memastikan para penghuni di sini.
Wahhh, masa ingga ada surat itu.
Untuk apa kalian mau mengetahui eksitensi kami di sini ?
"Mengantisipasi, soal ISIS juga mau sosialisasi, Bsng "Kata, Suanto.
Bapak dorang tau ingga, Asrama kami berdiri sejak, 1970-an hingga sekarang masih huni oleh Mahasiswa asal Papua.
Jika mau, bicara soal ISIS. Berhubungan langsung dgn RT/ RW Pak. Utk melaksanakan Sosialisasi. Juga, kami para bukan agama Islam tapi Nasrani.
"Ngapain kalian, mau ambil data hanya kami Mahasiswa Papua. Emangnya, Warga lain dminta, ingga ?
Kemudian, saya minta foto. Tapi mereka tra mau.
Kalau gitu, Entar saya bersama teman2-ku ke Kantor. Untuk temui Pak Danramel, memastikan kedatangan Bapak dorang.
Ia menjawab, Pak Danramel lagi ikut kegiatan di Hotel.
Hotel mana, di jalan mn ? Za tra tau Pak," tutur Sugianto.
Kalian bicara jujur dong. Klau kalian dari BIN utk mau cari Data Mahasiswa.
Saat, saya bicara hal tersebut: Mereka langsung pulang. Diminta Foto juga mereka menolak.
Kami penghuni C 39 tidak akan berdiam. Entar siang kami akan menuju ke kantor Danramil Cikutra. Guna memastikan kedatangan mereka.
Sumber: Jekson/FB

03.14 | 0 komentar

PM Kepulauan Salomon Janji Buru Isu West Papua

Peta Salomon Islands (Ist)
Suva,12/8(Jubi)– Perdana Menteri Kepulauan Solomon,  Gordon Darcy Lilo, mengikrarkan diri memburu isu West Papua melalui kantor hubungan diplomatik yang baru dengan Pemerintah di Indonesia.
Ketika diminta keterangan mengenai isu West Papua, usai kunjungannya ke luar negeri, Lilo mengatakan relasi diplomasi, termasuk kunjungan ke Indonesia hanya sebuah pangung untuk memastikan kabar yang beredara  dengan baik.
“Saya bertemu dan beramah tamah dengan Presiden Indonsia Susilo Bambang Yudhoyono dan berbicara dengan Presiden terpilih Joko Widodo mengenai isu ini,”tuturnya.
Menurutnya, Kepulauan Solomon  berniat kembali ke akar masalah dan memecahkannya dengan melihat fakta dan bukan rumor.
“Hanya dengan jalan persahabatan yang menjamin solusi terbaik. Dengan memahami isu, itu akan menjadi penanganan isu yang terbaik itu ketika membumikan isu,”tuturnya.
Ia mengakui di antara negaraa-negara Melanesia hanya Vanuatu,  yang mendukung West Papua.(Salomon Star/Pacnews/Fijitimes)

03.05 | 0 komentar

PM Vanuatu Kembali Tegaskan Dukungan Terhadap Kemerdekaan West Papua

PM Vanuatu, Joe Natuman Bersama Duta Besar Indonesia, Nadjib Riphat Kesoema (Foto: radionz.co.nz)
Jayapura, 13/8 (Jubi) – Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman menegaskan kembali dukungan pihaknya  terkait  aspirasi kemerdekaan Papua Barat kepada Pemerintah Indonesia. Natuman menyampaikan hal ini  saat bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Vanuatu, Nadjib Riphat Kesoema.
Seperti direlease http://www.radionz.co.nz Rabu (13/8), dengan judul berita Vanuatu PM reaffirms West Papua position to Jakarta, Natuman  mengakui hubungan baik antara Vanuatu dan Indonesia. Namun dia  mengingatkan Duta Besar Indonesia untuk Vanuatu, Nadjib Riphat Kesoema tentang posisi Vanuatu  dalam mendukung perjuangan Papua Barat.
Menurutnya,   meski ada perbedaan pendapat yang jelas antara kedua negara ,tetapi Vanuatu dan Indonesia harus bisa mendiskusikan isu-isu sensitif dengan cara yang lebih bersahabat dan menemukan cara yang lebih baik di masa mendatang.
pada kesempatan itu, Natuman juga menginformasikan  kepada Duta Besar Indonesia terkait pertemuan yang rencananya akan dilakukan di Port Vila akhir bulan ini dimana berbagai kelompok gerakan sipil dari Papua Barat akan berkumpul untuk membahas kemungkinan Papua untuk bergabung dengan MSG.
Pada kesempatan tersebut, Duta Besar Indonesia, Kesoema mengatakan pihaknya terus mempertimbangkan kebutuhan Masyarakat Adat Papua Barat dalam negara demokratis. (Jubi/Aprila)
03.02 | 0 komentar

Komnas HAM RI Nilai Penangkapan Jurnalis Asing Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Informasi

Komnas HAM RI (Doc.Jubi)
Jayapura, 13/8 (Jubi) – Pelarangan dan  Penangkapan jurnalis asing Thomas Charles Tendies (40) asal Prancis dan rekannya asal Australia, Valentine Burrot (29) dinilai Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) RI telah melanggar hak asasi informasi.
Selain itu, kata Komisioner Komnas HAM RI asal Papua, Natalius Pigai kepada tabloidjubi.com lewat telepon seluler, hal itu juga bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM dalam hal ini adalah Right to Know (hak untuk mengetahui). “Coba kamu sebagai wartawan terus dilarang meliput, itu pelanggaran. Contohnya, kalau saudara Anda sedang sakit di rumah sakit, kemudian dilarang. Itu kan pelanggaran hak untuk mengetahui,” katanya, Selasa (12/8) petang kemarin.
Sehingga, kata Natalius, pihaknya menginginkan dibukanya akses kepada wartawan asing untuk meliput di seluruh Indonesia, agar terbukanya ruang informasi yang rill ke dunia internasional. “Kenapa sih kita menututup-nutupi sesuatu, justru itu menimbulkan kecurigaan di mata Internasional. Karena itu biarkan aja, kalau memang Papua dibuka saja bagi wartawan asing,” ujarnya.
Menurutnya secara pribadi maupun lembaga, pihaknya memberi kebebasan kepada siapa saja, termasuk juga kebebasan untuk melakukan kegiatan peliputan berita. Oleh karena itu, ia kembali menegaskan, pihaknya melarang adanya pelarangan hak asasi.
“Supaya wartawan asing itu bisa memberikan informasi kondisi rill di lapangan, Sekarang kan informasi dapat dijangkau dengan mudah, teknologi sudah canggih, sebenarnya kehadiran wartawan asing di Papua untuk berikan informasi apapun yang terjadi secara rill di Papua akan diketahui secara internasional,” kata Natalius.
Ketua Komisi A DPR Papua yang membidangi Hukum dan HAM serta hubungan internasional, Ruben Magay menilai, penangkapan dua wartawan asing asal Prancis dan Australia di Wamena, Jayawijaya pekan lalu, akan jadi sorotan dunia internasional.
“Ini akan membuat dunia internasional semakin yakin jika ada sesuatu yang ditutupi di Papua. Kenapa mereka ditangkap? Lalu kenapa ketika wartawan dari luar masuk ke daerah lain di Indonesia misalnya Aceh atau Bali diijinkan. Ini masalah besar,” kata Ruben.
Tidak hanya itu, Tahanan Politik (Tapol) Papua, Filep Karma meminta pihak Polda Papua segera melepaskan dua warga asing yang diduga jurnalis. “Janji Gubernur Papua, Lukas Enembe saat pertama menjabat sebagai gubernur adalah membuka akses Papua kepada masyarakat internasional, tetapi mengapa kedua jurnalis ini ditahan,” sesal Filep. (Jubi/Indrayadi TH)
02.21 | 0 komentar

Blog Archives

Total Tayangan Halaman