Pemerintah RI Biayai Kunjungan PM Kepulauan Solomon US$ 171,000

Kepulauan Solomon (Dok. Jubi)

Jayapura – Pemerintah Kepulauan Solomon mengumumkan jika Bank Sentral Kepulauan Solomon hari Selasa (03/09) telah menerima pergantian dana perjalanan kontroversial Perdana Mentri Gordon Darcy Lilo ke Indonesia pada bulan Agustus lalu.

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan dan Treasury Kepulauan Solomon, Sadrakh Fanega sebagaimana surat elektronik yang disampaikan kepada redaksi Jubi (05/06) telah mengutip korespondensi dari Bank Sentral mengenai transaksi pergantian tersebut, bahwa transaksi tersebut telah dilakukan.

Pernyataan korespondensi tersebut berbunyi : Bank Sentral Kepulauan Solomon hari Selasa (03/09) telah mengkonfirmasi menerima total $ 1,225,806.41 (US$ 171,000.00) dari Jakarta untuk penggantian biaya perjalanan delegasi Kepulauan Solomon ke Jakarta dan Jayapura. Dana pergantian tersebut masuk ke rekening pemerintah Kepulauan Solomon bernomor 0260 – 002 dengan jumlah $ 1,225,806.41 dengan kurs dari 0,1395.

Gordon Darcy Lilo, sebelumnya telah dikritik oleh masyarakat Kepulauan Solomon atas perjalanannya ke Indonesia karena mengaku perjalanan delegasi Kepulauan Solomon ke Indonesia dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Namun kemudian diketahui bahwa perjalanan tersebut dibiayai oleh dana pemerintah Kepulauan Solomon yang berasal dari pajak masyarakatnya.

Minggu lalu, Lilo akhirnya mengungkapkan kesepakatan pergantian biaya perjalanan delegasi Kepulauan Solomon ke Indonesia dengan pemerintah Indonesia ini secara terbuka.

Pada awal bulan Agustus 2013, lima orang delegasi Kepulauan Solomon diketahui telah melakukan kunjungan ke Provinsi Papua namun tidak diketahui dengan jelas apa agenda dari kunjungan ini. Sedangkan PM Lilo sendiri telah menemui Presiden Indonesia, Soesilo Bambang Yoedhoyono untuk membicarakan beberapa peluang kerjasama dibidang perekonomian antar kedua negara.

Sebagian masyarakat Papua memandang kedatangan delegasi Kepulauan Solomon ini diluar kesepakatan yang dibuat dalam MSG Summit bulan Juni lalu di Noumea. Kunjungan delegasi Kepulauan Solomon ini dipandang sebagai upaya menghadang keanggotaan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dalam kelompok Melanesia Spearhead Group.(Jubi/Victor Mambor)

Sumber ; www.tabloidjubi.com

Read More

04.30 | 0 komentar

Pembunuhan Misterius Terus Terjadi di Papua

Nabire – Pembunuhan secara misterius terhadap orang Papua sepertinya tidak pernah sunyi. KNPB Sorong melaporkan selama 2 bulan terakhir ada 11 warga dibunuh di Sorong. Tadi malam, sekitar pikul 00.55, Marten Gobay dibunuh secara misterius di Kali Semen, Nabire.

Marten Gobay, seorang PNS di Intan Jaya dikeroyok hingga tewas setelah dirinya diantar seorang Polisi. Mayatnya ditemukan pukul 3.00 pagi dan dilarikan ke RSUD Nabire.Pembunuhan misterius juga terjadi di Sorong Selatan 2 Minggu lalu. Seorang bocah ditemukan tewas. Keluarga korban yang hendak meminta bantuan investigasi Polisi justru dihajar Polisi Polsek Sorsel. (xander)

by : xander

Sumber : www.knpbnews.com

Read More

00.12 | 0 komentar

Pernyataan Sikap Forum Intelektual Masyarakat Woyu Maklew

Ibu Papua bersama anaknya di salah satu kampung
(FOTO: Wensi Fatubun/Forum)

Merauke - Forum Intelektual Masyarakat Woyu Maklew menegaskan bahwa PT. Mayora telah melanggar hak asasi masyarakat adat Marind sub suku Woyu Maklew. Ketua adat dan kepala kampung Yowid dipaksa dengan stigma “OPM” kepada warga Kampung Yowid untuk menandatangani surat yang disodorkan oleh pihak PT. Mayora, dan menggunakan beberapa warga kampung untuk melakukan teror kepada warga untuk menerima PT. Mayora di Kampung Yowit, Dokib, Wamal, Bibikem, Woboyu, Wanam dan Dodalim.

Menurut Ketua Adat Kampung Yowid, Ambrosius Laku Kaize, bahwa dirinya terpaksa ikut tanda tangan setelah mendapat tekanan dari staf PT. Mayora. “Saya terpaksa tanda tangan, karena warga Kampung Yowid dituduh anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka)”, ungkapnya. Lebih lanjut Kaize menegaskan bahwa surat yang disodorkan oleh staf PT. Mayora ini terpaksa ditandatangani oleh Kepala Kampung Yowid, Ketua Marga Geb – Zami dan dirinya setelah pihak PT. Mayora menyatakan bahwa warga Kampung Yowid dianggap OPM jika tidak tandatangan surat dari PT. Mayora.

Dari hasil pemantauan Forum Intelektual Masyarakat Woyu Maklew menyatakan bahwa warga masyarakat adat Marind di Kampung Yowid, Dokib, Wamal, Dodalim, Woboyu, Bibikem, Wanam dan Uliuli tidak mendapatkan informasi yang baik dan benar terkait kebijakan investasi di wilayah adatnya, khususnya kehadiran PT. Mayora. Ini adalah indikasi bahwa proses investasi yang ada telah melanggar hak masyarakat adat Marind untuk mendapatkan informasi secara bebas sebelum investasi dijalankan. Selain itu, warga marind sub suku Woyu Maklew telah menyatakan bahwa menolak segala jenis investasi di wilayah adat mereka, karena belum memiliki tenaga siap pakai di perusahan-perusahan, dan PT. Mayora telah menciptakan situasi tidak aman dalam kehidupan warga, seperti PT. Mayora berkunjung ke kampung-kampung dengan didampingi Brimob Polres Merauke yang bersenjatah lengkap dan mengasut beberapa warga kampung untuk menciptakan situasi tidak aman dengan menciptakan teror.

Latar Belakang Kasus Ini

Pada tanggal 21 Mei 2013, bertempat di Hotel Swiss Bell di Jl. Raya Mandala Kota Merauke, managemen PT. Mayora dan PT. Astra bertemu dengan warga Marind pemilik hak ulayat dari distrik Tubang, Ilwayab dan Okaba. Dalam pertemuan ini, melalui Forum Intelektual Masyarakat Marind sub Suku Woyu Maklew, warga menyatakan sikap menolak investasi PT. Mayora dan PT. Astra. Alasanya bisa dibaca dalam surat Forum pada link ini: https://awasmifee.potager.org/?p=352&lang=id

Sikap penolakan juga telah disampaikan oleh warga kampung Woboyu, Bibikem, Dadalim, Yowid, Wambi, Wanam, Wamal dan Dokib. Mereka bikin tanda larangan adat dan menulis pada papan pemalangan “Tolak Perusahan, karena tanah adat kami kecil dan ingin mempertahankan budaya Marind, serta masa depan anak dan cucu”. Gerakan pemasangan papan pemalangan dan pembuatan surat pernyataan dibuat pada bulan Maret sampai April 2013.

Sementara warga melakukan protes dan penolakan kepada PT. Mayora dan PT. Astra, dua orang warga Kampung Yowid yang sudah berpihak Mayora bersama dengan seorang anggota Brimob Polres Merauke yang bertugas sebagai Pam untuk PT. Mayora, dan staff PT. Mayora mendapatkan selebaran tentang situasi ham di Papua. Selebaran ini dibuat oleh KNPB Merauke yang berisi tentang rangkuman berita-berita di media massa tentang situasi hak asasi manusia di tanah Papua. Ini terjadi pada minggu kedua Juni. Menurut wakil ketua adat kampung Yowid, bahwa dia yang membawa selebaran itu dan membagikan kepada warga supaya warga tahu tentang situasi ham di Papua. Menurutnya, informasi tentang situasi ham di tanah Papua yang berkembang dan diberitakan di media massa itu harus diketahui oleh warga masyarakat. Ini hak dari warga. Tapi, wakil ketua adat begitu kaget ketika tanggapan yang diberikan oleh pihak PT. Mayora kepada warga terkait selebaran itu. Sebagaimana dari video itu, Ketua Adat Kampung Yowid menegaskan bahwa melalui selebaran itu, pihak PT. Mayora memberikan stigma separatis OPM kepada warga Kampung.

Pada akhir Juli dan awal Agustus, JPIC MSC Indonesia bersama dengan Forum Intelektual Masyarakat Marind Woyu Maklew melakukan pemantauan dan menemukan bahwa warga Kampung Yowid mengalami ketakutan akibat dari stigma separatis OPM yang diberikan oleh pihak PT. Mayora. Ibu-ibu dan anak-anak ingin diungsikan ke hutan. Pada tanggal 27 Juli 2013, warga bikin rapat di Sawiya (Rumah Adat) untuk membahas ketakutan yang sedang mereka alami. Dan pada saat rapat inilah, ketua adat, ketua marga Geb, ketua marga Sami dan pemilik tanah adat menyampaikan bahwa ketua adat dan kepala kampung Yowid terpaksa tanda tangan, karena PT. Mayora telah menuduh warga sebagai anggota separatis OPM dan di dalam rumah adat disimpan senjata dan kekuatan OPM (lihat pada video wawancara). Sementara seorang warga pemilik ikut tanda tangan, karena dipaksa oleh seorang warga yang mendukung PT Mayora. Ketua marga Geb dan ketua marga Sami tidak tanda tangan, tapi tanda tangan mereka dipalsukan.

Ketua adat dan kepala kampung Yowid bersama seorang warga pemilik menandatangani surat yang disodorkan oleh PT. Mayora, tapi mereka tidak diberikan salinan copy surat tersebut. Hal ini pun membuat warga semakin resah, karena kemudian muncul isu yang berkembang dan menyebar ke kampung-kampung tetangga bahwa warga kampung Yowid telah melepaskan tanah kepada perusahan. Ada kesepakatan sebelumnya antara beberapa kampung bahwa siapapun menjual tanah kepada perusahaan pasti terkena sangsi sangat berat.

Pada tanggal 27 Juli 2013, warga Kampung Yowid menulis surat kepada Bupati Kab. Merauke, Bapedalda Propinsi Papua dan Badan pertanaan Nasional RI bahwa warga Kampung Yowid menolak PT. Mayora.

PT Mayora adalah perusahaan Indonesia yang punya beberapa merek yang sangat terkenal di Indonesia seperti Kopiko, Energen, Bengbeng, Torabika, Slai O’Lai, Zupperrr Keju, Kis, Marie Roma, Malkist, Sari Gandum, Biskuit Kelapa dan Choki-Choki.

Sumber : www.forumpapuadayak.org

Read More

08.11 | 0 komentar

Kampanye “Sorong Samarai” Untuk Papua Merdeka Akan Dluncurkan di PNG

Boroko - Pada tanggal 9 September mendatang, Gubernur NCD (Port Moresby) PNG,  Powes Parkop secara resmi akan meluncurkan kelompok kampanye  di PNG yang diberi nama “Sorong to Samarai” untuk mendukung keanggotaan West Papua di MSG bagi penentuan nasib sendiri.

Peluncuran ini akan berlangsung di Waigani, Kampus Universitas Papua New Guinea (UPNG), di Gedung Utama Lecture Theater, pada pukul 06 sore hingga 08.30 malam. Iven ini dikoordinir oleh Melanesian Unified Front for West Papua Self-determination (Kelompok Persatuan Melanesia untuk hak penentuan nasib bagi West Papua) dan West Papua Student Association at the UPNG (Asosiasi Mahasiswa West Papua di UPNG).

Acara ini dilakukan dengan pemikiran bahwa PNG dan West Papua adalah satu pulau yang tidak saling lepas, dari ujung Sorong West Papua hingga Samarai PNG, atau dengan slogan one people one soul. Powes Parkob berulang kali katakan bahwa Melanesia belum merdeka bila West Papua masih terjajah.

Sementara itu, ketua MSG, Victor Tutukoro pada kunjungan pekan lalu mendesak pemimpin-pemimpin Melanesia untuk mendorong kemerdekaan West Papua dan Kanaky. (CIA)

Sumber : www.knpbnews.com

Read More

07.31 | 0 komentar

Freedom Flotilla sampai di Selat Torres

Belasan aktivis Australia yang melakukan perjalanan misi budaya menuju Papua dan Papua Nugini sudah sampai di Kepulauan Selat Torres, ujung utara teritori Australia.

Kru Freedom Flotilla saat masih berada di Cairns, kota di pesisir timur Australia. 

Amos Wainggai, salah seorang aktivis yang ikut dalam pelayaran Freedom Flotilla kepada Radio Australia mengungkapkan mereka baru tiba hari ini (3/9) di Kepulauan Selat Torres yang terletak paling ujung utara Benua Australia dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini.

Menurut Amos yang juga aktivis Papua Merdeka dan kini bermukim di Australia menyampaikan tengah mempersiapkan diri melintasi Selat Torres dan masuk ke Papua Nugini.

“Kita baru tiba di pulau Torres, di Torres Island, tepatnya di Thursday Island. Dari Torres kita menuju ke Daru (Papua Nugini) terus ke Merauke,” ungkapnya.

Selama dua pekan perjalanan dari kota pesisir timur Australia, Cairns, kru Freedom Flotilla tidak mengalami hambatan.

Amos menyampaikan mereka juga tidak dihalang halangi oleh otoritas keamanan Australia.

“Sampai saat ini mereka tau, tapi untuk pengawalan tidak ada,” sahut Amos.

Dia juga bercerita kapal yang berlayar kini bertambah satu kapal lagi, dari sebelumnya tiga menjadi empat kapal plus dengan dua orang tambahan kru, total menjadi 19 orang.

Dua tambahan kru adalah aktivis Australia yang ikut sejak dari Cooktown.

“Kami tidak bisa sebutkan nama dan organisasinya, tapi kami semua Freedom Flotilla,” tukasnya.

Amos memperkirakan bakal memasuki Merauke, Papua, sebagai tujuan akhir pelayaran sekitar dua pekan jika tidak menghadapi kendala cuaca.

“Sampai sekarang tidak ada masalah. Cuaca baik 24 degree. Perjalanan menyenangkan dengan cuaca bersahabat,” kata Amos.

Freedom Flotilla mengklaim melakukan perjalanan budaya kendati mendapat penolakan dari  Pemerintah Indonesia dan tanpa restu dari Pemerintah Australia.

Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr sebelumnya tegas menyatakan tidak akan memberikan bantuan konsuler kalau mereka melanggar hukum Indonesia dan Papua Nugini.

Carr menganggap perjalanan Flotilla ilegal dan berpotensi melanggar hukum dua negara yang hendak dituju.

“Jangan harapkan pajak Australia dihabiskan untuk menangani kasus kalian, seperti penanganan warga negara Australia lainnya di Bali,” ujar saat berkunjung ke Jakarta dua pekan lalu.

Sementara kru Freedom Flotilla membantah jika ada tudingan yang menyebut perjalanan itu mempunyai misi politik.

“Kalau nanti bisa tiba di Merauke, kami akan buat acara upacara adat. Akan ada upacara penyambutan dari seluruh orang Papua untuk mempersatukan dua pulau yang terpisah sekian lama,” jelas Amos Wainggai.

Perjalanan juga disebut mempunyai misi untuk memperingati pemisahan daratan Australia dan pulau Papua sejak zaman pencairan es 10 ribu tahun yang lalu dan era kolonisasi.

Amos Wainggai datang ke Australia sebagai pengungsi pencari suaka politik yang kini menetap di Melbourne sejak 2006.

Dia mendapat suaka bersama 42 aktvis Papua Merdeka lainnya dari Australia dan baru mendapat paspor Australia dua tahun lalu.

Dalam pelayaran Freedom Flotilla kali ini, selain Amos juga ditemani oleh Jacob Rumbiak yang juga dikenal sebagai aktivis Papua Merdeka lainnya.

Sumber : www.radioaustralia.net.au

Read More

20.55 | 0 komentar

TPN - OPM Bertanggungjawab Atas Tewasnya Anggota TNI

Headline Ilustrasi Penembakan (sumber: Istimewa)

Jayapura - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) yang merupakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Jenderal Goliat Tabuni bertanggungjawab atas tertembaknya anggota TNI di Distrik Tinggineri, Puncak Jaya, Sabtu (31/8) sekitar pukul 14.00 WIT.

Goliat Tabumi memprediksi ada 3 anggota TNI yang tertembak saat itu. "Kami tidak akan mundur untuk tanah kami," ujarnya.

"OPM adalah organisasi resmi dan kami terus akan berjuang apapun risikonya. Indonesia lakukan saja penyerahan kekuasaan, karena kami sudah merdeka,"tegasnya.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel (Inf) Lismer Lumban Siantar mengatakan, seorang anggota Satgas Yonif 753, Pratu Andre Chandrayansyah tewas ditembak kelompok sipil bersenjata (KSB).

Pratus Andre tewas setelah terkena tembakan dibagian perut. Saat tertembak, ia sempat dilarikan ke RSUD Mulia di ibu kota Kabupaten Puncak Jaya untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun sekitar pukul 22.00 WIT, Pratu Andre meninggal.

Kejadian itu berawal saat anggota Satgas Yonif 753 melakukan pengamanan rutin pada jalur logistic di Distrik Tinggi Nambut.

"Tiba-tiba anggota Satgas 753 ditembak dari arah belakang oleh kelompok sipil bersenjata. Saat itu langsung terjadi kontak senjata dengan kelompok sipil bersenjata hingga salah satu anggota, Pratu Andre tertembak dibagian perut,” kata Kolonel Lismer.

Setelah kontak senjata, akhirnya kelompok sipil bersenjata melarikan diri. "Senjata milik pratu Andre berhasil diamankan rekan-rekannya," kata Lismer.

Jenasah pratu Andre sudah diterbangkan ke Jakarta dengan maskapai penerbangan Garuda, Minggu (1/9). Selanjutnya ke kampung halamannya di Palembang untuk dimakamkan.

Walau anggota TNI tertembak, namun menurut Kolonel Lismer tidak ada penambahan pasukan. "Tidak ada Penambahan Personil, semua seperti biasa sesuai dengan SOP dari Pimpinan Kodam yakni, setiap anggota TNI berada didaerah tersebut dilengkapi senjata mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan," tambahnya.

Sumber : http://linkis.com

Read More

08.41 | 0 komentar

Seruan Mobilisasi Umum KNPB Menuju Aksi 16 September

BADAN PENGURUS PUSAT

KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)

(Central Board OF The National Committee For West Papua)

===================================

ARAHAN UMUM

No: 0042.I/EXTERNAL/AU/BPP-KNPB/VIII/2013

Sifat : Terbuka Untuk Umum

Kepada Yth : Seluruh Rakyat West Papua di Tempat

TUNTUTAN rakyat Papua Barat untuk merdeka lepas dari neo-kolonialisme Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan neo-kapitalisme kini sedang menggema di seantero wilayah Papua Barat. Negara – negara di Dunia Barat dan Indonesia yang secara real (nyata) melalui politik menguasai wilayah Papua Barat demi kepentingan ekonominya.

Indonesia menguasai Papua Barat dengan “keras kepala” untuk tidak mendengarkan tuntutan kemerdekaan tersebut, Tuntutan rakyat Papua Barat yang menuntut Hak Sipil dan Hak Politik dianggap sebagai sebuah upaya ilegal (melawan hukum atau tidak sah) oleh NKRI sehingga rakyat Papua Barat diberikan beberapa cap konyol seperti; separatis, makar, GPK dan kriminal.

Walaupun demikian, rakyat Papua Barat yang berpegang teguh pada keyakinan politiknya dan tidak menyerah. “Api perjuangan” dikobarkan terus – menerus untuk tetap melanjutkan aksi perlawanan dengan tuntutan utama Penentuan Nasib Sendiri, Self Detrmenatio (Referendum). Tuntutan rakyat Papua Barat untuk Menentukan Nasib Sendiri sedang marak dan dikonsumsi saat ini di mana – mana dari berbagai kalangan. Perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat yang dilakukan oleh para diplomat Papua Barat didukung juga oleh berbagai elemen Support Groups of West Papua Independence. Juga bukan hanya orang Papua asli yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat, tetapi diperjuangkan juga oleh orang non-Papua baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Sudah 50 tahun lebih rakyat Papua berjuang dan mengharapakan dukungan solidaritas masyarakat Internasional, melali kebijakan negara maupun melalui LSM dan solidaritan masyarakat Internasional. Harapan itu kini sedang nyata walapun tidak maksimal namun, kita patut bersyukur karena saat ini ada perhatian masyarakat Internasional, dukungan terhadap perjugan rakyat Papua Barat, saat ini terus – menerus terjadi, baik itu dukungan melalui Parlemen, melalui LSM, secara Individu di tingkat parlemen bahkan solidaritas masyarakat Internasional serta dukungan melalui sikap politik negara atau pemerintah.

Dukungan dan keperihatinan masyarakat Internasional terhadap nasib Bangsa Papua Barat, datang juga dari Pemerintah dan Parlemen Inggris di gedung parlemen Inggris pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 lalu yang mana mereka menyoroti nasib orang Papua. Pada kesempatan itu juga pemerintah dan Parlemen Inggris mengundang presiden SBY untuk menyaksikan proses Referendum yang akan digelar di Skotlandia pada bulan September 2014 mendatang dimana pemerintah Inggris memberikan kebebasn kepada rakyat Skotlandia, dengan maksud bahwa setelah SBY pulang ke Indonesia bisa melakukan hal yang sama di Papua yaitu memberikan kebebasan kepada rakyat Papua Barat untuk Menentukan Nasib mereka sendiri.

Selain itu, yang patut kita berikan dukungan saat ini adalah keputusan yang sudah dilahirkan oleh Negara – negara Melanessia MSG yang manyatakan bahwa, MSG sepenunya mendukung hak asasi rakyat Papua Barat, terutama terhadap hak penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah kostitusi MSG. Bukan hanya itu, tapi juga pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 lalu Ketua MSG Mr. Victor Tuturugo mendesak para Peminpin MSG tetap mendukung dan mencari penyelesaian pembebasan status Politik West Papua dan Kanaky. Selain itu pernyataan sikap politiknya yang merupakan bagian dari kebijakan negara yang disampaikan oleh perdana mentri Vanuatu, bahwa Vanuatu akan mengusulkan persoalan status politik Papua Barat dalam Sidang tahunan PBB yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan September 2013 tahun ini.

Oleh sebab itu Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai media nasional rakyat Papua, ditugaskan oleh PNWP untuk melakukan moblisasi umum untuk itu KNPB menyerukan Kepada seluruh KNPB wilayah dan PRD serta seluruh komponen rakyat Papua Barat dari Sorong sampai Merauke segera melakukan moblisasi umum, untuk melakukan Aksi demo damai secara serentak di seluruh plosok Tanah Air Papua Barat dalam rangka:

1. Memberikan dukungan Terhadap kebijakan Negara atau sikap Pemerintah Vanuatu melalui perdana menteri yang menyatakan sikap bahwa pemerintahn Vanuatu akan mempersoalkan status Politik Papua Barat dalam sidang tahunan PBB pada bulan September 2013 tahun ini,
2. Mendesak kepada Negara – negara MSG untuk segera menindaklanjuti keputusan dalam KTT MSG pada tanggal 18 Juli yang lalu, sekaligus mendukung pernyataan Ketua MSG Mr. Victor Tuturugo yang mendesak para pemimpin MSG tetap mendukung dan mencari penyelesaian pembebasan status Politik West Papua dan Kanaky pada tanggal 26 Agustus 2013 lalu,
3. Memperingati hari Demokrasi Internasional yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2010,
4. Menuntut hak Penetuan Nasib sendiri sebagai isu tunggal di Papua Barat sebelum pelaksanaan atau pembukaan Sidang tahunan PBB yang akan dimulai pada tanggal 19 – 20 September 2013 mendatang

Demikian arahan umum ini kami buat dengan penuh tanggung jawab, arahan umum ini sekaligus sebagai seruan nasional untuk diketahui oleh seluruh badan pengurus KNPB wilayah dan PRD sekaligus himbauan umum kepada rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke.

Atas perhatian dan partisipasi dari seluruh komponen rakyat Papua Barat, sebelum dan sesudanya tak lupa kami haturkan berlimpah terima kasih.

SALAM REVOLUSI “ KITA HARUS MENGAKHIRI”

Port Numbay, 01 September 2013

PEYELENGGARA:

BADAN PENGURUS PUSAT

KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)

TTD

AGUS KOSAY                             ONES SUHUNIAP

Ketua 1                                         Sekertaris Umum

PENANGGUNG JAWAB :

 PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA (PNWP)

TTD

BUCHTAR TABUNI

Ketua

Sumber : www.knpbnews.com

Read More

08.27 | 0 komentar

Paulus Yohanes Sumino : Dialog Jakarta - Papua Akan Terwujud, Jika Persepsi Disamakan

JAYAPURA - Anggota DPD RI asal Papua Paulus Yohanes Sumino mengatakan bahwa dialog Jakarta-Papua yang terus digaungkan oleh berbagai pihak di daerah tersebut harus bisa menyamakan persepsi dahulu sebelum dialog itu benar-benar terwujud. "Kita harus samakan persepsi terkait usulan dialog Papua-Jakarta atau sebaliknya," katanya kepada Antara Jayapura, Senin. Menurut dia, dialog itu perlu tetapi jangan dianggap bahwa dialog itu seperti menyelesaikan masalah Aceh karena masalah Aceh dan Papua berbeda sekali termasuk konstruksi dialognya juga berbeda. "Situasi Aceh dan Papua berbeda sekali. Karena itu masalah dialog disini kita selesaikan, rekonsiliasi semua potensi politik untuk kembali membangun Papua ini supaya energi Papua terfokus untuk membangun masa depan," katanya. Paulus mengatakan bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe pasti punya pemikiran-pemikiran yang baik terkait dialog tersebut. "Saya pikir Gubernur Papua sudah mempunyai pikiran-pikiran yang jelas. Dan dialog disini jangan diartikan atau menggunakan fasilitas asing. Inikan urusan dalam negeri. Ini yang masih ada perbedaan dalam cara pandang dialog tersebut," katanya. Dialog ini, katanya, adalah dalam rangka mengimplementasikan UU Otsus, rekonsiliasi politik. Tapi kita mengacu kepada Otsus bahwa Otsus adalah penyelesaian yang bermartabat, yang tuntas terhadap masalah Papua. Jadi dialog itu ada di dalam koridor (Otsus) itu," sambungnya. Legislator asal Papua itu berpendapat bahwa baik Jakarta maupun Papua bisa terjadi salah pengertian bahwa dialog itu harus melibatkan kelompok-kelompok radikal, orang asing. Itu hal yang keliru. Itu yang tidak diterima oleh Jakarta. Tapi, katanya menambahkan, dialog nanti harus menyertakan teman-teman di hutan, teman Papua Merdeka yang ada di luar negeri, tapi bukan kekuatan asing yang kita undang tapi orang Papua yang ada di luar negeri. Paulus juga mengatakan bahwa dialog Papua-Jakarta itu sudah lama didorong atau diperjuangkan oleh pihaknya kepada Pemerintah Pusat. "Usulan dialog ini sudah ada sejak kita selesaikan evaluasi UU Otsus 2011 kemarin, sudah selesai. DPD RI sudah usulkan hal itu ke pemerintah," katanya. Pemerintah Pusat sebenarnya sangat merespon degan baik. "Oh, Presiden juga merespon baik, hanya saja rincian bagaimana dialog itu dilakukan. Itu masih harus di `fixed` kan dulu di tingkat pelaksana. Intinya Presiden merespon. Dan dalam berbagai pidato Presiden juga mengatakan hal itu. Tapi saat pidato 17-an, Papua disebutkan tapi tidak dalam kata dialog itu," katanya. [Antara]

Sumber : www.papua.us

Read More

19.48 | 0 komentar

Anggota TNI Dilaporkan Lakukan Penyisiran Secara Brutal Di Tingginambut

Ilustrasi

Jayapura – TNI Satgas 753 mulai tadi pagi dilaporkan melakukan penyisiran brutal sebagai balasan atas tewasnya anggota Satgas 753 yang diduga dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata di Tingginambut.  Penyisiran ini dilakukan terhadap masyarakat sipil di Tingginambut, yang diduga sebagai anggota TPN PB.

Dari data yang di himpun tabloidjubi.com, kejadian berawal, Sabtu (31/8) sekitar pukul 14.00 wit, terjadi kontak senjata antara Anggota TNI dan Kelompok Sipil Bersenjata. Kontak senjata yang menewaskan Pratu Andry juga mengakibatkan sebjata milik Pratu Andry hilang.

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Letkol Inf. Lumban Siantar melalui pesan singkatnya kepada tabloidjubi.com membenarkan adanya penembakan tersebut. “Benar ada 1 orang anggota Satgas 753 korban akibat luka tembak,” katanya (31/8).

Diduga, seperti yang dilaporkan oleh sumber Jubi di Mulia melalui situs laporan warga http://tabloidjubi.com/hotspot, penyisiran ini dilakukan sebagai aksi balasan. (Jubi/Victor Mambor)

Sumber : http://tabloidjubi.com

Read More

22.50 | 0 komentar