Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?

Ini Pernyataan Bucthar Tabuni Pada Parade Budaya Melanesia di Jayapura

Written By Unknown on Kamis, 15 Agustus 2013 | 19.30

Ketua Umum Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Bucthar Tabuni saat memberikan pidato di Expo (Foto: Arnold Belau/SP)
 Jayapura— Bucthar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) mengatakan, parade budaya Melanesia yang dilakukan untuk mendukung pembukaan kantor OPM di Kota Hague, Belanda.
Selain itu, bagian dari pra-parade budaya penjemputan misi Melanesia Spheard Group (MSG) ke Jakarta dan Papua, dan juga meminta PBB, Indonesia dan Belanda bertanggung jawab atas New York Agreement.
Demikian pernyataan tertulis PNWP yang diterima suarapapua.com, pada Kamis (15/8/2013) di Waena, Jayapura, Papua, siang tadi.
Adapun pernyataan lengkap tersebut, pertama, menyatakan kepada dunia internasional bahwa hanya satu yang rakyat Papua tuntut, yakni, hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat secara adil dan demokratis.
Kedua, menunjukan identitas rakyat Papua Barat sebagai satu masyarakat dari kebudayaan Melanesia. Ini benar bahwa rakyat Papua Barat bukan bagian dari rakyat dan budaya Indonesia.
Ketiga, menyampaikan terimakasih kepada pemimpin MSG yang telah menyatakan mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakay Papua Barat pada sidang tahunan MSG pada tanggal 19 – 21 Juni di Noumea, Kanaky
Keempat, menyampaikan selamat datang untuk menteri luar negeri Melanesia MSG yang akan berencanan unntuk melakukan misi kunjungan ke Papua Barat.
Kelima, menyampaikan MSG agar dapat membantu Papua Barat dan menerima Papua Barat sebagai anggota penuh pada keanggotaan MSG.
Keenam, mendeklarasikan dan mendukung pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Netherland yang diresmikan pada tanggal 15 agustus tahun 2013.
Ketujuh, mendeklarasikan dan mengumumkan Oridek Ap sebagai Koordinator kantor Free West Papua Campaign di Netherland.
Kedelapan, menyatakan bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah kerajaan Netherland dan pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York yang dikenal dengan nama New York Agreement 15 agustus 1962 itu tidak menjamin hak penetuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat secara adil dan demokratis.
Kesembilan, menyatakan kepada pemerintah kerajaan Netherlad, Indonesia, Amerika dan PBB sendiri untuk menghormati, melindungi, memajukan dan pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat secara adil dan demokratis.
Kesepuluh, menyatakan bahwa rakayat Papua Barat sangat membutuhkan akses jurnalis internasional dan pekerja HAM PBB ke Papua Barat.
Kesebelas, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kerajaan Inggris Raya dan pemerintah kerajaan Belanda atas sikap politiknya mendukung perjuangan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat, dengan mengizinkan dibukanya kantor FWPC di Inggris dan Netherland.
Aksi parade budaya nasional bangsa Papua Barat dipusatkan di Museum Expo, Waena, Jayapura, Papua, pagi hingga siang tadi, dan dihadiri oleh ribuan massa rakyat Papua Barat yang dikordinir oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP).
Pantauan suarapapua.com, aksi berjalan dengan baik. Aparat kepolisian resort kota Jayapura, yang dipimpinan langsung oleh Kapolresta AKBP Alfred Papare, S.Ik turut memantau jalannya aksi.
ARNOLD BELAU

Sumber : www.suarapapua.com
19.30 | 0 komentar

Beberapa Pimpinan KNPB Pimpin Aksi

Demo KNPB (Dok.Jubi)
Jayapura – Sekitar pukul 8.12 WIT, Ketua I Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) Pusat, Agus Kossay, Ketua Dewan Parlemen Nasional West Papua, Buchtar Tabuni mendatangi massa yang berkumpul dan langsung memimpin aksi demo  di depan Museum Expo Waena, Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (15/8) pagi.

Agus Kosaay mengatakan masalah Papua tidak bisa dibilang masalah internal Indonesia. “Masalah Papua kini menjadi masalah Internasional,” tuturnya dalam orasi politiknya di depan massa aksi.

Buktinya, lanjut dia, masalah Papua Barat dibicarakan di KTT MSG beberapa waktu lalu, Pendirian Kantor OPM di Inggris dan hari ini, Kamis, pendirian satu Kantor OPM lagi di Belanda. “Dunia sudah persoalkan masalah Papua. Aneh kalau kita sendiri tidak bicara masalah sendiri,” ujarnya.

Karena itu, nenurut Agus, bangsa Papua tidak akan pernah diam untuk kemerdekaan politiknya.”Kami tidak akan kompromi sedikitpun untuk memisahkan diri,” tegas dia.

Sementara itu,  Buchtar Tabuni mengajak, massa  agar tak membuat masalah. Ia meminta kepada massa  yang mengkonsumsi alkohol alias minuman keras (miras),  menyerahkan diri ke pihak keamanan yang ada. “Ada yang minum di sini? Kalau ada yang minum silahkan tidak ikut demo atau pihak keamanan tangkap,” tuturnya. (Jubi/Mawel)


19.13 | 0 komentar

Polisi Tangkap Puluhan Warga Yang Hendak Mengikuti Parade Budaya Besok

Puluhan Warga Papua yang ditangkap dan digeledah,
dikumpulkan di Aula Polres Fakfak untuk diinterogasi.
(foto: Alex Tethool/Jubi/Fakfak)
Fakfak - Puluhan warga ditangkap aparat Kepolisian Resort Fakfak, Papua,saat hendak memasuki Kota Fakfak untuk mengikuti parade budaya Papua, Rabu (13/8) siang.
Aparat Polres Fakfak, Papua Barat, mencegat dua buah truck yang mengangkut puluhan warga tersebut di sekitar Jalan Fakfak-Kokas. Polisi lalu menggiring ke dua truck ini ke Mapolres Fakfak, lalu mengamankan dan menginterogasi warga di Aula Polres.
Di Aula Polres Fakfak, aparat polisi memilah-milah warga sesuai asal kampung mereka. Banyak di antara warga adalah kaum perempuan dan anak-anak. Sementara interogasi, sebagian aparat polisi juga menggeledah barang bawaan warga yang ditinggal di atas truck. Tampak banyak ransel milik warga seperti biasanya orang bepergian. Warga juga membawa karug-karung berisi bahan pangan dan kayu bakar.
Puluhan warga yang ditangkap berdatangan dari beberapa kampung di kawasan pegunungan Fakfak. Diduga, mereka berdatangan untuk menghadiri rencana Parade Budaya Papua untuk memperingati tanggal 15 Agustus 2013 nanti, yang dikenal sebagai tanggal pelaksanaan New York Agreement antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Indonesia yang menetapkan Papua sebagai bagian NKRI, tahun 1960 silam.Pekan kemarin, tersebar undangan aksi demo memperingati hari bersejarah ini.
Hingga sore hari ini, belum ada penjelasan resmi pihak Polres Fakfak, pasalnya polisi masih melakukan interogasi. (Alex Tethool)
02.22 | 0 komentar

Militer Indonesia Kembali Membungkam Ruang Demokrasi Di West Papua Dan Menangkap Aktivis West Papua

Aksi Penangkapan Aktivis Papua
 Oleh Kepolisian Indonesia
Jayapura - Jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang tertuang dalam pasal 28 Undang - Undang Dasar 1945 kembali ternodai dengan adanya tindakan pembungkaman ruang demokrasi yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI-POLRI yang bertugas di West Papua. Dimana dua hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2013, aparat gabungan TNI-POLRI diberitakan telah menangkap ketua KNPB wilayah Fakfak bersama dengan delapan orang Aktivis lainnya tanpa alasan yang jelas.

Aksi penangkapan terhadap Aktivis Papua ini terus berlanjut hingga saat ini, dimana beberapa jam yang lalu, tepatnya pada pukul 16 : 00 waktu West Papua, aparat gabungan kembali menangkap beberapa aktivis Papua lainnya di Kampung Harapan, Sentani. Dari informasi yang kami dapatkan menyebutkan bahwa, aparat gabungan dengan persenjataan lengkap telah melakukan penagkapan secara paksa terhadap belasan aktivis West Papua yang sedang melakukan persiapan untuk melakukan aksi Parade budaya pada tanggal 15 agustus besok.

Sumber informen kami di lokasi kejadian juga menyebutkan bahwa beberapa nama yang di tangkap paksa oleh Militer Indonesia adalah : 1). Agus Kossay (Ketua I KNPB), 2). Thonny Kobak (Bendahara Umum KNPB), 3). Wim Rocky Medlama (Juru Bicara KNPB), bersama 13 anggota KNPB lainnya, mereka ditahan dan diintrogasi secara paksa selama 2 jam lebih tanpa ada alasan yang jelas, namun aksi penangkapan ini hampir bisa dipastikan dilakukan berkaitan dengan rencana pelaksanaan Parade Budaya yang telah direncanakan oleh PNWP dan KNPB satu bulan sebelum hari pelaksanaan pada tanggal 15 besok. Hal ini diperkuat dengan adanya tidakan Aparat gabungan ini yang juga telah melakukan penyitaan atas perlengkapan - perlengkapan yang telah dipersiapkan untuk dapat digunakan dalam parade budaya yang rencananya akan dilakukan esok hari (15/08/2013). perlengkapan yang disita diataranya adalah : 1 buah Genset, 2 buah Toa, 2 buah Speaker + kabel, 1 buah Mike dan beberapa pelengkapan parade budaya lainnya.

Sikap brutal TNI - POLRI yang terus menjadi - jadi di West Papua ini membuktikan bahwa Negara Indonesia sangatlah Tidak Layak Untuk Dikatakan Sebagai Negara Demokrasi, dan Sebaiknya UUD 1945 itu DI HAPUS Saja, Sebab Bagai Mana Mungkin Negara Ini Dapat Dikatakan Sebagai Negara Demokrasi, Sedangkan Instansi Yang Berkewenangan Menegakan Demokrasi dan Menjalankan UUD 1945 Itu Sendiri Tidak Mengerti dan Tidak Mampu Menjalankan Apa Yang Tertera Di Dalam UUD 1945 Itu Sendiri.[WP]


02.11 | 0 komentar

Blog Archives

Total Tayangan Halaman